Pertarungan Sudah Di Mulai ! Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tangerang  “Membidik” 7 (Tujuh) Kursi Pemilu 2029

Oleh : Endang Sunandar                        Ketua Badan Perkaderan                        DPD PAN Kabupaten Tangerang

‎sorot24.id | TANGERANG – BPH DPD PAN (Badan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah) Kabupaten Tangerang,Sabtu,28 Pebruari 2026 mengadakan Sarasehan sekaligus Pendidikan Politik untuk para pengurus dan kader. Ini bagian dari perjalanan awal  menatap pemilu 2029,dimana DPD PAN Kabupaten Tangerang,”membidik” perolehan 7 (tujuh) kursi dari pencapaian sebelumnya 5 (lima) kursi Anggota DPRD 2024 – 2029 .

Di bawah kepemimpinan ketua terpilih Sri Panggung Lestari,target 7 (tujuh) kursi sangatlah realistis,mengingat peta politik di Kabupaten Tangerang yang cukup dinamis. Pada Pemilu 2024 yang lalu perolehan suara PAN sangat signifikan dengan perolehan 131.831 (seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu) suara dan menduduki posisi ke 7 . Hal ini yang menjadi motivasi para kader untuk berbuat lebih maksimal dan optimis bisa mewujudkan “mimpi yang tertunda” .

Secara faktual kondisi partai politik di Kabupaten Tangerang masih dikuasai partai besar. Pada Pemilu legislatif 2024 yang lalu Golkar masih mendominasi di urutan pertama dengan perolehan suara sebanyak 295.158,disusul PDIP 263.893 suara,lalu Geindra 220.762 suara,PKB 186.761 suara,Demokrat 183.165 suara, PKS 159.342 suara,PAN 131.831 suara,Nasdem 127.367 suara dan PPP 114.084 suara.

Sebagai partai menengah,Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tangerang,selalu konsisten berada pada posisi strategis dalam perhelatan pemilu legislatif hingga  saat ini . Meski di klaim PAN adalah partai menengah partai nya orang “pintar”, tapi pada faktanya PAN bisa diterima di kalangan bawah /akar rumput (grassroot) hingga saat ini. Faktor ini yang membuat PAN tetap berada pada jalur yang on the track.

Disatu sisi,DPD PAN Kabupaten Tangerang,dengan 5 (lima) Anggota Dewan terpilih selalu konsisten memperjuangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat ini menjadi nilai plus yang membuat optimis seluruh jajaran pengurus dan kader partai menyongsong pemilu 2029.

Pertarungan sudah dimulai dan ini menjadi tantangan tersendiri untuk para kader militan mempertahankan pencapaian hasil pemilu 2024 yang lalu,sekaligus motivasi untuk membawa PAN masuk 5 besar dengan target 7 kursi DPRD Kabupaten Tangerang .

Suasana Keakraban,kekeluargaan dan penuh semangat terpancar diwajah para kader,saat berlangsungnya Sarasehan dan Pendidikan Politik sekaligus buka puasa bersama . Ini merupakan langkah awal yang positif,dalam melangkah menuju Pemilu 2029 yang akan datang .

The Long and Winding Road (jalan panjang dan berliku) sudah menanti di depan mata kita,tapi kami optimis dengan – Kerja Keras Kerja Cerdas Kerja Tuntas – kita akan lewati bersama- sama sebagai bekal menuju pemilu 2029 . Dengan filosofi Kolektif Kolegial (berbagi peran) kami berkeyakinan serta optimis perolehan suara partai dan kursi anggota DPRD Kabupaten Tangerang akan bertambah .

Dengan terpilihnya kembali Sdrku Sri Panggung Lestari sebagai Top Leader, pengurus dan para kader militan berkeyakinan bisa menjalankan program yang belum tuntas pada periode 2020 – 2025 . Ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) yang tertunda, menjadi tantangan bagi para pengurus dan kader partai .

Semoga apa yang di cita – citakan bukan sebatas angan bukan sekedar mimpi . Bukan pekerjaan mudah mewujudkan “mimpi yang tertunda”, tapi dengan semangat kebersamaan, dibarengi dengan – kerja keras kerja cerdas kerja tuntas – DPD PAN Kabupaten Tangerang pada pemilu 2029 bisa mewujudkan “mimpi yang tertunda”.

