Rapat penetapan pergantian pimpinan Komisi III dari Fraksi Partai NasDem di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/2/2026).
Sorot24.id | Jakarta – Ahmad Sahroni resmi kembali menduduki posisi pimpinan Komisi III DPR RI. Kepastian ini diperoleh setelah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin rapat penetapan pergantian pimpinan Komisi III dari Fraksi Partai NasDem di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/2/2026).
Dalam rapat tersebut, Dasco menjelaskan bahwa rotasi jabatan ini didasari oleh surat resmi yang dilayangkan Fraksi Partai NasDem kepada pimpinan DPR RI.
“Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari pimpinan Fraksi Partai NasDem bernomor FNasdem107/DPR RI/ii/2026 tertanggal 12 Februari 2026 perihal pergantian Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Kapoksi Banggar, dan Anggota Banggar dari Fraksi NasDem,” ujar Dasco di hadapan anggota Komisi III.
Berdasarkan surat tersebut, terjadi pergeseran jabatan di internal Fraksi NasDem yang melibatkan Rusdi Masse Mappasessu dan Ahmad Sahroni.
“Maka pimpinan Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem mengalami perubahan. Saudara Rusdi Masse Mappasessu (Nomor Anggota A-24) digantikan oleh Saudara Ahmad Sahroni (Nomor Anggota A-38),” lanjut Dasco.
Dasco kemudian meminta persetujuan dari seluruh anggota Komisi III yang hadir untuk mengesahkan penetapan Ahmad Sahroni sebagai pimpinan komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan tersebut.
Untuk itu, kami sebagai pimpinan rapat menanyakan kepada anggota Komisi III DPR RI, apakah Ahmad Sahroni dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI?” tanya Dasco.
Pertanyaan tersebut langsung disambut seruan “Setuju!” secara serentak oleh para anggota dewan yang hadir, diikuti dengan ketukan palu sidang sebagai tanda pengesahan. “Terima kasih,” tutup Dasco.
Dengan penetapan ini, Ahmad Sahroni resmi kembali mengemban tugas sebagai pimpinan Komisi III DPR RI, posisi yang sebelumnya juga pernah ia jabat. Selain posisi Wakil Ketua Komisi III, surat dari Fraksi NasDem tersebut juga mengatur mengenai pergantian Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) serta keanggotaan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Sebelumnya, Ahmad Sahroni sempat menjalani masa penonaktifan selama enam bulan sebagai anggota DPR RI. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) setelah ia dinyatakan terbukti bersalah melanggar kode etik anggota dewan.
Konfercab IV GMNI Kabupaten Tangerang Tetapkan Bung Saepul Bahri sebagai Ketua Periode 2026–2028
sorot24.id | TANGERANG – Konferensi Cabang (Konfercab) Ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Tangerang secara resmi menetapkan Saepul Bahri sebagai Ketua DPC GMNI Kabupaten Tangerang periode 2026–2028. Penetapan tersebut berlangsung dalam forum demokratis yang digelar pada Sabtu, 14 Februari 2026, di Aula Bola Sundul, Kabupaten Tangerang.
Konfercab IV merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat cabang yang dihadiri oleh empat komisariat definitif. Dalam proses pemilihan yang berjalan melalui mekanisme musyawarah dan dilandasi semangat kekeluargaan, tiga dari empat komisariat definitif secara resmi menyatakan dukungan kepada Saepul Bahri sebagai nahkoda baru organisasi.
foto/dok : GMNI Kab.Tangerang . [red24]Dukungan mayoritas tersebut menjadi mandat politik organisasi bagi Saepul Bahri untuk memimpin dan mengkonsolidasikan kekuatan kader dalam menjawab tantangan zaman. Ia juga diharapkan mampu memperkuat posisi GMNI sebagai organisasi perjuangan yang berlandaskan ideologi Marhaenisme.
Dalam pidato perdananya sebagai ketua terpilih, Bung Saepul Bahri menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan kualitas kaderisasi, serta mengokohkan GMNI Kabupaten Tangerang sebagai garda terdepan dalam mengawal kepentingan rakyat kecil.
