Foto  Dok/LKBH STlH Prof Gayus Lumbun adalah
DR. Rr. Yudhi Anton,SH,MH sebagai Ketua, Djoko Priambodo,SH sebagai avokat, Richard Achmad Supriyanto,SH
,ST., M.l.Kom avokat, Wahyu Hidayat Ketua BEM
, Balok, SH sebagai Advokat.

 

Sorot24.id |Depok –  Rabu 11 Febuari 2026, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum ( LKBH ) STlH Prof Gayus Lumbunn memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di SDN 12 Mekarjaya , Sukmaja Depok Jawa Barat.

Richard Achmad Supriyanto mewakili Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Prof. Gayus Lumbuun memberikan penyuluhan UU Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berlaku di Indonesia.

 

Peserta yang hadir dalam acara penyuluhan ini cukup antusias dalam menerima materi yang di sampaikan oleh para Narasumber.

Acara penyuluhan ini di ikuti oleh Kepala Sekolah dan Guru yang ada di wilayah Depok.

Penyuluhan ini sendiri merupakan permintaan dari para kepala sekolah untuk antisipasi serta pemahaman hukum yang kerap terjadi di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.

Adapun Para Narasumber dari LKBH STlH Prof Gayus Lumbun adalah
DR. Rr. Yudhi Anton,SH,MH sebagai Ketua, Djoko Priambodo,SH sebagai avokat, Richard Achmad Supriyanto,SH
,ST., M.l.Kom avokat, Wahyu Hidayat Ketua BEM
, Balok, SH sebagai Advokat.

Setelah kegiatan ini Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Prof. Gayus Lumbuun berencana untuk melakukan kegiatan penyuluhan ini secara intensif.

Kanu

Daerah, Hukumoleh SebarTweet

Kurt Cobain. (Juliens live)

 

Sorot24.id | Washington – Dunia musik internasional kembali gempar dengan munculnya temuan baru terkait kematian vokalis legendaris Nirvana, Kurt Cobain.

Selama ini, publik meyakini Kurt Cobain meninggal dunia akibat bunuh diri. Hal itu juga yang dinyatakan kepolisian pada April 1994.

Hampir 32 tahun berlalu, sebuah penelitian forensik menunjukkan adanya indikasi pembunuhan Kurt Cobain.

Spesialis forensik Brian Burnett menyatakan bahwa bukti-bukti yang ditemukan mengarah pada tindakan kriminal. Diduga, tindakan tersebut direncanakan oleh pihak lain.

“Ini adalah pembunuhan. Kita harus melakukan sesuatu tentang ini,” ucap Brian Burnett dalam laporan The Daily Mail pada Selasa, 10 Februari 2026.

Penelitian ini mengeksplorasi sepuluh poin bukti krusial. Dugaan mengarah adanya kehadiran orang lain di lokasi kejadian sebelum nyawa sang legenda rock melayang.

Rekan Burnett, Michelle Wilkins, menilai bahwa kondisi tempat kejadian perkara (TKP) terasa sangat janggal dan seolah-olah sengaja diatur sedemikian rupa agar terlihat alami.

“Sepertinya seseorang merekayasa sebuah film dan ingin anda benar-benar yakin bahwa ini adalah bunuh diri,” kata Wilkins merujuk pada adegan di lokasi kematian.

Wilkins menyoroti adanya kerusakan organ yang tidak lazim jika penyebab kematiannya murni karena tembakan senapan, melainkan lebih merujuk pada efek overdosis paksa.

Selain itu, ditemukan fakta unik bahwa barang-barang pribadi milik musisi yang meninggal di usia 27 tahun tersebut tertata dengan sangat rapi di saku pakaiannya.

“Kwitansi pembelian senjata ada di sakunya. Kwitansi pembelian peluru juga ada di sakunya. Peluru-peluru itu berjejer di kakinya,” ungkap Wilkins merinci temuan tersebut.

Ia juga meragukan sikap seseorang yang sedang sekarat karena narkoba. Sebab masih sempat merapikan peralatan jarum suntik dengan teliti sebelum benar-benar kehilangan nyawa.