Ketika Sense of Belonging (Rasa Memiliki) sudah terpatri,maka satu langkah pasti akan hadir dalam jiwa para kader .

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha SegalaNya mengabulkan do’a-do’a dan  mewujudkan ikhtiar serta niat baik kita bersama sebagai kader partai .

KADER Siap ! PAN Menang ! KADER PAN Siap Menang ! Zulkifli Hasan satu komando ! Banten 3 (Tiga) Besar ! Bismillah …

‎red24

Opini, Politikoleh SebarTweet

Sekjen PP IPNU Ajak Masyarakat Kawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

sorot24.id | JAKARTA – Sekretaris Jendral PP IPNU Agus Suherman Tanjung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia . Minggu,01/03/26

Tanjung menegaskan bahwa publik perlu memahami secara utuh sumber dan pengelolaan anggaran negara, khususnya terkait program MBG. Ia menjelaskan bahwa anggaran pendidikan yang mencapai sekitar Rp700 triliun tidak terpusat pada satu pos, melainkan dikelola oleh sekitar 20 kementerian dan lembaga, serta sebagian ditransfer ke pemerintah daerah untuk mendukung program pendidikan di masing-masing wilayah.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pendanaan program MBG tidak mengganggu anggaran pendidikan tersebut. Program ini justru bersumber dari efisiensi belanja negara sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mencakup penghematan pada pos-pos yang tidak berdampak langsung ke masyarakat, seperti biaya rapat di hotel, studi banding luar negeri, pengadaan alat tulis kantor, sewa fasilitas, kegiatan seremonial, hingga percetakan.

Menurut Tanjung, MBG tidak hanya berbicara soal pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter generasi bangsa.

“Generasi yang kuat membutuhkan tubuh yang sehat agar ilmu dapat tumbuh dan diwujudkan dalam kerja nyata. MBG bertujuan melahirkan generasi yang siap belajar, siap bekerja, dan siap memikul tanggung jawab,” ujarnya.

Ia menambahkan, program ini harus dipandang sebagai bagian dari strategi besar pembangunan manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Dengan pemenuhan gizi yang baik, anak-anak Indonesia diharapkan memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan global.

Program MBG sendiri dilaksanakan melalui pemberian makanan bergizi di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil atau menyusui yang berisiko stunting. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak dengan asupan gizi optimal memiliki kemampuan konsentrasi, daya ingat, dan prestasi akademik yang lebih baik. Sebaliknya, malnutrisi dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan kognitif, kesehatan, hingga produktivitas ekonomi.

Sejalan dengan itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara konsisten menekankan pentingnya percepatan penanganan stunting dan pencegahan anemia sebagai bagian dari pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Selain aspek kesehatan dan pendidikan, MBG juga memiliki dampak strategis dalam bidang ekonomi. Program ini mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal seperti UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasok pangan. Dengan demikian, MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha baru dan memperkuat ekonomi lokal.

“Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal program ini. Pengawasan publik menjadi kunci agar MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi generasi bangsa,” tutup Tanjung .

red24_RAS

Nasionaloleh SebarTweet

Seolah Tutup Mata Serta Tutup Telinga Forum Guru Banten Sesalkan Gubernur Dan Ketua DPRD Tak Responsif

sorot24.id | BANTEN – Forum Guru Banten merasa kecewa dengan terabaikannya surat silaturahmi dan audensi yang ditujukan kepada Gubernur Banten,Ketua DPRD Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Forum Guru Banten menilai Pemerintah dan DPRD dalam hal ini Ketua DPRD Banten seolah tutup mata tutup telinga kaitan dengan persoalan Guru di Banten.

Septian,Pengurus Forum Guru Banten menuturkan bahwa Forum guru sudah dua kali bersurat kepada Gubernur Banten dan Ketua DPRD Provinsi Banten tapi Keduanya nihil respon.

