Pengurus BEM Global Institute Tunjukan Pengabdian dan Kerja Nyata di Masyarakat
sorot24.id | TANGERANG – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Global Institute kembali menunjukkan komitmen sosialnya melalui aksi nyata pengabdian masyarakat. Kali ini, para mahasiswa turun langsung ke lapangan untuk memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak jalanan serta siswa tingkat SD dan SMP di sejumlah titik di Kota Tangerang. Senin, 11/05/26.
Muhamad Qiqi Arizki, Selaku Pengurus BEM Global Institute, mengatakan Kegiatan ini didasari oleh kepedulian terhadap anak-anak di kawasan perkotaan yang masih kesulitan mendapatkan akses pendidikan layak serta dukungan moral . Dengan mengusung semangat :
“Pendidikan Untuk Semua”
“Para mahasiswa hadir bukan sekadar sebagai pengajar, melainkan juga berperan sebagai motivator bagi generasi muda”, ucap Qiqi .
Lebih lanjut ia mengatakan Meski dilaksanakan di ruang belajar yang sederhana, proses pembelajaran berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Para relawan mahasiswa menggunakan metode interaktif yang menyenangkan agar peserta didik merasa nyaman dan percaya diri.
Materi yang disampaikan meliputi :
1. Literasi Dasar : Membaca, menulis, dan berhitung.
2. Edukasi Karakter : Penguatan nilai moral dan kebersihan diri.
3. Motivasi : Sesi berbagi semangat untuk terus bermimpi dan meraih cita-cita.
”Pendidikan bukan hanya soal ruang kelas yang mewah, tetapi tentang hadirnya kepedulian dan kesempatan untuk belajar bagi siapa saja,” ujar Qiqi salah satu koordinator lapangan.
Bagi BEM Global Institute, agenda ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial mahasiswa sebagai Agent of Change (Agen Perubahan). Selain aspek akademik, para relawan juga menanamkan nilai disiplin, kerja sama, dan sikap saling menghargai untuk membentuk karakter anak-anak di tengah tantangan sosial perkotaan yang keras.
Qiqi berharap,semoga langkah kecil ini mampu memberikan dampak besar bagi masa depan anak-anak di Tangerang.
”Melalui langkah kecil yang dilakukan hari ini, kami berharap dapat menghadirkan perubahan besar bagi masa depan generasi muda Kota Tangerang. Sebab sejatinya, pengabdian bukan hanya tentang membantu, tetapi tentang menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju masa depan yang lebih cerah,” tegas Muhamad Qiqi Arizki.
Aksi ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki hak yang sama untuk berkembang dan mengenyam pendidikan yang layak.
red24_RAS
Ketua DPRD : Guru Madrasah Swasta di Kabupaten Tangerang di Gaji Tidak Layak,Kita Akan Perjuangkan
sorot24.id | TANGERANG – Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud menerima audiensi Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri se-Kabupaten Tangerang yang menyampaikan berbagai persoalan kesejahteraan hingga ketidakjelasan status guru madrasah.
Dalam pertemuan itu, para guru mengaku masih mengalami kesenjangan perhatian dibandingkan tenaga pendidik di bawah naungan Dinas Pendidikan.
Politikus Golkar itu mengatakan, para guru madrasah merasa belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang setara, padahal mereka memiliki peran besar dalam mendidik generasi bangsa, khususnya dalam penguatan pendidikan keagamaan dan moral.
“Banyak hal yang mereka sampaikan. Mulai dari kesejahteraan yang jauh sekali dibandingkan guru di bawah naungan Dinas Pendidikan, sampai status mereka yang tidak jelas pengakuannya dari pemerintah,” ujar Amud, Senin 11 Mei 2026.
Menurutnya, kondisi itu berbeda dengan guru sekolah umum yang sebagian sudah diangkat menjadi pegawai P3K maupun P3K paruh waktu. Sementara guru madrasah, kata dia, masih bekerja dengan kondisi yang serba terbatas.
“Mereka merasa sama-sama mendidik anak bangsa, tetapi perlakuannya berbeda. Guru madrasah seperti harus bekerja secara ikhlas,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, DPRD Kabupaten Tangerang berencana memanggil Dinas Pendidikan untuk menelaah regulasi pendidikan daerah, termasuk kemungkinan intervensi anggaran melalui APBD bagi madrasah.
Amud menyebutkan, pihaknya akan membahas peluang pemberian insentif bagi guru madrasah hingga bantuan perbaikan ruang kelas yang sudah tidak layak.
