Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Wahyudi Iskandar menyampaikan sambutan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di SMP Negeri 1 Kota Tangerang, Sabtu 2/5/2026. Kadisdik menegaskan akan menindak tegas sekolah gratis yang melakukan pungli. (Dok: Disdik Kota Tangerang/Sorot24.id)

sorot24.id |Tangerang – Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Wahyudi Iskandar menegaskan komitmennya menjaga kualitas pendidikan dan memastikan program sekolah gratis berjalan maksimal tanpa pungutan liar.

Penegasan itu disampaikan saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di SMP Negeri 1 Kota Tangerang, Sabtu 2 Mei 2026.

“Program sekolah gratis adalah bentuk komitmen intervensi pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang merata. Jika ditemukan pungutan liar di sekolah yang sudah berkomitmen gratis, kami akan menindak tegas,” tegas Wahyudi.

Menurut Wahyudi, tantangan dunia pendidikan saat ini tidak hanya soal akses belajar. Tantangan lainnya adalah membangun karakter siswa di tengah derasnya pengaruh teknologi dan media sosial.

“Penguatan karakter menjadi hal penting di era modern saat ini. Karena itu, kami terus memastikan lingkungan sekolah aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang intelektualitas siswa,” ujarnya.

Ia menegaskan, sekolah-sekolah yang telah menjalankan program “Sekolah Gratis” wajib memberikan layanan pendidikan secara optimal. Sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apa pun kepada peserta didik.

Wahyudi menyebut pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus difasilitasi secara baik. Tujuannya demi mencetak generasi unggul Kota Tangerang di masa mendatang.

Peringatan Hardiknas 2026 mengusung tema “Mewujudkan Kolaborasi Semesta dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan yang Merata”. Tema ini jadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat.

molly-(avriyani)

Area, Education, National, Newsoleh SebarTweet

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kedung Cowek, Surabaya, Minggu 3/5/2026. Mensos menargetkan 97 gedung Sekolah Rakyat rampung dan fungsional pada Juli 2026. (Dok: Kemensos)

sorot24.id |Surabaya – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan 97 gedung permanen Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia rampung dibangun tahun ini dan sudah bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada Juli 2026. Hal itu disampaikan saat meninjau pembangunan di Kedung Cowek, Surabaya, Minggu 3/5/2026.

“Alhamdulillah ya, di 97 titik sekarang ini sedang dikerjakan pembangunan gedung sekolah rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Gus Ipul di Surabaya, Minggu 3/5/2026.

Dari 97 titik tersebut, Gus Ipul merinci 67 lokasi diprediksi rampung tepat waktu sesuai kontrak. Sementara sisanya tetap bisa difungsikan untuk belajar.

“67 [lokasi pembangunan Sekolah Rakyat] Insya Allah selesai tepat waktu. Sisanya mungkin belum semuanya, tapi bisa digunakan secara fungsional. Sehingga pada bulan Juli yang akan datang, gedung permanen sekolah rakyat itu sudah bisa digunakan Insya Allah di 97 titik lebih,” ungkapnya.

Sesuai proyeksi Kemensos, setiap gedung Sekolah Rakyat mampu menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Fasilitas yang disediakan juga lengkap.

“Gedung ini nanti bisa menampung seribu siswa, SD, SMP, dan SMA, dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan, kemudian asrama, laboratorium, UKS, dan juga fasilitas ekstrakurikuler lainnya. Yang kita harapkan ini nanti benar-benar bisa menjadi tempat belajar mengajar dengan lingkungan yang berkualitas,” tegasnya.

Gus Ipul menyebut Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk anak-anak dari keluarga miskin dan rentan putus sekolah.

“Ini adalah persembahan Bapak Presiden kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu, keluarga rentan, mereka yang belum beruntung, yang diharapkan putra-putrinya bisa sekolah di sini, dan nanti kalau lulus, mereka bisa jadi agen-agen perubahan dan berkontribusi untuk Indonesia,” ujarnya.

Sekjen PBNU itu juga menyebut Presiden Prabowo menargetkan tiap kabupaten/kota minimal memiliki satu Sekolah Rakyat sebagai langkah pengentasan kemiskinan.