“Kami dari forum guru sudah dua kali bersurat untuk silaturahmi dan audensi mengingat persoalan guru di Banten kami dari forum guru merasa sangat pelik. Pengiriman surat pertama tahun lalu dan terakhir tiga minggu lalu. Kami menunggu sampai saat ini tidak ada respon atau agenda pertemuan baik dari Gubernur dan ketua DPRD,” ungkap Septian kepada awak media, Jumat (27/02/20226) .

Septian menambahkan,bahwa Forum Guru Banten ingin bersilaturahmi dan audensi bukan tanpa sebab.

“Kami ingin Gubernur Banten dan Ketua DPRD mendengar apa yang menjadi keresahan guru. Soal guru paruh waktu, soal guru honorer, dan lain-lain yang tentu menjadi keluh kesah Guru di Banten. Kami sangat menyayangkan ingin bersilaturahmi saja susah, tidak responsif,” lanjutnya.

Di tempat terpisah Koordinator Forum Guru Banten Dadang Hidayat mengungkapkan bahwa :

“Harusnya sebagai Pemerintah dan DPRD Provinsi dalam hal ini ketua DPRD bisa memberikan teladan. Menjadi role model tidak abai terhadap ajakan silaturahmi dan audensi. Harus terbuka dan membuka diri,” ujarnya .

Dadang kembali menuturkan, “Mungkin semua sedang sibuk banyak kegiatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada respon, ajakan silaturahmi dan audensi kami tidak terkatung-katung sehingga apa yang menjadi keresahan para guru bisa tersampaikan, dan harapannya di akomodir,” pungkas Dadang.

red24_RG

Pendidikanoleh SebarTweet

Harmoni Ramadhan : DPK KNPI Tigaraksa dan PAC GP Ansor Berbagi Takjil di Kecamatan Tigaraksa

sorot24.id | TANGERANG – Dalam semangat kebersamaan dan kepedulian di bulan suci Ramadhan, DPK KNPI Tigaraksa berkolaborasi dengan PAC GP Ansor Tigaraksa menggelar kegiatan “Harmoni Ramadhan” berupa aksi berbagi takjil kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Tigaraksa.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 28 Februari 2026 ini disambut antusias oleh warga yang melintas menjelang waktu berbuka puasa.

Ratusan paket takjil dibagikan kepada pengendara, pejalan kaki, serta masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan solidaritas antar organisasi kepemudaan. Kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat hubungan lintas organisasi demi menciptakan harmoni sosial di tengah masyarakat.

Sekretaris DPK KNPI Tigaraksa, Muhamad Riziq Shihab, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi pemuda dalam menebar manfaat di bulan penuh berkah.

“Kegiatan ini menyalakan semangat kolaborasi antar organisasi pemuda. Ramadhan menjadi momentum terbaik untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan, sekaligus menghadirkan kebermanfaatan langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PAC GP Ansor Tigaraksa, Muhammad Murdi, menegaskan bahwa kegiatan berbagi takjil ini bukan sekadar aksi seremonial, melainkan bagian dari panggilan sosial dan nilai keagamaan.

“Kegiatan ini dalam rangka sosial jadi kita jika ingin Membangun peradaban ya dimulainya dari kepedulian dan keikhlasan berbagi, kan kita diajarkan  Al quran – alladzina yunfiquna fis-sarraa’i wad-darraa’ – yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi kepedulian dan keikhlasan berbagi, itulah yang harus menjadi karakter kita sebagai muslim terutama kader Ansor” ungkapnya.

Ketua Panitia, Aga Pambudi, menjelaskan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan bagian dari rangkaian acara Harmoni Ramadhan yang lebih luas. Selain aksi sosial di jalan, juga diselenggarakan Kajian Ramadhan yang diinisiasi oleh DPK KNPI Tigaraksa sebagai ruang refleksi dan penguatan nilai spiritual bagi para pemuda.

“Rangkaian kegiatan ini tidak hanya berbagi takjil, tetapi juga ada Kajian Ramadhan sebagai bentuk penguatan intelektual dan spiritual pemuda. Kegiatan ini diikuti oleh Srikandi DPK KNPI dan para Bung KNPI yang berkolaborasi bersama PAC GP Ansor Tigaraksa. Kami ingin membangun kebersamaan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berkelanjutan,” jelasnya.

