GMNI Desak Pemerintah Kabupaten Tangerang Bersihkan Mafia Titipan Beasiswa

Oleh : Ahmad Saepul Bahri
Ketua DPC GMNI Kab.Tangerang

sorot24.id | TANGERANG – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk memastikan proses penerimaan beasiswa berjalan bersih, transparan, dan berbasis meritokrasi.

GMNI mengingatkan bahwa praktik titipan, nepotisme, maupun intervensi kekuasaan dalam seleksi beasiswa merupakan bentuk penyimpangan serius terhadap prinsip keadilan sosial serta pengkhianatan terhadap amanat konstitusi yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara.

Dalam kerangka kebijakan publik, beasiswa bukan sekadar bantuan administratif, melainkan instrumen strategis mobilitas sosial untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Karena itu, apabila akses tersebut justru dikuasai oleh kepentingan elite, maka negara sedang mereproduksi ketimpangan melalui birokrasi. Situasi demikian bertentangan dengan prinsip good governance yang menempatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan keadilan sebagai fondasi tata kelola pemerintahan.

GMNI menilai bahwa Kabupaten Tangerang membutuhkan generasi muda unggul yang lahir dari kompetisi sehat dan kesempatan yang setara. Daerah akan mengalami kemunduran apabila talenta terbaik tersingkir hanya karena kalah oleh kedekatan politik, hubungan kekerabatan, atau jaringan kekuasaan informal. Praktik titipan bukan hanya merusak integritas seleksi, tetapi juga menurunkan kualitas sumber daya manusia daerah dalam jangka panjang.

Kami mendesak Pemkab Tangerang untuk membuka secara menyeluruh mekanisme seleksi beasiswa kepada publik, meliputi dasar hukum program, kuota penerima, indikator penilaian, hasil verifikasi, hingga daftar penerima akhir. Tanpa keterbukaan data, ruang manipulasi akan selalu terbuka dan kepercayaan publik akan terus menurun.

Selain itu, GMNI meminta dibentuknya sistem pengawasan independen serta kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses guna menindak dugaan titipan, maupun penyalahgunaan wewenang. Pengelolaan anggaran pendidikan tidak boleh menjadi arena transaksi kekuasaan terselubung.

GMNI menegaskan bahwa beasiswa adalah hak sosial yang harus diberikan kepada mereka yang layak dan membutuhkan, bukan hadiah politik bagi mereka yang dekat dengan penguasa. Pendidikan tidak boleh dikapitalisasi demi kepentingan sempit segelintir kelompok.

“Ketika kursi beasiswa diisi titipan, yang sesungguhnya dicuri bukan sekadar kuota, melainkan masa depan generasi penerus bangsa.”

red24

Investasi Asing : Kemandirian atau Ketergantungan Ekonomi

Oleh : Defiyan Cori – Ekonom Konstitusi

sorot24.id | JAKARTA – Sungguh fantastis dan spartan begitulah stamina Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto. Semenjak resmi dilantik pada Oktober 2024, tercatat telah melakukan 48 hingga 49 kali kunjungan luar negeri ke lebih dari 20 negara. Melampaui intensitas “jalan-jalan” mantan Presiden almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selama 21 bulan menjabat (1999–2001). Almarhum Gus Dur dikenal sangat aktif ke luar negeri, mengunjungi hampir tiga perempat belahan dunia.

Lawatan maraton ke 13 negara dalam 13-16 hari untuk pemulihan citra Indonesia, mencegah separatisme, dan diplomasi ekonomi. Sementara Presiden RI Prabowo Subianto melawat untuk tujuan mensosialisasikan visi-misi Asta Cita. Diantaranya, yaitu kebijakan politik luar negeri bebas aktif dengan semboyan “bersahabat baik dengan tetangga” (good neighborhood policy), program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirasi industri melalui komitmen serta kerjasama investasi. Lalu apakah hasilnya ? Adakah manfaat dampaknya bagi perekonomian nasional secara makro ?