“Dalam waktu dekat kami akan diskusi dengan Dinas Pendidikan dan TAPD, bagaimana APBD bisa mengintervensi madrasah. Entah dalam bentuk insentif guru maupun bantuan sarana dan prasarana,” ujarnya.
Ia menilai, langkah tersebut bukan hal yang mustahil dilakukan. Sebab, pemerintah daerah sebelumnya juga telah mengalokasikan anggaran untuk pondok pesantren melalui program asrama pesantren dalam RPJMD Kabupaten Tangerang.
“Kalau pondok pesantren saja bisa dibantu lewat APBD, kenapa madrasah tidak? Padahal mereka juga punya kontribusi besar dalam membangun karakter generasi muda,” ucapnya.
Ketua PGMM Kabupaten Tangerang, Nanan, mengungkapkan bahwa guru madrasah selama ini masih mengalami diskriminasi perhatian, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Kondisi itu membuat para tenaga pendidik di madrasah swasta harus bertahan hidup dengan penghasilan minim.
“Kami menyampaikan aspirasi untuk guru-guru madrasah swasta se-Kabupaten Tangerang, bahkan se-nasional. Isu yang kami usung yaitu kesejahteraan dan diskriminasi yang selama ini dirasakan guru madrasah,” ujar Nanan, Senin 11 Mei 2026.
Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap guru madrasah masih sangat kurang, padahal mereka memiliki peran penting dalam dunia pendidikan dan pembentukan karakter masyarakat. Karena itu, PGMM terus mendorong adanya perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada guru madrasah swasta.
“Kami datang ke DPRD dan sebelumnya juga ke Bupati Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah aspirasi kami diterima dengan baik. Nantinya akan dibawa ke revisi undang-undang atau kebijakan yang akan diinisiasi pemerintah daerah,” katanya.
Ironisnya, persoalan terbesar yang dihadapi guru madrasah adalah soal penghasilan. Nanan menyebut ada guru madrasah yang hanya menerima gaji Rp200 ribu per bulan, bahkan ada yang hanya memperoleh Rp65 ribu setiap bulan dari yayasan tempat mereka mengajar.
“Guru madrasah ini ada yang gajinya Rp200 ribu, bahkan tadi ada yang mengungkapkan hanya Rp 65 ribu per bulan,” ungkapnya.
Menteri Dikdasmen Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed (tengah) bersama Gubernur Banten Andra Soni, S.M, M.AP (kiri) dan Wali Kota Tangerang Drs. H. Sachrudin (kanan) saat membuka Gebyar Lomba dan Talenta Siswa tingkat Provinsi Banten 2026 di Stadion Benteng Reborn, Sabtu 9/5/2026. Kegiatan diikuti 2.000 pelajar dari 8 kota/kabupaten se-Banten. (Dok: Humas Pokdar Kamtibmas Sektor Benteng Resor Metro Tangerang Kota/Sorot24)
sorot24.id| TANGERANG – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti,M.Ed resmi membuka Gebyar Lomba dan Talenta Siswa tingkat Provinsi Banten Tahun 2026 di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Sabtu 9/5/2026. Kegiatan yang diikuti 2.000 peserta dari 8 kota/kabupaten ini jadi yang pertama di Indonesia.
Pembukaan Gebyar Lomba dan Talenta Siswa tingkat Provinsi Banten Tahun 2026 digelar pukul 15.40 WIB di Stadion Benteng Reborn Jl. TMP Taruna Kel. Sukaasih, Kec./Kota Tangerang. Penanggung jawab kegiatan Dr. H. Jamaludin,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional dan meliputi pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Peluncuran Sekolah Adiwiyata, serta Deklarasi Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Provinsi Banten.
Dihadiri Mendikdasmen hingga Kepala Daerah
Mendikdasmen Abdul Mu’ti bersama Gubernur Andra Soni, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Wali Kota Sachrudin, Wali Kota Benyamin Davnie, Bupati Moch. Maesyal Rasyid, dan Forkopimda foto dimeja usai membuka Gebyar Talenta Siswa Banten 2026 di Stadion Benteng Reborn, Sabtu 9/5/2026. (Dok: Humas Pokdar Kamtibmas Sektor Benteng Resor Metro Tangerang Kota/Sorot24.id)
Acara dihadiri tamu VIP: Mendikdasmen Prof. Dr. Abdul Mu’ti,M.Ed, Gubernur Banten Andra Soni, S.M, M.AP, Ketua DPRD Banten H. Fahmi Hakim, S.E, Sekda Banten H. Deden Apriandhi, Wali Kota Tangerang Drs. H. Sachrudin, Wali Kota Tangsel H. Benyamin Davnie, Bupati Tangerang Drs. Moch. Maesyal Rasyid, Ketua DPRD Kota Tangerang H. Rusdi, Danrem 052/Wkr Brigjen TNI Faisal Rizal, Wakapolresta Tangerang Kombes Pol Christian Aer, Dandim 0506/Tgr Kolonel Inf Ary Sutrisno, Wakapolres Metro Tangerang Kota AKBP Eko Bagus Riyadi, Wakil Wali Kota Tangerang H. Maryono Hasan, serta Kepala OPD Provinsi Banten dan Kota Tangerang.