“Kalau katakanlah ada 500 saja gedung permanen Sekolah Rakyat, maka kapasitasnya sudah lebih dari 500 ribu siswa. Tahun lalu [jumlah siswa Sekolah Rakyat] hampir 16 ribu, tahun ini Insya Allah lebih dari 30 ribu. Sehingga tahun ini ada lebih dari 46 ribu siswa,” paparnya.

Untuk jangka panjang, Gus Ipul memproyeksi lonjakan signifikan. “Tahun depan Insya Allah sudah lebih dari 100 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun berikutnya sudah lebih dari 200 ribu, sehingga 2029 kita harapkan sudah mencapai lebih dari 14 ribu di tahun 2030 nanti,” ujarnya.

Meski begitu, pembangunan di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) masih menghadapi tantangan. Lelang proyek di Natuna dan Anambas gagal karena biaya mahal.

“Misalnya, sekarang di Natuna kita ada juga, di Anambas kita ada. Di sana juga belum bisa dimulai pembangunannya karena masih gagal lelang. Jadi harus diulang lagi karena mungkin biayanya lebih mahal karena itu adalah bagian dari 3T,” pungkas Gus Ipul.

red24

Area, Education, National, Newsoleh SebarTweet

foto dok/Polisi Tangerang Ajak Anak TK Main Sambil Belajar Rambu Lalu Lintas

sorot24.id |Tangerang – Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota terus menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia dini lewat program Polisi Sahabat Anak (Polsanak). Kegiatan digelar bersama siswa TK Kemala Bhayangkari Metro Tangerang Kota di Aula Polres, Kamis 30 April 2026.

Kegiatan turut dihadiri Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Metro Tangerang Kota Ny. Kamala Jauhari bersama personel Unit Kamsel Satlantas.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol. Dr. Raden Muhammad Jauhari menyebut Polsanak jadi upaya strategis membentuk budaya tertib lalin sejak dini.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengenalkan kepada anak-anak tentang pentingnya keselamatan di jalan, seperti penggunaan helm, mengenal rambu lalu lintas, serta cara menyeberang yang benar,” kata Jauhari, Jumat 2 Mei 2026.

Anak-anak diberi edukasi interaktif dan menyenangkan. Mulai dari pengenalan rambu-rambu lalu lintas hingga simulasi sederhana keselamatan di jalan. Metode dikemas edukatif agar mudah dipahami anak usia dini.

Selain memberi pemahaman, kegiatan ini juga untuk mendekatkan sosok polisi sebagai sahabat anak. Tujuannya agar tercipta hubungan positif antara polisi dan masyarakat sejak dini.

“Harapannya, anak-anak ini dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan keluarga dan sekitarnya,” tambah Jauhari.

Kegiatan berlangsung antusias dan penuh keceriaan. Satlantas Polres Metro Tangerang Kota berkomitmen terus menggelar program serupa demi menciptakan generasi yang sadar hukum dan disiplin berlalu lintas.

(red24/bgx)

Education, Law, National, Newsoleh SebarTweet

Angka Putus Sekolah dan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Sorot BEM PTNU Banten 
‎
‎sorot24.id | SERANG – Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Provinsi Banten diwarnai sorotan tajam terhadap tingginya angka putus sekolah dan ketimpangan akses pendidikan. Berdasarkan data tahun ajaran 2023/2024, tercatat sebanyak 13.684 siswa jenjang SMA/SMK di Banten tidak menyelesaikan pendidikannya.
‎
‎Kondisi ini dinilai kontras dengan upaya pemerintah daerah yang telah meluncurkan program sekolah gratis pada Mei 2025 lalu. Ketimpangan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dengan daerah penyangga seperti Lebak dan Pandeglang masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi Banten.
‎
‎Tingginya angka putus sekolah ini berbanding lurus dengan kondisi ekonomi makro di wilayah tersebut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menempatkan Banten sebagai salah satu provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 6,64%.
‎
‎Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan BEM PTNU Banten, Dimas Eka Prasetiyo, menilai kebijakan pendidikan saat ini masih terjebak pada persoalan administratif dan belum menyentuh akar masalah, yaitu kemiskinan dan pemerataan fasilitas.
‎
‎”Ribuan anak terpaksa putus sekolah dan kualitas guru masih rendah. Program sekolah gratis jangan sampai hanya menjadi kebijakan simbolis tanpa menyentuh persoalan mendasar di lapangan,” ujar Dimas dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).
‎
‎Selain faktor ekonomi, akses terhadap kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana digital terpantau belum merata. Saat wilayah perkotaan mulai melakukan transformasi digital, sekolah-sekolah di pelosok daerah masih berjuang untuk mendapatkan fasilitas pembelajaran yang layak.
‎
‎Menanggapi situasi tersebut, sejumlah elemen mahasiswa dan pemerhati pendidikan mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan lima langkah strategis :
‎
‎1. Pemerataan kualitas pendidikan hingga ke daerah tertinggal.