“Kemenangan ini bukan kemenangan individu, melainkan kemenangan seluruh kader GMNI Kabupaten Tangerang. Tugas kita ke depan adalah memastikan organisasi ini tetap progresif, ideologis, dan berpihak pada kaum marhaen,” tegasnya.
Konfercab IV juga menjadi momentum evaluasi perjalanan organisasi sekaligus merumuskan arah gerak strategis GMNI Kabupaten Tangerang ke depan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, demokratis, dan penuh semangat persatuan.
Dengan terpilihnya Bung Saepul Bahri sebagai Ketua DPC GMNI Kabupaten Tangerang periode 2026–2028, organisasi diharapkan semakin solid, progresif, dan konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan, kerakyatan, serta keadilan sosial.
Salah satu tokoh senior GMNI Kab.Tangerang Bung Saeful yang biasa disapa Ipunk,pada kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Konfercab ke IV DPC GMNI Kabupaten Tangerang .
“Saya dan seluruh Alumni GMNI Kab. Tangerang sangat mengapresiasi atas terselenggaranya Konfercab ke IV DPC GMNI Kabupaten Tangerang berjalan dengan lancar dan demokratis sehingga menghasilkan pemimpin baru yaitu Bung Saepul Bahri menggantikan Bung Endang Kurnia”,ujarnya .
Kami Alumni GMNI juga mengucapkan terima kasih kepada Bung Endang Kurnia dan jajarannya yang telah mengabdikan diri di GMNI selama kurun waktu dua periode .
“Biar sejarah yang mencatat pergerakan dibawah kepemimpinan Bung endang Kurnia dua periode kebelakang,semoga Bung endang Kurnia juga Amanah dan Sukses ditempat yang baru sebagai Ketua DPD GMNI Provinsi Banten semoga bermanfaat dan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Banten”,pungkas Bung Ifunk.
Sorot24.idBanten – Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Banten, Tito Istianto, SE, M.Si menilai Gubernur Banten Andra Soni memberikan corak tersendiri selama setahun menjabat sebagai orang nomor satu di Provinsi Banten. Sikap responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat disebut menjadi poin plus utama dalam kepemimpinannya.
“Selama setahun, Gubernur Andra Soni hadir di masyarakat, mendengarkan keluhan publik, hadir di agenda-agenda publik, Gubernur sangat merespons berbagai keluhan publik,” ucap Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Banten Tito Istianto, SE, M.Si pada, Sabtu (14/2/2026).
Menurutnya, kehadiran langsung gubernur di tengah masyarakat mampu membangun jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga. Dengan komunikasi yang terbuka, kebutuhan riil masyarakat dapat segera dipetakan dan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Tito menilai, langkah tersebut dapat mengakselerasi terwujudnya visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi. Namun, ia menekankan pentingnya kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas kebijakan yang paling mendesak agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Selain itu, program prioritas Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, dan SKh swasta dinilai menjadi pembeda dibanding kepala daerah lain. Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang tengah menggodok kebijakan sekolah gratis untuk Madrasah Aliyah.
Bahkan, Gubernur Banten, Andra Soni, telah mencapai beberapa pencapaian signifikan dalam satu tahun kepemimpinannya. Beberapa program unggulan yang telah dilaksanakan antara lain:
Ketua DPD KNPI Provinsi Banten Nilai Kepemimpinan Andra Soni – Achmad Dimyati Natakusumah
– Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra): Program ini fokus pada pembangunan jalan desa untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat pedesaan.
– Desa Tangguh: Program ini memberikan bantuan dana Rp 300 juta per desa untuk meningkatkan infrastruktur dan ekonomi lokal.
– Sekolah Gratis: Program ini menyediakan pendidikan gratis bagi SMA, SMK, dan SKh swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Banten.
– Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Program-program Andra Soni telah membantu meningkatkan IPM Banten menjadi 77,25, masuk kategori tinggi.