“Bunuh diri itu berantakan, dan tempat kejadian perkara ini sangat bersih,” tambah Wilkins menjelaskan kejanggalan yang ia temukan dari pola darah di lokasi.

Sementara itu, pihak Kantor Pemeriksa Medis King’s County menyatakan kesiapan mereka untuk meninjau ulang temuan tersebut meski sebelumnya telah menetapkan status bunuh diri.

Namun, Departemen Kepolisian Seattle hingga saat ini tetap bersikeras pada hasil investigasi lama dan nggan membuka kembali kasus yang sudah lama ditutup tersebut.

“Detektif kami menyimpulkan bahwa dia meninggal karena bunuh diri, dan ini tetap menjadi pendirian yang dipegang oleh departemen ini,” ujar juru bicara kepolisian setempat.

Sebagai informasi, Kurt Cobain meninggal dunia pada 5 April 1994 akibat luka tembak di kepala.

Jenazahnya ditemukan tiga hari kemudian, 8 April 1994 di rumahnya kawasan Seattle, Washington, Amerika Serikat.

Sebelum meninggal dunia, Kurt Cobain berjuang dengan kecanduan heroin dan masalah kesehatan.

Red24

Nasional, Newsoleh SebarTweet

foto dok/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis bersama Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kepala

Sorot24.id | Kota Tangerang – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis bersama Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kepala Bidang Survei dan Pengukuran, Septein Paramia Swantika, resmi melaunching Layanan Pengukuran Terjadwal pada empat Kantor Pertanahan, yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Rabu (11/2/2026).

Pelayanan pengukuran pertanahan merupakan layanan strategis yang memegang peran krusial dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. Akurasi data hasil pengukuran menjadi fondasi utama dalam seluruh rangkaian pendaftaran tanah, mulai dari penetapan batas bidang, pemetaan, hingga penerbitan sertipikat.

Dalam sambutannya, Harison Mocodompis menegaskan bahwa peluncuran layanan ini merupakan langkah strategis untuk membenahi proses layanan agar semakin pasti dan terukur.

“Hari ini kita akan melaksanakan launching layanan pengukuran terjadwal. Tentu ini merupakan salah satu langkah strategis yang memiliki peran krusial untuk mewujudkan kepastian hukum. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih untuk semua effort yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pengalaman dalam menyelesaikan berbagai program pertanahan mengajarkan pentingnya kesiapan data dan perencanaan sejak awal. Menurutnya, hambatan layanan kerap terjadi bukan semata karena keterbatasan sumber daya, melainkan karena kurangnya kelengkapan dan verifikasi di tahap awal. “Memastikan segala sesuatu lengkap sebelum harganya berjalan, SPS dan lain sebagainya. Karena saya mengenal Pak Dirjen ini orang yang tidak bisa dipatahkan kalau kita tidak punya datakan ya. Jadi kalau layanan pengukuran terjadwal ini hari ini di-launching, mungkin nanti di seluruh Indonesia akan di-launching. Hal ini pasti karena ada data yang menunjukkan layanan pengukuran ini memegang peranan yang cukup besar dalam potensi layanan yang terhambat karena ketidaksiapan,” jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison MocodompisHarison menambahkan bahwa kebijakan ini menjadi momentum pembenahan kinerja agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan SOP, tetapi juga berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat.

“Kami mengaminkan langkah dari Direktorat Jenderal yang Bapak pimpin. Ini merupakan salah satu cara paling strategis untuk mulai membenahi apa yang selama ini mungkin belum menjadi KPI kita. Dengan ini menjadi KPI kita, kita berharap bukan saja bekerja sesuai SOP, tetapi akibat melaksanakan SOP yang tepat itu kepercayaan masyarakat bisa pulih, bahkan meningkat,” tegasnya.

Ia juga menyatakan kesiapan seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten untuk mengamankan dan menyukseskan kebijakan tersebut. “Dihadapan Bapak seluruh jajaran, kami BPN Provinsi Banten, terlebih khusus jajaran yang ada di bidang 1, sesi 1, menyatakan siap untuk mengamankan dan mensukseskan kebijakan yang telah diambil oleh Kementerian ATR/BPN, dan kami akan melaksanakan itu, tegas Harison.

