Ilustrasi warga melintas di tengah kondisi hujan di salah satu sudut kota Jakarta.

 

Sorot24.id | Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem untuk wilayah Jabodetabek pada Kamis (12/2/2026). Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat dan angin kencang diperkirakan terjadi sejak siang hari.

“Berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang,” tulis BBMKG mencatat, potensi cuaca buruk mulai terdeteksi sejak pukul 12.05 WIB. Sejumlah wilayah di Jakarta menjadi titik awal hujan, di antaranya Senen dan Menteng di Jakarta Pusat, serta Tebet dan Setiabudi di Jakarta Selatan.MKG dalam peringatan resminya.

BMKG mencatat, potensi cuaca buruk mulai terdeteksi sejak pukul 12.05 WIB. Sejumlah wilayah di Jakarta menjadi titik awal hujan, di antaranya Senen dan Menteng di Jakarta Pusat, serta Tebet dan Setiabudi di Jakarta Selatan.

Wilayah Jakarta Timur seperti Matraman dan Jatinegara juga masuk dalam area peringatan. Selain itu, potensi hujan lebat turut terpantau di daerah penyangga, termasuk Cariu di Kabupaten Bogor, Larangan di Kota Tangerang, serta Pondok Aren di Tangerang Selatan.

BMKG memperkirakan kondisi tersebut dapat meluas ke berbagai kecamatan lain di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Kota Depok diprediksi terdampak hampir merata, mulai dari Pancoran Mas hingga Bojongsari.

Sementara itu, hujan lebat juga berpotensi terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.

Di Tangerang dan Tangerang Selatan, hujan diperkirakan merambat ke kawasan Cipondoh, Ciledug, hingga Pamulang.

“Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 14:00 WIB,” lanjut pernyataan BMKG.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan, terhadap potensi pohon tumbang, dahan patah, serta genangan air akibat tingginya curah hujan.

Red24

Daerah, Nasional, Newsoleh SebarTweet

Kurt Cobain. (Juliens live)

 

Sorot24.id | Washington – Dunia musik internasional kembali gempar dengan munculnya temuan baru terkait kematian vokalis legendaris Nirvana, Kurt Cobain.

Selama ini, publik meyakini Kurt Cobain meninggal dunia akibat bunuh diri. Hal itu juga yang dinyatakan kepolisian pada April 1994.

Hampir 32 tahun berlalu, sebuah penelitian forensik menunjukkan adanya indikasi pembunuhan Kurt Cobain.

Spesialis forensik Brian Burnett menyatakan bahwa bukti-bukti yang ditemukan mengarah pada tindakan kriminal. Diduga, tindakan tersebut direncanakan oleh pihak lain.

“Ini adalah pembunuhan. Kita harus melakukan sesuatu tentang ini,” ucap Brian Burnett dalam laporan The Daily Mail pada Selasa, 10 Februari 2026.

Penelitian ini mengeksplorasi sepuluh poin bukti krusial. Dugaan mengarah adanya kehadiran orang lain di lokasi kejadian sebelum nyawa sang legenda rock melayang.

Rekan Burnett, Michelle Wilkins, menilai bahwa kondisi tempat kejadian perkara (TKP) terasa sangat janggal dan seolah-olah sengaja diatur sedemikian rupa agar terlihat alami.

“Sepertinya seseorang merekayasa sebuah film dan ingin anda benar-benar yakin bahwa ini adalah bunuh diri,” kata Wilkins merujuk pada adegan di lokasi kematian.

Wilkins menyoroti adanya kerusakan organ yang tidak lazim jika penyebab kematiannya murni karena tembakan senapan, melainkan lebih merujuk pada efek overdosis paksa.

Selain itu, ditemukan fakta unik bahwa barang-barang pribadi milik musisi yang meninggal di usia 27 tahun tersebut tertata dengan sangat rapi di saku pakaiannya.

“Kwitansi pembelian senjata ada di sakunya. Kwitansi pembelian peluru juga ada di sakunya. Peluru-peluru itu berjejer di kakinya,” ungkap Wilkins merinci temuan tersebut.