Pencapaian-pencapaian ini menunjukkan komitmen Andra Soni dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten dan mendorong pembangunan yang lebih adil dan merata.
Sorot24.idJakarta – Di tengah aksi kerja bakti massal yang digelar serentak di seluruh penjuru ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menunjukkan pemisahan yang jelas antara aksi simbolis dan efektivitas manajerial.
Dalam sebuah momen yang menarik perhatian di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Pramono secara terbuka menyatakan enggan melakukan aksi masuk ke dalam gorong-gorong, sebuah tindakan yang selama ini sering identik dengan citra pemimpin yang turun ke lapangan secara fisik sebagaimana era Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dulu.
Pramono menekankan bahwa dirinya adalah produk dari sistem teknokrasi yang lebih mengedepankan perencanaan matang dan kerja otak daripada sekadar aksi visual di depan kamera.
Pernyataan ini muncul saat dirinya mendampingi mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.
“Tadi, saya sambil bercanda sama Pak JK ‘Pak JK, kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK dan saya tak mau masuk gorong-gorong, tapi yang bekerja adalah pikiran dan otaknya’. Pak JK ketawa,” kata Pramono kepada wartawan di sela aksi kerja bakti massal di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2/2026).
Pramono tampaknya ingin menggeser paradigma bahwa seorang pemimpin tidak harus kotor secara fisik untuk membuktikan bahwa ia bekerja. Baginya, risiko melakukan aksi tersebut justru bisa memicu reaksi yang tidak diinginkan dari media.
Pramono yang berdiri tepat di samping Jusuf Kalla itu mengatakan bahwa dirinya bisa saja masuk ke dalam gorong-gorong, namun risikonya akan ditertawai wartawan.
“Sekali-sekali Gubernur DKI, masuk gorong-gorong, saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget, kalau saya masuk gorong-gorong,” ujar Pramono berkelakar.
Meski enggan masuk ke saluran air secara langsung, Pramono membuktikan kekuatannya dalam menggerakkan mesin birokrasi.
Skala kerja bakti massal yang dipimpinnya kali ini tergolong masif dan melibatkan ratusan ribu personel gabungan serta partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kerja bakti massal itu menerjunkan sebanyak 171.134 petugas gabungan serta potensi masyarakat. Angka ini menunjukkan koordinasi yang luas di seluruh wilayah administratif Jakarta.
Pramono menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan gerakan serentak untuk memastikan Jakarta siap menghadapi tantangan lingkungan, terutama pascabanjir.
“(Melaksanakan kerja bakti) Di 44 kecamatan, 267 kelurahan dan juga tentunya ada partisipasi dari BUMD, masyarakat, perusahaan, dan sebagainya. Dan sekarang ini secara serentak dilakukan bersih-bersih Jakarta. Jumlah yang terlibat secara keseluruhan adalah 171.134 orang,” kata Pram.
Langkah ini juga merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan dan instansi vertikal lainnya.
Selain itu, kata Pram, Panglima Komando Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) serta Kapolda Metro Jaya juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan pascabanjir itu.
Keterlibatan seluruh elemen ini, menurut Pramono, merupakan instruksi langsung dari level tertinggi pemerintahan.
“Semua Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) terlibat secara bersama-sama. Ini juga menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Presiden RI ketika Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) kemarin,” ujar Pram.
Fokus Rano Karno: Kesehatan Lingkungan dan 3M
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno
Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memberikan penjelasan teknis mengenai fokus dari kegiatan besar ini.
Menurutnya, pembersihan saluran air adalah kunci utama untuk mencegah masalah kesehatan yang sering muncul di musim hujan, seperti Demam Berdarah Dengue (DBD).
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa fokus utama kegiatan ini adalah pengurasan dan pembersihan saluran air guna meningkatkan kapasitas saluran air dan mencegah penyumbatan sampah.
Rano mengingatkan bahwa tindakan preventif jauh lebih efektif daripada penanganan setelah wabah terjadi.