Tema: Bergerak Bersama Wujudkan Pendidikan Bermutu
Kadisdikbud Banten Dr. H. Jamaludin, M.Pd dalam laporannya menyebut tema kegiatan _”Bergerak bersama wujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
“Kegiatan ini tidak hanya ingin mencapai kemampuan akademik dan non akademik tetapi juga untuk memperkuat pendidikan karakter, menumbuhkan kreativitas dan sportivitas serta membangun budaya sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan,” kata Jamaludin.
Ia menambahkan, peluncuran Sekolah Adiwiyata dilakukan untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, hijau dan berkelanjutan. Kegiatan ini jadi simbol rangkaian kompetisi dan ajang pengembangan talenta pelajar Provinsi Banten.
Wali Kota Sachrudin: Tangerang Gratis Negeri dan Swasta
Wali Kota Tangerang Drs. H. Sachrudin bangga menjadi tuan rumah. Ia menegaskan komitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui program “Gampang Sekolah” (3G), sekolah gratis di negeri dan swasta.
“Pemkot Tangerang terus memastikan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman sebagai fondasi intelektualitas siswa. Gebyar ini penuh semangat, kreativitas dan prestasi, bebas dari kekerasan, diskriminasi dan intoleransi,” ujar Sachrudin.
Gubernur: 60.705 Siswa Swasta Sekolah Gratis
Gubernur Banten Andra Soni, SM, M.AP menyampaikan indikator bidang pendidikan meningkat sejalan program sekolah gratis milik Provinsi Banten.
“Pada awal tahun 2025 Provinsi Banten telah menjalankan program sekolah gratis dengan penerima manfaat 60.705 siswa SMA, SMK, dan SKh Swasta dan bekerja sama dengan 801 sekolah swasta di Provinsi Banten. Saya yakin ini menjadi yang terbesar di Indonesia,” tegas Andra Soni.
Ia berkomitmen melanjutkan akses pendidikan kepada seluruh anak di Banten. “Pemerintah akan selalu memberikan dukungan kepada anak-anak di Provinsi Banten agar terus berkembang,” tambahnya.
Mendikdasmen: Pertama di Indonesia
Mendikdasmen Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed mengapresiasi Gubernur Banten dan seluruh jajaran. “Ini adalah yang pertama se Indonesia,” katanya saat membuka acara pukul 16.50 WIB.
Abdul Mu’ti juga mengapresiasi bantuan beasiswa tidak hanya bagi anak-anak yang gagal di sekolah negeri tapi juga bagi pelajar di sekolah swasta. “Pemerintah berkomitmen terus mendukung pendidikan di Indonesia agar seluruh anak-anak mendapat pendidikan yang layak dan adil,” ujarnya.
Ribuan pelajar dari 8 kota/kabupaten se-Provinsi Banten memadati Stadion Benteng Reborn saat Pembukaan Gebyar Lomba dan Talenta Siswa 2026, Sabtu 9/5/2026. Rangkaian Hardiknas ini meliputi O2SN, FLS2N, Peluncuran Sekolah Adiwiyata, dan Deklarasi Sekolah Aman. (Dok: Humas Pokdar Kamtibmas Sektor Benteng Resor Metro Tangerang Kota/Sorot24.id)
Kegiatan selesai pukul 17.55 WIB dalam keadaan aman dan tertib. Pengamanan 38 personel dipimpin Kapam Objek Kompol Suyatno, SH, MH. Acara diikuti kontingen pelajar dari 8 kota dan kabupaten se-Provinsi Banten.