Ia juga meragukan sikap seseorang yang sedang sekarat karena narkoba. Sebab masih sempat merapikan peralatan jarum suntik dengan teliti sebelum benar-benar kehilangan nyawa.

“Bunuh diri itu berantakan, dan tempat kejadian perkara ini sangat bersih,” tambah Wilkins menjelaskan kejanggalan yang ia temukan dari pola darah di lokasi.

Sementara itu, pihak Kantor Pemeriksa Medis King’s County menyatakan kesiapan mereka untuk meninjau ulang temuan tersebut meski sebelumnya telah menetapkan status bunuh diri.

Namun, Departemen Kepolisian Seattle hingga saat ini tetap bersikeras pada hasil investigasi lama dan nggan membuka kembali kasus yang sudah lama ditutup tersebut.

“Detektif kami menyimpulkan bahwa dia meninggal karena bunuh diri, dan ini tetap menjadi pendirian yang dipegang oleh departemen ini,” ujar juru bicara kepolisian setempat.

Sebagai informasi, Kurt Cobain meninggal dunia pada 5 April 1994 akibat luka tembak di kepala.

Jenazahnya ditemukan tiga hari kemudian, 8 April 1994 di rumahnya kawasan Seattle, Washington, Amerika Serikat.

Sebelum meninggal dunia, Kurt Cobain berjuang dengan kecanduan heroin dan masalah kesehatan.

Red24

Nasional, Newsoleh SebarTweet

foto dok/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis bersama Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kepala

Sorot24.id | Kota Tangerang – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis bersama Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kepala Bidang Survei dan Pengukuran, Septein Paramia Swantika, resmi melaunching Layanan Pengukuran Terjadwal pada empat Kantor Pertanahan, yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Rabu (11/2/2026).

Pelayanan pengukuran pertanahan merupakan layanan strategis yang memegang peran krusial dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. Akurasi data hasil pengukuran menjadi fondasi utama dalam seluruh rangkaian pendaftaran tanah, mulai dari penetapan batas bidang, pemetaan, hingga penerbitan sertipikat.

Dalam sambutannya, Harison Mocodompis menegaskan bahwa peluncuran layanan ini merupakan langkah strategis untuk membenahi proses layanan agar semakin pasti dan terukur.

“Hari ini kita akan melaksanakan launching layanan pengukuran terjadwal. Tentu ini merupakan salah satu langkah strategis yang memiliki peran krusial untuk mewujudkan kepastian hukum. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih untuk semua effort yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pengalaman dalam menyelesaikan berbagai program pertanahan mengajarkan pentingnya kesiapan data dan perencanaan sejak awal. Menurutnya, hambatan layanan kerap terjadi bukan semata karena keterbatasan sumber daya, melainkan karena kurangnya kelengkapan dan verifikasi di tahap awal. “Memastikan segala sesuatu lengkap sebelum harganya berjalan, SPS dan lain sebagainya. Karena saya mengenal Pak Dirjen ini orang yang tidak bisa dipatahkan kalau kita tidak punya datakan ya. Jadi kalau layanan pengukuran terjadwal ini hari ini di-launching, mungkin nanti di seluruh Indonesia akan di-launching. Hal ini pasti karena ada data yang menunjukkan layanan pengukuran ini memegang peranan yang cukup besar dalam potensi layanan yang terhambat karena ketidaksiapan,” jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison MocodompisHarison menambahkan bahwa kebijakan ini menjadi momentum pembenahan kinerja agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan SOP, tetapi juga berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat.

“Kami mengaminkan langkah dari Direktorat Jenderal yang Bapak pimpin. Ini merupakan salah satu cara paling strategis untuk mulai membenahi apa yang selama ini mungkin belum menjadi KPI kita. Dengan ini menjadi KPI kita, kita berharap bukan saja bekerja sesuai SOP, tetapi akibat melaksanakan SOP yang tepat itu kepercayaan masyarakat bisa pulih, bahkan meningkat,” tegasnya.