“Karena yang namanya ‘fogging’ (pengasapan) itu juga belum tentu bisa mengurangi jentik-jentik. Jentik-jentik paling efektif kalau kita bersihkan lingkungan. Makanya kan dulu kita dengar 3M (menguras, menutup, mengubur/mendaur ulang). Nah, inilah harus kita sampaikan kepada masyarakat,” kata Rano
Untuk mendukung gerakan ini, Pemprov DKI tidak hanya mengandalkan tenaga manusia. Selain menerjunkan personel, Pemprov DKI juga mengerahkan 60 unit alat berat dan 144 truk pengangkut untuk menangani 66 lokasi prioritas. Dukungan logistik juga datang dari kolaborasi lintas sektor.
Pemprov DKI, lanjut Rano, juga berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) se-DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan ini. PMI DKI memberikan dukungan dengan menyiapkan sebanyak hampir lima ribu cangkul, lima ribu sekop, 10 ribu gerobak dorong dan tiga ribu karung untuk mengangkut sampah.
Distribusi alat-alat ini dilakukan secara merata ke setiap wilayah administrasi. Setiap kota administrasi memperoleh masing-masing 1.000 cangkul, 1.000 sekop, 200 gerobak dan 600 karung.
Rano pun mendorong kesadaran seluruh masyarakat Jakarta untuk bersama-sama menjaga Jakarta tetap bersih dan sehat.
“Memang tidak bisa dilakukan sendiri, harus kita dilakukan bersama-sama,” katanya.
Foto sebagai ILUSTRASI reshuffle kabinet. (dari kiri) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Muktaruddin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak mengikuti pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Sorot24Jakarta | Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sejumlah pos kementerian strategis.
Jika terealisasi, ini akan menjadi perombakan kabinet kelima sejak ia resmi dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.
Sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri dikabarkan masuk dalam radar evaluasi dan berpotensi terdampak pergeseran jabatan.
Sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri dikabarkan masuk dalam radar evaluasi dan berpotensi terdampak pergeseran jabatan.
Nama-nama besar yang santer disebut antara lain Menko PMK Pratikno, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.
Tak hanya itu, posisi Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri juga dikabarkan berada dalam posisi yang tidak aman.
Respons Para Menteri Terkait Isu Reshuffle
Menanggapi derasnya kabar tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono mengaku belum mendapatkan informasi resmi mengenai rencana perombakan kabinet tersebut.
Saat di Kompleks Parlemen pada Selasa (27/1/2026), Sugiono menegaskan bahwa segala keputusan mengenai komposisi menteri adalah hak prerogatif Presiden.
“I baru dengar. Itu pertanyaannya harusnya ditujukan ke Presiden,” ujarnya singkat.
Sikap yang lebih tertutup ditunjukkan oleh Menkomdigi Meutya Hafid. Usai menghadiri sebuah acara di Jakarta Pusat, Meutya memilih untuk bungkam dan tidak memberikan jawaban kepada awak media terkait spekulasi pergantian dirinya oleh Angga Raka Prabowo, yang saat ini menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.
Munculnya Wajah Baru di Bursa Kabinet
Di tengah isu pencopotan sejumlah menteri, beberapa figur mulai mencuat sebagai kandidat kuat pengisi kursi kabinet.
Nama Budisatrio Djiwandono, politisi Gerindra yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR RI, dikaitkan dengan posisi menteri.
Spekulasi ini menguat setelah adanya pernyataan dari rekan sejawatnya di DPR, Utut Adianto.
Namun, Budisatrio sendiri membantah kabar kepindahannya ke ranah eksekutif. Ia menegaskan masih fokus menjalankan amanah di legislatif.
“Nggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut (Utut Adianto–Ketua Komisi I DPR). Tugas kita tetap sekarang di Komisi I,” kata Budi saat dikonfirmasi di Senayan dikutip Rabu (28/1/2026).
Selain Budi, posisi Wakil Menteri Keuangan juga diprediksi akan mengalami perubahan seiring terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat bahwa ekonom senior Juda Agung akan mengisi posisi yang ditinggalkan Thomas.