Ternyata belum tampak sama sekali ! Meskipun, realisasi investasi Indonesia tahun 2025 berdasar data Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (KemInves/BKPM) melampaui sasaran (target), mencapai Rp1.931,2 triliun (101,3% dari sasaran Rp1.905,6 triliun). Hanya saja, kontribusi yang signifikan berasal dari sektor hilirisasi dan energi hijau. Khusus investasi hijau atau energi bersih, baru dan terbarukan (EBT) komitmennya sejumlah Rp278 triliun pada ajang ISF 2025.

Rangkaian kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto hingga April 2026 itu telah berhasil memperoleh komitmen investasi asing senilai total US$90 miliar atau sekitar Rp1.475 triliun (kurs US$1=Rp16.500) dari mitra utama seperti USA, Jepang, Korea Selatan, RRC, dan Inggris. Sebagian besar berfokus pada investasi disektor mineral kritis, pusat data, dan teknologi. Kunjungan pada awal April 2025 kepada dua negara (Jepang dan Korea Selatan/Korsel) menghasilkan komitmen investasi besar dengan total mencapai Rp574 triliun-Rp575 triliun.

Sebelumnya, pada Februari 2026, USA menyepakati komitmen investasi senilai US$38,4 miliar (sekira Rp633,6 triliun) melalui 11 Nota Kesepahaman (MoU). Dan, komitmen investasi USA merupakan yang terbesar dibanding negara investor lainnya, yaitu sebesar 42,95 persen. Pertanyaannya kepada Presiden Prabowo Subianto adalah, apakah komitmen investasi ini merupakan perwujudan dari kemandirian ekonomi bangsa atau ketergantungan yang berkelanjutan ?

Tentu inilah pembuktian janji visi-misi Asta Cita yang telah dituangkan ke dalam berbagai program dan kegiatan prioritas serta strategis. Apabila kandungan impor (impor contents) dari berbagai komitmen investasi itu masih lebih besar jelas ini melanggengkan ketergantungan ekonomi. Sebab, nilai tambah (added value) dari investasi tersebut akan banyak dinikmati para investor. Tidak akan banyak menetes ke dalam negeri apalagi serapan tenaga kerja atas pembangunan industrinya. Hal itu dibuktikan oleh realisasi investasi Jepang dan Korsel di Indonesia yang tumbuh lebih dari 13,2% (periode 2021–2025).

Total investasi kedua negara yang baru dikunjungi Presiden RI itu berjumlah US$28,4 miliar atau sekira Rp468,6 triliun (1US$=Rp16.500). Namun, serapan tenaga kerja hanya sejumlah 578.036 orang. Pengaruhnya juga sangat kecil dibanding besarnya nilai investasi yang ditanamkan kedua negara. Atau, tidak terlalu signifikan berpengaruh mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Inilah paradoks investasi asing sistem ekonomi kapitalisme yang hanya menimbulkan efek menetes ke bawah (trickle down effect) secuil.

Manfaat dan dampak menetes yang kecil atau tidak berganda itu disebabkan oleh jenis dan pola investasi asing. Yaitu, sebagian besar produksi menggunakan teknologi tinggi atau padat modal (capital intensive) bukan padat karya (labour intensive). Nilai investasi yang besar sekalipun, baik itu dari USA, Singapura, Jepang, Korsel dan negara lainnya tidak akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Terlebih, investasi kedua negara itu masih terpusat di wilayah Pulau Jawa yang berpengaruh menimbulkan persoalan migrasi penduduk.

