Polsek Tambora Gelar Apel Pengamanan Hari Paskah 2026

sorot24.id | JAKARTA – Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani yang akan merayakan Hari Paskah 2026, jajaran Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat, menggelar apel kesiapan pengamanan pada Kamis (2/4/2026) pukul 14.00 WIB di Mako Polsek Tambora.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Tambora, AKP Wahyu Hidayat, S.T.K., S.I.K., didampingi Tim Asistensi Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Evarmon Lubis, SH, MM. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah Paskah di wilayah hukum Tambora.

Gelar Apel Pengamanan Hari Paskah 2026 dipimpin langsung Kapolsek Tambora, AKP Wahyu Hidayat, S.T.K., S.I.K., didampingi Tim Asistensi Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Evarmon Lubis, SH, MM. foto/dok : [red24] .
Dalam arahannya, Kapolsek Tambora menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya apel serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang hadir dan siap melaksanakan tugas pengamanan.

Kapolsek juga menekankan kepada seluruh anggota yang terlibat dalam surat perintah (sprin) pelayanan untuk segera menempati lokasi gereja yang telah ditentukan usai apel. Personel diinstruksikan untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap barang-barang yang masuk ke area gereja, serta melakukan pengaturan lalu lintas guna menghindari kemacetan di sekitar lokasi ibadah.

Selain itu, anggota diminta untuk aktif berkoordinasi dengan tokoh agama setempat guna mencegah potensi gangguan kamtibmas, serta melakukan tindakan cepat dan tepat apabila terjadi situasi yang mengganggu keamanan. Kehadiran personel di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menjalankan ibadah.

Kapolsek juga menegaskan bahwa seluruh personel pengamanan tidak diperkenankan meninggalkan lokasi tugas selama kegiatan ibadah berlangsung, sebagai bentuk tanggung jawab penuh dalam menjaga situasi tetap kondusif.

Selama kegiatan apel berlangsung, situasi terpantau aman dan terkendali. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kesiapsiagaan Polsek Tambora dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam momentum perayaan hari besar keagamaan.

Dengan sinergi dan kesiapan seluruh personel, diharapkan perayaan Hari Paskah 2026 di wilayah Tambora dapat berjalan dengan lancar, aman, dan penuh khidmat.

red24_PUJI

‎Refleksi 152 Tahun Pandeglang : Di Antara Besarnya Potensi dan Rapuhnya Arah Pembangunan

sorot24.id | PANDEGLANG – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Wilayah Banten menilai Peringatan hari jadi ke-152 Kabupaten Pandeglang tidak sepatutnya hanya dimaknai sebagai agenda seremonial tahunan. “Momentum ini harus dijadikan ruang refleksi untuk mengevaluasi arah pembangunan daerah. Sejak berdiri pada 1 April 1874, Pandeglang telah melewati perjalanan panjang dari masa Kesultanan Banten hingga menjadi bagian dari sistem pemerintahan modern Indonesia saat ini”, ujar Suandi selaku Ketua Bidang Sosial Politik BEM PTNU Wilayah Banten

Sebagai daerah yang dikenal dengan kekayaan alam serta identitas “sejuta santri, seribu ulama,” Pandeglang sejatinya memiliki modal sosial dan sumber daya yang besar. Bentang alamnya yang beragam, mulai dari pegunungan, aliran sungai, hingga kawasan konservasi seperti Taman Nasional Ujung Kulon, merupakan potensi strategis yang seharusnya mampu menjadi pendorong utama kemajuan daerah.

‎Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dengan capaian pembangunan yang dirasakan masyarakat.”Permasalahan infrastruktur masih menjadi persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Jalan yang rusak, jembatan yang tidak layak, serta keterbatasan akses transportasi di wilayah pedesaan menjadi gambaran nyata ketimpangan pembangunan yang terus berulang”, ungkap suandi.

‎Di sisi lain, ia juga menilai keterbatasan fiskal daerah turut menjadi penghambat serius. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak pada terhambatnya berbagai program pembangunan. Hal ini kemudian berimplikasi pada sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga pembangunan belum mampu menjangkau seluruh lapisan secara merata.