“Kelihatannya. Saya sudah ketemu dengan beliau (Juda) dan kelihatannya dia calon, salah satu calon yang kuat,” ungkap Purbaya.
Juda Agung sendiri bukan orang baru di dunia finansial, ia merupakan bankir sentral dengan rekam jejak panjang di Bank Indonesia dan IMF.
Rekam Jejak Reshuffle Kabinet Prabowo Sepanjang 2025
Fenomena bongkar pasang kabinet ini sebenarnya bukan hal baru dalam pemerintahan Prabowo. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi empat kali reshuffle dengan berbagai alasan, mulai dari penataan struktur hingga respons terhadap dinamika sosial-politik.
Reshuffle Pertama (19 Februari 2025): Fokus pada sektor pendidikan dan lembaga pengawas. Brian Yuliarto masuk menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Mendiktisaintek.
Reshuffle Kedua (8 September 2025): Terjadi setelah gelombang demonstrasi besar pada Agustus 2025. Perubahan signifikan terjadi di pos Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani) dan pencopotan Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam.
Reshuffle Keempat (8 Oktober 2025): Penguatan di level wakil menteri dan pembentukan Badan Pengaturan BUMN yang dipimpin oleh Dony Oskaria.
Daftar 7 Nama yang Dikabarkan Terkena Reshuffle Jilid 5:
Peduli Warga : Intan Nurul Hikmah Ketua DPD II Golkar Kab.Tangerang Bagikan 1000 Paket Sembako
sorot24.id | TANGERANG – Sesuai instruksi DPP Golkar di bawah komando Ketua Umum Bahlil Lahadalia , Ketua DPD II Golkar Kabupaten Tangerang membagikan 1000 paket sembako kepada warga, acara yang digelar pada Rabu (7/1/2026) di Kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Tangerang tersebut berjalan lancar, dalam pembagian tersebut dibagi dua tahap , untuk tahap pertama 500 paket dibagikan di kantor DPD Golkar, untuk tahap kedua akan dibagikan di rumah pembina DPD Golkar Kabupaten Tangerang H Jaini Sepatan Kamis (8/1/2026)
Berdasarkan pantauan dilokasi, acara tersebut dihadiri ratusan kader Golkar, dengan mengenakan kaos kuning, ratusan kader berkumpul dan mendengarkan arahan dari ketua DPD II Golkar Kabupaten Tangerang Hj Intan Nurul Hikmah, dalam acara tersebut hadir anggota DPRD Provinsi Banten , Muhammad Faisal, Wahyu Nugraha, dan anggota DPRD Kabupaten Tangerang,H Deni Hendardi, Fikri Faiz Muhammad, Herni Susilawati, Sholi Sobirin,M Nur Rojab, M.H,Eli Nurhaeni, Febri Nur Irawan, Bimo Mahfudz Fudianto S.H, MH,
yang merangkap selaku ketua Panitia acara baksos Golkar peduli serta penguru DPD Golkar Kabupaten Tangerang dr Zainal Muttaqin, Ari Asari Maenan.
Ketua DPD II Golkar bagikan 1000 sembako kepada warga di Kantor DPD II Golkar. foto/dok : Golkar [red24]” Acara hari ini merupakan kegiatan Golkar peduli sebagai wujud syukur dan kepedulian sosial, mengimplementasikan arahan untuk selalu hadir membantu masyarakat dan memperkuat kesejahteraan rakyat,” terang Ketua DPD II Golkar Kabupaten Tangerang Hj Intan Nurul Hikmah .
Intan mengatakan, pada baksos kali ini, 1000 paket Sembako dibagikan secara gratis kepada warga yang membutuhkan, untuk tahap pertama, 500 sembako dibagikan pada hari ini di kantor DPD Golkar Kabupaten Tangerang, untuk tahap kedua akan disalurkan bagi warga Tangerang Utara lokasinya di Sepatan Kediaman Kader Golkar H Jaini yang juga anggota DPRD Provinsi Banten.