Sementara itu, Kepala Bidang Survei dan Pengukuran, Septein Paramia Swantika, menjelaskan bahwa Layanan Pengukuran Terjadwal dirancang agar setiap permohonan pengukuran memiliki jadwal yang jelas dan disepakati sejak awal. Layanan ini juga didukung mekanisme pemeriksaan cek plot serta verifikasi kelengkapan administrasi secara menyeluruh sejak tahap awal.

“Dengan layanan ini, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian yang lebih jelas terkait prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, serta waktu pelaksanaan pengukuran di lapangan. Kepastian ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif pemohon dalam mempersiapkan persyaratan,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, menegaskan bahwa layanan ini menjadi jawaban atas persepsi layanan yang selama ini dianggap lama dan tidak pasti.

“Kita berharap kalau persepsi layanan BPN yang sekarang ini lama, tidak jelas, ada kepastian itu sekarang berakhir. Yang kita harapkan adalah layanan BPN itu sekarang cepat dan memenuhi kepastian,” ujarnya.

Virgo menjelaskan bahwa dalam skema layanan ini masyarakat dapat memilih sendiri hari pelaksanaan pengukuran, sekaligus memastikan seluruh persyaratan telah lengkap sebelum hari yang ditentukan. “Masyarakat memilih sendiri harinya, masyarakat menyiapkan persyaratannya, dan kita jamin kalau semua persyaratannya dipenuhi, hari kedua petugas datang, satu hari beres,” tegasnya.

Melalui implementasi Layanan Pengukuran Terjadwal ini, diharapkan pelayanan pertanahan di Provinsi Banten semakin modern, tertib, dan berkeadilan, sekaligus memberikan manfaat nyata berupa kepastian waktu, transparansi prosedur, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan.

Turut dihadiri Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Hendy Pranabowo; Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Apriawan; Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang, Farid Hidayat; Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Febri Effendi; Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi; Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon, Osman Affan, Para Pejabat Pengawas Kantor Pertanahan se-Tangerang Raya dan Kota Cilegon.

 

Rengga

Daerah, Nasional, Newsoleh SebarTweet

foto dok/ Gubernur Banten, Andra Soni saat di replikasi pondok Pesantren Agro-Ekosistem Raudhatul Ihsan di lebak

 

Sorot34.id Lebak – Gubernur Banten, Andra Soni mendorong replikasi Pondok Pesantren Agro-Ekosistem Raudhatul Ihsan yang telah menghasilkan produksi cabai. Di pesantren ini memadukan pendidikan keagamaan dengan praktik pertanian modern.

Dalam kunjungannya pada Selasa (10/2/2026), Andra Soni didampingi Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya. Rombongan melihat langsung proses budidaya cabai berbasis greenhouse.

Menurutnya, konsep pesantren agroekosistem menjadi terobosan karena mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, dan produksi pertanian dalam satu ekosistem yang berkelanjutan.

“Pesantren Agro-Ekosistem Raudhatul Ihsan memadukan pendidikan agama dengan pengembangan pertanian. Model seperti ini penting karena berbasis pendidikan dan bisa ditransfer ke pesantren-pesantren lain,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan agroekosistem di lingkungan pesantren membuka ruang kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat peran pesantren dalam mendukung ketahanan pangan.

“Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan keagamaan, tetapi pertanian produktif. Ini potensi besar yang perlu diperluas,” katanya.

Pada kesempatan itu, Pesantren Raudhatul Ihsan dengan PT Laukita Bumbu melakukan penandatangan kerja sama sebagai perusahaan penyuplai kebutuhan pangan jemaah haji. Melalui kerja sama itu, hasil pertanian pesantren, khususnya cabai, akan diserap untuk kebutuhan bumbu makanan jemaah haji.

“Kolaborasi seperti ini harus diperkuat. Produksi ada, pendampingan ada, dan pasar juga tersedia. Ekosistemnya menjadi lengkap,” ujar Andra Soni.