Nilai investasi Jepang dan Korsel yang lebih dari 13,2% itu hanya berdampak menurunkan angka kemiskinan sebesar 3,09%. Artinya, tidak signifikan bagi tercapainya kemandirian ekonomi bangsa dan negara atas investasi asing yang sangat besar tersebut. Pemerintah perlu melakukan negosiasi dalam membangun kerjasama investasi yang lebih padat karya bagi serapan tenaga kerja. Hanya dengan pola inilah, kesepakatan kerjasama investasi baru diawal April 2026 dipastikan dapat memberikan manfaat dan dampak pengganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Manfaat dan dampak investasi asing harus lebih besar dari proyek atau investasi program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memberikan manfaat dan dampak luas ke masyarakat. Setidaknya, berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), sampai awal tahun 2026, program MBG telah menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja langsung. Benar atau tidaknya data BGN tentu perlu diuji melalui kajian ilmiah obyektif atau penelitian independen lebih lanjut. Sebaliknya, jika investasi asing tidak mampu menghasilkan lebih baik dari program MBG, maka hasilnya adalah ketergantungan ekonomi.

red24

‎PMII : Laboratorium Kepemimpinan Bagi Kaum Intelektual Mahasiswa

‎Oleh : Sahabat Riki Ade Suryana (Kader PMII Cabang Kota Tangerang)

‎sorot24.id | TANGERANG – Tepat pada 17 April 2026, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menapaki usia ke-66 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya sekadar angka, melainkan rekam jejak pengabdian dalam mencetak kader-kader bangsa yang memegang teguh nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Bagi kita, PMII bukan sekadar organisasi tempat berkumpul, melainkan sebuah “Laboratorium Kepemimpinan” yang sesungguhnya.

‎Di dalam PMII, mahasiswa tidak hanya diajarkan untuk cakap secara akademis, tetapi ditempa untuk memiliki kepekaan sosial. Sebagai laboratorium, PMII menyediakan ruang bagi setiap kader untuk bereksperimen dengan gagasan, berdialektika dengan realitas, dan mengasah ketajaman analisis melalui paradigma Ahlussunnah wal Jama’ah. Di sinilah karakter pemimpin yang moderat, toleran, dan revolusioner dibentuk.

‎Refleksi Harlah tahun ini membawa kita pada satu perenungan: Sejauh mana kepemimpinan kita berdampak bagi masyarakat? Di Tangerang, tantangan zaman semakin kompleks. Laboratorium PMII menuntut kader untuk keluar dari zona nyaman. Pemimpin yang lahir dari rahim PMII harus mampu menjadi jembatan bagi persoalan umat dan masyarakat mulai dari isu pendidikan, sosial, hingga pemberdayaan pemuda di tingkat lokal.

‎Memasuki usia ke-66, laboratorium kepemimpinan ini juga harus bertransformasi. Kader PMII ditantang untuk menguasai teknologi tanpa kehilangan jati diri sebagai santri pergerakan. Inovasi dan kreativitas adalah instrumen baru dalam dakwah dan perjuangan kita hari ini. Kita tidak boleh gagap teknologi, melainkan harus mampu menjinakkan arus digital demi kemaslahatan organisasi dan bangsa.

‎Harlah PMII 17 April 2026 adalah momentum untuk memperkuat barisan. Mari kita jadikan organisasi ini sebagai tempat belajar yang tak pernah usai. Menjadi pemimpin bukan tentang mendapatkan jabatan, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab yang kita pikul untuk membawa perubahan positif.

‎Selamat Harlah PMII ke-66. Mari terus bergerak, berproses, dan berkhidmat untuk agama, bangsa, dan negeri.

‎Tangan Terkepal dan Maju ke Muka ! Dzikir, Fikir dan Amal Shaleh

‎Salam Pergerakan !

red24

‎

Benarkah KMP Adalah Koperasi ?

Oleh : Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi

sorot24.id | JAKARTA – Judul diatas bukanlah pertanyaan retoris dari proses pendirian Koperasi Merah Putih (KMP) di desa-desa yang massif. Sebab, jika prinsip pendirian badan hukum koperasi dilanggar tidak hanya KMP yang konyol atau tak masuk akal (absurd) . Melainkan,arah dan tujuan Asta Cita Presiden ke-8 Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto akan berujung kegagalan sebagaimana halnya visi-misi Trisakti dan Nawacitanya Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Selanjutnya, ketika sejak awal telah melanggar, maka akan cenderung selalu melakukan pelanggaran dan penyimpangan prinsipil. Khususnya, terkait misi utama yang terdapat dalam urutan ke-1 dari dokumen Visi-Misinya , yaitu untuk memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Secara struktural, Presiden RI Prabowo Subianto akan memperbaiki sistem perekonomian dengan cara mengatasi permasalahan ketimpangan penguasaan ekonomi nasional untuk mencapai kemandirian bangsa.

