Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024, di Gedung KPK, Jakarta,
Sorot24.id | Jakarta – Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) mendaftarkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Ia menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Yaqut mendaftarkan gugatan praperadilan pada Selasa (10/2/2026) dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Petitum lengkap belum dapat ditampilkan di situs SIPP PN Jaksel. Sidang perdana dijadwalkan digelar pada Selasa (24/2/2026).
Konstruksi Perkara
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026).
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026).Kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024 resmi naik ke tahap penyidikan pada 9 Agustus 2025. KPK memperkirakan nilai kerugian negara sementara mencapai Rp1 triliun.KPK juga telah mencegah sejumlah pihak bepergian ke luar negeri, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfan Abidal Aziz alias Gus Alex, serta Fuad Hasan Masyhur. Hingga kini, Yaqut dan Gus Alex telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara status hukum Fuad masih menunggu kelengkapan alat bukti.
Dalam konstruksi perkara, dugaan korupsi kuota haji bermula pada 2023 saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Arab Saudi dan bertemu Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Muhammad bin Salman Al Saud. Indonesia memperoleh tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah.
Tambahan kuota diberikan karena panjangnya antrean haji reguler yang telah mencapai puluhan tahun. Kuota tambahan diberikan kepada negara, bukan Menteri Agama secara personal. Namun, Yaqut membagi kuota tambahan itu 50:50 persen: 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.
Pembagian ini dianggap tidak sesuai Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur proporsi 92 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus.
Selanjutnya, kuota haji khusus dibagikan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau biro travel, dimana Maktour Travel milik Fuad Hasan Masyhur diduga sebagai koordinator pembagian.
Para biro travel diduga memberikan kickback kepada oknum di Kementerian Agama, termasuk Yaqut dan Gus Alex. Uang tersebut diduga berasal dari penjualan kuota haji kepada calon jemaah.
petugas menghentikan satu per satu kendaraan yang melintas untuk memeriksa kelengkapan surat dan status pembayaran pajak
Sorot24.idCilegon – Dalam sebuah upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor, terus dilakukan penertibah pajak kendaraan oleh pihak Pemerintah Provinsi Banten.
Dalam kesempatan tersebut bersama Satlantas Polres Cilegon, petugas Samsat kembali menggelar penertiban kendaraan roda dua dan roda empat yang menunggak pajak di Jalan Bonakarta, Kota Cilegon.
Dalam razia tersebut, petugas menghentikan satu per satu kendaraan yang melintas untuk memeriksa kelengkapan surat dan status pembayaran pajak. Penertiban menyasar pengendara yang belum melunasi kewajiban pajak kendaraan bermotor.
Puluhan kendaraan terjaring dalam kegiatan ini. Para pemilik kendaraan yang terbukti menunggak pajak diarahkan untuk segera melakukan pembayaran sebagai bentuk kepatuhan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Kepala Seksi Penerimaan UPT PPD Bapenda Provinsi Banten, Agung Sugiarto, mengatakan masih rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak kendaraan.
“Masih banyak masyarakat yang belum membayar pajak kendaraannya, padahal tahun lalu Pemprov Banten sudah memberikan program pemutihan pajak untuk tunggakan tahunan. Ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik,” kata Agung, Selasa 10 Febuari 2026).
Menurut Agung, dalam penertiban tersebut petugas tidak langsung memberikan sanksi tegas. Pengendara yang belum mampu membayar pajak saat itu juga diberikan solusi berupa pembuatan surat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pajak dalam waktu yang telah ditentukan.
“Kami arahkan masyarakat untuk segera membayar pajak. Jika belum ada dana, mereka diminta membuat surat pernyataan agar tetap ada komitmen untuk melunasi kewajibannya,” ujarnya.
Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan penertiban dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga untuk menegakkan ketertiban berlalu lintas dan kelengkapan administrasi kendaraan.