2. Penjaminan akses sekolah gratis yang tepat sasaran.
‎
‎3. Penguatan kompetensi guru dan perbaikan fasilitas fisik.
‎
‎4. Reduksi ketimpangan pendidikan antarwilayah.
‎
‎5. Penerapan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan humanis.
‎
‎”Pemerintah Provinsi Banten diharapkan menjadikan peringatan Hardiknas 2026 ini sebagai momentum evaluasi total terhadap arah kebijakan pendidikan, guna memastikan akses belajar bukan lagi menjadi privilede kelompok tertentu, melainkan hak seluruh warga masyarakat,” pungkas Dimas.

red24_RAS

Education, Newsoleh SebarTweet

Bupati Tangerang Harap Kampus Politeknik Ismet Iskandar Segera Dibangun Di Kabupaten Tangerang

sorot24.id | TANGERANG – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid bersama Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah menghadiri acara softlauncing Politeknik Ismet Iskandar Indonesia yang berlokasi di Kawasan Central Business Distrik (CBD) Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, Sabtu (02/05/26).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid berharap pihak yayasan dan Civitas Akademika Politeknik Ismet Iskandar Indonesia bisa segera membangun kampusnya di Kabupaten Tangerang.

“Kami harap dan mendambakan nanti mudah-mudahan 2, 3 tahun Politeknik ini bisa mengembangkan sayap kampusnya di Kabupaten Tangerang,” ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Menurut dia ada, Kabupaten Tangerang yang mempunyai penduduk sekitar 3,5 juta jiwa masih memerlukan adanya pengembangan sarana pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Ada 3 hal yang perlu terus diperkuat dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di era global saat ini. Hal tersebut di antaranya: agama, pengetahuan dan kontribusinya, baik untuk orang lain maupun bagi kemajuan daerah.

“Dengan agama orang hidup akan lebih terarah, dengan seni orang akan lebih indah, dengan ilmu orang akan lebih mudah meraih kesuksesan dan dengan kesuksesan itu tidak hanya dapat memberikan kontribusi pada orang lain tapi juga kemajuan daerah,” ungkapnya.

Pihaknya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Yayasan Ismet Iskandar atas peluncuran operasional Politeknik Ismet Iskandar Indonesia.

“Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih dan paresiasi kepada bapak Dr. Haji Ahmed Zaki Iskandar dengan Yayasan Ismet Iskandarnya. Mudah-mudahan Politeknik ini bisa terus berkembang dan melahirkan calon-calon pemimpin masa depan,” pungkasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Wabup Intan. Dia berharap Politeknik Ismet Iskandar bisa mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan tangguh yang mampu memberikan kontribusinya terhadap kemajuan dan pembangunan daerah.

“Mudah-mudahan Politeknik Ismet Iskandar ini bisa mencetak SDM-SDM unggul yang ke depannya bisa juga jadi calon-calon pemimpin di Kabupaten Tangerang serta bisa berkontribusi di pembangunan Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Ahmed Ismet Iskandar, A. Zaki Iskandar mengungkapkan bahwa Politeknik Ismet Iskandar akan diresmikan pada bulan Juni 2026 mendatang dan memulai tahun akaran baru pada bulan Juli 2026.

“Mudah-mudahan, insyaAllah, minta dukungan doa semuanya untuk kita bisa resmikan nanti di bulan Juni dan menerima tahun ajaran baru di Juli 2026,” ungkap Zaki.

