Empat Pilar MPR RI Digelar di Jakarta Utara, Sigit Purnomo Soroti Tantangan Kebangsaan di Era Digital
sorot24.id | JAKARTA – Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Tahap 4 berlangsung di Jakarta Utara pada 15 Maret 2026 pukul 13.00 WIB. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur masyarakat dan berjalan dalam suasana tertib sejak awal hingga akhir acara.
Anggota DPR RI Sigit Purnomo, S.A.P., S.H., hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan materi terkait penguatan nilai-nilai kebangsaan yang dinilai semakin penting di tengah dinamika kehidupan masyarakat saat ini.
Dalam pemaparannya, Sigit menegaskan bahwa Empat Pilar MPR RI merupakan fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dipahami secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa nilai-nilai tersebut perlu di internalisasikan dalam perilaku sehari-hari agar dapat memperkuat persatuan di tengah keberagaman.
Ia juga menyoroti tantangan kebangsaan yang muncul seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut masyarakat untuk semakin bijak dalam menyikapi informasi serta tetap berpegang pada nilai-nilai dasar kebangsaan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif antara peserta dan narasumber. Dalam sesi tersebut, peserta aktif menyampaikan pertanyaan seputar penerapan nilai kebangsaan dalam kehidupan sosial di lingkungan masing-masing.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Jakarta Utara ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat wawasan kebangsaan di tengah masyarakat.
Sigit Purnomo Tekankan Penguatan Nilai Kebangsaan dalam Sosialisasi Empat Pilar di Jakarta Barat
sorot24.id | JAKARTA – Kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI dilaksanakan di Jakarta Barat pada 15 Maret 2026 mulai pukul 08.00 WIB pagi dalam suasana tertib dan kondusif. Acara tersebut dihadiri oleh anggota DPR RI, Sigit Purnomo, S.A.P., S.H., yang hadir untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat.
Sejak awal kegiatan dimulai, peserta tampak mengikuti rangkaian acara dengan seksama. Kehadiran berbagai elemen masyarakat menunjukkan adanya kepedulian terhadap pentingnya pemahaman Empat Pilar sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam penyampaiannya, Sigit Purnomo (Pasha Ungu) menegaskan bahwa Empat Pilar MPR RI harus menjadi pedoman yang tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyoroti pentingnya menjaga nilai persatuan di tengah perkembangan sosial yang semakin dinamis.
Materi yang disampaikan juga dikaitkan dengan tantangan kehidupan modern, termasuk perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi pola interaksi masyarakat. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai kebangsaan dinilai semakin relevan untuk memperkuat karakter dan identitas nasional.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Sejumlah peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat di tingkat lokal.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat rasa kebangsaan. Sosialisasi Empat Pilar di Jakarta Barat tersebut juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkokoh fondasi kehidupan berbangsa di tengah masyarakat.
Launching Kongres BM PAN ke – VII : Digelar Juli 2026 Pendaftaran Calon Ketua Umum Resmi Dibuka
sorot24.id | JAKARTA – BM PAN (Barisan Muda Penegak Amanat Nasional) secara resmi launching pelaksanaan Kongres BM PAN ke – VII . Minggu Malam, 12 April 2026 di Prosa Studio kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Pengumuman ini menjadi penanda dimulainya rangkaian agenda menuju forum tertinggi organisasi yang akan digelar pada 9–11 Juli 2026 di Hotel Marbella, Anyer, Banten.
Kongres BM PAN ke-VII . foto/dok : dppbmpan . [red24]
Kegiatan launching tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum BM PAN, Sigit Purnomo Said (Pasha), didampingi oleh Sekretaris Dewan Kehormatan BM PAN Iswari Mukhtar, Sekjen BM PAN Slamet Ariyadi, Bendum BM PAN, Husmaludin, Ketua Steering Committee (SC) Abdul Munir Sara, Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Achmad Qayyimel Alofi, Ketua Organizing Committee (OC) Muhammad Firman, serta BPH (Badan Pengurus Harian) DPP BM PAN .