Ia juga menyatakan kesiapan seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten untuk mengamankan dan menyukseskan kebijakan tersebut. “Dihadapan Bapak seluruh jajaran, kami BPN Provinsi Banten, terlebih khusus jajaran yang ada di bidang 1, sesi 1, menyatakan siap untuk mengamankan dan mensukseskan kebijakan yang telah diambil oleh Kementerian ATR/BPN, dan kami akan melaksanakan itu, tegas Harison.

Sementara itu, Kepala Bidang Survei dan Pengukuran, Septein Paramia Swantika, menjelaskan bahwa Layanan Pengukuran Terjadwal dirancang agar setiap permohonan pengukuran memiliki jadwal yang jelas dan disepakati sejak awal. Layanan ini juga didukung mekanisme pemeriksaan cek plot serta verifikasi kelengkapan administrasi secara menyeluruh sejak tahap awal.

“Dengan layanan ini, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian yang lebih jelas terkait prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, serta waktu pelaksanaan pengukuran di lapangan. Kepastian ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif pemohon dalam mempersiapkan persyaratan,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, menegaskan bahwa layanan ini menjadi jawaban atas persepsi layanan yang selama ini dianggap lama dan tidak pasti.

“Kita berharap kalau persepsi layanan BPN yang sekarang ini lama, tidak jelas, ada kepastian itu sekarang berakhir. Yang kita harapkan adalah layanan BPN itu sekarang cepat dan memenuhi kepastian,” ujarnya.

Virgo menjelaskan bahwa dalam skema layanan ini masyarakat dapat memilih sendiri hari pelaksanaan pengukuran, sekaligus memastikan seluruh persyaratan telah lengkap sebelum hari yang ditentukan. “Masyarakat memilih sendiri harinya, masyarakat menyiapkan persyaratannya, dan kita jamin kalau semua persyaratannya dipenuhi, hari kedua petugas datang, satu hari beres,” tegasnya.

Melalui implementasi Layanan Pengukuran Terjadwal ini, diharapkan pelayanan pertanahan di Provinsi Banten semakin modern, tertib, dan berkeadilan, sekaligus memberikan manfaat nyata berupa kepastian waktu, transparansi prosedur, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan.

Turut dihadiri Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Hendy Pranabowo; Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Apriawan; Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang, Farid Hidayat; Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Febri Effendi; Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi; Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon, Osman Affan, Para Pejabat Pengawas Kantor Pertanahan se-Tangerang Raya dan Kota Cilegon.

 

Rengga

Daerah, Nasional, Newsoleh SebarTweet

Ratusan Pelajar di Medan Diduga Keracunan MBG, Ini Kata Ekonom Konstitusi

sorot24.id | SUMATRA UTARA – Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memakan korban di Kabupaten Dairi Sumatra Utara, Senin (10/2/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada sekitar 159 pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sidikalang diduga keracunan MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Menurut Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi mengatakan, bahwa MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo yang secara substansial sangat baik, hanya caranya yang harus terus di evaluasi secara komprehensif.

“MBG nya program yang baik, menurut saya, caranya yang salah.kalau memang ingin meningkatkan gizi anak bangsa, serahkan pengelolaan ke daerah. Jangan tender di pusat, sehingga betul-betul menggerakkan perekonomian daerah, libatkan koperasi sekolah, bukan lewat yayasan yang bermitra dengan PT. Ini cari rente namanya,” katanya di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Lebih lanjut, ia mengingatkan, di era otonomi daerah ini, sudah selayaknya daerah diberikan kewenangan untuk pengelolaan MBG, pemerintah pusat hanya sebagai regulator dan pengawasan.

“Begini, Masak berpikirnya pemerintah pusat masih terpusat juga diera otonomi daerah. Kenapa semuanya harus proyek pusat?. Bandingkan saja cara berinvestasi di Vietnam, semua urusan perizinan di Provinsi, pemerintah (pusat) hanya regulator dan pengawasannya. Begitulah pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dibangun,” imbuhnya.

