Rektor Undhari Tegaskan Peran Strategis BEM dalam Kepemimpinan Mahasiswa

sorot24.id | Dharmasraya SUMBAR – Rektor Universitas Dharmas Indonesia (Undhari) menegaskan peran strategis mahasiswa sebagai agen perubahan dan mitra pembangunan kampus melalui pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) serta Gubernur dan Wakil Gubernur BEM Fakultas se-Undhari. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Jumat (9/1/2026) di Auditorium Dara Jingga, Kampus Universitas Dharmas Indonesia.

Acara pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Rektor dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, para dekan dan ketua program studi se-Undhari, serta tamu undangan dari unsur eksternal, di antaranya perwakilan Polres Dharmasraya, Kodim 0310/SSD, Kapolsek Koto Baru, perwakilan Koramil Koto Baru, serta perwakilan DEMA STITNU.

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Undhari, Widya Ana Putri, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus BEM KM dan BEM Fakultas yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremonial, melainkan titik awal dari tanggung jawab besar dalam mengemban amanah organisasi kemahasiswaan.

“Pelantikan ini bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang tanggung jawab. BEM dan DPM adalah mitra, bukan lawan. Kita memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tujuan kita sama, yakni mendorong mahasiswa Undhari agar lebih bergerak dan berdampak,” ujarnya.

Widya Ana Putri juga berharap kepengurusan BEM KM dan BEM Fakultas periode ini dapat menjadi ruang tumbuh bagi mahasiswa, bukan sekadar ruang jabatan. Ia mengajak seluruh pengurus untuk menjaga etika, marwah organisasi kemahasiswaan, serta nama baik Universitas Dharmas Indonesia.

Sementara itu, Rektor Universitas Dharmas Indonesia dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPM Undhari atas terselenggaranya pelantikan tersebut. Ia menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan wahana strategis dalam membentuk karakter, kepemimpinan, dan integritas mahasiswa.

“BEM dan DPM adalah bagian penting dari ekosistem kampus. Organisasi kemahasiswaan harus menjadi ruang pembelajaran kepemimpinan, penguatan karakter, dan pengabdian. Kami berharap kepengurusan yang baru mampu menjadi mitra strategis universitas, menghadirkan gagasan-gagasan konstruktif, serta menjaga sinergi dengan pimpinan kampus demi kemajuan Undhari,” ujar Rektor.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Mahasiswa Universitas Dharmas Indonesia periode 2026–2027, Wulandari, menyampaikan komitmennya dalam memimpin BEM KM Undhari dengan mengusung nilai-nilai kepemimpinan Ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.

“Falsafah ini bermakna di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Nilai ini menjadi landasan kepemimpinan kami. BEM tidak hanya hadir sebagai pelaksana program, tetapi sebagai ruang kaderisasi untuk melahirkan pemimpin muda yang berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing,” ungkapnya.

Wulandari menambahkan bahwa arah gerak BEM KM Undhari sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia dan penguatan jiwa kepemimpinan generasi muda. Lebih lanjut, ia berharap kepengurusan BEM KM dan BEM Fakultas Undhari periode 2026–2027 dapat menjadi organisasi yang solid dan mampu bersinergi dalam memperjuangkan aspirasi mahasiswa.

“Kami berharap BEM KM dan BEM Fakultas mampu menjadi organisasi yang solid, bersinergi, dan konsisten memperjuangkan aspirasi mahasiswa, tidak hanya berdampak bagi mahasiswa, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Dengan pelantikan tersebut, organisasi kemahasiswaan Universitas Dharmas Indonesia diharapkan mampu bergerak lebih progresif, berintegritas, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan kampus dan pengabdian kepada masyarakat.

red24_RG

Apresiasi Kinerja Pengadilan Negeri Sorong, PASTI Indonesia :  Momentun Besar Reformasi Tatakelola Pendidikan

sorot24.id | SORONG – Persidangan sengketa pemecatan siswa SD Kristen Kalam Kudus Sorong (SKKKS) MKA (9) kembali digelar di Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu (7/12/2026).