Launching Kongres BM PAN ke-VII bersama Badan Pengurus Harian DPP BM PAN.foto/dok : dppbmpan [red24]
Dalam momentum tersebut, Ketua Panitia Pemilihan secara resmi mengumumkan tahapan pendaftaran calon Ketua Umum BM PAN yang akan dibuka pada 19 April hingga 17 Mei 2026.
“Salah satu persyaratan utama bagi bakal calon adalah memperoleh dukungan minimal dari empat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) BM PAN.” ujar Lofi.
Sementara itu,Ketua Panitia Pengarah (SC),Abdul Munir Sara, mengungkapkan bahwa dinamika menuju Kongres BM PAN ke – VII sudah mulai menguat dengan tingginya antusiasme kader. Hingga saat ini, terdapat sekitar enam hingga tujuh kandidat potensial yang mulai muncul dan menyatakan kesiapan untuk berkompetisi.
“Kami melihat antusiasme yang sangat tinggi dari kader. Ada sekitar enam sampai tujuh kandidat kuat yang mulai muncul. Pada Kongres kali ini, kami juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi kader dari unsur PAN, karena BM PAN merupakan organisasi yang inklusif,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Ketua OC Muhammad Firman menyampaikan kesiapan panitia menyelenggarakan kongres secara optimal. Pemilihan lokasi di Anyer, Banten, juga memiliki makna historis sebagai bagian dari refleksi peradaban awal bangsa Indonesia.
“Kami siap memberikan yang terbaik untuk penyelenggaraan Kongres BM PAN ke – VII . Lokasi di Banten dipilih bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga sebagai pengingat nilai-nilai sejarah dan peradaban bangsa,” jelasnya.
Kongres BM PAN ke – VII diharapkan menjadi momentum strategis tidak hanya dalam pergantian kepemimpinan, tetapi juga sebagai ajang konsolidasi nasional organisasi, penguatan ideologi, serta penegasan peran pemuda dalam menjawab tantangan pembangunan, termasuk dalam mendukung arah kebijakan nasional di sektor strategis seperti ketahanan pangan.
Melalui penyelenggaraan kongres ini, BM PAN mengajak seluruh kader di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan, guna memastikan proses demokrasi yang sehat, transparan, dan berintegritas.
Sekjen PP IPNU Agus Tanjung : Isu Makar Ancaman Nyata, Kita Lawan Bersama
sorot24.id | JAKARTA – Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU), Agus Tanjung melontarkan pernyataan tegas dan keras terkait maraknya isu ajakan makar dan narasi chaos yang belakangan berkembang di ruang publik. Ia menilai, gerakan tersebut bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan ancaman serius terhadap demokrasi dan keutuhan bangsa, Sabtu 11 April 2026.
“Ini bukan lagi soal kritik atau kebebasan berpendapat. Ajakan makar adalah bentuk nyata pengkhianatan terhadap konstitusi dan upaya merusak tatanan negara. Tidak boleh ada toleransi terhadap gerakan yang ingin menyeret Indonesia ke jurang kekacauan,” tegas Tanjung.
Ia menekankan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menyediakan ruang luas untuk menyampaikan aspirasi secara sah. Oleh karena itu, segala bentuk mobilisasi yang mengarah pada delegitimasi pemerintahan secara inkonstitusional merupakan tindakan yang berbahaya dan harus ditolak secara kolektif.
“Kalau ada pihak-pihak yang sengaja memainkan isu chaos, menyebar ketakutan, dan memprovokasi masyarakat, maka itu bukan gerakan moral, tapi agenda destruktif yang mengancam masa depan bangsa,” lanjutnya.
Tanjung juga mengingatkan bahwa generasi muda, tidak boleh menjadi korban propaganda politik yang menyesatkan. IPNU, kata dia, akan berada di garis depan dalam menjaga stabilitas nasional dan melawan segala bentuk disinformasi.
Di sisi lain, Tanjung menegaskan bahwa kondisi global saat ini sedang berada dalam tekanan berat akibat konflik geopolitik dan perang di berbagai kawasan dunia. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara besar, tetapi juga oleh negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Harus diakui, dunia sedang tidak baik-baik saja. Krisis energi, gangguan rantai pasok, hingga ancaman resesi global adalah realitas yang dihadapi semua negara. Tapi di tengah situasi itu, Indonesia justru mampu menjaga stabilitasnya dengan cukup baik,” ujarnya.