Cori juga berharap, agar evaluasi MBG dapat dilakukan secara objektif, sehingga program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bisa berjalan sesuai dengan harapan.

“Janganlah sampai kita yang rasional terdidik justru jadi pendukung buta atau die hard nya Presiden Prabowo Subianto. Katakan SALAH, jika SALAH! Dan akui BENAR jika memang BENAR,” pungkasnya.

red24_LUNAS

Nasional, Newsoleh SebarTweet

Wagub Dimyati Tasyakuran HPN 2026, 

Sorot24.id | Banten – Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah mengurai peran pers sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Termasuk sebagai kontrol atas kebijakan dan mengabarkan informasi kepada publik.

Dimyati mengatakan, pers juga merupakan penegak keadilan. Tapi wartawan harus bertanggung jawab menyuarakan suara rakyat dan kontrol sosial.

“Pers memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026,” kata Dimyati pada sambutannya dalam kegiatan Tasyakuran Hari Pers Nasional (HPN) di Pendopo Kabupaten Pandeglang, Jumat (6/2/2026).

Selanjutnya, Dimyati mengurai peran pers di tengah masyarakat. Pertama, pers harus menyampaikan kebenaran di tengah semakin maraknya arus informasi termasuk mengantisipasi informasi hoaks.

“Pers sebagai menyampaikan kebenaran. Memerangi hoaks. Pers menyajikan fakta yang terjadi,” katanya.

Selanjutnya, Dimyati menyatakan, pers merupakan media pertukaran informasi antara masyarakat dengan pemerintah. Aspirasi masyarakat bisa sampai kepada pemerintah melalui pers.

“Ada jembatan roboh, pers memberitakannya dan pemerintah bisa mengambil tindakan,” kata Dimyati memberikan perumpamaan.

Dimyati juga menegaskan, peran pers yang krusial adalah sebagai kontrol sosial. Perannya bukan hanya memberitakan informasi pemerintahan tapi memberikan kontrol pada kebijakan.

“Melalui pemberitaan, pers dapat memberikan peringatan atas penyelewengan yang terjadi,” katanya.

Dimyati juga menekankan bahwa pers merupakan bagian dari kontrol sosial yang membantu mengawasi jalannya pembangunan.

Dimyati mencontohkan, berbagai persoalan di masyarakat seperti infrastruktur rusak, konflik sosial, maupun pelayanan publik, dapat lebih cepat ditangani ketika pers menjalankan fungsi pemberitaan secara objektif dan akurat.

Senada dengan Wagub Dimyati, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani menyatakan pers merupakan penangkal hoaks. Dewi berharap, HPN 2026 meneguhkan peran pers sebagai sumber informasi masyarakat yang akurat.

Dewi Setiani juga menyampaikan bahwa peringatan Hari Pers Nasional bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum refleksi atas peran strategis pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, pers memiliki fungsi penting sebagai penyampai informasi, edukasi publik, kontrol sosial, serta pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Hari Pers Nasional bukan sekadar peringatan seremonial, tetapi juga momentum refleksi atas peran strategis pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Dewi.

Sementara itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Banten, Lesman Bangun mengatakan, Tasyakuran HPN 2026 merupakan rangkaian peringatan HPN 2026 di Provinsi Banten. Tasyakuran tersebut menjadi penguat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers

Sekaligus momentum untuk memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi, pengawal pembangunan, serta penggerak literasi informasi di tengah masyarakat,” ujarnya menambahkan.

Red24

Nasional, News, Sosialoleh SebarTweet

Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dalam Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Jakarta

 

Sorot24.id Jakarta – Program Prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto, perlu didukung dengan pengelolaan ruang yang terencana agar tidak memicu terjadinya konflik pertanahan. Untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengupayakan penguatan tata ruang agar menjadi kunci utama dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Hilirisasi, serta Pembangunan Tiga Juta Rumah, membutuhkan pengelolaan ruang yang tertib, terintegrasi, dan berkeadilan agar tidak terjadi konflik pemanfaatan lahan. Ruang harus kita kelola dengan baik agar tidak saling memakan ruang itu sendiri,” ujar Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dalam Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Jakarta, Senin (09/02/2026).