Selanjutnya di kesempatan terpisah Tb. Mochamad Kurniawan, SE, MM,. Selaku Kepala UPT Samsat Kota Cilegon telah membenarkan kepada media, bahwasanya benar adanya razia yang sudahbdi gelar pada hari Selasa 10 Februari 2026, tepatnya di Jl. Bonakarta Kota Cilegon, sebagai langkah dan upaya guna meningkatkan kembali PAD (pendapatan anggaran daerah).
“Benar, bahwasanya bersama pihak Polisi Samsat Kota Cilegon telah menggelar razia kemarin. Dari beberapa kendaraan yang terjaring telah melakukan pembayaran ditempat dengan rincian:
R2 : 7 unit
R4 : 5 unit
Total : 12 unit dengan total pembayaran yang diterima sebesar Rp.16.318.000.
Masih dikatakannya, Tb. Mochamad Kurniawan, SE, MM,. Juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa pemilik kendaraan yang juga belum membayar seperti : R2 : 14 unit
R4 : 21 unit
Total : 35 unit”,
“Sebagai istimasi laporan kegiatan yang sudah dilakukan razia ada kendaraan yang terjaring sebanyak (47) kendaraan baik roda (2) dan roda (4).
Untuk itu semoga pemilik kendaraan yang belum melakukan pengurusan pajak untuk segera melakukan pembayaran di kantor Samsat Cilegon, tutur Tb. Mochamad Kurniawan, SE, MM. Selaku Kepala UPT Samsat Kota Cilegon.
Sorot24.id | Banten – Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah mengurai peran pers sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Termasuk sebagai kontrol atas kebijakan dan mengabarkan informasi kepada publik.
Dimyati mengatakan, pers juga merupakan penegak keadilan. Tapi wartawan harus bertanggung jawab menyuarakan suara rakyat dan kontrol sosial.
“Pers memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026,” kata Dimyati pada sambutannya dalam kegiatan Tasyakuran Hari Pers Nasional (HPN) di Pendopo Kabupaten Pandeglang, Jumat (6/2/2026).
Selanjutnya, Dimyati mengurai peran pers di tengah masyarakat. Pertama, pers harus menyampaikan kebenaran di tengah semakin maraknya arus informasi termasuk mengantisipasi informasi hoaks.
“Pers sebagai menyampaikan kebenaran. Memerangi hoaks. Pers menyajikan fakta yang terjadi,” katanya.
Selanjutnya, Dimyati menyatakan, pers merupakan media pertukaran informasi antara masyarakat dengan pemerintah. Aspirasi masyarakat bisa sampai kepada pemerintah melalui pers.
“Ada jembatan roboh, pers memberitakannya dan pemerintah bisa mengambil tindakan,” kata Dimyati memberikan perumpamaan.
Dimyati juga menegaskan, peran pers yang krusial adalah sebagai kontrol sosial. Perannya bukan hanya memberitakan informasi pemerintahan tapi memberikan kontrol pada kebijakan.
“Melalui pemberitaan, pers dapat memberikan peringatan atas penyelewengan yang terjadi,” katanya.
Dimyati juga menekankan bahwa pers merupakan bagian dari kontrol sosial yang membantu mengawasi jalannya pembangunan.
Dimyati mencontohkan, berbagai persoalan di masyarakat seperti infrastruktur rusak, konflik sosial, maupun pelayanan publik, dapat lebih cepat ditangani ketika pers menjalankan fungsi pemberitaan secara objektif dan akurat.
Senada dengan Wagub Dimyati, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani menyatakan pers merupakan penangkal hoaks. Dewi berharap, HPN 2026 meneguhkan peran pers sebagai sumber informasi masyarakat yang akurat.
Dewi Setiani juga menyampaikan bahwa peringatan Hari Pers Nasional bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum refleksi atas peran strategis pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, pers memiliki fungsi penting sebagai penyampai informasi, edukasi publik, kontrol sosial, serta pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“Hari Pers Nasional bukan sekadar peringatan seremonial, tetapi juga momentum refleksi atas peran strategis pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Dewi.