Melalui kegiatan “Harmoni Ramadhan” ini, DPK KNPI Tigaraksa dan PAC GP Ansor Tigaraksa berharap semangat gotong royong dan kolaborasi antar organisasi pemuda dapat terus tumbuh, tidak hanya di bulan Ramadhan, tetapi juga dalam berbagai program sosial dan pembangunan masyarakat ke depan.

“Kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh kehangatan, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan yang menjadi ruh utama Ramadhan,” pungkasnya.

red24_RAS

News, Sosialoleh SebarTweet

DPD PAN Kabupaten Tangerang Adakan Sarasehan dan Pendidikan Politik Bersama Pengurus dan Kader Partai

sorot24.id | TANGERANG – DPD PAN (Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional) Kabupaten Tangerang,gelar buka puasa bersama sekaligus Sarasehan dan Pendidikan Politik bersama BPH DPD PAN (Badan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional) dan para Ketua DPC se –  Kabupaten Tangerang di Yasmin Hotel Sabtu,28/02/2026 .

foto/dok : DPD PAN Kabupaten Tangerang . [red24] 
Kegiatan juga di hadiri Anggota Fraksi PAN DPRD Kab.Tangerang,Anggota DPRD Provinsi Banten Dapil Kab.Tangerang, Anggota DPR RI Dapil Banten 3,Ketua Bappilu DPW PAN Banten serta Ketua dan anggota MPPD (Majelis Penasehat Partai Daerah) .

Acara Sarasehan dan Pendidikan Politik sekaligus Bukber adalah bagian dari tradisi rutin tahunan untuk memperkuat solidaritas internal, berbagi inspirasi spiritual selama ramadhan,serta mendiskusikan isu-isu politik sekaligus konsolidasi pengurus DPD dan DPC PAN se – Kabupaten Tangerang.

Acara yang bertajuk Sarasehan dan  Pendidikan Politik ini sebagai bentuk edukasi politik serta berbagi pengalaman kepada pengurus dan kader partai .

Ketua DPD PAN Kabupaten Tangerang, DR (HC) Sri Panggung Lestari,S.E,M.M yang biasa disapa SPL pada kesempatan ini menyampaikan,bahwa kegiatan Buka Puasa dengan tajuk Sarasehan dan Pendidikan Politik 2026 ini, lebih kepada silaturahmi antara pengurus dan kader untuk persiapan dan berbenah menuju pemilu 2029  .

“Kami juga sedang melakukan renovasi kantor lama partai untuk dipergunakan dan di isi oleh lembaga sayap partai seperti BM PAN (Barisan Muda Penegak Amanat Nasional) ,PUAN (Perempuan Amanat Nasional),PANDAWA dan juga Media Center Partai,” ungkap Sri Panggung Lestari .

“Insya Allah setelah lebaran nanti,kami juga akan menggelar MUSCAB (Musyawarah Cabang) Pengurus Kecamatan se- Kabupaten Tangerang”, pungkas Ketua DPD PAN Sri Panggung Lestari .

red24_HP

News, Politikoleh SebarTweet

Gerakan Ramadhan Bahagia, PW IPNU Banten Berharap Remaja Menjadi Subjek Perubahan

sorot24.id | SERANG – Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Banten memperkuat pembinaan remaja selama Ramadhan melalui pendekatan humanis dan program Ramadhan Bahagia guna menekan kenakalan remaja hingga momen Lebaran.

Ketua PW IPNU Banten, M. Riziq Shihab, mengatakan fenomena tawuran, balap liar, dan konvoi berlebihan menjelang sahur maupun malam takbiran masih menjadi perhatian serius. Ia menilai Ramadhan seharusnya menjadi momentum refleksi dan hijrah, bukan justru diwarnai tindakan yang meresahkan masyarakat.

Menurutnya, kenakalan remaja dipicu berbagai faktor, mulai dari lemahnya pengawasan, minimnya ruang ekspresi positif, hingga pengaruh lingkungan pergaulan. Karena itu, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui imbauan atau penindakan semata, tetapi perlu pembinaan yang menyentuh aspek emosional, sosial, dan spiritual.

