Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dalam Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Jakarta

 

Sorot24.id Jakarta – Program Prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto, perlu didukung dengan pengelolaan ruang yang terencana agar tidak memicu terjadinya konflik pertanahan. Untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengupayakan penguatan tata ruang agar menjadi kunci utama dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Hilirisasi, serta Pembangunan Tiga Juta Rumah, membutuhkan pengelolaan ruang yang tertib, terintegrasi, dan berkeadilan agar tidak terjadi konflik pemanfaatan lahan. Ruang harus kita kelola dengan baik agar tidak saling memakan ruang itu sendiri,” ujar Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dalam Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Jakarta, Senin (09/02/2026).

Dalam konteks ketahanan pangan nasional, Kementerian ATR/BPN berusaha melindungi ketetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Rencana Tata Ruang.

“Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, alokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam tata ruang provinsi telah mencapai sekitar 67,87%. Namun, angka tersebut masih berada di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu 87% dari luas Lahan Baku Sawah (LBS) yang harus ditetapkan sebagai sawah abadi,” ungkap Suyus Windayana.

Tantangan dalam upaya perlindungan tersebut ada di tingkat kabupaten dan kota. Dari sekitar 504 kabupaten/kota, baru 41,32% luas LBS yang dialokasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Baru ada 104 kabupaten kota yang telah memenuhi RTRW-nya dan sekitar 400 kabupaten/kota yang masih perlu direvisi RTRW-nya.

“Untuk daerah yang belum sesuai, karena ini menyangkut ketahanan pangan nasional, sementara kita lakukan _freeze_ terlebih dahulu terhadap alih fungsi lahan di kawasan pangan. Kawasan tersebut harus tetap digunakan sebagai kawasan pangan dan tidak boleh beralih,” tegas Dirjen Tata Ruang.

Suyus Windayana juga mengungkapkan ada reformasi kebijakan dalam regulasi perencanaan tata ruang yang menetapkan perubahan RTRW tidak lagi harus menunggu lima tahun. “Revisi tata ruang kini dapat dilakukan secara parsial dan lebih cepat, khususnya untuk menyesuaikan kebijakan strategis nasional, seperti ketahanan pangan dan mitigasi risiko bencana,” jelasnya.

Sambutan Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)Dalam pertemuan ini, Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyadari bahwa memang tata ruang merupakan faktor utama dalam pembangunan di daerah. “Tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Artinya, sebelum merencanakan pembangunan infrastruktur di sektor apa pun, arah dan batasan spasial harus ditetapkan terlebih dahulu,” ucapnya.

Pertemuan lintas lembaga ini dihadiri pula oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus; Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono; Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria; Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian; Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai.

 

Rengga

 

Daerah, Nasional, Newsoleh SebarTweet

Penangkapan ikan di bantaran sungai cisadane oleh warga 

Sorot24.id | Tangerang – Ribuan Ikan mati mendadak jadi sorotan warga di bantaran sungai Cisadane Kota Tangerang, pantauan Sorot24.id  hal itu terjadi sejak pukul 5 sore hingga tengah malam pada Senin (09/02/2026).

Dari ikan berukuran kecil hingga ukuran sebesar anak balita berhasil ditangkap warga di sepanjang pinggiran sungai Cisadane, terpantau sejak Senin sore orang-orang berada di bantaran sungai sekitar jembatan Perumnas Karawaci hingga ke bendung pintu air sepuluh membawa peralatan serokan hingga senapan berburu.

Menurut salah satu petugas jaga di bendungan pintu air sepuluh, kejadian mabuk ikan kali ini tidak seperti biasanya. Meski ikan di sungai Cisadane kerap kali mabuk bila datang air dengan volume besar dari hulu atau biasa disebut banjir kiriman dari Bogor.

“Banyak bener ikan yang mati, sampai Ikan sapu-sapu aja mati,” terang Petugas yang enggan disebut namanya, