Pernyataan Saiful Mujani, Joyo Kasto Wijoyo : Menyerukan “Turunkan Prabowo” Adalah Kemalasan Berpikir Kaum Intelektual
sorot24.id | LAMONGAN – Gelombang kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kian mengemuka, termasuk pernyataan kontroversial dari pengamat politik Saiful Mujani yang menyebut bahwa sang presiden “tidak bisa dinasehati” sehingga opsi satu-satunya adalah “menurunkannya”.
Menanggapi narasi tersebut, akademisi dan cendekiawan publik, Joyo Kasto Wijoyo, melontarkan kritik tajam. Ia menilai pernyataan semacam itu justru mencerminkan krisis kedewasaan berdemokrasi dan kemalasan intelektual di kalangan elite.
“Dalam tradisi akademik, menyimpulkan bahwa seorang pemimpin ‘tidak bisa dinasehati’ di awal masa jabatan adalah vonis yang prematur. Itu bukan bukti ketidakmampuan pemimpin mendengar, melainkan pengakuan kegagalan (admission of failure) kaum intelektual dalam merumuskan argumen yang persuasif,” ujar Joyo dalam pernyataannya, Jumat (10/4/2026).
Bukan Biner, Diam atau Jatuhkan
Joyo menolak keras dikotomi sederhana yang ditawarkan dalam narasi tersebut. Menurutnya, demokrasi tidak boleh direduksi menjadi arena biner antara “mendukung buta” atau “menghancurkan total”.
“Di antara kedua ekstrem itu, terdapat ruang luas bernama kritik konstruktif, kontrol sosial yang cerdas, dan perbaikan sistemik. Jika nasihat tidak didengar, tugas akademisi bukanlah berteriak ‘jatuhkan’, melainkan mengevaluasi metode penyampaiannya: apakah datanya kuat ? Apakah bahasanya terlalu elitis ? Atau salurannya yang salah ?”, tegasnya.
Ia menambahkan bahwa menyerah pada opsi “menurunkan” pemimpin tanpa melalui proses konstitusional yang jelas merupakan bentuk kemalasan berpikir yang berbahaya.
Bahaya Destabilisasi Negara
Lebih lanjut, Joyo memperingatkan risiko serius dari narasi instans tersebut. Menurutnya, seruan untuk menjatuhkan pemimpin tanpa dasar pelanggaran hukum yang berat seperti impeachment, hanya akan memicu instabilitas nasional.
“Sejarah mengajarkan, setiap kali energi politik terkuras untuk menjatuhkan figur, isu substansial rakyat seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan justru terabaikan. Mengorbankan stabilitas negara demi kepuasan sesaat mengganti figur adalah tindakan tidak bertanggung jawab secara kenegaraan,” paparnya.
Joyo juga menyoroti bahwa narasi semacam itu mereduksi makna demokrasi menjadi sekadar power politics yang primitif, yang mencederai semangat reformasi untuk membangun institusi kuat, bukan sekadar bergantung pada figur.
Dari Protester Menjadi Solusionis
Alih-alih terjebak dalam retorika destruktif, Joyo mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kaum akademisi, untuk beralih peran dari sekadar protester menjadi solusionis.
Ia menawarkan tiga langkah strategis :
- Revitalisasi Kritik Berbasis Data . Mengganti seruan emosional dengan policy brief yang tajam dan data akurat. “Pemimpin mungkin bisa mengabaikan opini, tapi sulit mengabaikan fakta yang tak terbantahkan,” katanya.
- Penguatan Check and Balances . Fokus memperkuat fungsi DPR,MK, dan lembaga pengawasan untuk mengimbangi eksekutif secara konstitusional, bukan lewat jalan pintas.
- Konsolidasi Positif . Membangun gerakan masyarakat sipil yang fokus pada pengawasan kebijakan dan advokasi rakyat, bukan mobilisasi massa untuk pergantian figur.
Indonesia Terlalu Besar untuk Emosi Sesaat
Menutup pernyataannya, Joyo menegaskan bahwa tugas utama kaum intelektual adalah mengangkat martabat bangsa, bukan menjatuhkan pemimpin.
“Indonesia terlalu besar untuk diurus dengan emosi sesaat. Indonesia terlalu berharga untuk digadaikan demi narasi instan yang tidak produktif. Mari kita kembalikan diskursus politik ke relnya: berpikir kritis, berbicara santun, dan bertindak konstitusional,” pungkas Joyo.
red24_LUNAS