‎”Selain itu, potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam belum dikelola secara optimal. Minimnya inovasi kebijakan serta lemahnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat menyebabkan potensi tersebut belum berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan bagi daerah”, tuturnya.

foto/dok : [red24] .
‎Dalam perspektif kami, BEM PTNU Wilayah Banten, persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan masih menjadi realitas yang dihadapi Pandeglang hingga hari ini. Keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan yang belum maksimal, serta ketertinggalan infrastruktur di wilayah pelosok menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.

‎Kondisi ini tidak terlepas dari lemahnya fokus pemerintah daerah dalam menentukan dan menjalankan skala prioritas pembangunan. Di tengah keterbatasan anggaran dan bayang-bayang kemiskinan struktural, justru muncul persoalan integritas yang mengkhawatirkan. Indeks integritas daerah yang berada pada angka 70,52, disertai berbagai kasus seperti penyelewengan anggaran, gratifikasi, dan praktik mark-up, menjadi indikasi adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan.

‎Lebih jauh beliau menyoroti terkait kebijakan anggaran juga dinilai belum sensitif terhadap kondisi masyarakat. Besarnya alokasi untuk belanja makan dan minum di lingkungan Setda dan DPRD, serta adanya proyek pembangunan gapura yang kami nilai bukan skala prioritas dan tidak dirasakan manfaat nya oleh masyarakat Kabupaten Pandeglang.

‎Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pun masih jauh dari harapan. Hingga menjelang akhir tahun, realisasi PAD Pandeglang baru mencapai sekitar 77 persen. Bahkan, terdapat indikasi kebocoran pada sektor pajak PBB yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

“Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas peran Satgas PAD dalam melakukan pengawasan dan penggalian potensi pendapatan daerah”, ungkapnya .

‎Suandi selaku Ketua Bidang Sosial Politik BEM PTNU Wilayah Banten, menegaskan bahwa peringatan HUT ke-152 Pandeglang harus dimaknai sebagai momentum evaluasi yang serius. Mahasiswa hadir sebagai kontrol sosial yang akan terus mengawal arah pembangunan serta konsisten menyuarakan setiap bentuk ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Di usia yang semakin matang, Pandeglang dituntut untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat.

‎Momentum 152 tahun ini seharusnya menjadi titik balik bagi Pandeglang untuk berbenah. Usia yang tidak lagi muda menuntut kedewasaan dalam tata kelola pemerintahan. “Evaluasi menyeluruh bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pandeglang tidak kekurangan potensi yang dibutuhkan adalah arah kebijakan yang tepat, integritas yang kuat, serta keberpihakan nyata kepada masyarakat”, pungkasnya.

red24_RAS

LPMAK : Permasalahan sampah di Jakarta sudah menjadi momok,Kejaksaan Di Minta Bertindak

sorot24.id | JAKARTA – Permasalahan sampah di Jakarta sudah menjadi momok dan tidak pernah bisa diselesaikan dari tahun ke tahun walaupun sudah banyak pergantian Gubernur di DKI Jakarta, banyaknya masalah sampah banyak juga tangan-tangan jahat yang melihat celah-celah untuk mengambil kesempatan demi memperkaya diri sendiri maupun golongan.

“Beredarnya isu Pansus Sampah di DPRD DKI Jakarta harus dicermati dengan hati-hati jangan-jangan Pansus ini dibentuk untuk mengambil celah karena ada timbul anggaran baru yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran diakhir tahun 2026,” ujar Al Kausar selaku Presedium Lembaga Pendidikan Masyarakat Anti Korupsi (LPMAK).

LPMAK sedang focus untuk membuka tabir dugaan cawe-cawe oknum DPRD DKI Jakarta dalam pengadaan alat pengukur kualitas udara yang ada di Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Prov DKI Jakarta, pengadaan barang/jasa sudah dianggarkan sebesar miliayaran rupiah. Investigasi yang dilakukan oleh LPMAK anggaran akan dimark up dan spesifikasi barang akan dirubah sesuai dengan kemauan oknum tersebut agar perusahaan yang dikondisikan bisa menang.

Hari ini (1/4/26) LPMAK sudah konsultasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dan hasil konsultasi akan membuat laporan secara resmi ke Kejaksaan.

Agar temuan ini bisa ditindak lanjuti dan kerugian negara bisa dihindari,” kata Al saat ditemui dihalaman Kejaksaan Negeri Jakarta dibilangan Kemayoran-Jakarta Pusat.