Sementara itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Banten, Lesman Bangun mengatakan, Tasyakuran HPN 2026 merupakan rangkaian peringatan HPN 2026 di Provinsi Banten. Tasyakuran tersebut menjadi penguat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers
Sekaligus momentum untuk memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi, pengawal pembangunan, serta penggerak literasi informasi di tengah masyarakat,” ujarnya menambahkan.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dalam Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Jakarta
Sorot24.idJakarta – Program Prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto, perlu didukung dengan pengelolaan ruang yang terencana agar tidak memicu terjadinya konflik pertanahan. Untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengupayakan penguatan tata ruang agar menjadi kunci utama dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Hilirisasi, serta Pembangunan Tiga Juta Rumah, membutuhkan pengelolaan ruang yang tertib, terintegrasi, dan berkeadilan agar tidak terjadi konflik pemanfaatan lahan. Ruang harus kita kelola dengan baik agar tidak saling memakan ruang itu sendiri,” ujar Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dalam Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Jakarta, Senin (09/02/2026).
Dalam konteks ketahanan pangan nasional, Kementerian ATR/BPN berusaha melindungi ketetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Rencana Tata Ruang.
“Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, alokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam tata ruang provinsi telah mencapai sekitar 67,87%. Namun, angka tersebut masih berada di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu 87% dari luas Lahan Baku Sawah (LBS) yang harus ditetapkan sebagai sawah abadi,” ungkap Suyus Windayana.
Tantangan dalam upaya perlindungan tersebut ada di tingkat kabupaten dan kota. Dari sekitar 504 kabupaten/kota, baru 41,32% luas LBS yang dialokasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Baru ada 104 kabupaten kota yang telah memenuhi RTRW-nya dan sekitar 400 kabupaten/kota yang masih perlu direvisi RTRW-nya.
“Untuk daerah yang belum sesuai, karena ini menyangkut ketahanan pangan nasional, sementara kita lakukan _freeze_ terlebih dahulu terhadap alih fungsi lahan di kawasan pangan. Kawasan tersebut harus tetap digunakan sebagai kawasan pangan dan tidak boleh beralih,” tegas Dirjen Tata Ruang.
Suyus Windayana juga mengungkapkan ada reformasi kebijakan dalam regulasi perencanaan tata ruang yang menetapkan perubahan RTRW tidak lagi harus menunggu lima tahun. “Revisi tata ruang kini dapat dilakukan secara parsial dan lebih cepat, khususnya untuk menyesuaikan kebijakan strategis nasional, seperti ketahanan pangan dan mitigasi risiko bencana,” jelasnya.
Sambutan Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)Dalam pertemuan ini, Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyadari bahwa memang tata ruang merupakan faktor utama dalam pembangunan di daerah. “Tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Artinya, sebelum merencanakan pembangunan infrastruktur di sektor apa pun, arah dan batasan spasial harus ditetapkan terlebih dahulu,” ucapnya.
Pertemuan lintas lembaga ini dihadiri pula oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus; Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono; Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria; Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian; Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai.
Penangkapan ikan di bantaran sungai cisadane oleh warga
Sorot24.id | Tangerang – Ribuan Ikan mati mendadak jadi sorotan warga di bantaran sungai Cisadane Kota Tangerang, pantauan Sorot24.id hal itu terjadi sejak pukul 5 sore hingga tengah malam pada Senin (09/02/2026).
Dari ikan berukuran kecil hingga ukuran sebesar anak balita berhasil ditangkap warga di sepanjang pinggiran sungai Cisadane, terpantau sejak Senin sore orang-orang berada di bantaran sungai sekitar jembatan Perumnas Karawaci hingga ke bendung pintu air sepuluh membawa peralatan serokan hingga senapan berburu.
Menurut salah satu petugas jaga di bendungan pintu air sepuluh, kejadian mabuk ikan kali ini tidak seperti biasanya. Meski ikan di sungai Cisadane kerap kali mabuk bila datang air dengan volume besar dari hulu atau biasa disebut banjir kiriman dari Bogor.
