foto dok/ Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menyampaikan sambutan pada acara tasyakuran HUT ke-8 Kodim 0510/Tigaraksa yang digelar di Aula Dhamawangsa Kodim 0510 Tigaraksa.

Sorot24.id | Tangerang – Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menghadiri acara tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-8 Kodim 0510/Tigaraksa yang digelar di Aula Dhamawangsa Kodim 0510 Tigaraksa, Senin (9/2/2026).

Dalam sambutannya, Wabup Intan menegaskan bahwa peringatan HUT ke-8 Kodim 0510 Tigaraksa bukan sekadar seremoni, melainkan momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan TNI dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tangerang.

“Momentum syukuran ini bukan hanya peringatan usia, tetapi juga refleksi bersama untuk terus meningkatkan sinergi, kolaborasi, dan pengabdian kepada bangsa serta masyarakat dalam pembangunan,” ujar Wabup Intan.

Ia menekankan, sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin baik selama ini harus terus dijaga dan diperkuat guna menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Menurutnya, Kodim 0510 Tigaraksa merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga persatuan, stabilitas keamanan, dan kemajuan wilayah.

“Sinergi antara TNI dan pemerintah daerah adalah fondasi penting bagi terciptanya daerah yang aman, kondusif, dan produktif. Ketika kita berjalan bersama dan saling memperkuat peran, maka pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan akan berjalan optimal,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wabup Intan mengapresiasi peran aktif Kodim 0510 Tigaraksa beserta seluruh jajarannya yang tidak hanya mendukung pembangunan daerah, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Banjir Adalah Produk Kebijakan : Evaluasi RTRW dan Cabut Sertifikat Bangunan Bermasalah

sorot24.id | TANGERANG – Banjir yang terus berulang di Kabupaten Tangerang bukan bencana alam, melainkan produk kebijakan yang cacat. Ini adalah hasil nyata dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun serampangan, dieksekusi brutal, dan dikawal dengan perizinan yang permisif. Pemerintah daerah tidak lagi bisa berlindung di balik narasi cuaca ekstrem ketika fakta di lapangan menunjukkan kerusakan ekologis sistemik akibat keputusan politik.

Alih fungsi lahan dilakukan secara masif dan nyaris tanpa kendali. Daerah resapan air dihancurkan, sempadan sungai dikapling, rawa dan persawahan disulap menjadi perumahan, kawasan industri, dan pergudangan. Semua dilegalkan melalui penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang patut dipertanyakan proses dan kelayakannya.

Sertifikat yang seharusnya menjamin keselamatan lingkungan dan masyarakat justru berubah menjadi alat pembenaran pelanggaran. Bangunan berdiri di kawasan rawan banjir, namun tetap dinyatakan laik fungsi. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi kuat pembiaran sistemik dalam tata kelola perizinan.

Dampaknya sangat nyata dan meluas. Petani gagal panen, nelayan tambak bangkrut, pedagang kehilangan penghasilan, industri lumpuh, dan ribuan pekerja dirugikan karena aktivitas ekonomi terhenti. Rakyat menanggung kerugian berlapis, sementara pemilik modal tetap aman berlindung di balik izin dan sertifikat resmi.

Dalam situasi ini, Bupati Tangerang tidak cukup hanya turun ke lokasi banjir atau mengeluarkan pernyataan empati. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk mengambil langkah tegas dan tidak populer : mengevaluasi total RTRW, membuka ulang seluruh perizinan, serta mencabut PBG dan SLF bangunan yang terbukti melanggar daya dukung lingkungan.

Tokoh aktivis sosial dan lingkungan, Bung Ipunk, menyebut banjir di Kabupaten Tangerang sebagai kejahatan kebijakan yang terstruktur.

“Ini bukan sekadar salah urus, ini kejahatan kebijakan. RTRW dijadikan karpet merah bagi kepentingan modal, sementara rakyat diseret menanggung dampaknya. Sertifikat bangunan yang dikeluarkan di zona rawan banjir adalah bukti nyata pembiaran negara,” tegasnya  .

Menurut Bung Ipunk, jika pemerintah serius ingin menyelesaikan persoalan banjir, maka tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran tata ruang.

“Kalau berani, cabut izin dan sertifikat bangunan yang melanggar. Jangan hanya kuat ke rakyat kecil, tapi lemah di hadapan pengusaha,” pungkasnya.

Pemerintah daerah juga wajib bertanggung jawab secara hukum dan moral atas kerugian masyarakat. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan akibat bencana. Ketika banjir terjadi akibat kelalaian tata kelola dan kebijakan, maka ganti rugi bukan pilihan, melainkan kewajiban.

Jika pemerintah tetap memilih aman dengan menyebut banjir sebagai takdir alam, maka sesungguhnya negara sedang melegalkan kejahatan lingkungan dan membiarkan penderitaan rakyat berulang dari tahun ke tahun. Banjir ini adalah alarm keras. Tanpa evaluasi RTRW dan pencabutan sertifikat bermasalah, pemerintah layak disebut sebagai bagian dari masalah, bukan solusi.

red24

Kepala Desa dan Karang Taruna Pasirnangka Bersinergi “Turun” Langsung Meninjau Banjir Di Wilayahnya

sorot24.id | TANGERANG – Kepala Desa dan Karang Taruna Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, H.Syahroni, S.E, bersama jajaran perangkat desa, bersinergi dengan Ketua Karang Taruna, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta unsur terkait lainnya, turun langsung meninjau sejumlah titik terdampak banjir di wilayahnya, Jumat 23/01/2026).