“Remaja tidak boleh hanya disalahkan. Mereka harus dirangkul, diberi ruang, dan dilibatkan dalam aktivitas yang membangun,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, PW IPNU Banten menguatkan kajian Ramadhan sebagai ruang edukasi keagamaan dan diskusi terbuka bagi pelajar untuk memahami nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin serta pentingnya menjaga ketertiban sosial. Selain itu, melalui gerakan bagi-bagi takjil dalam program Ramadan Bahagia, pelajar diajak turun langsung ke masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian dan empati sosial.

Organisasi ini juga mendorong kolaborasi dengan sekolah dan orang tua guna memperkuat pengawasan selama Ramadhan hingga libur Idulfitri. Kampanye remaja anti kenakalan digencarkan melalui media sosial dan forum diskusi sebagai upaya membangun kesadaran kolektif.

PW IPNU Banten turut menyoroti potensi meningkatnya kenakalan remaja saat malam takbiran dan pasca-Lebaran. Konvoi liar, penggunaan petasan berlebihan, hingga gesekan antar kelompok dinilai dapat mencoreng suasana Idulfitri yang seharusnya damai.

“Kami ingin Lebaran menjadi momentum silaturahmi, bukan ajang unjuk kekuatan. Karena itu pembinaan harus berkelanjutan, tidak berhenti di pertengahan Ramadhan, sehingga pasca ramadan dan lebaran, Kenakalan Remaja tidak terjadi kembali, serta terbentuknya akhlak dan karakter pelajar yang lebih baik,” kata Riziq.

Melalui Gerakan Ramadhan Bahagia, PW IPNU Banten berharap remaja menjadi subjek perubahan dan pelopor ketertiban di masyarakat, sehingga Ramadan dan Lebaran berlangsung aman, damai, serta penuh keberkahan.

red24_RAS

Daerah, Newsoleh SebarTweet

KDMP vs Minimarket :                      Realistis dan Proteksi

‎Oleh : Yahdil Abdi Harahap,S.H,M.H      Praktisi Hukum pada Kantor Hukum Yahdil Harahap dan Rekan

sorot24.id | JAKARTA – Menarik mencermati gagasan pemikiran dari Menteri Desa dan PDT, Bpk. Yandri Susanto, mengenai pembatasan izin ekspansi minimarket (modern) ketika Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sudah mulai beroperasi. Banyak muncul kontroversi mengenai gagasan ini. Namun, perlu kita lihat dari perspektif ekonomi masyarakat desa dan pengembangan ekonomi desa.

Jika dilihat dari visi Asta Cita Presiden Prabowo, KDMP merupakan salah satu pengejawantahan dari Asta Cita ke-6,  membangun dari desa. Dengan demikian, KDMP sudah seharusnya menjadi motor aktivitas perekonomian desa, dan juga sebagai salah satu sentral perekonomian desa yang dapat berperan sebagai ‘pasar’, tidak hanya produk (hasil) desa, tetapi juga produk kebutuhan masyarakat lainnya.

‎Kontroversi Masa Lalu

‎Sebenarnya keberadaan minimarket sampai ke tingkat bawah (pedesaan/pemukiman) sudah pernah menjadi persoalan dan/atau kontroversi beberapa tahun lalu, karena dikhawatirkan mengganggu eksistensi warung yang banyak diandalkan oleh masyarakat dalam menambah pemasukannya. Pada awal tahun 2000-an, pasca krisis ekonomi 1998, liberalisasi sektor perdagangan membuka pertumbuhan ritel modern. Jaringan seperti Indomaret dan Alfamaret mulai berekspansi cepat ke kota-kota besar. Pada awal tahun 2000-an itu  warung tradisional mulai merasakan tekanan atas keberadaan minimarket, walaupun belum menjadi polemik nasional.