Sementara itu, Plt Deputi Kepala Perwakilan Bank Indinesia (BI) Banten Lukman Hakim menjelaskan, pesantren tersebut merupakan bagian dari program pembinaan agroekosistem dan kelompok tani binaan BI.

Menurut Lukman, pengembangan usaha produktif di pesantren tidak hanya memperkuat ekonomi lembaga, tetapi juga membekali santri dengan kompetensi kewirausahaan di sektor pertanian.

BI Banten bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) juga telah menjalankan program pelatihan dan pendampingan budidaya cabai melalui skema program pertanian berbasis teknologi atau infratani sejak 2025. Pemanfaatan greenhouse dinilai mampu menjaga produktivitas di tengah curah hujan tinggi serta meningkatkan kualitas hasil panen.

“Usaha produktif terintegrasi yang dikembangkan pesantren mulai pertanian, peternakan hingga perikanan yang menunjukkan potensi besar pesantren dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Lukman.

 

Rengga

Pendidikan, Sosialoleh SebarTweet

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024, di Gedung KPK, Jakarta,

 

Sorot24.id | Jakarta – Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) mendaftarkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Ia menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan di Kementerian Agama tahun 2023–2024.

“Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka,” tulis SIPP PN Jaksel dikutip Rabu (11/2/2026).

Yaqut mendaftarkan gugatan praperadilan pada Selasa (10/2/2026) dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Petitum lengkap belum dapat ditampilkan di situs SIPP PN Jaksel. Sidang perdana dijadwalkan digelar pada Selasa (24/2/2026).

Konstruksi Perkara

Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026).
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026).Kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024 resmi naik ke tahap penyidikan pada 9 Agustus 2025. KPK memperkirakan nilai kerugian negara sementara mencapai Rp1 triliun.KPK juga telah mencegah sejumlah pihak bepergian ke luar negeri, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfan Abidal Aziz alias Gus Alex, serta Fuad Hasan Masyhur. Hingga kini, Yaqut dan Gus Alex telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara status hukum Fuad masih menunggu kelengkapan alat bukti.

Dalam konstruksi perkara, dugaan korupsi kuota haji bermula pada 2023 saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Arab Saudi dan bertemu Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Muhammad bin Salman Al Saud. Indonesia memperoleh tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah.

Tambahan kuota diberikan karena panjangnya antrean haji reguler yang telah mencapai puluhan tahun. Kuota tambahan diberikan kepada negara, bukan Menteri Agama secara personal. Namun, Yaqut membagi kuota tambahan itu 50:50 persen: 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

Pembagian ini dianggap tidak sesuai Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur proporsi 92 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus.

Selanjutnya, kuota haji khusus dibagikan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau biro travel, dimana Maktour Travel milik Fuad Hasan Masyhur diduga sebagai koordinator pembagian.

Para biro travel diduga memberikan kickback kepada oknum di Kementerian Agama, termasuk Yaqut dan Gus Alex. Uang tersebut diduga berasal dari penjualan kuota haji kepada calon jemaah.

 

Red24

Newsoleh SebarTweet

petugas menghentikan satu per satu kendaraan yang melintas untuk memeriksa kelengkapan surat dan status pembayaran pajak

Sorot24.id Cilegon – Dalam sebuah upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor, terus dilakukan penertibah pajak kendaraan oleh pihak Pemerintah Provinsi Banten.

Dalam kesempatan tersebut bersama Satlantas Polres Cilegon, petugas Samsat kembali menggelar penertiban kendaraan roda dua dan roda empat yang menunggak pajak di Jalan Bonakarta, Kota Cilegon.

Dalam razia tersebut, petugas menghentikan satu per satu kendaraan yang melintas untuk memeriksa kelengkapan surat dan status pembayaran pajak. Penertiban menyasar pengendara yang belum melunasi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Puluhan kendaraan terjaring dalam kegiatan ini. Para pemilik kendaraan yang terbukti menunggak pajak diarahkan untuk segera melakukan pembayaran sebagai bentuk kepatuhan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Kepala Seksi Penerimaan UPT PPD Bapenda Provinsi Banten, Agung Sugiarto, mengatakan masih rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak kendaraan.