Dia menambahkan, pihaknya juga akan membangun gedung baru di wilayah Kec. Legok sekitar 2-3 tahun ke depan. Selain itu, pihaknya juga akan mengembangkan sayapnya untuk membangun kampus Politeknik Ismet Iskandar di Tangerang Utara.

“InsyaAllah, 2-3 tahun ke depan, kampus di wilayah Legok bisa diresmikan dan mudah-mudahan ke depan, kita juga punya rencana untuk membangun kampus yang berada di wilayah Tangerang Utara,” imbuhnya.

Pihaknya berharap Politeknik Ismet Iskandar tersebut bisa menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan program kita ini, anak-anak Tangerang khususnya dan pada umumnya anak-anak Banten dan Indonesia bisa merasakan program pendidikan yang bisa meningkatan kualitas pendidikan dan juga karya mereka melalui Politeknik Ismet Iskandar,” ujarnya.

SIARAN PERS
NO: 400.14.4.3/01-Prokopim/V/2026 (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tangerang)

red24_KDL

Education, Newsoleh SebarTweet

Ketua DPD KNPI Banten : Hardiknas 2026 Harus Jadi Momentum Partisipasi Semesta Dalam Pendidikan

sorot24.id | BANTEN – Memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026, Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Banten menyampaikan dukungan penuh terhadap tema nasional “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”.

Ketua DPD KNPI Provinsi Banten, H. Tito Istianto, SE., M.Si, menyatakan bahwa tema tersebut menjadi refleksi atas tantangan pendidikan di daerah. Menurutnya, pendidikan bermutu tidak dapat diwujudkan tanpa keterlibatan seluruh komponen masyarakat.

“Hardiknas 2026 bukan hanya seremonial. Ini momentum untuk memastikan pendidikan di Banten relevan dengan kebutuhan industri, teknologi, dan karakter bangsa. Pemuda, orang tua, sekolah, dan dunia usaha harus saling menguatkan,” ujar Tito.

KNPI Banten mengidentifikasi tiga prioritas strategis yang selaras dengan tema Hardiknas 2026. Pertama, penguatan pendidikan vokasi dan SMK agar lulusan terserap di kawasan industri di Banten, Kedua, perluasan literasi digital untuk pelajar di wilayah pesisir dan perdesaan. Ketiga, penguatan pendidikan karakter melalui nilai gotong royong dan kebangsaan.

“Jika partisipasi semesta berjalan, maka Pendidikan hari ini adalah kunci daya saing Banten di masa depan,” tutup Tito.

red24_RG

Education, Newsoleh SebarTweet

33 Anak Diduga Keracunan,GMNI : Program MBG di Kabupaten Tangerang Harus Dihentikan !

sorot24.id | TANGERANG – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang menyampaikan kecaman keras atas dugaan kasus keracunan yang menimpa 33 anak dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kec. Kronjo, Kabupaten Tangerang.

Peristiwa ini dinilai sebagai sinyal kuat adanya kegagalan dalam aspek pengawasan, standar keamanan pangan, serta tata kelola pelaksanaan program. GMNI menegaskan bahwa program yang menyasar anak-anak tidak boleh dijalankan tanpa jaminan kualitas dan keamanan yang ketat.

“Ini bukan sekadar insiden teknis. Dugaan keracunan terhadap puluhan anak menunjukkan adanya potensi kelalaian serius dalam pelaksanaan program. Keselamatan anak-anak tidak boleh dipertaruhkan,” tegas Bung Rifky
Wakabid Kesehatan Masyarakat.

GMNI menilai bahwa pemerintah daerah terkesan belum mampu memastikan standar higienitas, kualitas bahan pangan, serta distribusi makanan berjalan sesuai prosedur yang semestinya. Minimnya transparansi dan pengawasan memperbesar risiko terjadinya insiden yang merugikan masyarakat.

Atas dasar itu, GMNI Kabupaten Tangerang menyatakan sikap tegas sebagai berikut :

1. Mendesak penghentian sementara program MBG di Kabupaten Tangerang sampai terdapat jaminan keamanan pangan yang jelas.
2. Menuntut investigasi menyeluruh, transparan, dan independen untuk mengungkap penyebab dugaan keracunan tersebut.
3. Mendesak evaluasi total terhadap sistem pelaksanaan program MBG, termasuk pihak pelaksana di lapangan.
4. Menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai.