Wali Kota Tangerang Sachrudin (tengah) memberikan arahan saat audiensi 16 pelajar SMA calon Paskibraka Kota Tangerang di Puspemkot, Jumat 8/5/2026. Ke-16 siswa akan ikut seleksi tingkat Provinsi Banten 11-13 Mei 2026 dengan target lolos Paskibraka Nasional dan kibarkan bendera di Istana Merdeka. (Dok: Prokopim Kota Tangerang/Sorot24.id)
sorot24.id|Kota Tangerang -Wali Kota Tangerang Sachrudin melepas 16 pelajar SMA calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat Provinsi Banten, Jumat 8/5/2026. Sachrudin menargetkan putra-putri terbaik Kota Tangerang itu lolos hingga Paskibraka tingkat nasional dan mengibarkan bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta.
Audiensi berlangsung di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Ke-16 pelajar terpilih akan mengikuti seleksi tingkat Provinsi Banten pada 11-13 Mei 2026.
Audiensi tersebut menjadi momen penting untuk memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada para siswa terpilih. Mereka akan membawa nama baik Kota Tangerang di kancah provinsi hingga nasional.
Sachrudin mengungkapkan harapannya agar para pelajar ini dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Tangerang. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat dan komitmen tinggi selama proses seleksi.
“Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para putra-putri terbaik Kota Tangerang yang telah berhasil mencapai tahap seleksi provinsi ini,” ujar Sachrudin.
Wali Kota juga berpesan agar para peserta menjaga kondisi fisik dan mental. Ia menegaskan, targetnya adalah Paskibraka tingkat nasional dengan harapan dapat mengibarkan bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta.
Ratusan PPPK Kota Tangerang mengikuti apel penutupan Pelatihan Bela Negara di Kampung Wisata Gowes Serua, Depok, Kamis 7/5/2026. Pelatihan digelar Kesbangpol bareng Kodim 0508/Depok sejak Selasa dengan materi outbound dan latihan fisik. (Dok: Kesbangpol/Sorot24.id)
sorot24|Tangerang – Penjabat Wali Kota Tangerang Maryono menutup Pelatihan Bela Negara PPPK Tahun 2026 di Kampung Wisata Gowes Serua, Depok, Kamis 7/5/2026.
Di hadapan ratusan peserta, Maryono menegaskan disiplin dan integritas jadi kunci aparatur profesional serta menantang PPPK buktikan diri jadi pejabat.
Kegiatan yang diselenggarakan Pemkot Tangerang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerja sama dengan Kodim 0508/Depok itu telah berlangsung sejak Selasa lalu.
Penutupan digelar lewat apel bersama setelah peserta mengikuti outbound dan latihan fisik untuk pembentukan karakter serta penguatan kedisiplinan.
Dalam amanatnya, Maryono menegaskan pelatihan bela negara bukan sekadar kegiatan fisik, tetapi bagian penting membangun mentalitas pejuang di lingkungan birokrasi.
“Disiplin merupakan salah satu kunci utama dalam membangun kinerja aparatur yang profesional dan berkualitas. Selain itu, tunjukkan sikap penuh integritas dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Dengan begitu, PPPK Kota Tangerang mampu menjadi teladan, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat,” ujar Maryono.
Wakil Wali Kota Tangerang Maryono bersama Dandim 0508/Depok dan Kepala Kesbangpol Kota Tangerang saat penutupan Pelatihan Bela Negara PPPK di Kampung Gowes Serua, Kamis 7/5/2026. Kolaborasi ini bentuk penguatan semangat kebangsaan aparatur. (Dok: Pemkot Tangerang/Sorot24.id)
Ia menekankan, di tengah perubahan zaman yang dinamis, ASN dituntut tak hanya kompeten tapi juga berkarakter kuat dan semangat pengabdian. “ASN saat ini harus adaptif, tangguh, dan memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Melalui pelatihan bela negara ini, kami ingin membentuk aparatur yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga siap menghadapi tantangan dengan mental yang kuat dan semangat kebangsaan,” tambahnya.
Motivasi: PPPK Bisa Jadi Pejabat
Maryono memotivasi peserta agar terus berpikir maju dan optimistis kembangkan karier di pemerintahan. “Saya yakin, ke depan kalian mampu menjadi generasi penerus di pemerintahan. Jangan pernah ragu untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaik. Siapa bilang PPPK tidak bisa menjadi pejabat? Mulai hari ini, ayo buktikan,” tegasnya.
Pelatihan Bela Negara PPPK Tahun 2026 diharapkan melahirkan aparatur profesional, disiplin, berintegritas, serta memiliki semangat pelayanan dan loyalitas tinggi dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Tangerang.