“Masih banyak masyarakat yang belum membayar pajak kendaraannya, padahal tahun lalu Pemprov Banten sudah memberikan program pemutihan pajak untuk tunggakan tahunan. Ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik,” kata Agung, Selasa 10 Febuari 2026).

Menurut Agung, dalam penertiban tersebut petugas tidak langsung memberikan sanksi tegas. Pengendara yang belum mampu membayar pajak saat itu juga diberikan solusi berupa pembuatan surat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pajak dalam waktu yang telah ditentukan.

“Kami arahkan masyarakat untuk segera membayar pajak. Jika belum ada dana, mereka diminta membuat surat pernyataan agar tetap ada komitmen untuk melunasi kewajibannya,” ujarnya.

Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan penertiban dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga untuk menegakkan ketertiban berlalu lintas dan kelengkapan administrasi kendaraan.

Selanjutnya di kesempatan terpisah Tb. Mochamad Kurniawan, SE, MM,. Selaku Kepala UPT Samsat Kota Cilegon telah membenarkan kepada media, bahwasanya benar adanya razia yang sudahbdi gelar pada hari Selasa 10 Februari 2026, tepatnya di Jl. Bonakarta Kota Cilegon, sebagai langkah dan upaya guna meningkatkan kembali PAD (pendapatan anggaran daerah).

“Benar, bahwasanya bersama pihak Polisi Samsat Kota Cilegon telah menggelar razia kemarin. Dari beberapa kendaraan yang terjaring telah melakukan pembayaran ditempat dengan rincian:

R2 : 7 unit
R4 : 5 unit
Total : 12 unit dengan total pembayaran yang diterima sebesar Rp.16.318.000.

Masih dikatakannya, Tb. Mochamad Kurniawan, SE, MM,. Juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa pemilik kendaraan yang juga belum membayar seperti : R2 : 14 unit
R4 : 21 unit
Total : 35 unit”,

“Sebagai istimasi laporan kegiatan yang sudah dilakukan razia ada kendaraan yang terjaring sebanyak (47) kendaraan baik roda (2) dan roda (4).
Untuk itu semoga pemilik kendaraan yang belum melakukan pengurusan pajak untuk segera melakukan pembayaran di kantor Samsat Cilegon, tutur Tb. Mochamad Kurniawan, SE, MM. Selaku Kepala UPT Samsat Kota Cilegon.

 

Rengga

Daerah, Newsoleh SebarTweet

Wagub Dimyati Tasyakuran HPN 2026, 

Sorot24.id | Banten – Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah mengurai peran pers sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Termasuk sebagai kontrol atas kebijakan dan mengabarkan informasi kepada publik.

Dimyati mengatakan, pers juga merupakan penegak keadilan. Tapi wartawan harus bertanggung jawab menyuarakan suara rakyat dan kontrol sosial.

“Pers memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026,” kata Dimyati pada sambutannya dalam kegiatan Tasyakuran Hari Pers Nasional (HPN) di Pendopo Kabupaten Pandeglang, Jumat (6/2/2026).

Selanjutnya, Dimyati mengurai peran pers di tengah masyarakat. Pertama, pers harus menyampaikan kebenaran di tengah semakin maraknya arus informasi termasuk mengantisipasi informasi hoaks.

“Pers sebagai menyampaikan kebenaran. Memerangi hoaks. Pers menyajikan fakta yang terjadi,” katanya.

Selanjutnya, Dimyati menyatakan, pers merupakan media pertukaran informasi antara masyarakat dengan pemerintah. Aspirasi masyarakat bisa sampai kepada pemerintah melalui pers.

“Ada jembatan roboh, pers memberitakannya dan pemerintah bisa mengambil tindakan,” kata Dimyati memberikan perumpamaan.

Dimyati juga menegaskan, peran pers yang krusial adalah sebagai kontrol sosial. Perannya bukan hanya memberitakan informasi pemerintahan tapi memberikan kontrol pada kebijakan.