Cara pandang atau paradigma yang kuat dari Presiden RI Prabowo Subianto menata “diri sendiri” ini harus konsisten dijalankan sebagai agenda pembangunan selama periode lima (5) tahun mendatang. Kebijakan untuk menata struktur perekonomian bangsa dengan mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industry (pertanian, peternakan,perkebunan, perikanan dan kelautan) di sentra produksi melalui peran aktif koperasi ditegaskan pada misi butir ke-3 Asta Cita.

Artinya, ada komitmen kuat dalam menata secara sistemik perekonomian bangsa melalui pembenahan kelembagaannya berdasar perintah Pasal 33 UUD 1945 agar terdapat peningkatan nilai tambah (added value) produkdi di dalam negeri untuk tujuan kemandirian ekonomi bangsa dan negara. Keberhasilan pencapaian visi-misi Asta Cita ini hanya akan terjadi apabila didukung oleh pendekatan pemusatan SDM (people centered) stabilitas politik serta pertahanan dan keamanan nasional.

Modal Sukarela dan Bukan Utang

Pemerintah cq. Kementerian Koperasi semestinya tidak harus mendirikan koperasi baru seperti Koperasi Merah Putih (KMP), apalagi jumlahnya sampai 80.000 unit. Untuk apa ? Apalagi menurut catatan Kemenkop UKM, terdapat 1.500 koperasi baru tahun 2024 yang didaftarkan sehingga total koperasi aktif di Indonesia telah mencapai 131.617 unit. Justru angka ini menunjukkan semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat menolong dirinya sendiri (self help) dan mandiri melalui model entitas ekonomi koperasi sebagai solusi untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Lalu, apa kebijakan strategis dan program yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk mengatasi agar penyimpangan tidak semakin jauh dan menjadi kebiasaan yang justru memperburuk situasi dan keadaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia? Salah satunya adalah dengan mengembalikan peran dan fungsi Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Sebab, selama 26 tahun era reformasi (1998-2024), perhatian pemerintah pada kelompok UMKM ini masih setengah hati, apalagi dalam hal mengembangkan dan memajukan Koperasi. Padahal, Koperasi merupakan entitas ekonomi yang tak terpisahkan dari mandat Pasal 33 UUD 1945.

Namun, apapun bentuk badan hukumnya harus ada apa yang jadi kegiatan usaha/bisnis inti (core business) lebih dahulu. Bukanlah uang sebagai faktor utama, tetapi manusia dan usahanya. Kecuali badan hukum Yayasan yang dapat mnerima dana hibah atau utang lalu diberikan ke KMP atau badan hukum usaha lainnya. Tentu, ini berpotensi atau cara lain melakukan tindak pidana korupsi. Apabila bisnis dioperasikan dari utang, lalu digunakan untuk pembangunan gedung serta dibelikan segala macam peralatan dan perlengkapan bukankah ini menjadi pos pengeluaran ?

Pembentukan KMP secara massif dan terburu-buru hanya akan menambah jumlah unit koperasi menjadi 211.617 unit. Sementara,proses pembentukannya yang dari atas (top down) jelas melanggar prinsip menolong diri sendiri (self help) dan sukarela atau partisipatif (bottom up) dari lembaga koperasi itu sendiri. Prinsip inilah yang telah ditegakkan dimasa kolonialisme Belanda dan kapitalisme VOC yang menindas dan menghisap bumi putera melalui pendirian Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Kemudian, publik mengenal secara luas sebagai sebuah lembaga keuangan berbentuk perbankan yang dulunya terbentuk dari usaha bersama menolong diri sendiri (self help).