Hendra Primitif : Apresiasi Aksi Penyampaian Aspirasi Masyarakat Di Kantor DPRD Kabupaten Tangerang
sorot24.id | TANGERANG – Terkait persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat,menurutnya aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang saat ini dirasakan semakin berat, bukan hanya terkait kenaikan BBM, tetapi juga harga kebutuhan lainnya yang ikut mengalami peningkatan.
“Hari ini masyarakat mulai peka dan berani menyampaikan aspirasi secara terbuka terkait kondisi ekonomi. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pihak terkait agar mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat kecil,” ujar Hendra Primitif.
Ia menilai, penyampaian aspirasi secara damai merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati, selama tetap menjaga ketertiban umum dan tidak menimbulkan tindakan anarkis.
Hendra juga berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat melakukan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat pengawasan distribusi barang, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Jangan sampai masyarakat terus dibebani kenaikan harga di berbagai sektor. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mampu menjaga kestabilan ekonomi daerah,” tambahnya.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan gedung DPRD Kabupaten Tangerang tersebut menjadi perhatian publik karena membawa isu yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Kritik Sadis Mahasiswa: Pemerintah Banten Gagal Total Garansi Hak Pendidikan.
sorot24.id |KOTA SERANG – Di tengah gemerlapnya klaim pembangunan di Provinsi Banten, sebuah kenyataan pahit kembali menampar wajah tata kelola pemerintahan daerah. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Banten Bersatu dan BEM PTNU Banten turun ke jalan pada Senin (4/4/2026), bukan untuk merayakan prestasi, melainkan untuk melayat matinya akses pendidikan yang adil bagi puluhan ribu anak di tanah para jawara.
Aksi ini menjadi alarm keras bahwa sistem pendidikan di Banten tidak sedang “baik-baik saja”, melainkan sedang koma di bawah pengawasan pemerintah. Mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah yang dianggap gagal memberikan jaminan hak dasar tersebut.
Ratusan mahasiswa ini berkumpul dan bersatu dalam aksi demonstrasi untuk menuntut pertanggungjawaban Gubernur Banten atas carut-marut struktural pendidikan. Mereka muak dengan angka-angka fantastis putus sekolah di berbagai daerah yang terus dibiarkan menganga tanpa solusi konkret.
Selanjutnya mahasiswa menilai berbagai persoalan yang ada saat ini bukanlah masalah administratif biasa, melainkan masalah struktural yang require (langkah konkret segera). Data yang dihimpun para mahasiswa menegaskan status “Darurat Pendidikan” di provinsi banten tersebut.
Sangat mengejutkan mahasiswa menunjukkan jumlah data anak putus sekolah di sejumlah wilayah Banten tergolong sangat tinggi:
Fakta di lapangan berbicara lebih keras daripada wacana pejabat. Kabupaten Pandeglang “memimpin” dengan rekor menyedihkan 42 ribu anak tidak sekolah, disusul Kabupaten Lebak dengan 22 ribu anak, Kabupaten Tangerang sekitar 21 ribu anak, dan bahkan Kota Serang selaku ibu kota provinsi menyumbang sekitar 8 ribu anak. Ini bukan sekadar data administratif; ini adalah puluhan ribu masa depan anak bangsa yang sedang “dibunuh” perlahan oleh ketidakpedulian sistem.
Koordinator Umum Aliansi BEM Banten Bersatu, M. Abdurrahman, dalam orasinya menegaskan, angka tersebut adalah bukti nyata sistem yang sedang tidak baik-baik saja. “Angka putus sekolah yang tinggi, ketimpangan akses, hingga dugaan penyimpangan anggaran menunjukkan ada ketidakberesan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Kritik tajam mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru memicu persoalan baru di lapangan. Sarkasme yang paling menyakitkan adalah melihat bagaimana ketimpangan akses pendidikan terus dilestarikan.
Di Pandeglang, infrastruktur masih minimalis, dan guru menjadi barang langka, bahkan di wilayah hunian sementara (huntara). Seolah belum cukup, kebijakan “Sekolah Gratis” di swasta justru menciptakan kelebihan kapasitas dan dugaan “pembuangan” siswa ke sekolah negeri yang sudah penuh sesak.
Di sisi lain, praktek pungutan liar masih ditemukan di sekolah-sekolah swasta yang notabene menerima bantuan pemerintah. Ini adalah tata kelola yang tidak hanya tidak tepat sasaran, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan.
“Kami melihat ada masalah serius dalam tata kelola pendidikan, mulai dari kebijakan yang tidak tepat sasaran hingga lemahnya pengawasan di lapangan,” lanjut Abdurrahman.
Ilham Rizafi, Koordinator Wilayah BEM PTNU Banten, menambahkan kritikan terkait Ketimpangan kualitas sarana dan prasarana semakin memperlebar jurang pemisah. BEM PTNU Banten mencatat 76 persen sekolah swasta masih “telanjang” dari fasilitas dasar seperti perpustakaan dan lapangan olahraga. Lebih absurd lagi, masih banyak alumni yang ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah karena tunggakan biaya, seolah ijazah mereka adalah barang gadai, padahal pendidikan adalah hak dasar setiap anak.
Meskipun Gubernur Banten, Andra Soni, sebelumnya sempat menebus sejumlah ijazah alumni, Ilham menegaskan persoalan ini belum terselesaikan. “Persoalan ini harus terus diangkat karena masih banyak alumni yang membutuhkan hak mereka,” tutur Ilham.
”Iham juga menyoroti Persoalan sosial di lingkungan pendidikan. Fenomena perundungan (bullying) dan kekerasan digital semakin marak, menandakan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pemerintah seolah alpa dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang mumpuni di dunia pendidika,” jelasnya.
Tuntutan Mahasiswa
foto dok/orasinya tuntutan mahasiswa Kritik Sadis Mahasiswa: Pemerintah Banten Gagal Total Garansi Hak Pendidikan.
Atas amburadulnya tata kelola tersebut, Aliansi BEM Banten Bersatu dan BEM PTNU Wilayah Banten menegaskan 11 tuntutan desakan kepada Gubernur, antara lain:
1. Evaluasi menyeluruh kebijakan pendidikan di Banten.
2. Penindakan tegas pungutan biaya di sekolah penerima bantuan.
3. Pembebasan ijazah tertahan melalui kebijakan bantuan sosial.
4.Langkah konkret menurunkan angka putus sekolah.
5. Pemerataan sarana prasarana sekolah swasta.
6. Audit menyeluruh penyaluran PIP dan tindak tegas pelaku pemotongan dana.
7. Penguatan sistem perlindungan anak dari bullying dan kekerasan digital.
8. Keterbukaan informasi publik terkait bantuan pendidikan.
9. Pemerataan distribusi guru dan evaluasi kebijakan guru non-ASN.
10. Perhatian serius pada pendidikan di huntara dan wilayah terpencil.
11. Hentikan kebijakan penghapusan program studi tanpa kajian.
Mahasiswa menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini sampai ada perubahan nyata, menegaskan bahwa “Pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan sekadar instrumen kebijakan.”
Red24: RAS
Merasa kecewa, Forum Guru: BKD Banten Tidak Responsif
sorot24.id |Banten – Forum Guru Banten merasa kecewa, ajakan silaturahmi dan audensi tidak di respon oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Pasalnya sudah dua kali bersurat, keduanya sama sekali tidak mendapatkan respon.
Septian Koordinator Forum Guru Wilayah Tangerang menuturkan bahwa BKD Banten sejatinya tempat bernaung seluruh pegawai Provinsi Banten dalam koordinasi dan kolaborasi. Tapi, sangat disayangkan dua kali kami surati untuk silaturahmi dan audensi tidak ada respon.
Septian menambahkan. “Ajakan silaturahmi dan audensi bukan tanpa sebab tapi kami dari forum guru ingin menyampaikan keluh kesah teman-teman guru kaitan dengan kepegawaian. Dari mulai pegawai paruh waktu, honorer yang diberhentikan dan lain-lain,” pungkas Septian pada, Selasa (5/5/2026).
Dadang Hidayat Koordinator Forum Guru Banten menuturkan kalo surat ajakan silaturahmi dan audensi di berikan pada bulan januari dan maret. Dua kal dan keduanya di abaikan. “Kami merasa kecewa BKD Banten tidak responsif, tidak bisa diajak dialog,” ujar Dadang Hidayat
foto Forum Guru: BKD Banten
Dadang menambahkan bawa harapannya surat dari forum guru bisa di akomodir, forum guru dan BKD bisa berdialog mengingat banyak sekali yang teman-teman guru alami tapi diatas tidak melihat kaitan dengan kepegawaian. “Selain gaji Paruh Waktu yang dibayarkan selalu telat, mendapatkan tugas tambahan tapi tidak dibayar, peralihan PPPK Paruh Waktu ke Penuh waktu dan nasib guru honorer yang diberhentikan oleh sekolah,” tambahnya.
“Semoga pada momentum hari pendidikan, dengan segala kesibukannya Ibu Kepala BKD bisa meluangkan waktu untuk silaturahmi dan audensi dengan kami,” tutupnya.