Kita lihat dan langsung merasakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis yang berpihak pada rakyat, contoh nyata sebagaimana kita ketahui disaat terjadinya gangguan rantai pasok energi, harga minyak dunia melambung tinggi dan hampir kebanyakan negara-negara yang terkena imbasnya menaikkan harga minyak, Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang pro kepada rakyat dengan tidak menaikkan harga minyak sehingga ditengah situasi global yang kesulitan harga kebutuhan pokok di Indonesia bisa stabil.
Menurut Tanjung, capaian tersebut menunjukkan bahwa negara hadir dan bekerja di tengah situasi global yang tidak menentu. Oleh karena itu, upaya menggiring opini publik ke arah ketidakstabilan justru sangat tidak bertanggung jawab.
“Ketika pemerintah sedang bekerja menjaga stabilitas dan melindungi rakyat, justru ada pihak yang ingin merusaknya dengan narasi makar dan chaos. Ini harus dilawan, karena yang dipertaruhkan adalah nasib seluruh bangsa,” katanya.
Tanjung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap tegas: menolak segala bentuk provokasi, memperkuat persatuan nasional, serta menjaga ruang publik dari narasi kebencian dan disinformasi.
“Jangan beri ruang bagi perusak bangsa. Indonesia tidak boleh mundur hanya karena ambisi segelintir kelompok. Kita harus berdiri tegak menjaga konstitusi, menjaga persatuan, dan memastikan masa depan bangsa tetap aman,” tutup Agus Tanjung.
Badan Pertanahan Nasional Lakukan Sosialisasi : Demi Kepastian Hukum Tanah Ulayat Dipastikan Bersertifikasi
sorot24.id | LEBAK – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis, bersama Staf Khusus Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito, didampingi Pejabat Administrator Kanwil BPN Banten dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Akhda Jauhari beserta jajaran, melaksanakan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Kantor Bupati Lebak, Kamis (9/4/2026).
Turut dihadiri oleh Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki, unsur Forkopimda, serta perwakilan masyarakat hukum adat. Sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat melalui pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.
Harison menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah, atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat adat.
“Izinkan kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya pemerintah daerah. Apa yang kita hadiri saat ini adalah momentum awal dari tindakan nyata kehadiran pemerintah dan negara dalam memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak wilayah masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya prinsip inklusivitas agar seluruh masyarakat adat dapat terlibat dalam proses ini.
“Dalam semangat ini, kami berharap ada bahasa kerennya, no one left behind, tidak boleh ada yang tertinggal. Semua harus dirangkul, diajak berdiskusi, sehingga kemanfaatan bagi masyarakat adat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,” lanjutnya.
Kolaborasi BPN dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. foto/dok : istimewa .[red24] .Harison menambahkan bahwa Kanwil BPN Banten berkomitmen penuh dalam mendukung proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di seluruh wilayah.
“Langkah hari ini mungkin kecil, namun akan diikuti langkah-langkah besar berikutnya. Kami berharap dukungan dari seluruh unsur pemerintah daerah dan arahan dari pemerintah pusat agar program ini dapat berjalan optimal,” tegas Harison.
Staf Khusus ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menjelaskan bahwa program ini dijalankan dengan tiga prinsip utama, yakni tidak menjadikan tanah ulayat sebagai milik negara, mengedepankan sinergi antara hukum adat dan hukum pertanahan nasional, serta menegaskan bahwa pendaftaran tanah ulayat merupakan hak, bukan kewajiban.
Ia juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dinilai berjalan dengan baik dan melibatkan berbagai unsur masyarakat adat.
“Kami mengapresiasi BPN Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak. Kegiatan ini berjalan sukses dan dihadiri oleh para kesepuhan. Harapannya proses ini dapat berjalan lancar hingga output yang diharapkan, yaitu sertifikasi tanah ulayat, serta informasi dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat hukum adat,” ujarnya.