Kedua lembaga keuangan perbankan inilah cikal bakal upaya bumi putera untuk menolong diri sendiri (self help) melepaskan para anggotanya yang terjerat rentenir VOC – Belanda. Kehadiran BRI dan BNI dalam perspektif self help ini tidak bisa dilepaskan dari peran penting Raden Bei Aria Wirjaatmadja dan Raden Margono Djojohadikoesoemo (kakek Presiden RI Prabowo Subianto). Tidak lain bertujuan, mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia yang menderita secara ekonomi dan politik. Tanpa usaha yang jelas, sementara modal bersumber dari utang perbankan, darimanakah KMP akan membayar cicilannya ?

Jadi, logika Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi (digantikan Fery Juliantono) membangun 80.000 unit KMP seperti caranya “bandung bondowoso” jelas tidak memahami prinsip perkoperasian. Koperasi yang dibentuk secepat kilat dan mengindahkan prinsip pendiriannya secara partisipatif hanya akan menghambur-hamburkan uang negara. Lebih sesat pikir lagi, jika Koperasi Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Desa Merah Putih (KKMP atau KDMP) diminta mengajukan pinjaman hingga Rp 3 miliar. Kebijakan pinjaman tersebut telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2025 (PMK 49/2025).

Dalam ketentuan PMK 49/2025 skema pinjaman dilakukan dengan ketentuan plafon pinjaman paling banyak Rp 3 miliar per KKMP atau KDMP. Tingkat suku bunga margin atau bagi hasil yang diberlakukan kepada penerima pinjaman sebesar paling lama 72 bulan. Sementara masa tenggang pinjaman yang diajukan berlaku selama 6 bulan atau paling lama 8 bulan dan periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan. Plafon pinjaman yang dapat dipergunakan untuk belanja operasional paling banyak sebesar Rp 500 juta. Apakah benar yang mendesak dibutuhkan oleh Koperasi modal uang dari pihak perbankan atau pihak ketiga ?

Pendekatan kebijakan skema pembiayaan seperti ini jelas akan menjerumuskan koperasi ke arah korporasi swasta yang tergantung pada modal pinjaman pihak ketiga. Keberadaan (eksistensi) Koperasi yang didirikan melalui model kapitalisme bukan dengan prinsip menolong diri sendiri (self help) dan sukarela tidak akan memberikan banyak manfaat dan kesejahteraan bagi para anggotanya sebagai pemilik. Tujuan kesejahteraan anggota ini harus diterapkan melalui pengembangan partisipasi anggota sesuai dengan kepentingan ekonomi yang sama.

Metode pemupukan modal koperasi seharusnya berasal dari partisipasi simpanan pokok saat menjadi anggota dan simpanan wajib yang dibayarkan secara periodik. Penerapan paradigma dan prinsip secara konsisten dapat dibuktikan oleh data koperasi berkinerja baik dan positif serta meraih keberhasilan pertumbuhan anggota, tidak saja peningkatan ekonomi dan keuangannya saja. Namun, pertumbuhan modal dan perkembangan anggota koperasi juga berasal dari kegiatan usaha rill yang dikelola secara profesional berdasar prinsip manajemen modern.

Sebagaimana kinerja positif manajerial itu telah ditunjukkan oleh Koperasi Karyawan Semen Gresik, di Jawa Timur pada tahun 2023. Dengan total anggota sejumlah 3.883 orang, karyawan 512 orang, dan 66 kantor cabang telah memiliki harta kekayaan (asset) sejumlah Rp1,24 triliun dan nilai total penjualan (omzet) Rp1,74. Ada juga, KPSBU (Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara) Lembang, Jawa Barat yang berdiri sejak 1979, memiliki 7.500 peternak anggota dengan populasi sapi perah sekitar 21.000 ekor. Setiap hari, koperasi ini memproduksi lebih dari 100 ton susu serta bisa diharapkan untuk mensukseskan program makan bergizi gratis (MBG) pemerintah.