Mahasiswa Banten Ngamuk: Kebijakan Pemerintah Amburadul, Biarkan 93 Ribu Anak Banten Putus Sekolah.
sorot24.id|KOTA SERANG – Di tengah gemerlapnya klaim pembangunan di Provinsi Banten, sebuah kenyataan pahit kembali menampar wajah tata kelola pemerintahan daerah. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Banten Bersatu dan BEM PTNU Banten turun ke jalan pada Senin (4/4/2026), bukan untuk merayakan prestasi, melainkan untuk melayat matinya akses pendidikan yang adil bagi puluhan ribu anak di tanah para jawara.
Aksi ini menjadi alarm keras bahwa sistem pendidikan di Banten tidak sedang “baik-baik saja”, melainkan sedang koma di bawah pengawasan pemerintah. Mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah yang dianggap gagal memberikan jaminan hak dasar tersebut.
Ratusan mahasiswa ini berkumpul dan bersatu dalam aksi demonstrasi untuk menuntut pertanggungjawaban Gubernur Banten atas carut-marut struktural pendidikan. Mereka muak dengan angka-angka fantastis putus sekolah di berbagai daerah yang terus dibiarkan menganga tanpa solusi konkret.
Selanjutnya mahasiswa menilai berbagai persoalan yang ada saat ini bukanlah masalah administratif biasa, melainkan masalah struktural yang require (langkah konkret segera). Data yang dihimpun para mahasiswa menegaskan status “Darurat Pendidikan” di provinsi banten tersebut.
Sangat mengejutkan mahasiswa menunjukkan jumlah data anak putus sekolah di sejumlah wilayah Banten tergolong sangat tinggi:
Fakta di lapangan berbicara lebih keras daripada wacana pejabat. Kabupaten Pandeglang “memimpin” dengan rekor menyedihkan 42 ribu anak tidak sekolah, disusul Kabupaten Lebak dengan 22 ribu anak, Kabupaten Tangerang sekitar 21 ribu anak, dan bahkan Kota Serang selaku ibu kota provinsi menyumbang sekitar 8 ribu anak. Ini bukan sekadar data administratif; ini adalah puluhan ribu masa depan anak bangsa yang sedang “dibunuh” perlahan oleh ketidakpedulian sistem.
Koordinator Umum Aliansi BEM Banten Bersatu, M. Abdurrahman, dalam orasinya menegaskan, angka tersebut adalah bukti nyata sistem yang sedang tidak baik-baik saja. “Angka putus sekolah yang tinggi, ketimpangan akses, hingga dugaan penyimpangan anggaran menunjukkan ada ketidakberesan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Kritik tajam mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru memicu persoalan baru di lapangan. Sarkasme yang paling menyakitkan adalah melihat bagaimana ketimpangan akses pendidikan terus dilestarikan.
Di Pandeglang, infrastruktur masih minimalis, dan guru menjadi barang langka, bahkan di wilayah hunian sementara (huntara). Seolah belum cukup, kebijakan “Sekolah Gratis” di swasta justru menciptakan kelebihan kapasitas dan dugaan “pembuangan” siswa ke sekolah negeri yang sudah penuh sesak.
Di sisi lain, praktek pungutan liar masih ditemukan di sekolah-sekolah swasta yang notabene menerima bantuan pemerintah. Ini adalah tata kelola yang tidak hanya tidak tepat sasaran, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan.
“Kami melihat ada masalah serius dalam tata kelola pendidikan, mulai dari kebijakan yang tidak tepat sasaran hingga lemahnya pengawasan di lapangan,” lanjut Abdurrahman.
Ilham Rizafi, Koordinator Wilayah BEM PTNU Banten, menambahkan kritikan terkait Ketimpangan kualitas sarana dan prasarana semakin memperlebar jurang pemisah. BEM PTNU Banten mencatat 76 persen sekolah swasta masih “telanjang” dari fasilitas dasar seperti perpustakaan dan lapangan olahraga. Lebih absurd lagi, masih banyak alumni yang ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah karena tunggakan biaya, seolah ijazah mereka adalah barang gadai, padahal pendidikan adalah hak dasar setiap anak.
Meskipun Gubernur Banten, Andra Soni, sebelumnya sempat menebus sejumlah ijazah alumni, Ilham menegaskan persoalan ini belum terselesaikan. “Persoalan ini harus terus diangkat karena masih banyak alumni yang membutuhkan hak mereka,” tutur Ilham.