Sedangkan ditempat terpisah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov DKI Jakarta Asep Kuswanto tidak bisa ditemui diruangan kerjanya saat hendak dimintai keterangan secara resmi oleh awak media karena tidak berada ditempat, kata salah satu petugas keamanan Dinas Lingkungan hidup dan di Gedung DPRD DKI Jakarta Koordinator Komisi IV DPRD DKI Jakarta Wibi Adriano juga tidak bisa ditemui.

Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Prov DKI Jakarta pada tahun lalu sudah banyak mengalami perubahan dan digadang-gadang akan menjadi laboratorium yang bertaraf internasional serta membawa pemasukan PAD bagi DKI Jakarta.

red24_RG

Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta Potong Bantuan Dana Gubernur Untuk Masjid Jami Al-Mansur

sorot24.id | JAKARTA – Belum lama ini Masjid Jami Al – Mansur menerima Bantuan dana yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp. 35 juta saat acara ‘Safari Ramadhan bersama Gubernur dan Walikota Jakarta Barat’ yang berlangsung Rabu (11/3/2026) di Masjid Jami Al -Mansur kelurahan Jembatan Lima kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dimana dana tersebut tidak sepenuhnya Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Jami Al-Mansur menerima Rp.35 juta, namun hanya menerima Rp. 23.838.000 setelah adanya pemotongan oleh Baznas Bazis Rp. 10 juta, dan dari Kelurahan Jembatan Lima Rp. 1.162 ribu.

Pemotongan dilakukan dengan alasan untuk anggaran Konsumsi kegiatan Safari Ramadhan bersama Gubernur DKI dan Wali Kota Jakarta Barat di Masjid Jami Al-Mansur.

Menurut Ketua DKM Jami Al-Mansur, Zuhru Fuadi mengatakan dirinya dan pengurus merasa heran dengan adanya pemotongan sebesar Rp 10 juta oleh Basnaz Bazis dari besarnya bantuan dana dari Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp 35 juta, dan Sekretaris Kelurahan (Sekkel) sebesar Rp. 1.162 ribu untuk dana Konsumsi pula.

DItambahkan Zuhru Fuadi awalnya diminta Rp. 5 juta oleh pihak kelurahan Jembatan Lima dalam hal ini oleh Sekretaris Kelurahan (Sekkel) yang meminta untuk konsumsi dan lain-lain, lalu pada akhirnya pengurus hanya memberikan Rp. 1.162 ribu sesuai catatan pengeluaran yang diberikan oleh Sekkel Gozali, karena pengurus DKM Masjid Jami Al-Mansur tidak mau repot untuk konsumsi berbuka puasa dan juga Baznas Bazis) DKI Jakarta sudah memotongnya untuk Konsumsi.

Dan menurut Fuadi lagi, acara tersebut menurutnya juga dadakan , sebab ba’da Ashar baru di informasikan jika acara Safari Ramadhan jadi dilaksanakan, karena menurut Fuadi di hari H belum ada kabar jika acara Safari Ramadhan bakal dilaksanakan di Masjid Jami Al-Mansur.

“H – 1 juga blum ada info jadi ngga nya acara dan berapa undangan nya aja blom tau, siapa yg dateng juga blum tau kita, Rabu pagi, 11/3/2026 jam 10 baru dapet info acara Safari Ramadhan bersama Gubernur dan Walikota jadi di Masjid Jami Al-Mansur,” papar Fuadi.

” Pak Sekkel ngejar kita,dia minta nambah Rp.5 juta alasannya untuk nambahin konsumsi tapi akhirnya kita hanya memberikan Rp.1.162.000 sesuai catatan pengeluaran Konsumsi yang dibuatnya,” ujar Fuadi.

“Sangat disayangkan karena itu dana umat utk biaya operasional masjid aja masih kena potong yg lumayan besar padahal awal kita cuma di bilang sebagai fasilitator aja sama pihak kelurahan tapi ujung ujungnya mau duit nya,” tambah Fuadi.

Iqbal Cipta Sopiadi dari pihak Baznas (Bazis) DKI Jakarta Saat di konfirmasi, dirinya membenarkan adanya pemotongan sebesar Rp.10 juta guna Konsumsi di acara tersebut, dan menurutnya itu merupakan ada SOP nya setiap ada kegiatan yang terbilang besar.

“Benar kami hanya memberikan Rp. 25 juta dari besaran Rp 35 juta, karena itu ada aturannya, Rp.10 juta buat Konsumsi dan Rp. 25 juta buat Masjid, dan saya transfer kepada Chaerudin bendahara kelurahan Jembatan Lima,” ujar Iqbal saat ditemui Senin (30/3/2026).