“Banyak bener ikan yang mati, sampai Ikan sapu-sapu aja mati,” terang Petugas yang enggan disebut namanya, Selasa (10/02/2026) dini hari.
Limbah Pabrik Pestisida mengalir ke sungai Cisadane
Petugas tersebut menduga ada indikasi pencemaran limbah dari peristiwa kebakaran sebuah gudang pabrik di sekitar sungai Jelatreng Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang kemudian mengalir ke sungai Cisadane.
“Di bendungan mah dari tadi jam 10 malam, kecium bau menyengat seperti bensin di aliran pintu air yang terbuka dan terasa pedas di mata,” ungkapnya.
Petugas bendungan pintu air tersebut menambahkan hingga Selasa pukul 3 dini hari, aroma limbah tersebut pun menurutnya masih tercium. Dan tinggi muka air di sungai Cisadane dalam kondisi normal.
Diketahui, pada Senin (09/02/2026) 04:30 wib dilaporkan sebuah gudang pabrik pestisida di wilayah Setu Kota Tangerang Selatan. Mengutip salahsatu pemberitaan dari media, ada puluhan ton pestisida cair dan bubuk di gudang yang lokasinya tak jauh dari sungai Jelatreng.
Bahkan kondisi sungai Jelatreng sempat berubah warna menjadi putih dan berdampak ikan-ikan pun mati.
Wali Kota Tangerang H. Sachrudin, menyerahkan secara langsung doorprize utama berupa paket Umroh kepada peserta Media Gathering Acara yang berlangsung di Daerah Pengalengan Jawa Barat
Sorot24.id | Tangerang – Wali Kota Tangerang, Sachrudin merayakan Hari Pers Nasional (HPN) bersama insan media yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Senin (9/2/2026). Kegiatan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan.
Perayaan HPN ditandai dengan pemotongan tumpeng dan kue sebagai bentuk apresiasi atas peran pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan media.
Sachrudin menegaskan pers memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi, mengawal kebijakan publik, serta menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan warga.
Menurutnya, sinergi antara Pemkot Tangerang dan insan pers selama ini telah berjalan baik dan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Tangerang juga menjenguk seorang wartawan yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas jurnalistik. Kunjungan tersebut menjadi wujud empati dan kepedulian Pemkot Tangerang terhadap keselamatan insan pers.
Selain memberikan dukungan moril, Pemkot Tangerang turut menyalurkan bantuan untuk membantu biaya pengobatan wartawan yang tengah menjalani pemulihan.
Sachrudin berharap peringatan HPN dapat semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan media, serta mendorong pers yang profesional, berintegritas, dan berperan aktif dalam menjaga demokrasi.
Sorot24.idJakarta — Ketua Umum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia), KRH.HM.Jusuf Rizal, SH menyebutkan momentum Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, jangan ada lagi diskriminasi dan kriminalisasi wartawan.
Pernyataan itu disampaikan Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak, Relawan Prabowo itu, menjawab pertanyaan media tentang makna HPN 2026 bagi wartawan di Jakarta.
“Momentum HPN 2026 hendaknya tidak ada lagi diskriminasi dan kriminalisasi wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik dilapangan. Karena wartawan juga dilindungi UU Pers Nomor 40 tahun 1999,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu
Menurutnya, saat ini masih ada diskriminasi wartawan dari media anggota Dewan Pers dan yang tidak. Atau medianya terdaftar di Dewan Pers atau tidak. Padahal di dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, tidak ada itu. Pasal 15 antara lain tupoksi Dewan Pers hanya memfasilitasi pers, tidak ada tupoksi untuk membuat diskriminasi
Anehnya banyak Kementerian, Gubernur, Bupati dan Walikota mengadopsi pemikiran sesat itu. Seolah Dewan Pers itu, Tuhannya Pers, padahal dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, kewenangannya dibatasi hanya di Pasal 15
“Nah, pada HPN ini, pemikiran sesat yang diduga digaungkan pengurus Dewan Pers terdahulu untuk mengkapling jatah iklan, harus diluruskan. Keberadaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi harus ditegakkan,” tegas Jusuf Rizal, Ketum Ormas Madas Nusantara, penggiat anti korupsi itu
Dalam hal pengkriminalisasian wartawan katanya masih banyak ditemukan, khususnya di daerah-daerah. Untuk itu perlu disosialisasikan keputusan Mahkamah Konstitusi, bahwa wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik tidak bisa dikriminalisasi.