Di Provinsi Banten, pelaksanaan program difokuskan di Kabupaten Lebak. Berdasarkan hasil verifikasi Kantor Pertanahan, terdapat lima masyarakat hukum adat dengan bidang tanah ulayat berstatus clear and clean, yaitu Kasepuhan Cisitu, Guradog, Karangnunggal, Bongkok, dan Cibadak. Sementara itu, 18 masyarakat hukum adat lainnya masih memerlukan kajian lebih lanjut sebelum dapat diproses dalam pendaftaran.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki, menyatakan dukungan penuh terhadap program ini sebagai langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hak bagi masyarakat adat di wilayahnya.
Dugaan Manipulasi Klaim Asuransi Mengarah ke Korupsi, KPK Didesak Periksa PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
sorot24.id| JAKARTA – Dugaan praktik manipulasi klaim asuransi kendaraan di tubuh PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk kini menjadi sorotan publik. Sejumlah massa yang tergabung dalam Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia (MAKI Indonesia) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/4), mendesak lembaga antirasuah tersebut segera turun tangan.
Aksi ini dipicu oleh temuan investigasi lapangan yang mengindikasikan adanya pola manipulasi klaim asuransi yang tidak wajar dan diduga dilakukan secara sistematis. Dugaan tersebut mencakup penggelembungan nilai perbaikan kendaraan, klaim komponen yang tidak sesuai kondisi riil, hingga indikasi praktik permintaan imbalan kepada pihak bengkel rekanan.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan aksi, Anwar, menyampaikan bahwa temuan di lapangan menunjukkan adanya dugaan praktik yang melampaui batas pelanggaran administratif biasa.
“Ini bukan lagi sekadar kesalahan prosedur. Ada indikasi kuat praktik yang mengarah pada penyalahgunaan kewenangan dan potensi korupsi. Kami meminta KPK tidak tinggal diam,” tegasnya.
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah dugaan adanya permintaan sejumlah uang bahkan satu unit kendaraan kepada bengkel rekanan, dalam hal ini PT Mitra Auto Indo, yang diduga berkaitan dengan proses pengondisian klaim asuransi.
Selain itu, ditemukan pula indikasi bahwa dalam sejumlah kasus, nilai klaim yang diajukan tidak sebanding dengan kondisi kerusakan kendaraan di lapangan. Bahkan, terdapat dugaan komponen atau sparepart yang secara fisik tidak tersedia, namun tetap dimasukkan dalam dokumen klaim.
Jika praktik tersebut terbukti, maka hal ini berpotensi tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap industri asuransi nasional, terlebih karena perusahaan yang bersangkutan memiliki keterkaitan dengan entitas BUMN.
Dalam tuntutannya, massa aksi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tersebut. Selain itu, mereka juga meminta agar KPK berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna melakukan audit investigatif secara menyeluruh.
Massa juga menuntut agar pihak manajemen serta oknum yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara transparan dan tanpa pandang bulu.
Aksi ini menjadi sinyal meningkatnya tekanan publik terhadap aparat penegak hukum untuk tidak mengabaikan dugaan praktik penyimpangan di sektor jasa keuangan. Para peserta aksi menilai, pembiaran terhadap kasus semacam ini justru berpotensi membuka ruang praktik serupa yang lebih luas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
Publik kini menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum. Sebab, di tengah meningkatnya tuntutan transparansi, penanganan kasus ini akan menjadi tolok ukur: apakah hukum benar-benar ditegakkan, atau kembali melemah di hadapan dugaan praktik yang melibatkan kepentingan besar.
OAKWOOD Yogyakarta Siap Memperkenalkan Konsep Menginap Dengan Sentuhan Modern di Jantung Kota
sorot24.id | YOGYAKARTA – Sebuah konsep hotel upscale yang mengintegrasikan perjalanan bisnis dan liburan secara harmonis, dengan kenyamanan bergaya residence yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pelaku perjalanan masa kini.