”Iham juga menyoroti Persoalan sosial di lingkungan pendidikan. Fenomena perundungan (bullying) dan kekerasan digital semakin marak, menandakan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pemerintah seolah alpa dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang mumpuni di dunia pendidika,” jelasnya.
Tuntutan Mahasiswa
Atas amburadulnya tata kelola tersebut, Aliansi BEM Banten Bersatu dan BEM PTNU Wilayah Banten menegaskan 11 tuntutan desakan kepada Gubernur, antara lain:
1. Evaluasi menyeluruh kebijakan pendidikan di Banten.
2. Penindakan tegas pungutan biaya di sekolah penerima bantuan.
3. Pembebasan ijazah tertahan melalui kebijakan bantuan sosial.
4.Langkah konkret menurunkan angka putus sekolah.
5. Pemerataan sarana prasarana sekolah swasta.
6. Audit menyeluruh penyaluran PIP dan tindak tegas pelaku pemotongan dana.
7. Penguatan sistem perlindungan anak dari bullying dan kekerasan digital.
8. Keterbukaan informasi publik terkait bantuan pendidikan.
9. Pemerataan distribusi guru dan evaluasi kebijakan guru non-ASN.
10. Perhatian serius pada pendidikan di huntara dan wilayah terpencil.
11. Hentikan kebijakan penghapusan program studi tanpa kajian.
Mahasiswa menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini sampai ada perubahan nyata, menegaskan bahwa “Pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan sekadar instrumen kebijakan.”
Red24🙁 RAS)
Bupati Tangerang Minta Para Kepala Sekolah SD SMP Tingkatkan Kompetensi dan Inovasi
sorot24.id | TANGERANG – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid memberikan arahan dan motivasi kepada para kepala sekolah SD dan SMP negeri yang baru terpilih maupun hasil rotasi. Kegiatan tersebut digelar di Aula Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Senin (4/5/26).
Dalam sambutannya, Bupati meninta para kepala sekolah SD dan SMP negeri tersebut untuk terus meningkatkan kompetensi dan berinovasi untuk kemajuan SD dan SMP masing-masing.
“Tingkatkan terus kompetensi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas sekolah dan proses belajar mengajar demi terwujudnya kemajuan pendidikan yang unggul dan berkualitas di Kabupaten Tangerang,” pinta Bupati Maesyal Rasyid.
Ia mengungkapkan bahwa proses seleksi kepala sekolah dilakukan secara detail dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan rekam jejak, loyalitas, kapasitas, serta kesiapan mental para calon kepala sekolah. Proses penetapan kepala sekolah juga telah dilakukan secara objektif melalui pembahasan yang mendalam bersama jajaran terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan BKPSDM.
“Pengisian kepala sekolah bukan berdasarkan faktor lain, tetapi murni berdasarkan kompetensi. Semua dibahas secara matang, tidak asal tanda tangan. Satu posisi bahkan bisa ada tiga calon yang dikaji secara menye“luruh,” ungkapnya.
Dia menyebut para kepala sekolah yang terpilih merupakan sosok pilihan di antara ribuan guru di Kabupaten Tangerang. Dari ribuan guru yang ada, para kepala sekolah ini dipercaya menjadi pemimpin dan teladan di lingkungan pendidikan.
“Ini adalah amanah besar. Dari ribuan guru, Bapak/Ibu terpilih menjadi kepala sekolah, patut disyukuri dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Dalam arahannya, Bupati menitipkan beberapa hal penting yang harus segera dilakukan oleh para kepala sekolah di lingkungan masing-masing. Pertama, menjaga kerapihan dan kebersihan lingkungan sekolah, termasuk memastikan tidak ada sampah dan saluran air yang tersumbat.
Kedua, mengoptimalkan program sanitasi sekolah (Sanisek) serta memanfaatkan lahan kosong menjadi produktif dengan menanam berbagai tanaman seperti cabai dan tomat sebagai bentuk inovasi dan edukasi bagi siswa.
Ketiga, melakukan perbaikan sarana dan prasarana ringan secara mandiri tanpa harus menunggu anggaran dari pemerintah daerah, dengan memanfaatkan dana yang tersedia.
“Jangan menunggu, sepanjang bisa dilakukan oleh kepala sekolah, segera lakukan. Sekolah yang bersih, rapi, aman dan nyaman akan mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas,” pesannya.
Dia juga mengapresiasi inovasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam proses seleksi tersebut, serta keterlibatan berbagai pihak, termasuk masukan dari organisasi profesi seperti PGRI dan organisasi profesi lainnya.
SIARAN PERS NO: 400.14.4.3/07-Prokopim/V/2026 (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tangerang)