Sekretaris Kelurahan Jembatan Lima, A. Gozali saat di konfirmasi soal pemotongan dana bantuan untuk Konsumsi dari Gubernur lewat telepon seluler , hingga sampai saat ini tidak merespon/menjawabnya.

Banyak kalangan dan tokoh masyarakat menyayangkan adanya potongan yang dilakukan oleh pihak Basnaz Bazis Provinsi DKI Jakarta, juga ketidak adanya rasa tanggung jawab jajaran Kelurahan Jembatan Lima untuk acara Safari Ramadhan dengan meminta agar pihak Masjid yang menyediakan semua kebutuhan dan konsumsi untuk acara tersebut.

red24_PUJI

Singgung wakil Bupati mantan Napi, Aktivis Mahasiswa Makzulkan Bupati Lebak

sorot24.id | LEBAK – Soroti polemik di lebak Aktivis mahasiswa Abdul Makzulkan Bupati Lebak yang di nilai krisis moralitas, Singgung wakil Bupati mantan Napi. Dalam beberapa waktu terakhir, beredar pernyataan yang disampaikan oleh Bupati Lebak yang menyinggung latar belakang Wakil Bupati sebagai mantan narapidana.

Pernyataan tersebut telah menimbulkan perhatian dan berbagai tanggapan dari Masyarakat bahwa, pemerintah Kabupaten Lebak menyampaikan bahwa setiap pejabat publik yang saat ini menjabat telah melalui proses hukum dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun, status masa lalu seseorang, termasuk yang pernah menjalani proses hukum, tidak menghapus hak politik dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan setelah yang bersangkutan dinyatakan selesai menjalani kewajibannya.

Aktivis mahasiswa Abdul menegaskan pentingnya menjaga etika komunikasi publik, terutama bagi pejabat negara, agar tetap menjunjung tinggi prinsip saling menghormati, profesionalisme, serta menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.

“Pejabat publik harusnya mengedepankan etika dan moral karna setiap yang di ucapkan harus di pertanggung jawabankan,” pungkas Abdul pada, Selasa (31/3/2026)

Bupati Lebak dinilai tidak menghormati wakilnya terlebih itu di acara halalbihalal yang menjadi ajang bermaaf maafan bukan menghina. Sikap yang di keluarkan bupati Lebak lebih terlihat tendensius dan arogan yang dapat menimbulkan polemik di lebak

“Sikap bupati yang di nilai kurang memiliki moral dan etika pantas untuk di makzulkan karna sikap tersebut dapat memecah dan membuat kegaduhan di lebak ,” tegas Abdul sebagai aktivitas mahasiswa.

Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen untuk tetap fokus pada pelayanan kepada masyarakat, pembangunan daerah, serta menjaga sinergi antara seluruh unsur pimpinan daerah demi kepentingan bersama.

red24_RG

Tokoh pemuda Banten, A.Taufik : Makzulkan Bupati Lebak di Nilai Krisis Moralitas

sorot24.id | LEBAK – Tokoh pemuda Banten A.Taufik, Makzulkan Bupati Lebak yang di nilai krisis moralitas, Singgung wakil bupati mantan Napi.

Dalam beberapa waktu terakhir, beredar pernyataan yang disampaikan oleh Bupati Lebak yang menyinggung latar belakang Wakil Bupati sebagai mantan narapidana.

Pernyataan tersebut telah menimbulkan perhatian dan berbagai tanggapan dari masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lebak menyampaikan bahwa setiap pejabat publik yang saat ini menjabat telah melalui proses hukum dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status masa lalu seseorang, termasuk yang pernah menjalani proses hukum, tidak menghapus hak politik dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan setelah yang bersangkutan dinyatakan selesai menjalani kewajibannya.

A.Taufik menegaskan pentingnya menjaga etika komunikasi publik, terutama bagi pejabat negara, agar tetap menjunjung tinggi prinsip saling menghormati, profesionalisme, serta menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.

“Pejabat publik harusnya mengedepankan etika dan moral karna setiap yang di ucapkan harus di pertanggung jawabankan,” pungkasnya ke awak media Senin (30/3/2026).

Bupati Lebak dinilai tidak menghormati wakilnya terlebih itu di acara halalbihalal yang menjadi ajang bermaaf maafan bukan menghina .