“Melalui aksi-aksi nyata ini, Partai Golkar ingin menunjukkan bahwa prioritas utama partai adalah kesejahteraan rakyat dan berupaya menjadi bagian dari solusi atas persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Kegiatan ini juga menjadi implementasi langsung dari semangat karya dan Pengabdian untuk Bangsa,” tandasnya.
Sementara ketua panitia acara Baksos Partai Golkar Bimo Mahfudz Fudianto S.H, M.H. mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia acara, dan pengurus Golkar Kabupaten Tangerang dan pengurus Golkar kecamatan yang telah membantu acara hingga sukses, terutama ketua DPD II partai Golkar Kabupaten Tangerang Hj Intan Nurul Hikmah, yang telah mensupport kegiatan acara baksos ini, program baksos Golkar peduli ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga yang membutuhkan, sehingga mendapatkan apresiasi dari masyarakat, kedepan kita berharap acara ini akan lebih meriah lagi.
” Kegiatan baksos ini merupakan program ketua DPD II Golkar Kabupaten Tangerang terpilih yakni ibu Hj Intan Nurul Hikmah, di era kepemimpinannya ini kita harus benar – benar lebih semangat lagi , dan kita harus sukseskan program – programnya ibu ketua kita, agar Golkar lebih dicintai masyarakat,” pungkasnya.
sorot24.id | Kota Tangerang – Perisai Demokrasi Bangsa Kota Tangerang menyatakan sikap dengan tegas menolak segala upaya untuk mengembalikan mekanisme pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Wacana ini bukan sekadar kemunduran teknis dalam sistem demokrasi, melainkan ancaman serius terhadap prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan nilai-nilai reformasi 1998.
Pilkada langsung merupakan hasil dari perjuangan panjang rakyat Indonesia untuk keluar dari praktik politik elitis, tertutup, dan sarat transaksi kekuasaan. Melalui pemilihan langsung, rakyat memiliki hak konstitusional untuk menentukan pemimpin daerahnya secara bebas, jujur, dan adil. Mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD sama artinya dengan merampas hak politik rakyat dan mengerdilkan makna partisipasi publik dalam demokrasi lokal . Fahrizal,Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kota Tangerang . foto/dok : red24 [RAS]
Lebih lanjut fahrizal mengatakan,”Secara filosofis demokrasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar prosedur administratif yang efisien, tetapi harus dimaknai sebagai ruang partisipasi substantif warga negara. Pemilihan melalui DPRD membuka peluang besar terjadinya politik transaksional, oligarki partai, serta praktik koruptif yang justru bertentangan dengan semangat reformasi dan pemberantasan korupsi. Sejarah telah mencatat bahwa sistem pemilihan tidak langsung kerap melahirkan kepala daerah yang lebih loyal pada elite politik daripada kepada rakyat yang seharusnya mereka layani”, jelasnya.
Dari perspektif konstitusional, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Makna “demokratis” dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi telah diterjemahkan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Mengubah mekanisme tersebut tanpa pertimbangan filosofis dan sosiologis yang matang merupakan bentuk kemunduran demokrasi dan pengkhianatan terhadap semangat reformasi .
Lebih jauh, alasan efisiensi anggaran yang sering dijadikan dalih untuk menolak Pilkada langsung tidak dapat dibenarkan secara ilmiah maupun moral. Demokrasi memang membutuhkan biaya, namun biaya tersebut adalah investasi untuk menjaga legitimasi kekuasaan, stabilitas politik, dan kepercayaan publik. Solusi atas mahalnya Pilkada seharusnya diarahkan pada perbaikan tata kelola, transparansi pembiayaan, dan penegakan hukum, bukan dengan mencabut hak rakyat untuk memilih .
Demokrasi bukan hadiah dari kekuasaan, melainkan hak rakyat yang harus dijaga dan diperjuangkan. Menolak Pilkada melalui DPRD adalah bagian dari ikhtiar kolektif untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan rakyat, bukan segelintir elite politik”,pungkasnya.
red24_RAS