foto dok/Ketum PWMOI, Jusuf Rizal saat deklarasi Angkat Bendera Hari Pers Nasional
Menurutnya, Pers memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui karya jurnalistik yang profesional, independen, dan berintegritas, pers turut menjaga demokrasi yang tetap sehat dan berkeadilanIa menegaskan, insan pers bukan hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam mencerdaskan masyarakat, membangun kesadaran publik, serta mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor hukum dan kepentingan rakyat.
Lebih lanjut menurut Jusuf Rizal, di tengah tantangan era digital dan derasnya arus informasi, pers dituntut untuk semakin profesional dalam menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Hal tersebut penting untuk menangkal hoaks serta menjaga kepercayaan publik terhadap media.
“Di momen Hari Pers Nasional ini, saya berharap insan pers semakin solid, berani, dan konsisten dalam mengungkap kebenaran, tanpa meninggalkan etika jurnalistik,” tegasnya.
Ketum Indonesian Jurnalist Watch (IJW) itu juga menekankan pentingnya sinergi antara pers dan elemen masyarakat sipil dalam mengawal transparansi, penegakan hukum, serta keadilan sosial
PWMOI siap terus bersinergi dengan insan pers dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, membela kebenaran, serta mengawal pembangunan agar berjalan sesuai aturan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas serta memerangi penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power), tuturnya
Tanah seluas 500 meter Tanah yang terletak di Jalan Jepara Kelurahan Jati Rasa Kecamatan Jati Asih
sorot24.id | BEKASI – Pada hari Sabtu (7/02/2026) Elviany Simatupang selaku pelapor di dampingi kuasa hukumnya Shinta Marghiyana,S.H.M.H, menghadiri panggilan penyidik Unit Harda Polres Bekasi Kota untuk dilakukan konfrontir terhadap pelapor dan terlapor.
Pihak terlapor inisial W turut hadir dalam panggilan tersebut. Sebelumnya Elviany Simatupang telah membuat laporan Polisi pada tanggal (20/08/2025) di Unit Harda Polres Bekasi Kota dengan laporan polisi nomor : LP/GAR/1/VIII/2025/SPKT/Polres Bekasi Kota/Polda Metro Jaya.
Tanah seluas 500 meter milik Elviany Simatupang diduga dikuasai seseorang tanpa alasan hak yang jelas. Tanah yang terletak di Jalan Jepara Kelurahan Jati Rasa Kecamatan Jati Asih tersebut dikuasa inisial W dengan alasan memiliki surat hibah.
Dalam pasal 385 KUHP pelaku dapat di pidana penjara maksimal 4 tahun sedangkan dalam KUHP yang baru, ancaman hukuman untuk kejahatan pertanahan ini meningkat menjadi maksimal 5 tahun penjara.
Pelapor meminta Polres Bekasi Kota agar dapat bertindak tegas terhadap pelaku mafia tanah khususnya di wilayah Bekasi Kota.
foto dok/ Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menyampaikan sambutan pada acara tasyakuran HUT ke-8 Kodim 0510/Tigaraksa yang digelar di Aula Dhamawangsa Kodim 0510 Tigaraksa.
Sorot24.id | Tangerang – Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menghadiri acara tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-8 Kodim 0510/Tigaraksa yang digelar di Aula Dhamawangsa Kodim 0510 Tigaraksa, Senin (9/2/2026).