GMNI menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian (precautionary principle), akuntabilitas, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Program yang tidak memenuhi prinsip tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak.

“Program yang seharusnya menjamin pemenuhan gizi justru tidak boleh berubah menjadi sumber ancaman kesehatan. Jika tidak siap, lebih baik dihentikan daripada terus menimbulkan korban,” pungkasnya.

Sebagai bentuk komitmen, GMNI Kabupaten Tangerang menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas serta mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program MBG.

red24_IP

Area, Education, Newsoleh SebarTweet

Giatkan Syiar Keagamaan, STQ Tingkat Kecamatan Tangerang 2026 Resmi Digelar

 

sorot24.id| TANGERANG,* – Pemerintah Kecamatan Tangerang menggelar Seleksi Tilawatil Qur’an atau STQ Tingkat Kecamatan Tangerang 2026 di halaman kantor Kecamatan Tangerang, Kamis 30 April 2026.

Rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 06.30 WIB dengan defile pawai yang diikuti perwakilan kelurahan se-Kecamatan Tangerang. Acara pembukaan berlangsung khidmat dengan susunan acara meliputi pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars MTQ, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, serta laporan ketua panitia.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang, H. Malqan, hadir memberikan sambutan. Puncak acara pembukaan ditandai dengan pemukulan bedug bersama oleh unsur Muspika dan tokoh agama. Kegiatan ditutup dengan doa oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kecamatan Tangerang dan sesi foto bersama.

Sejumlah pejabat dan tokoh yang hadir antara lain Camat Tangerang, perwakilan Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kota Tangerang, MUI Kecamatan Tangerang, Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Tangerang, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an atau LPTQ Kota Tangerang, serta para lurah se-Kecamatan Tangerang.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan registrasi peserta. STQ tahun ini melombakan tiga cabang, yaitu tilawah Al-Qur’an, murattal Al-Qur’an, dan fahmil Qur’an. Masing-masing cabang lomba dinilai oleh tiga orang dewan hakim.

foto dok/para peserta

Panitia menyebut kegiatan berjalan tertib, lancar, dan penuh semangat dalam rangka syiar keagamaan di tingkat kecamatan.

Red24(molly)

Area, Education, Newsoleh SebarTweet

‎BEM PTNU Banten Soroti Ketidakpastian Kerja : Industri Megah, Fondasi Buruh Retak
‎
‎sorot24.id | SERANG – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Provinsi Banten memberikan rapor merah terhadap kondisi kesejahteraan buruh di wilayah Banten menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).
‎
‎Koordinator Wilayah BEM PTNU Banten, Ilham Rizafi, mengungkapkan bahwa pertumbuhan kawasan industri di Banten selama ini masih bersifat semu karena belum menyentuh aktor utama produksi, yakni para buruh. Ia menyebut adanya jurang lebar antara angka pertumbuhan ekonomi dengan fakta kehidupan pekerja di lapangan.
‎
‎“Pertumbuhan industri di Banten ibarat gedung megah, namun buruhnya berdiri di atas fondasi yang retak—dipaksa diam demi bertahan hidup,” ujar Ilham dalam keterangannya, Senin (27/4).
‎
‎Ilham memaparkan data yang memprihatinkan terkait stabilitas kerja di Tanah Jawara. Pada triwulan pertama tahun 2026, tercatat sebanyak 707 pekerja di Banten mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Angka ini menempatkan Provinsi Banten pada posisi keempat tertinggi secara nasional.
‎
‎Menurutnya, tingginya angka PHK ini diperparah oleh pola hubungan industrial yang didominasi sistem kontrak jangka pendek, outsourcing, dan fleksibilitas tenaga kerja. Hal tersebut dinilai menciptakan kerentanan bagi buruh karena posisi mereka menjadi mudah tergantikan tanpa adanya jaminan masa depan yang jelas.
‎
‎Selain ketidakpastian status kerja, BEM PTNU Banten juga menyoroti maraknya pelanggaran hak-hak normatif. Masih banyak ditemukan praktik pengupahan di bawah standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), keterlambatan pembayaran gaji, hingga praktik “penggantungan” status buruh.
‎
‎Rendahnya literasi hukum di kalangan buruh disinyalir menjadi celah bagi oknum perusahaan untuk melakukan penyimpangan. Namun, Ilham menekankan bahwa masalah utama terletak pada lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah.
‎
‎“Implementasi regulasi di lapangan jauh dari optimal. Keterbatasan jumlah pengawas dan minimnya sanksi tegas menyebabkan praktik ketidakadilan terus berlangsung,” tegasnya.
‎
‎Atas kondisi tersebut, BEM PTNU Banten mendesak Pemerintah Provinsi Banten dan Dinas Ketenagakerjaan untuk segera melakukan langkah konkret :
‎
‎1. Meningkatkan jumlah pengawas dan transparansi kinerja pengawasan di kawasan industri.
‎
‎2. Memperluas program literasi hukum bagi buruh agar memahami hak-hak normatif mereka.
‎
‎3. Memberikan sanksi berat bagi perusahaan yang melanggar aturan pengupahan dan hak berserikat.
‎
‎4. Menjamin ruang aman bagi pekerja untuk menyuarakan aspirasi tanpa ancaman PHK sepihak.
‎
‎BEM PTNU Banten berharap,