Oleh karena itu, yang dibutuhkan oleh Koperasi melalui kebijakan per-Undang’Undangan adalah kesetaraan perlakuan dan ekosistem berusaha yang adil dengan korporasi swasta. Bukan skema utang yang justru melecehkan prinsip perkoperasian dan para pegiat koperasi. Pola pikir Budi Arie Setiadi harus diperbaiki karena ke tidak pahamannya ! Apabila kebijakan skema utang ini diteruskan, maka koperasi yang merupakan visi-misi Asta Cita akan gagal seperti halnya kegagalan dengan pola yang sama pada pemerintahan terdahulu. Uang hilang dan koperasi terjerat utang.

red24

Danantara Tanpa Visi ?

Oleh: Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi

sorot24.id | JAKARTA – Telah berkali-kali, Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) direvisi. Selama setahun pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto tercatat dilakukan dua (2) kali perubahan. Revisi dimaksudkan sebagai bagian dari pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dianggap sebagai super holding .

Benarkah sudah seperti induk utama perusahaan BUMN kehadiran Danantara? Bagaimana halnya dengan posisi BP BUMN yang dirangkap jabatannya oleh pengurus Danantara sesuai revisi UU BUMN tersebut ?

Berdasar Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN (UU BUMN atau revisi UU 19/2003) Danantara telah dan akan terus melakukan aksi korporasi dalam memfungsikan organisasi dan manajemennya. Dengan cara memanfaatkan laba-laba yang dikumpulkan dari berbagai BUMN.

Melakukan aksi korporasi seperti apa dan mengumpulkan laba sejumlah berapa porsinya jelas menjadi tanda tanya publik. Pertanyaannya, apa kewenangan dan kemana visi Danantara dan BP BUMN di masa depan? Atau tak ada bedanya alias hanya ganti nama Kementerian BUMN saja !

Kewenangan dan RUPS

Lalu tidak adakah hasil dari revisi UU BUMN itu menjawab apa dan kemana visi Danantara ? Sebab, ide dasar dari induk utama (super holding) BUMN ini telah lama menjadi pembahasan. Yaitu sejak almarhum Tanri Abeng menjabat Menteri BUMN (1998-1999). Hanya saja tidak pernah tuntas dan menjadi kebijakan. Pasalnya, kehadiran ujug-ujug Danantara ini meninggalkan sejumlah persoalan substansial dan konflik konstitusional. Revisi UU BUMN bobotnya bukan berorientasi jangka panjang.

Sebab, kewenangan atau otoritas, inilah secara filosofis dan epistemologis yang menjadi latar belakang kehadiran BUMN. Selain itu, alasan kesejarahan anti sistem kapitalisme-liberalisme dan penindasan-penjajahan (kolonialisme) semakin menegaskan. Secara konstitusional, kewenangan BUMN itu terdapat pada Pasal 33 UUD 1945. Menguraikan yang dimaksud dengan kuasa negara terkait cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Menjadi landasan kuat sektor cabang tidak penting dikuasai oleh badan usaha lain. Selanjutnya, apa peran daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam perspektif penguasaan negara. Yang membagi kewenangan secara proporsional tidak hanya soal pembagian dana laba ke Dana Alokasi Umum dan Khusus di APBN melulu (ansich). Sudahkah pertanyaan ini dijawab oleh Danantara dan menjadi bagian dari visi konstitusional ekonomi BUMN ?

Visi dan kewenangan konstitusional inilah seharusnya yang dijabarkan dalam revisi UU BUMN yang menjadi pekerjaan Danantara. Diantara yang krusial dan penting, yaitu menjabarkan secara substansial dan komprehensif (elaborasi) perintah ayat 2 dan 3 Pasal 33 UUD 1945. Menterjemahkannya menjadi visi-misi Danantara sebagai induk utama BUMN. Pahamkah, Kepala BPI Rosan Roslani beserta CEO-nya Donny Oskaria dan Pandu Sjahrir terkait hal ini? Bagaimana dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengertikah BUMN bukan sekedar korporasi ?