“Sikap yang di keluarkan bupati Lebak lebih terlihat tendensius dan arogan yang dapat menimbulkan polemik di Lebak, ujarnya.

“Sikap bupati yang di nilai kurang memiliki moral dan etika pantas untuk di makzulkan karna sikap tersebut dapat memecah dan membuat kegaduhan di lebak,” lanjutnya.

Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen untuk tetap fokus pada pelayanan kepada masyarakat, pembangunan daerah, serta menjaga sinergi antara seluruh unsur pimpinan daerah demi kepentingan bersama.

A.Taufik mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menyikapi informasi yang beredar secara bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah persatuan.

red24_RG

Gelar Rapat Koordinasi Wilayah : Ini 5 (Lima) Program Prioritas Kolaboratif Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat 2026 

​Rapat Koordinasi Wilayah bersama Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah. foto/dok : Kominfotik.jb . [red24]
sorot24.id | JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tingkat Kota di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kembangan, Senin (30/3/2026).

Rakorwil menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder terkait, khususnya dalam peningkatan layanan publik dan penataan kawasan urban.

​​Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah mengatakan bahwa keberhasilan program-program unggulan bergantung pada soliditas tim dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk akademisi dan pihak swasta melalui creative financing.

​”Kita harus bekerja secara Smart. Target harus jelas, terukur, realistis, optimis, dan yang paling penting adalah team work. Tujuannya satu, yakni memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga Jakarta Barat,” ujarnya.

Adapun 5 Program Prioritas Kolaboratif Tahun 2026 dengan tema “Jaga Jakarta”, ini dirancang untuk menyelesaikan permasalahan krusial melalui intervensi multi-sektor yang akan dilaksanakan mulai April hingga Desember 2026.

​5 (lima) Program Unggulan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat

  1. Penataan Kawasan ODF (Open Defecation Free) di Kelurahan Tomang : Fokus pada pembangunan MCK Komunal kolaboratif bagi warga di pemukiman padat guna menghentikan praktik BABS
  2. Penataan Kawasan Industri Konveksi “BERSINAR” di Tambora : Transformasi industri rumahan agar lebih sehat, aman, dan memiliki jaminan sosial bagi pekerja.
  3. ​Mitigasi Banjir dan Genangan Berbasis Komunitas : Melalui pembuatan lubang biopori dan pembersihan sedimen saluran secara serentak .
  4. Pengurangan Sampah dari Sumber: Optimalisasi Bank Sampah RW untuk mengurangi beban sampah ke Bantar Gebang hingga 70% .
  5. Pencegahan Tawuran dan Kekerasan (KTPA): Penguatan ketahanan keluarga dan pemanfaatan ruang terbuka untuk kegiatan positif bagi pemuda.

Untuk memastikan, pihaknya meminta jajaran camat dan lurah melakukan sosialisasi berjenjang hingga tingkat RT/RW. Program unggulan tersebut rencananya akan mulai pada 6 April mendatang.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat, Shinta Purwitasari, pihaknya memperkenalkan inovasi layanan terbaru bertajuk Layanan ‘CANTIK’ (Cepat, Aman, Terintegrasi secara Teknologi Informasi dan Komunikasi). Menurutnya, layanan ini merupakan bentuk jemput bola kepada masyarakat.

​”Layanan ‘CANTIK’ fokus pada konsultasi keliling menggunakan mobil unit layanan. Kami menargetkan seluruh kecamatan di Jakarta Barat terjangkau pada akhir tahun ini. Jadwal operasional direncanakan setiap Senin, mulai pukul 08:30 hingga 14:00 WIB di lokasi-lokasi strategis seperti kantor kecamatan hingga area CFD,” ucap Shinta Purwitasari .

Diketahui, untuk langkah awal, kerja bakti massal dijadwalkan akan digelar serentak pada 12 April 2026 di sepanjang Jalan Tubagus Angke sebagai bagian dari mitigasi banjir.

Release : Kominfotik.jb

red24_PUJI

GMP Soroti Dugaan Kendaraan Roda Empat Plat Palsu di Lingkungan Bapenda Banten

sorot24.id | SERANG – Gerakan Mahasiswa Perubahan (GMP) menyoroti soal adanya dugaan Sebuah kendaraan roda empat jenis Pajero Sport warna silver putih, yang diduga digunakan sebagai kendaraan operasional pejabat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten menjadi perhatian mahasiswa.