Dalam konteks ketahanan pangan nasional, Kementerian ATR/BPN berusaha melindungi ketetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Rencana Tata Ruang.

“Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, alokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam tata ruang provinsi telah mencapai sekitar 67,87%. Namun, angka tersebut masih berada di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu 87% dari luas Lahan Baku Sawah (LBS) yang harus ditetapkan sebagai sawah abadi,” ungkap Suyus Windayana.

Tantangan dalam upaya perlindungan tersebut ada di tingkat kabupaten dan kota. Dari sekitar 504 kabupaten/kota, baru 41,32% luas LBS yang dialokasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Baru ada 104 kabupaten kota yang telah memenuhi RTRW-nya dan sekitar 400 kabupaten/kota yang masih perlu direvisi RTRW-nya.

“Untuk daerah yang belum sesuai, karena ini menyangkut ketahanan pangan nasional, sementara kita lakukan _freeze_ terlebih dahulu terhadap alih fungsi lahan di kawasan pangan. Kawasan tersebut harus tetap digunakan sebagai kawasan pangan dan tidak boleh beralih,” tegas Dirjen Tata Ruang.

Suyus Windayana juga mengungkapkan ada reformasi kebijakan dalam regulasi perencanaan tata ruang yang menetapkan perubahan RTRW tidak lagi harus menunggu lima tahun. “Revisi tata ruang kini dapat dilakukan secara parsial dan lebih cepat, khususnya untuk menyesuaikan kebijakan strategis nasional, seperti ketahanan pangan dan mitigasi risiko bencana,” jelasnya.

Sambutan Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)Dalam pertemuan ini, Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyadari bahwa memang tata ruang merupakan faktor utama dalam pembangunan di daerah. “Tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Artinya, sebelum merencanakan pembangunan infrastruktur di sektor apa pun, arah dan batasan spasial harus ditetapkan terlebih dahulu,” ucapnya.

Pertemuan lintas lembaga ini dihadiri pula oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus; Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono; Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria; Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian; Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai.

 

Rengga

 

Daerah, Nasional, Newsoleh SebarTweet

Wali Kota Tangerang H. Sachrudin, menyerahkan secara langsung doorprize utama berupa paket Umroh kepada peserta Media Gathering Acara yang berlangsung di Daerah Pengalengan Jawa Barat

 

Sorot24.id | Tangerang – Wali Kota Tangerang, Sachrudin merayakan Hari Pers Nasional (HPN) bersama insan media yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Senin (9/2/2026). Kegiatan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan.

Perayaan HPN ditandai dengan pemotongan tumpeng dan kue sebagai bentuk apresiasi atas peran pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan media.

Sachrudin menegaskan pers memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi, mengawal kebijakan publik, serta menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan warga.

Menurutnya, sinergi antara Pemkot Tangerang dan insan pers selama ini telah berjalan baik dan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Tangerang juga menjenguk seorang wartawan yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas jurnalistik. Kunjungan tersebut menjadi wujud empati dan kepedulian Pemkot Tangerang terhadap keselamatan insan pers.

Selain memberikan dukungan moril, Pemkot Tangerang turut menyalurkan bantuan untuk membantu biaya pengobatan wartawan yang tengah menjalani pemulihan.

Sachrudin berharap peringatan HPN dapat semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan media, serta mendorong pers yang profesional, berintegritas, dan berperan aktif dalam menjaga demokrasi.

Red24

Nasional, Newsoleh SebarTweet

Bandung Barat Darurat Obat Keras Aparat Diminta Bertindak Tegas

sorot24.id | BANDUNG BARAT – Maraknya peredaran obat keras golongan G di wilayah Mandalawangi, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, kian mengkhawatirkan dan memunculkan tanda tanya besar terhadap pengawasan aparat penegak hukum (APH) setempat. Aktivitas yang diduga berlangsung secara bebas dan terselubung ini dinilai telah merusak tatanan sosial serta mengancam masa depan generasi muda.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, obat-obatan keras seperti Tramadol dan Hexymer diduga beredar tanpa pengawasan medis dan tanpa resep dokter. Peredaran obat keras secara ilegal ini jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ironisnya, peredaran tersebut disinyalir menyasar kalangan remaja dan usia produktif yang rentan terjerumus penyalahgunaan obat. Seorang warga Mandalawangi mengungkapkan keresahannya atas kondisi tersebut.