Berdasarkan informasi dari eyang mbah google, puncak kontroversi yang signifikan terjadi pada sekira tahun 2007-2012, dimana pada masa itu gerai mini market melonjak ribuan unit per tahun. Minimarket masuk hingga ke permukiman padat dan dekat pasar tradisional. Maka, mjuncullah protes pedagang kecil dan organisasi pasar. Pada saat itu isu “minimarket menggerus warung” menjadi isu publik, termasuk di DPR dan media mainstream, yang kemudian terbitlah Perpres No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisiona, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

‎Selanjutanya, banyak Pemerintah Daerah, pada waktu itu, merespon dengan: membatasi izin gerai baru, menerapkan moratorium, dan mengatur kemitraan dengan UMKM.

‎Realistiskah KDMP head to head Dengan Minimarket ?

‎KDMP merupakan sosok pemain baru di dunia bisnis ritel, yang terkait dengan produk desa, yang seperti kita ketahui banyak produk desa yang dijual juga di minimarket, baik hasil olahan makanan ringan, beras, buah-buahan, sayuran, onat-obatan, dan beberapa produk lainnya. Hal ini tentu menimbulkan persoalan, ketika KDMP yang merupakan pemain baru harus berhadapan (head to head) dengan minimarket. Pertama, minimarket sudah memiliki ribuan gerai, sehingga memiliki daya tawar yang tinggi ke produsen. Kedua, sistem distribusi nasional, sehingga biaya logistik minimarket rendah. Ketiga, minimarket dapat melakukan kontrak langsung dengan pemilik brand.

‎Dengan demikian, maka sangat tidak realistis jika KDMP berhadapan dengan minimarket, disisnilah relevansinya kebijakan afirmatif pemeritah, baik pusat maupun daerah untuk menjaga keberlangsungan usaha bisnis KDMP.

Maka, perlu dijaga agar KDMP bisa bertumbuh, berkembang, kuat, sehingga pada tahap tertentu mampu bersaing dengan minimarket. Solusinya jelas, dengan tidak mengeluarkan izin baru minimarket (izizn ekspansi), khususnya minimarket di pedesaan/pemukiman.

‎Relevansi Menjaga KDMP

‎Dengan demikian, apa yang menjadi ide/gagasan Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, untuk tidak menerbitkan izin baru (izin ekspansi) kepada minimarket merupakan hal yang sangat relevan dan kontekstual, dalam momen pembentukan dan mengawali jalannya bisnis KDMP, untuk menjaga keberlangsungan bisnis KDMP, paling tidak, sampai jangka waktu tertentu, sehingga KDMP tersebut bisa berkembang, sehat secara bisnis, dan kuat secara ekonomi. Hal ini penting, untuk menjaga apa yang menjadi tujuan pendirian KDMP: meningkatkan aktivitas perekonomian desa dengan me-manage potensi desa sedemikian rupa, sehingga bisa dipasarkan dengan baik; meningkatkan kesejahteraan, dan; meningkatkan pendapatan masyarakat desa (Anggota koperasi).

‎Selanjutnya yang perlu diperjelas tentu tidak ada efek terhadap pengurangan tenaga kerja, karena yang dimaksud adalah izin baru yang tidak diterbitkan, sedangkan minimarket existing ya tetap beroperasi seperti biasa. Tidak ada gagasan yang dimaksud untuk membatalkan/mencabut izin.

‎Catatan :                                               Penulis sengaja hanya menyebut Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak memasukan Koperasi Kelurahan Merah Putih karena konteks pembahasan tulisan adalah gagasan Menteri Desa dan PDT, yang tentu penafsiran penulisan apa yang dimasksud beliau tidak termasuk dari kelurahan (perkotaan).

‎Sumber :                                                    Dari berbagai sumber, termasuk Inpres tentang KDMP .

red24

Opinioleh SebarTweet

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Bahas Kekosongan Kepala Sekolah hingga Program Rumah Guru

sorot24.id | TANGERANG – Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang menggelar sosialisasi Permendiknas Nomor 7 Tahun 2025 tentang periodisasi Kepala Sekolah di SD Negeri Pasarkemis 3, Kamis (26/02/2026). Kegiatan ini dihadiri perwakilan Sekolah Dasar guna menyamakan persepsi terkait kebijakan terbaru tersebut.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Agus Supriatna, menjelaskan bahwa kepala sekolah yang telah menjabat dua periode wajib kembali menjadi guru. Sementara itu, proses pengangkatan kepala sekolah baru tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui tahapan seleksi dan pendidikan serta pelatihan (diklat).