The Ascott Limited, perusahaan hospitality terkemuka yang merupakan bagian dari unit bisnis CapitaLand Investment, akan segera memperkenalkan Oakwood Yogyakarta. Berlokasi di Jl. A.M. Sangaji No. 36, Cokrodinigratan, properti ini akan menjadi pilihan akomodasi yang tepat bagi para tamu yang berkunjung ke Kota Yogyakarta, baik untuk berlibur maupun menjalankan aktivitas bisnis.
Lokasinya yang strategis menempatkan tamu dalam jarak yang mudah dijangkau dari berbagai ikon kota, seperti Tugu Yogyakarta, Jalan Malioboro, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Candi Prambanan, dan Universitas Gadjah Mada. Selain itu, kedekatannya dengan Stasiun Kereta Api Yogyakarta serta berbagai akses transportasi utama lainnya semakin memperkuat relevansi properti ini, baik untuk kunjungan singkat maupun masa tinggal yang lebih panjang.
Seiring berkembangnya Yogyakarta sebagai destinasi budaya sekaligus pusat kegiatan ekonomi, Oakwood Yogyakarta hadir sebagai akomodasi yang mendukung produktivitas sekaligus waktu berlibur bagi para tamu berkat lokasinya yang strategis. Dari properti ini, tamu dapat dengan mudah menjangkau sejumlah ikon kota seperti Jalan Malioboro, Pasar Beringharjo, Plaza Malioboro, Keraton Yogyakarta, dan Taman Sari. Oakwood Yogyakarta juga berjarak sekitar 15 menit dari Stasiun Tugu serta mudah diakses dari Bandara Internasional Yogyakarta melalui layanan kereta bandara.
Oakwood Yogyakarta menawarkan beragam kategori kamar yang mencakup Kamar Deluxe, Executive, Executive dengan balkon, serta Family Suite, Junior Suite, dan Suite dengan tata ruang yang lebih luas. Seluruh kategori suite dilengkapi dengan fasilitas dapur yang memberikan fleksibilitas bagi tamu untuk menginap lebih lama, bekerja secara jarak jauh, maupun menghabiskan waktu bersama keluarga dengan nyaman.
Oakwood Yogyakarta juga akan menghadirkan Oakbistro, restoran all-day dining yang menyajikan beragam pilihan menu Nusantara maupun internasional sepanjang hari. Mengusung konsep home on a plate, setiap hidangan dirancang untuk menghadirkan cita rasa yang hangat dan akrab. Selain itu, Oakwood juga menghadirkan Oakbar dengan suasana rooftop yang santai namun tetap elegan, lengkap dengan kolam renang yang menghadap lanskap kota.
Untuk mendukung berbagai kegiatan para tamu, Oakwood Yogyakarta juga akan dilengkapi dengan fasilitas ruang pertemuan dan ballroom yang dapat digunakan untuk pertemuan bisnis, acara sosial, maupun kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions).
“Oakwood Yogyakarta merupakan tambahan strategis dalam kehadiran kami di Indonesia,” ujar Vicky G.K. Sulengkar, General Manager Oakwood Yogyakarta pada, Rabu (9/4/2026).
“Seiring dengan pola perjalanan yang terus berkembang dan Yogyakarta yang semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi bisnis, budaya, dan gaya hidup, kami melihat meningkatnya kebutuhan akan akomodasi yang menghadirkan kenyamanan layaknya rumah dengan jaminan standar merek internasional. Oakwood Yogyakarta dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut sekaligus mendukung pertumbuhan industri perhotelan dan perekonomian kota ini,” pungkasnya .
Oakwood Yogyakarta akan mulai menyambut para tamu pada Mei 2026. Reservasi kini telah dapat dilakukan melalui discoverasr.com .
Untuk mengetahui informasi terbaru dan lebih lanjut mengenai Oakwood Yogyakarta, ikuti akun Instagram : @oakwoodyogyakarta.
Kementerian ATR/BPN Komitmen Bantu Mekanisme Legalitas Tanah untuk Kebun Pangan Lokal Perempuan
sorot24.id | JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyatakan kesiapan Kementerian ATR/BPN untuk mendukung program Kebun Pangan Lokal Perempuan (KPLP) yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Dukungan tersebut utamanya mencakup aspek perolehan serta legalisasi tanah yang akan digunakan sebagai lokasi _pilot project_ program KPLP.
“Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN sangat mendukung program ini, terlebih karena berkaitan dengan peningkatan ketahanan ekonomi perempuan dan keluarga. Karena ini juga akan sangat berdampak pada meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga anak-anak,” ujar Wamen Ossy dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kementerian PPPA, Selasa (07/04/2026).
Wamen Ossy menjelaskan, untuk lahan yang akan digunakan, disarankan Kementerian PPPA terlebih dahulu tentukan lokasi yang paling sesuai. Selanjutnya, Kementerian ATR/BPN akan membantu dari sisi mekanisme legalitasnya. Pemilihan lokasi tanah akan menentukan mekanisme penanganannya.
Untuk tanah telantar, proses penanganannya berada dalam kewenangan ATR/BPN. Sementara untuk tanah milik instansi lain, seperti TNI, BUMN, maupun pemerintah daerah, perlu dipastikan sudah _clean and clear_ dan memiliki persetujuan pelepasan dari pemilik tanah sebelum dapat dimanfaatkan.
“Untuk tanah yang bukan tanah telantar harus secara sukarela ingin dilepas oleh mereka, kemudian dilepaskan kepada negara, kemudian pemanfaatannya bisa diberikan kepada Kementerian PPPA untuk diserahkan kepada siapa pun subjek yang akan diberikan. Lalu ada juga di Bank Tanah, ini juga mungkin perlu koordinasi kepada Badan Bank Tanah,” terang Wamen Ossy.
Program KPLP merupakan inisiatif pemberdayaan perempuan melalui pengelolaan kebun pangan berbasis komunitas. Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan, pemenuhan gizi keluarga, serta mendorong kemandirian ekonomi perempuan, sekaligus memberikan dampak sosial yang lebih luas.
Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, dalam pertemuan ini menjelaskan bahwa program KPLP ini sejalan dengan Asta Cita poin keempat yang menitikberatkan pada penguatan pembangunan sumber daya manusia, termasuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ia menegaskan, KPLP tidak hanya menjadi sarana produksi, tetapi juga ruang pembelajaran berbasis komunitas.
“Kebun Pangan Lokal Perempuan ini dapat menjadi wadah pembelajaran yang praktis, mulai dari pemenuhan gizi hingga aktivitas produktif. Bahkan, ini juga bisa menjadi ruang edukasi bagi anak-anak, dengan perempuan sebagai penggerak utamanya,” ungkap Veronica Tan.
Rapat koordinasi kali ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pertanian. Hadir mendampingi Wamen Ossy, Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Yuliana; Direktur Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah, M. Shafik Ananta Inuman; serta Kepala Subdirektorat Pengaturan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah, Tentrem Prihatin.
Kunjungan Komisi II DPR RI, Dari Layanan Digital hingga Sertifikasi Wakaf, Dorong Perlindungan Hak Masyaraka
sorot24.id | Tangerang – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis, bersama Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Sudaryanto, didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi, beserta jajaran, menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI, Selasa (7/4/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, untuk memastikan bahwa transformasi pelayanan pertanahan berjalan optimal, transparan, serta mampu meminimalisir potensi konflik agraria yang merugikan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Harison Mocodompis menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Komisi II DPR RI terhadap sektor pertanahan di Provinsi Banten. Ia menilai kunjungan ini merupakan bentuk dukungan nyata dalam mendorong perbaikan tata kelola pertanahan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan pimpinan Komisi II DPR RI. Kami menyadari masih banyak dinamika yang perlu diperbaiki dalam tata kelola pertanahan di Banten. Kota Tangerang ini hanya salah satu contoh, sementara permasalahan lainnya tersebar di delapan kabupaten/kota dengan variasi yang berbeda-beda,” jelasnya.
Lebih lanjut, Harison menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap masukan, arahan, maupun pertanyaan dari Komisi II DPR RI sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Ia juga memastikan kesiapan jajaran Kanwil BPN Banten dan Kantor Pertanahan dalam memberikan penjelasan secara komprehensif.