Pasalnya Kendaraan tersebut diduga terlihat menggunakan nomor polisi A 1083 ZZH yang diduga tidak terdaftar dalam sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Banten. Temuan ini memunculkan berbagai pertanyaan terkait legalitas registrasi kendaraan yang digunakan oleh pejabat publik.

Berdasarkan Kajian Gerakan mahasiswa perubahan dari berbagi sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten, dengan nomor polisi A 1083 ZZH menunjukkan keterangan, “Data Kendaraan Tidak Ada / Tidak Terdaftar”.

Sedangkan, Temuan tersebut memunculkan dugaan bahwa kendaraan yang digunakan kemungkinan menggunakan nomor polisi yang tidak sesuai dengan data registrasi resmi atau nomor kendaraan palsu. Selain itu, kendaraan Pajero Sport berwarna silver putih tersebut juga diduga sebelumnya merupakan kendaraan dinas berplat merah yang kemudian diubah menjadi plat putih.

Peristiwa itu terjadi Senin (16/3/2026) di kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Situasi tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan aktivis karena klarifikasi dari pejabat yang bersangkutan dinilai penting untuk menjelaskan status kendaraan tersebut.

Menanggapi temuan tersebut, Abdul koordinator Gerakan mahasiswa perubahan menyatakan bahwa persoalan ini perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Pasalnya, pejabat publik seharusnya menjadi contoh dalam mentaati aturan administrasi kendaraan bermotor.

“Jika benar kendaraan tersebut digunakan oleh pejabat namun nomor polisinya tidak terdaftar dalam sistem pajak kendaraan, tentu hal ini perlu segera diklarifikasi. Pejabat publik semestinya memberikan contoh kepatuhan terhadap aturan hukum dan administrasi negara,” pungkas Abdul kepada awak media Senin (30/3/2026)

Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi sangat penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

“Kami berharap ada penjelasan resmi dari pihak yang bersangkutan maupun instansi terkait. Jika memang kendaraan tersebut legal tentu dapat dijelaskan secara terbuka. Namun apabila terdapat ketidaksesuaian administrasi, maka harus segera ditertibkan sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Bahkan, Penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya telah diatur dalam Undang‑Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 68 ayat (1) disebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang sah.

Selain itu, Pasal 280 menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang sah dapat dikenakan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan bagian penting dalam tertib administrasi lalu lintas.

Dalam hal ini Abdul juga menegaskan akan menggelar aksi ujuk rasa bentuk dari kontrol sosial dan mitra kritik pemerintah yang berada di lingkungan pemerintah provinsi Banten.

“Pejabat pemerintah harus menjadi contoh yang baik untuk masyarakatnya bukan malah menyalahkan kekuasaan dan wewenang untuk kepentingan pribadi,” tegas Abdul.

red24_RG

Sinergi Tiga Pilar : Kecamatan Tambora Kerja Bakti Bersama Warga Ciptakan Lingkungan Bersih dan Nyaman

sorot24.id | JAKARTA – Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan kembali ditunjukkan oleh jajaran Polsek Tambora bersama Tiga Pilar dalam kegiatan kerja bakti Massal Pasca kebakaran di wilayah RW.09 kelurahan Tanah Sereal, kecamatan Tambora Jakarta Barat yang digelar Minggu,29/3/2026 .

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB ini dipimpin oleh Wakapolsek Tambora AKP Sudargo, SH yang mewakili Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat, S.T.K., S.I.K., serta melibatkan unsur Tiga Pilar dan Masyarakat. Kerja bakti berlangsung di Jalan Tanah Sereal Raya RT 10/RW 09, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Sinergi Tiga Pilar Tambora,Kerja Bakti Bersama Warga. foto/dok : istimewa . [red24] .
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Tambora Pangestu Aji Swandhanu, S.AP., M.AP., Lurah Tanah Sereal Tubagus Masarul Iman, S.AP., jajaran Polsek Tambora, Gulkarmat, Satpol PP, BPBD, Dinas Tata Air, PPSU, para Ketua RW, LMK, FKDM serta warga RW 09 yang antusias bergotong royong membersihkan lingkungan.

Melalui kegiatan ini, terlihat nyata sinergitas antara aparat pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan serta menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Selain itu, kerja bakti ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi serta meningkatkan kepedulian bersama terhadap kondisi lingkungan sekitar.