“Karena harus melalui proses seleksi dan diklat, saat ini masih ada sejumlah sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif. Ini bukan hanya terjadi di Tangerang, tetapi juga di daerah lain,” ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan tersebut telah menjadi perhatian Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan Kepala Dinas Pendidikan, agar segera dicarikan solusi tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Dalam kesempatan itu, Agus juga menyampaikan bahwa program sekolah gratis Kabupaten Tangerang mendapat pengakuan di forum konsolidasi nasional yang digelar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Program tersebut dinilai memiliki keunggulan dibanding sejumlah daerah lain.

Selain kebijakan periodisasi kepala sekolah, Dinas Pendidikan juga memaparkan program peningkatan kesejahteraan guru. Saat ini tenaga honorer telah bertransformasi menjadi PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Pelayanan administrasi seperti kenaikan pangkat dan pensiun pun diklaim semakin dipercepat.
Dindik juga tengah menyiapkan program perumahan bagi guru bekerja sama dengan pengembang, guna menyediakan rumah layak, terjangkau, dan dapat dimiliki secara pribadi oleh para tenaga pendidik.

Di sisi lain, seluruh sekolah diwajibkan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai langkah preventif dan penanganan awal terhadap kasus perundungan (bullying) di lingkungan sekolah.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang berharap tata kelola pendidikan semakin profesional serta mampu meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas layanan pendidikan.

red24_ER

Daerah, Pendidikanoleh SebarTweet

Anggota DPRD Fraksi PAN Sri Panggung Lestari Dampingi Wakil Bupati Buka Sekolah Gender Angkatan II 2026

sorot24.id | TANGERANG –  Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah membuka Sekolah Gender Angkatan II tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kab. Tangerang, Rabu (25/02/26) .

‎Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah mengungkapkan,bahwa kesetaraan gender itu bukan hanya wacana semata tapi harus hadir dalam kebijakan, program, pelayanan publik, bahkan dalam cara bersikap sehari-hari .

“Perempuan dan laki-laki adalah mitra sejajar dalam membangun daerah. Karena ketika perempuan berdaya, keluarga menjadi kuat. Ketika keluarga kuat, masyarakat akan kokoh. Dan ketika masyarakat kokoh, Kabupaten Tangerang akan semakin maju dan berkeadilan,” ujar Intan.

‎Sekolah Gender bukanlah sekolah dalam bentuk fisik namun lebih sebagai ruang belajar, berbagi ilmu, berdiskusi dan merancang aksi nyata untuk mengatasi berbagai permasalahan berbasis gender.

‎“Sekali lagi Sekolah Gender ini bukanlah sekolah dalam bentuk fisik tapi semacam short course. Ini adalah ruang belajar, berdiskusi dan merancang aksi nyata serta kontribusi perempuan bagi suksesnya program pembangunan yang bermanfaat,” imbuhnya .

Menurutnya, kesetaraan gender bukanlah tugas satu perangkat daerah saja, melainkan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, DPRD, organisasi masyarakat,dunia pendidikan, tokoh agama, pemuda dan keluarga. Untuk itu pihaknya berharap melalui Sekolah Gender ini bisa melahirkan rencana aksi nyata untuk program-program yang bermanfaat.

‎“Saya berharap melalui Sekolah Gender tahap kedua ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi melahirkan rencana aksi yang lebih konkret terhadap isu-isu diskriminasi dan kekerasan berbasis gender di masyarakat, seperti kampanye publik, edukasi di sekolah, pendampingan korban, penguatan regulasi, atau inovasi program berbasis komunitas,” ungkapnya

‎Lebih jauh lagi, ia berharap Sekolah Gender Tahun 2026 menjadi tonggak lahirnya Kabupaten Tangerang yang semakin inklusif, ramah perempuan, serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.