“Melalui pemberitaan, pers dapat memberikan peringatan atas penyelewengan yang terjadi,” katanya.

Dimyati juga menekankan bahwa pers merupakan bagian dari kontrol sosial yang membantu mengawasi jalannya pembangunan.

Dimyati mencontohkan, berbagai persoalan di masyarakat seperti infrastruktur rusak, konflik sosial, maupun pelayanan publik, dapat lebih cepat ditangani ketika pers menjalankan fungsi pemberitaan secara objektif dan akurat.

Senada dengan Wagub Dimyati, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani menyatakan pers merupakan penangkal hoaks. Dewi berharap, HPN 2026 meneguhkan peran pers sebagai sumber informasi masyarakat yang akurat.

Dewi Setiani juga menyampaikan bahwa peringatan Hari Pers Nasional bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum refleksi atas peran strategis pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, pers memiliki fungsi penting sebagai penyampai informasi, edukasi publik, kontrol sosial, serta pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Hari Pers Nasional bukan sekadar peringatan seremonial, tetapi juga momentum refleksi atas peran strategis pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Dewi.

Sementara itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Banten, Lesman Bangun mengatakan, Tasyakuran HPN 2026 merupakan rangkaian peringatan HPN 2026 di Provinsi Banten. Tasyakuran tersebut menjadi penguat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers

Sekaligus momentum untuk memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi, pengawal pembangunan, serta penggerak literasi informasi di tengah masyarakat,” ujarnya menambahkan.

Red24

Nasional, News, Sosialoleh SebarTweet

Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dalam Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Jakarta

 

Sorot24.id Jakarta – Program Prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto, perlu didukung dengan pengelolaan ruang yang terencana agar tidak memicu terjadinya konflik pertanahan. Untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengupayakan penguatan tata ruang agar menjadi kunci utama dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Hilirisasi, serta Pembangunan Tiga Juta Rumah, membutuhkan pengelolaan ruang yang tertib, terintegrasi, dan berkeadilan agar tidak terjadi konflik pemanfaatan lahan. Ruang harus kita kelola dengan baik agar tidak saling memakan ruang itu sendiri,” ujar Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dalam Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Jakarta, Senin (09/02/2026).

Dalam konteks ketahanan pangan nasional, Kementerian ATR/BPN berusaha melindungi ketetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Rencana Tata Ruang.

“Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, alokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam tata ruang provinsi telah mencapai sekitar 67,87%. Namun, angka tersebut masih berada di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu 87% dari luas Lahan Baku Sawah (LBS) yang harus ditetapkan sebagai sawah abadi,” ungkap Suyus Windayana.

Tantangan dalam upaya perlindungan tersebut ada di tingkat kabupaten dan kota. Dari sekitar 504 kabupaten/kota, baru 41,32% luas LBS yang dialokasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Baru ada 104 kabupaten kota yang telah memenuhi RTRW-nya dan sekitar 400 kabupaten/kota yang masih perlu direvisi RTRW-nya.

“Untuk daerah yang belum sesuai, karena ini menyangkut ketahanan pangan nasional, sementara kita lakukan _freeze_ terlebih dahulu terhadap alih fungsi lahan di kawasan pangan. Kawasan tersebut harus tetap digunakan sebagai kawasan pangan dan tidak boleh beralih,” tegas Dirjen Tata Ruang.

Suyus Windayana juga mengungkapkan ada reformasi kebijakan dalam regulasi perencanaan tata ruang yang menetapkan perubahan RTRW tidak lagi harus menunggu lima tahun. “Revisi tata ruang kini dapat dilakukan secara parsial dan lebih cepat, khususnya untuk menyesuaikan kebijakan strategis nasional, seperti ketahanan pangan dan mitigasi risiko bencana,” jelasnya.

Sambutan Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)Dalam pertemuan ini, Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyadari bahwa memang tata ruang merupakan faktor utama dalam pembangunan di daerah. “Tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Artinya, sebelum merencanakan pembangunan infrastruktur di sektor apa pun, arah dan batasan spasial harus ditetapkan terlebih dahulu,” ucapnya.