AKP Wahyu Hidayat berpesan Melalui Wakapolsek Tambora AKP Sudargo bahwa kegiatan seperti ini akan terus digalakkan sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Warga pun menyambut positif kegiatan ini dan berharap sinergi seperti ini terus terjaga ke depannya.

Release Humas Pol Tbr

red24_PUJI

Ngopi Bareng Kamtibmas, Kapolsek Dan Camat Tambora Ajak Warga Perkuat Silaturahmi Serta Hindari Tawuran

sorot24.id | JAKARTA – Dalam upaya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Ketua RW 08 Kelurahan Tanah Sereal dan Polsek Metro Tambora menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk “Ngopi Bareng Kamtibmas” di Pos Pantau RW 08 Jalan Tanah Sereal Raya kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat Jumat (27/3/2026) malam.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua RW 08, Amir Hamzah, dan menghadirkan Kapolsek Metro Tambora, AKP, Wahyu Hidayat, Wakapolsek Tambora, AKP. Sudargo, Camat Tambora, Pangestu Aji Swandhanu, Danramil Tambora yang di wakili oleh Batuud, Edi.S. Saragih dan Lurah Tanah Sereal, Tubagus Masarul Iman,.

Turut hadir pula Tiga Pilar (Babinkamtibmas, Babinsa dan Satpol PP) Para Ketua RW,RT, LMK, FKDM, Karang Taruna dan Elemen Masyarakat, mulai dari Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, hingga aparat kelurahan (Kasipem, Kasie Kesra dan Kasie Ekbang).

Camat Tambora, Pangestu Aji Swandhanu dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan “Ngopi Bareng Kamtibmas” merupakan bagian dari komitmen pemerintah kecamatan dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan wilayah dan membangun kolaborasi yang kuat antara aparat keamanan dan masyarakat.

Sementara itu Kapolsek Metro Tambora, AKP. Wahyu Hidayat dalam sambutannya menyampaikan berbagai himbauan Kamtibmas kepada Pengurus RW/RT serta warga, termasuk ajakan untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, dalam hal ini mencegah terjadinya tawuran yang kini sudah menjadi viral di Tambora, karenanya AKP. Wahyu Hidayat mengharapkan kepada masyarakat untuk memberikan nasehat kepada anak-anaknya untuk tidak melakukan tawuran yang selama ini terjadi di wilayah Tambora khususnya di wilayah Tanah Sereal.

“Kami ingin warga Tanah Sereal tidak ragu menghubungi kepolisian kapan saja apabila terjadi hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban dan hendaknya memberikan pengertian kepada anak-anaknya agar tidak terlibat tawuran,” ujar Kapolsek.

Ditambahkan oleh Wahyu selaku Kapolsek Tambora, Ngopi Kamtibmas ini bukan hanya sekadar ngopi bersama, tetapi juga wadah silaturahmi dan sinergi untuk bersama-sama menjaga wilayah Tanah Sereal tetap aman dan nyaman serta ‘Zero Tawuran’.

Sementara itu Lurah Tanah Sereal, Tubagus Masarul Iman dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua RW.08 yang telah melaksanakan kegiatan Ngopi Bareng Kamtibmas dan kegiatan “Ngopi Bareng Kamtibmas” adalah bentuk tindakan proaktif dalam menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkungan serta untuk mengantisipasi adanya tawuran antar wilayah.

Danramil 03 Tambora yang di wakili oleh Bintara urusan dalam (Batuud) Serma, Edi.S.Sargih mengatakan jika Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dapat melaksanakan tugasnya sebagai pendeteksi dini dalam menangani dan mencegah terjadinya Tawuran.

“Jika ada kerumunan anak – anak yang mencurigakan, FKDM harus bergerak cepat, untuk mengetahui dan melaporkannya ke Bimas/Babinsa atau ke pengurus wilayah,” ujar Saragih dalam sambutannya.

Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dan antusias dari pengurus RW/RT serta warga setempat, yang hadir untuk berdialog dan berinteraksi langsung dengan jajaran kepolisian dalam suasana Idul Fitri dan penuh keakraban.

Ngopi Bareng Kamtibmas ini diakhiri dengan suasana penuh kehangatan dan foto bersama, sebagai simbol keakraban dan sinergitas antara Polsek Metro Tambora dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta mempererat silaturahmi di wilayah kelurahan Tanah Sereal.

red24_PUJI