‎Sementara itu, Anggota DPRD Kab.Tangerang dari Fraksi PAN, Sri Panggung Lestari yang biasa disapa SPL , mengungkapkan dukungan dan apresiasinya atas dilaksanakannya Sekolah Gender. Sekolah Gender ini bertujuan agar perempuan semakin pinter, berdaya saing dan memahami peran dan kapasitasnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat .

‎“Sekolah gender ini ada sebanyak 4 angkatan dengan masing-masing angkatan ada sekitar 50 peserta. Kita ingin perempuan itu lebih berani, produktif dan berkontribusi dalam pembangunan ,” ungkapnya

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Asep Suherman mengatakan bahwa Sekolah Gender merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kapasitas masyarakat, khususnya perempuan agar lebih berani memperjuangkan hak dan peran perempuan secara konstruktif.

‎“Sekolah gender bukan sekedar pelatihan tetapi menjadi ruang belajar bersama untuk menumbuhkan kesadaran kritis solidaritas sosial serta keberanian dalam memperjuangkan hak dan peran perempuan secara konstruktif” ungkap Asep .

‎Pihaknya berharap melalui Sekolah Gender tersebut dapat melahirkan para penggerak kampanye kesetaraan gender yang mampu menjadi agen perubahan, mampu mengedukasi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, serta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan daerah.

“Kami berharap program ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pemahaman tapi juga perubahan nyata dalam sikap, perilaku dan aksi komunitas yang mampu menjadikan Kabupaten Tangerang sebagai daerah yang semakin ramah perempuan, inklusif serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender,” pungkasnya .

red24_J.U

News, Pendidikanoleh SebarTweet

Wakil Gubernur Banten Tinjau Samsat Cilegon Minta Optimalisasi Pelayanan ke Masyarakat

sorot24.id | CILEGON – Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah melakukan kunjungan kerja ke UPTD Pelayanan Pajak Daerah (PPD) Cilegon atau Samsat Cilegon, Selasa (24/2/2026).

Dalam kunjungan itu, Dimyati meminta jajaran untuk penguatan layanan publik bagi masyarakat serta peningkatan kinerja dalam mendukung penerimaan pajak.

Didampingi para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Dimyati meninjau langsung sarana dan prasarana pelayanan di Samsat Cilegon. Peninjauan dilakukan untuk memastikan fasilitas pelayanan publik berjalan optimal, aman, dan nyaman bagi wajib pajak.

Dimyati menegaskan, Kantor Samsat memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus ujung tombak penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Makanya, kualitas layanan dan ketersediaan sarana prasarana harus terus ditingkatkan.

“Pelayanan publik harus memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat. Sarana dan prasarana yang memadai akan berdampak langsung pada kualitas layanan serta tingkat kepatuhan wajib pajak,” ujarnya.

Kunjungan ke Samsat Cilegon merupakan bagian dari rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Sebelumnya, Dimyati juga meninjau kondisi masyarakat dengan menyerahkan bantuan rumah layak huni kepada dua penerima manfaat serta mengunjungi dua orang lanjut usia yang sedang sakit di wilayah Kota Cilegon.

Sementara itu, Kepala UPTD PPD Cilegon Tb. Mochamad Kurniawan menyampaikan, kunjungan Wakil Gubernur Dimyati memberikan perhatian khusus terhadap realisasi pajak kendaraan bermotor dan kesiapan sarana prasarana pelayanan.

“Tadi Pak Wagub Dimyati menekankan soal realisasi pajak kendaraan di Samsat Cilegon, juga terkait sarana dan prasarana. Memang tahun ini untuk pembangunan gedung baru masih pada tahap pemotongan gedung lama sebagai bagian dari proses perbaikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, capaian kinerja Samsat Cilegon menunjukkan tren positif. Hingga periode berjalan pada bulan ini, realisasi target pajak kendaraan bermotor telah mencapai 12,4 persen.

Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari dukungan Pemprov Banten serta komitmen seluruh jajaran Samsat Cilegon dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, capaian target Samsat Cilegon sampai bulan ini sudah 12,4 persen. Ini merupakan yang tertinggi di wilayah hukum Polda Banten,” katanya.

red24_RG

Daerah, Newsoleh SebarTweet