Pertemuan lintas lembaga ini dihadiri pula oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus; Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono; Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria; Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian; Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai.

 

Rengga

 

Daerah, Nasional, Newsoleh SebarTweet

Penangkapan ikan di bantaran sungai cisadane oleh warga 

Sorot24.id | Tangerang – Ribuan Ikan mati mendadak jadi sorotan warga di bantaran sungai Cisadane Kota Tangerang, pantauan Sorot24.id  hal itu terjadi sejak pukul 5 sore hingga tengah malam pada Senin (09/02/2026).

Dari ikan berukuran kecil hingga ukuran sebesar anak balita berhasil ditangkap warga di sepanjang pinggiran sungai Cisadane, terpantau sejak Senin sore orang-orang berada di bantaran sungai sekitar jembatan Perumnas Karawaci hingga ke bendung pintu air sepuluh membawa peralatan serokan hingga senapan berburu.

Menurut salah satu petugas jaga di bendungan pintu air sepuluh, kejadian mabuk ikan kali ini tidak seperti biasanya. Meski ikan di sungai Cisadane kerap kali mabuk bila datang air dengan volume besar dari hulu atau biasa disebut banjir kiriman dari Bogor.

“Banyak bener ikan yang mati, sampai Ikan sapu-sapu aja mati,” terang Petugas yang enggan disebut namanya, Selasa (10/02/2026) dini hari.

Limbah Pabrik Pestisida mengalir ke sungai Cisadane

Petugas tersebut menduga ada indikasi pencemaran limbah dari peristiwa kebakaran sebuah gudang pabrik di sekitar sungai Jelatreng Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang kemudian mengalir ke sungai Cisadane.

“Di bendungan mah dari tadi jam 10 malam, kecium bau menyengat seperti bensin di aliran pintu air yang terbuka dan terasa pedas di mata,” ungkapnya.

Petugas bendungan pintu air tersebut menambahkan hingga Selasa pukul 3 dini hari, aroma limbah tersebut pun menurutnya masih tercium. Dan tinggi muka air di sungai Cisadane dalam kondisi normal.

Diketahui, pada Senin (09/02/2026) 04:30 wib dilaporkan sebuah gudang pabrik pestisida di wilayah Setu Kota Tangerang Selatan. Mengutip salahsatu pemberitaan dari media, ada puluhan ton pestisida cair dan bubuk di gudang yang lokasinya tak jauh dari sungai Jelatreng.

Bahkan kondisi sungai Jelatreng sempat berubah warna menjadi putih dan berdampak ikan-ikan pun mati.

Red24

Newsoleh SebarTweet

Wali Kota Tangerang H. Sachrudin, menyerahkan secara langsung doorprize utama berupa paket Umroh kepada peserta Media Gathering Acara yang berlangsung di Daerah Pengalengan Jawa Barat

 

Sorot24.id | Tangerang – Wali Kota Tangerang, Sachrudin merayakan Hari Pers Nasional (HPN) bersama insan media yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Senin (9/2/2026). Kegiatan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan.

Perayaan HPN ditandai dengan pemotongan tumpeng dan kue sebagai bentuk apresiasi atas peran pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan media.

Sachrudin menegaskan pers memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi, mengawal kebijakan publik, serta menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan warga.

Menurutnya, sinergi antara Pemkot Tangerang dan insan pers selama ini telah berjalan baik dan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Tangerang juga menjenguk seorang wartawan yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas jurnalistik. Kunjungan tersebut menjadi wujud empati dan kepedulian Pemkot Tangerang terhadap keselamatan insan pers.

Selain memberikan dukungan moril, Pemkot Tangerang turut menyalurkan bantuan untuk membantu biaya pengobatan wartawan yang tengah menjalani pemulihan.

Sachrudin berharap peringatan HPN dapat semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan media, serta mendorong pers yang profesional, berintegritas, dan berperan aktif dalam menjaga demokrasi.

Red24

Nasional, Newsoleh SebarTweet