Selain itu, Harison mengungkapkan bahwa pelayanan pertanahan di wilayah Tangerang Raya terus dikembangkan melalui berbagai inovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Salah satu inovasi tersebut adalah penerapan kantor virtual yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan pertanahan secara daring.
“Melalui kantor virtual, masyarakat dapat memilih jenis layanan, mengunggah dokumen, hingga melakukan pembayaran secara online. Bahkan, akses layanan ini tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri,” tutur Harison.
Komisi II DPR RI juga memberikan sejumlah penekanan strategis, antara lain percepatan penyelesaian berkas agar masyarakat memperoleh kepastian waktu layanan sebagai indikator utama akuntabilitas kinerja. Selain itu, penguatan pemberantasan mafia tanah melalui sistem keamanan data digital juga menjadi perhatian, termasuk penindakan tegas terhadap oknum yang merugikan masyarakat. Dewan mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf guna memberikan perlindungan hukum bagi aset keagamaan dan sosial, serta menekankan pentingnya penyelesaian sengketa agraria dan tata ruang melalui mediasi yang transparan serta sinkronisasi RDTR untuk mendukung investasi berkelanjutan.
Menutup sesi kunjungan, Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan bahwa ke depan sektor pertanahan perlu terus diperkuat sebagai bagian dari prioritas nasional. Hal ini penting untuk memberikan dukungan yang lebih besar, termasuk dalam hal pengalokasian anggaran dan pelaksanaan program strategis.
Ia juga menambahkan bahwa isu pertanahan tidak hanya menjadi perhatian di tingkat kota, tetapi juga di kawasan yang lebih luas, termasuk wilayah pengembangan strategis seperti kawasan bandara dan sekitarnya. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang berkelanjutan dan menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan regulasi pertanahan dan perbaikan pelayanan publik di masa mendatang.
Sejumlah Bos Rokok Jatim dan Jateng Dipangggil KPK Terkait Cukai, TPPU dan Suap Oknum Bea Cukai
sorot24.id | JAKARTA – Sejumlah bos pengusaha rokok di Jawa Timur dan Jawa Tengah dipanggil KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait pita cukai, TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan suap kepada oknum pejabat Bea Cukai.
Informasi yang dihimpun red24,KPK kini mengincar bos-bos pengusaha rokok nakal dan jaringannya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, karena dinilai merugikan negara trilyunan rupiah, menjual rokok tanpa pita cukai maupun TPPU
Selain itu seperti dilansir media, KPK sedang menelusuri keterlibatan bos-bos rokok atas penyuapan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai, periode 2024-2026, Rizal dan jaringannya. Rizal di OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK di Lampung senilai Rp.5,9 milyar .
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta menyebutkan jika KPK memang memanggil sejumlah bos-bos rokok guna dimintai keterangan terkait Cukai Rokok, Penyuapan maupun TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).
Adapun bos rokok yang dipanggil antara lain Martinus Suparman, Liem Eng Hwie, Rokhmawan, Benny Tan dan Muhammad Suryo. Konon nama bos rokok Madura, Haji Her menurut informasi turut dimintai informasi, kendati pihak Haji Her membantah.
Hasil investigasi Biro Intelijen dan Investigasi Lira (BIIL) menemukan praktek penjualan rokok illegal tanpa cukai sudah merupakan mafia yang melibatkan oknum Bea dan Cukai, oknum APH, Ormas, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Wartawan maupun Oknum Pemerintah.
Misalnya peredaran rokok illegal di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menurut temuan Gubernur LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kepri, Yusril Koto sedikitnya 2,4 milyar batang rokok diproduksi di Batam, namun aparat berwajib diam saja.
Produksi rokok tanpa cukai itu dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Batam beredar keseluruh Propinsi di Indonesia. Akibat Rokok tanpa cukai ini, perusahaan rokok “bercukai” mulai gulung tikar dan mem-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ribuan karyawannya.
“LSM LIRA mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar menjadi perhatian tentang maraknya beredar rokok tanpa cukai, apapun alasannya. Karena ini merugikan negara trilyunan rupiah,” tegas Yusril Koto .