“momentum May Day tahun ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan tenaga kerja setara dengan prioritas penciptaan iklim investasi”, tutupnya.

red24_RAS

Education, Newsoleh SebarTweet

‎Jelang Hardiknas, Koordinator BEM Banten Bersatu Kritik Mandulnya Visi Pendidikan Andra Soni
‎
‎sorot24.id | SERANG – Menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2026 . Koordinator BEM Banten Bersatu, M. Abdurrahman, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi pendidikan di Provinsi Banten. Ia menilai kualitas pendidikan di bawah kepemimpinan Gubernur Banten, Andra Soni, masih jalan di tempat atau stagnan .
‎
‎Abdurrahman menyoroti tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih menjadi potret buram di Tanah Jawara. Berdasarkan data per Februari 2026, tercatat lebih dari 42.000 anak di Kabupaten Pandeglang putus sekolah .

‎Faktor utamanya adalah persoalan ekonomi dan infrastruktur jalan yang rusak di Kabupaten Pandeglang. Banyak anak yang setelah lulus tidak mampu melanjutkan ke jenjang berikutnya .
‎
‎”Kami mempertanyakan, di mana janji program ‘Pendidikan Gratis’ yang digelorakan Gubernur ? Apakah itu hanya komoditas politik dan pencitraan media semata ?” tegas Abdurrahman dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/04/26).

‎Selain masalah biaya, akses menuju sekolah menjadi kendala krusial. Infrastruktur yang hancur membuat mobilitas siswa terhambat, yang pada akhirnya menurunkan minat serta kemampuan siswa untuk tetap bersekolah .

‎Tidak hanya di Pandeglang, kondisi memprihatinkan juga terjadi di Kabupaten Lebak. Tercatat sekitar 763 unit bangunan sekolah dalam kondisi rusak, dengan kerusakan paling mendominasi pada tingkat Sekolah Dasar (SD) .

‎”Pendidikan adalah hak setiap anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Sangat disayangkan jika pemerintah hari ini tidak melek terhadap keluhan anak-anak di daerah terpencil,” tambahnya .
‎
‎BEM Banten Bersatu menilai distribusi ruang pendidikan saat ini belum adil dan merata. Banyak daerah pelosok yang luput dari pantauan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. .

‎Abdurrahman pun mengutuk keras ketidakhadiran negara dalam menjamin regenerasi bangsa yang berkualitas. Ia mendesak Gubernur Banten untuk melakukan evaluasi total terhadap instansi terkait yang bertanggung jawab di sektor pendidikan .
‎
‎”Kami tidak akan diam. Pendidikan harus menjadi fokus utama demi masa depan regenerasi kita. Kami menuntut Gubernur untuk turun langsung ke daerah-daerah terpencil, jangan hanya duduk di belakang meja menerima laporan formalitas. Pastikan langsung apakah kinerja dinas di bawah kepemimpinan beliau berjalan atau tidak,” tutup Abdurrahman .
‎
‎red24_RAS

Education, Newsoleh SebarTweet