Ia menilai peredaran obat keras telah merusak moral generasi muda dan menciptakan rasa tidak aman di lingkungan masyarakat.

“Ini sangat merusak generasi muda. Anak-anak yang seharusnya sekolah dan punya masa depan malah terjerumus obat-obatan. Lingkungan jadi tidak aman dan warga merasa resah,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (28/01/2026).

Menurut warga tersebut, dampak peredaran obat keras golongan G tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga berpotensi memicu meningkatnya tindakan kriminal dan gangguan ketertiban umum. Ia pun mempertanyakan sejauh mana pengawasan dari pihak berwenang terhadap maraknya peredaran obat keras di wilayah Mandalawangi.
Landasan Hukum dan Ancaman Pidana
Peredaran obat keras tanpa izin dan tanpa resep dokter melanggar

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur bahwa obat keras hanya boleh diedarkan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian resmi dan dengan resep dokter.
Pasal 435 UU Kesehatan mengancam pelaku peredaran sediaan farmasi tanpa izin dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar.

Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat yang menegaskan larangan penjualan obat keras di luar apotek resmi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait mengenai langkah konkret penindakan terhadap dugaan peredaran obat keras golongan G di wilayah Mandalawangi, sehingga memunculkan sorotan publik terkait lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

red24_ER

Hukum, Kesehatan, Nasionaloleh SebarTweet

Foto sebagai ILUSTRASI reshuffle kabinet. (dari kiri) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Muktaruddin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak mengikuti pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). 

 

Sorot24 Jakarta | Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sejumlah pos kementerian strategis.

Jika terealisasi, ini akan menjadi perombakan kabinet kelima sejak ia resmi dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

Sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri dikabarkan masuk dalam radar evaluasi dan berpotensi terdampak pergeseran jabatan.

Sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri dikabarkan masuk dalam radar evaluasi dan berpotensi terdampak pergeseran jabatan.

Nama-nama besar yang santer disebut antara lain Menko PMK Pratikno, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.

Tak hanya itu, posisi Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri juga dikabarkan berada dalam posisi yang tidak aman.

Respons Para Menteri Terkait Isu Reshuffle

Menanggapi derasnya kabar tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono mengaku belum mendapatkan informasi resmi mengenai rencana perombakan kabinet tersebut.

Saat di Kompleks Parlemen pada Selasa (27/1/2026), Sugiono menegaskan bahwa segala keputusan mengenai komposisi menteri adalah hak prerogatif Presiden.

“I baru dengar. Itu pertanyaannya harusnya ditujukan ke Presiden,” ujarnya singkat.

Sikap yang lebih tertutup ditunjukkan oleh Menkomdigi Meutya Hafid. Usai menghadiri sebuah acara di Jakarta Pusat, Meutya memilih untuk bungkam dan tidak memberikan jawaban kepada awak media terkait spekulasi pergantian dirinya oleh Angga Raka Prabowo, yang saat ini menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Munculnya Wajah Baru di Bursa Kabinet

Di tengah isu pencopotan sejumlah menteri, beberapa figur mulai mencuat sebagai kandidat kuat pengisi kursi kabinet.

Nama Budisatrio Djiwandono, politisi Gerindra yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR RI, dikaitkan dengan posisi menteri.

Spekulasi ini menguat setelah adanya pernyataan dari rekan sejawatnya di DPR, Utut Adianto.

Namun, Budisatrio sendiri membantah kabar kepindahannya ke ranah eksekutif. Ia menegaskan masih fokus menjalankan amanah di legislatif.

“Nggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut (Utut Adianto–Ketua Komisi I DPR). Tugas kita tetap sekarang di Komisi I,” kata Budi saat dikonfirmasi di Senayan dikutip Rabu (28/1/2026).

Selain Budi, posisi Wakil Menteri Keuangan juga diprediksi akan mengalami perubahan seiring terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat bahwa ekonom senior Juda Agung akan mengisi posisi yang ditinggalkan Thomas.

“Kelihatannya. Saya sudah ketemu dengan beliau (Juda) dan kelihatannya dia calon, salah satu calon yang kuat,” ungkap Purbaya.

Juda Agung sendiri bukan orang baru di dunia finansial, ia merupakan bankir sentral dengan rekam jejak panjang di Bank Indonesia dan IMF.

Rekam Jejak Reshuffle Kabinet Prabowo Sepanjang 2025

Fenomena bongkar pasang kabinet ini sebenarnya bukan hal baru dalam pemerintahan Prabowo. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi empat kali reshuffle dengan berbagai alasan, mulai dari penataan struktur hingga respons terhadap dinamika sosial-politik.

Reshuffle Pertama (19 Februari 2025): Fokus pada sektor pendidikan dan lembaga pengawas. Brian Yuliarto masuk menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Mendiktisaintek.

Reshuffle Kedua (8 September 2025): Terjadi setelah gelombang demonstrasi besar pada Agustus 2025. Perubahan signifikan terjadi di pos Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani) dan pencopotan Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam.

Reshuffle Keempat (8 Oktober 2025): Penguatan di level wakil menteri dan pembentukan Badan Pengaturan BUMN yang dipimpin oleh Dony Oskaria.

Daftar 7 Nama yang Dikabarkan Terkena Reshuffle Jilid 5:

1. Pratikno (Menko PMK)
2. Sugiono (Menteri Luar Negeri)
3. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri KKP)
4. Muhammad Qodari (Kepala KSP)
5. Meutya Hafid (Menkomdigi)
6. Natalius Pigai (Menteri HAM)
7. Widiyanti Putri (Menteri Pariwisata)

Daftar Nama yang Dikabarkan Masuk Kabinet :

1. Budisatrio Djiwandono (Diprediksi mengisi pos Menlu)
2. Angga Raka Prabowo (Diprediksi mengisi 3. pos Menkomdigi)
4. Juda Agung (Calon kuat Wakil Menteri Keuangan)

Red24

Nasional, News, Opini, Politikoleh SebarTweet

Petugas Kesehatan Pemkot Tangerang

 

Sorot24.id Kota Tangerang | Pemerintah Kota Tangerang melalui jajaran Dinas Kesehatan dan puskesmas terus memastikan kondisi kesehatan warga terdampak banjir tetap terpantau.

Dalam hal ini, meski harus menerjang genangan air, petugas kesehatan turun langsung ke permukiman warga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara door to door.

Kepala Dinkes Kota Tangerang dr. Dini Anggraeni mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi penyakit pascabanjir, seperti infeksi saluran pernapasan, penyakit kulit, diare, hingga keluhan akibat kelelahan dan hipotermia.

“Petugas menyambangi rumah-rumah warga yang masih tergenang maupun yang sulit menjangkau posko kesehatan. Inilah yang kita pastikan seluruhnya terjamah,” tutur dr. Dini, Sabtu (24/1/26).

Ia menyampaikan, bahwa layanan jemput bola ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia, balita, ibu hamil, dan warga dengan penyakit penyerta.

“Petugas kami terjun langsung ke lapangan, melakukan pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, serta memberikan obat dan vitamin sesuai kebutuhan. Ini penting agar kondisi kesehatan warga tetap terjaga di tengah situasi banjir,” jelasnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan edukasi kepada warga terkait pola hidup bersih dan sehat selama banjir, termasuk penggunaan air bersih, menjaga kebersihan lingkungan, serta kewaspadaan terhadap gejala penyakit yang kerap muncul saat kondisi cuaca ekstrem.

 

Red24

Kesehatan, Nasional, Newsoleh SebarTweet