Dalam sambutannya, Wabup Intan menegaskan bahwa peringatan HUT ke-8 Kodim 0510 Tigaraksa bukan sekadar seremoni, melainkan momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan TNI dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tangerang.
“Momentum syukuran ini bukan hanya peringatan usia, tetapi juga refleksi bersama untuk terus meningkatkan sinergi, kolaborasi, dan pengabdian kepada bangsa serta masyarakat dalam pembangunan,” ujar Wabup Intan.
Ia menekankan, sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin baik selama ini harus terus dijaga dan diperkuat guna menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Menurutnya, Kodim 0510 Tigaraksa merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga persatuan, stabilitas keamanan, dan kemajuan wilayah.
“Sinergi antara TNI dan pemerintah daerah adalah fondasi penting bagi terciptanya daerah yang aman, kondusif, dan produktif. Ketika kita berjalan bersama dan saling memperkuat peran, maka pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan akan berjalan optimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wabup Intan mengapresiasi peran aktif Kodim 0510 Tigaraksa beserta seluruh jajarannya yang tidak hanya mendukung pembangunan daerah, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.
foto dok/Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah bersama Dandim 0510/Tigaraksa Letkol Inf Yudho Setiyono dan jajaran memotong tumpeng sebagai simbol rasa syukur dalam peringatan HUT ke-8 Kodim 0510/Tigaraksa. Senin (9/2/2026).
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang, kami mengucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun ke-8 kepada Kodim 0510 Tigaraksa. Semoga semakin profesional, solid, dan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas wilayah serta mempererat kemanunggalan TNI dengan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Komandan Kodim 0510/Tigaraksa, Letkol Inf Yudho Setiyono, menyampaikan bahwa Kodim 0510 Tigaraksa sebagai satuan kewilayahan memiliki tugas membantu pemerintah daerah, mulai dari ketahanan pangan, keamanan, hingga penanganan bencana.
“Alhamdulillah, dalam beberapa kejadian bencana kami hadir dan mendukung penuh program pemerintah daerah. Kami bahu-membahu membantu korban banjir di wilayah Kresek, Kronjo, Kosambi, Sepatan, dan wilayah lainnya,” ungkapnya.
Ia berharap peringatan HUT ke-8 ini menjadi momentum evaluasi dan introspeksi untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara, serta mampu memberikan solusi nyata atas berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat.
“Saya mengajak seluruh prajurit dan keluarga besar Kodim 0510 Tigaraksa menjadikan HUT ini sebagai penyemangat baru untuk terus mengabdi dengan tulus dan ikhlas demi terwujudnya daerah yang aman, maju, dan sejahtera,” pungkasnya.
Sorot24.idJakarta – Di tengah aksi kerja bakti massal yang digelar serentak di seluruh penjuru ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menunjukkan pemisahan yang jelas antara aksi simbolis dan efektivitas manajerial.
Dalam sebuah momen yang menarik perhatian di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Pramono secara terbuka menyatakan enggan melakukan aksi masuk ke dalam gorong-gorong, sebuah tindakan yang selama ini sering identik dengan citra pemimpin yang turun ke lapangan secara fisik sebagaimana era Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dulu.
Pramono menekankan bahwa dirinya adalah produk dari sistem teknokrasi yang lebih mengedepankan perencanaan matang dan kerja otak daripada sekadar aksi visual di depan kamera.
Pernyataan ini muncul saat dirinya mendampingi mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.
“Tadi, saya sambil bercanda sama Pak JK ‘Pak JK, kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK dan saya tak mau masuk gorong-gorong, tapi yang bekerja adalah pikiran dan otaknya’. Pak JK ketawa,” kata Pramono kepada wartawan di sela aksi kerja bakti massal di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2/2026).
Pramono tampaknya ingin menggeser paradigma bahwa seorang pemimpin tidak harus kotor secara fisik untuk membuktikan bahwa ia bekerja. Baginya, risiko melakukan aksi tersebut justru bisa memicu reaksi yang tidak diinginkan dari media.