Adapun lokasi yang dikunjungi meliputi Perumahan Villa Pasir Nangka, Perumahan Graha Cibadak, dan Perumahan Mustika Tigaraksa. Dalam kunjungan tersebut, rombongan tidak hanya melakukan pemantauan kondisi lapangan, tetapi juga terlibat langsung dalam proses evakuasi warga yang terjebak banjir, penyaluran bantuan darurat, serta memberikan dukungan moril kepada masyarakat terdampak.

Kepala Desa Pasir Nangka, H. Syahroni, S.E, menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah desa di tengah masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap keselamatan warga.

“Kami ingin memastikan warga dalam kondisi aman dan mendapatkan bantuan yang diperlukan. Pemerintah desa tidak akan tinggal diam, kami hadir bersama masyarakat. Warga Pasir Nangka tidak sendiri menghadapi musibah ini,” ujar H. Syahroni,S.E .

Ia juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada mengingat intensitas curah hujan yang masih tinggi dan berpotensi menimbulkan genangan susulan.

“Kami mengajak seluruh warga untuk saling membantu, menjaga kondusivitas lingkungan, serta meningkatkan kewaspadaan. Jika terjadi kondisi darurat, segera laporkan kepada aparat desa agar dapat segera ditangani,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Desa Pasir Nangka, Revi Hendriansyah, yang turut hadir di lokasi, menegaskan komitmen pemuda desa untuk terus bersinergi membantu masyarakat dan pemerintah desa dalam penanganan bencana.

“Karang Taruna hadir sebagai bagian dari masyarakat. Kami siap membantu proses evakuasi, distribusi bantuan, dan mendukung langkah-langkah pemerintah desa demi keselamatan warga,” ujar Revi.

Menurutnya, keterlibatan pemuda sangat penting dalam situasi darurat, terutama untuk mempercepat respons di lapangan dan memastikan informasi tersampaikan dengan baik kepada warga.

Kegiatan peninjauan dan penanganan banjir ini mendapat apresiasi dari masyarakat setempat, yang merasa terbantu dengan kehadiran langsung kepala desa dan seluruh unsur terkait di tengah kondisi sulit yang mereka hadapi.

red24_J.U

Serahkan 52 Sertifikat BMN, BPN Banten Dorong Tertib Administrasi Aset Negara

sorot24.id | SERANG – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menghadiri kegiatan Serah Terima Sertfikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) pada kementerian dan lembaga di lingkup wilayah kerja Provinsi Banten. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik pengelolaan aset negara.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Banten tersebut menjadi wujud sinergi antarlembaga dalam memastikan setiap aset negara tercatat secara sah dan memiliki kepastian hukum yang kuat.

Dalam sambutannya, Harison menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa sertifikasi tanah BMN merupakan kewajiban negara untuk melindungi dan mengamankan kekayaan negara dari potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

“Apabila aset negara tidak tercatat dan tidak bersertipikat, maka berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Oleh karena itu, pensertifikatan BMN menjadi fondasi penting dalam menjaga dan melindungi aset negara,” tegas Harison.

Harison menjelaskan bahwa proses sertifikasi tanah BMN tidak sederhana karena membutuhkan penelusuran riwayat tanah secara menyeluruh, baik dari aspek administrasi, hukum, maupun penguasaan fisik di lapangan. Menurutnya, ketertiban administrasi pertanahan harus didukung oleh penguasaan fisik yang nyata serta kejelasan batas-batas bidang tanah guna mencegah sengketa atau klaim dari pihak lain.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian (prudent) dan mitigasi risiko dalam setiap tahapan sertifikasi BMN, agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar kuat, akurat, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Lebih lanjut, Harison mengapresiasi capaian sertifikasi BMN tahun 2025 di Provinsi Banten yang berhasil mencapai 100 persen dari target, dengan total 193 sertipikat yang telah diterbitkan. Capaian ini, menurutnya, merupakan hasil dari kolaborasi, komitmen, dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan, baik dari BPN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), maupun kementerian dan lembaga pengelola aset.

Pada awal tahun 2026 ini, Kanwil BPN Provinsi Banten kembali menyerahkan sertifikat BMN sebanyak 52 bidang tanah yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Harison berharap pola kerja yang telah berjalan baik dapat terus ditingkatkan sehingga target sertifikasi BMN tahun 2026 dapat diselesaikan tepat waktu, bahkan sebelum akhir tahun anggaran.

“Kami berharap sinergi antara BPN dan seluruh pengelola aset kementerian/lembaga di Provinsi Banten terus terjaga. Dengan koordinasi yang intensif dan berkelanjutan, pengelolaan aset negara akan semakin transparan, akuntabel, dan bermanfaat optimal bagi pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat tanah BMN secara simbolis oleh Kantor Pertanahan kepada satuan kerja kementerian dan lembaga penerima.

Turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Banten; Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi DKI Jakarta; Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian; Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jakarta; Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII; Kepala Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol I; Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Banten; Kepala Satuan Brimob Polda Banten; Kepala Politeknik Industri Petrokimia Banten; Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan; Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan; Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang; Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang; Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang.

red24_RG