Kerangka filosofis-epistemologis konstitusi inilah yang lebih utama dipahami lebih dahulu. Proses ini mendahului penyusunan visi-misi dan perencanaan strategis BUMN yang dibahas dalam forum tertinggi pemangku kepentingan (stakeholders).

Bukan pula hanya sekedar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan sebagai porsi penguasaan. Melainkan diubah istilahnya menjadi Rapat Umum Pemangku Kepentingan (RUPK).

Forum tertinggi dan strategis sesuai Pasal 14 UU BUMN terdahulu direpresentasikan oleh Menteri BUMN selaku RUPS . Pasca Kementerian BUMN diubah menjadi Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) forum RUPS semakin tak jelas. Penggantian istilah forum RUPS menjadi RUPK inilah seharusnya menjadi ajang perencanaan strategis masa depan BUMN. Berkaitan dengan fungsionalisasi dan optimalisasi BUMN menjalankan mandat konstitusi ekonomi (Pasal 33 UUD 1945).

Forum RUPK tidak hanya dijadikan lahan berbagi jabatan atas konsesi politik dukungan terhadap pemerintah yang berkuasa (partai politik). Hal mana justru merendahkan substansi posisi induk utama atau super holding BUMN itu sendiri. Apalagi hanya sekedar organisasi yang melakukan aksi korporasi non strategis dan pengumpul laba atau pengepul! Pengepul bagi pemenangan politik pemerintah yang berkuasa periode 5 tahunan yang berjangka pendek. BUMN akan mundur seperti halnya VOC diera penjajahan Belanda.

Tidak pula, hanya sekedar mereduksi atau menciutkan jumlah BUMN dari ratusan menjadi puluhan. Terlalu remeh remeh juga hanya mengambil porsi bisnis (business core) di sektor bukan kuasa negara dan hajat hidup orang banyak. Misalnya, pembiayaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengelolaan sampah, pertanian dan peternakan atau bisnis lain yang dikerjakan koperasi dan swasta. Jika hanya melakukan aksi korporasi seperti ini bukanlah karakteristik personalia dari kalangan profesional. Para pengusaha UMKM yang identik dengan sebutan amatir jauh lebih berpengalaman dan ahli melakukan aksi tersebut .

red24

Paradoks Kemandirian Ekonomi Bangsa

Oleh: Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi

sorot24.id | JAKARTA – Luar biasa dan seolah menjadi kebanggaan anggota kabinet Merah Putih setelah membawa informasi kesepakatan investasi dari kunjungan luar negeri Presiden RI, Prabowo Subianto. Yang mutakhir, yaitu kunjungan ke negara Jepang dan Korea Selatan (Korsel) di awal April 2026. Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah terjadi kesepakatan investasi dengan kedua negara tersebut senilai Rp574-575 triliun (US$33,89 miliar).

Selain itu, nilai investasi dari Jepang sejak tahun 1970-an dan Korsel (mulai tahun 1990-an) di tanah air sudah sangat besar. Jepang, berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM merupakan salah satu investor utama di Indonesia, menempati peringkat ke-5 diantara negara lainnya. Realisasi investasinya atau Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2025 mencapai US$31,3 miliar atau sekira Rp516,45 triliun dan berfokus pada otomotif, energi terbarukan, dan manufaktur. Komitmen kerja sama ekonomi yang terbaru yaitu mencapai US$23,1 miliar atau sekitar Rp390 triliun.

Benarkah kerjasama investasi ini sebuah indikator keberhasilan kepemimpinan nasional ? Apalagi jika dikaitkan dengan cita-cita atau visi-misi Asta Cita atas kemandirian perekonomian bangsa. Ataukah ini sebuah kebijakan yang paradoks ? Tentu, pola dan kerjasama investasi antar kedua negara (Government to Government/G to G) dan bisnis ke bisnis (B to B) harus dipastikan saling menguntungkan, bermanfaat serta berdampak luas bagi perekonomian bangsa dan negara .