Pramono yang berdiri tepat di samping Jusuf Kalla itu mengatakan bahwa dirinya bisa saja masuk ke dalam gorong-gorong, namun risikonya akan ditertawai wartawan.
“Sekali-sekali Gubernur DKI, masuk gorong-gorong, saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget, kalau saya masuk gorong-gorong,” ujar Pramono berkelakar.
Meski enggan masuk ke saluran air secara langsung, Pramono membuktikan kekuatannya dalam menggerakkan mesin birokrasi.
Skala kerja bakti massal yang dipimpinnya kali ini tergolong masif dan melibatkan ratusan ribu personel gabungan serta partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kerja bakti massal itu menerjunkan sebanyak 171.134 petugas gabungan serta potensi masyarakat. Angka ini menunjukkan koordinasi yang luas di seluruh wilayah administratif Jakarta.
Pramono menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan gerakan serentak untuk memastikan Jakarta siap menghadapi tantangan lingkungan, terutama pascabanjir.
“(Melaksanakan kerja bakti) Di 44 kecamatan, 267 kelurahan dan juga tentunya ada partisipasi dari BUMD, masyarakat, perusahaan, dan sebagainya. Dan sekarang ini secara serentak dilakukan bersih-bersih Jakarta. Jumlah yang terlibat secara keseluruhan adalah 171.134 orang,” kata Pram.
Langkah ini juga merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan dan instansi vertikal lainnya.
Selain itu, kata Pram, Panglima Komando Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) serta Kapolda Metro Jaya juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan pascabanjir itu.
Keterlibatan seluruh elemen ini, menurut Pramono, merupakan instruksi langsung dari level tertinggi pemerintahan.
“Semua Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) terlibat secara bersama-sama. Ini juga menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Presiden RI ketika Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) kemarin,” ujar Pram.
Fokus Rano Karno: Kesehatan Lingkungan dan 3M
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno
Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memberikan penjelasan teknis mengenai fokus dari kegiatan besar ini.
Menurutnya, pembersihan saluran air adalah kunci utama untuk mencegah masalah kesehatan yang sering muncul di musim hujan, seperti Demam Berdarah Dengue (DBD).
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa fokus utama kegiatan ini adalah pengurasan dan pembersihan saluran air guna meningkatkan kapasitas saluran air dan mencegah penyumbatan sampah.
Rano mengingatkan bahwa tindakan preventif jauh lebih efektif daripada penanganan setelah wabah terjadi.
“Karena yang namanya ‘fogging’ (pengasapan) itu juga belum tentu bisa mengurangi jentik-jentik. Jentik-jentik paling efektif kalau kita bersihkan lingkungan. Makanya kan dulu kita dengar 3M (menguras, menutup, mengubur/mendaur ulang). Nah, inilah harus kita sampaikan kepada masyarakat,” kata Rano
Untuk mendukung gerakan ini, Pemprov DKI tidak hanya mengandalkan tenaga manusia. Selain menerjunkan personel, Pemprov DKI juga mengerahkan 60 unit alat berat dan 144 truk pengangkut untuk menangani 66 lokasi prioritas. Dukungan logistik juga datang dari kolaborasi lintas sektor.
Pemprov DKI, lanjut Rano, juga berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) se-DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan ini. PMI DKI memberikan dukungan dengan menyiapkan sebanyak hampir lima ribu cangkul, lima ribu sekop, 10 ribu gerobak dorong dan tiga ribu karung untuk mengangkut sampah.
Distribusi alat-alat ini dilakukan secara merata ke setiap wilayah administrasi. Setiap kota administrasi memperoleh masing-masing 1.000 cangkul, 1.000 sekop, 200 gerobak dan 600 karung.
Rano pun mendorong kesadaran seluruh masyarakat Jakarta untuk bersama-sama menjaga Jakarta tetap bersih dan sehat.
“Memang tidak bisa dilakukan sendiri, harus kita dilakukan bersama-sama,” katanya.