Sidang kali ini menjadi sorotan publik karena menghadirkan barang bukti dari pihak tergugat. Selain itu, karena menyangkut hak pendidikan seorang anak Indonesia yang dicabut secara sepihak oleh pihak sekolah.
Ketua Majelis Hakim, Wara Laso, menegur keras pihak tergugat atas ketidaksiapan mereka.

Ketua Majelis Hakim PN Sorong, Wara Laso, menegur keras pihak tergugat atas ketidaksiapannya mengahdirkan barang bukti.

Pasalnya, Dalam persidangan, pihak tergugat melalui kuasa hukumnya gagal menghadirkan bukti kuat. Satu-satunya dokumen yang ditampilkan hanyalah potongan pesan WhatsApp keluarga yang dicrop, sehingga tidak memiliki konteks utuh dan tidak dapat diverifikasi.

Menurut Direktur PASTI Indonesia, Lex Wu, pihaknya memberikan apresiasi tinggi kepada Ketua Majelis Hakim Wara Laso dan jajaran hakim yang menunjukkan sikap profesional, tegas, dan empatik dalam menangani perkara ini.

“Majelis Hakim telah menunjukkan integritas luar biasa. Mereka tidak hanya menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga memperlihatkan kepedulian terhadap nasib seorang anak yang menjadi korban diskriminasi. Ini adalah teladan bahwa pengadilan bisa menjadi benteng terakhir keadilan bagi rakyat kecil,” katanya dalam rilisnya.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan, PASTI Indonesia menduga ada indikasi mobilisasi guru-guru yang seharusnya berada di kelas untuk mendidik anak-anak justru diarahkan ke pengadilan, meninggalkan ruang kelas kosong. Akibatnya, hak belajar siswa dikorbankan demi kepentingan Yayasan.

“Hasil investigasi kami dilapangan, kami menduga ada indikasi mobilisasi guru, tapi yang dikorbankan adalah anak-anak. Mereka dipulangkan lebih awal, tidak belajar, karena Yayasan lebih mementingkan citra dan pembelaan hukum daripada amanat pendidikan. Ini bukan hanya kelalaian, tapi bentuk arogansi kelembagaan,” terangnya.

Masih Lex, sidang hari ini menegaskan bahwa kasus diskriminasi terhadap MKA bukanlah insiden tunggal, pihaknya menduga menjadi bagian dari rantai persekongkolan kelembagaan yang melibatkan Yayasan, Majelis Gereja, dan pihak sekolah.

“Tindakan memobilisasi guru untuk persidangan semakin memperlihatkan pola pengabaian terhadap hak anak dan tanggung jawab pendidikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Lex menilai, bahwa agenda sidang berikutnya pada 14 Januari 2026 mendatang, akan menjadi ujian penting, apakah pihak tergugat mampu menghadirkan bukti yang sahih, atau justru semakin memperkuat dugaan diskriminasi sistematis yang telah mencederai amanat konstitusi.

“Kasus ini, kini menjadi simbol perjuangan melawan diskriminasi anak dan arogansi lembaga pendidikan. Jika dibuka terang benderang, ia bisa menjadi pintu masuk untuk reformasi besar dalam tata kelola sekolah di Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Ayah korban, Johannes Anggawan, juga menyampaikan keprihatinan mendalam terkait dugaan mobilisasi guru ini.

“Hari ini bukan hanya anak kami yang kehilangan hak pendidikan, tetapi seluruh siswa SD Kristen Kalam Kudus. Kami berharap kasus ini dibuka terang benderang agar publik melihat bagaimana sebuah sekolah bisa mengabaikan amanat konstitusi demi kepentingan sempit,” tukasnya.

Johanes Anggawan berharap, agar kasus ini dibuka terang benderang dan tuntas, serta dapat memberikan rasa keadilan dan pembenahan tata kelola pendidikan kedepannya.

“Kami ingin kebenaran ini terungkap sepenuhnya. Kasus ini bukan hanya tentang anak kami, tetapi tentang masa depan anak-anak Indonesia. Jangan ada lagi sekolah yang arogan, yang merasa bisa mencabut hak pendidikan seenaknya. Kami berharap pengadilan menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik diskriminasi dan arogansi lembaga pendidikan,” pungkasnya.

red24_LUNAS