Kecilnya Pengaruh Investasi Asing

Lalu, apakah sebenarnya pengertian investasi ? Banyak sekali yang mendefinisikannya, namun ada baiknya merujuk pada pengertian salah satu lembaga negara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut OJK, Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau harta kekayaan (asset) ke dalam suatu instrumen dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Masa depan itu, biasanya dalam jangka waktu satu (1) tahunan (jangka pendek) atau lebih, 5-30 tahun (jangka panjang).

Artinya, tujuan utama dari investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan (return) dari dana yang diinvestasikan, baik dalam bentuk bunga, dividen, maupun apresiasi nilai harta kekayaan atau adanya imbal balik keuangan. Perhitungan biaya dan resiko investasi sudah pasti telah dilakukan secara hati-hati dan cermat, termasuk lembaga penjaminnya (asuransi). Sebaliknya, apa keuntungan dan manfaat investasi asing secara sektoral atau bangsa dan negara tujuannya ?

Jika kerjasama investasi asing diklaim sebagai suatu keberhasilan tentu ukurannya bukanlah nominal nilai investasi saja. Melainkan, juga seberapa besar nilai tambah ekonomi, kemanfaatan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Tidak saja, membangun industri sektoral, seharusnya juga bagi penciptaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan.

Sebagai contoh, realisasi investasi Jepang di Indonesia periode 2021–2025 tercatat mencapai US$17,1 miliar atau senilai Rp282,15 triliun dengan rata-rata pertumbuhan 13,2%. Hasil dan manfaatnya, menurut klaim KemInves/BPKM yaitu penyerapan tenaga kerja sejumlah 278.887 orang. Ternyata, nilai investasi Jepang yang sebesar 13,2% itu hanya berdampak menurunkan angka kemiskinan sebesar 3,09%.

Sementara itu, Korsel merupakan negara peringkat ke-7 terbesar berinvestasi di Indonesia. Selama lima (5) tahun terakhir (2020–2024), nilai investasi Korsel dalam bentuk investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) totalnya sejumlah US$11,3 miliar atau setara Rp186,45 triliun. Sektor investasi terbesar adalah industri otomotif (jok, sandaran kepala/headrest, pelapis interior). Ada juga manufaktur dan konstruksi (pasta pelapis/sealant, perekat, pelindung permukaan). Penyerapan tenaga kerja atas nilai investasinya mencapai lebih dari 299.149 orang dari 30.581 proyek.

Total investasi kedua negara yang baru dikunjungi Presiden RI itu berjumlah US$28,4 miliar atau sekira Rp468,6 triliun (1US$=Rp16.500). Dengan total serapan tenaga kerja sejumlah 578.036 orang. Pengaruhnya juga sangat kecil dibanding besarnya nilai investasi yang ditanamkan kedua negara. Atau, tidak terlalu signifikan berpengaruh mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Inilah paradoks investasi asing sistem ekonomi kapitalisme yang hanya menimbulkan efek menetes ke bawah (trickle down effect) secuil.

Manfaat dan dampak menetes yang kecil atau tidak berganda itu disebabkan oleh jenis dan pola investasi asing. Yaitu, sebagian besar produksi menggunakan teknologi tinggi atau padat modal (capital intensive) bukan padat karya (labour intensive). Nilai investasi yang besar sekalipun, baik itu dari USA, Singapura, Jepang, Korsel dan negara lainnya tidak akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Terlebih, investasi kedua negara itu masih terpusat di wilayah Pulau Jawa yang berpengaruh menimbulkan persoalan migrasi penduduk.

Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut kaitannya dengan kesepakatan kerjasama investasi baru diawal April 2026. Harus dipastikan, signifikan manfaat dan dampak penggandanya (multiplier effect) bagi perekonomian Indonesia. Justru, proyek atau investasi program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) malah lebih besar memberikan manfaat dan dampak ke masyarakat. Berdasar data Badan Gizi Nasional (BGN), sampai awal tahun 2026, MBG telah menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja langsung. Benar atau tidaknya data BGN tentu perlu kajian atau penelitian lebih lanjut.

red24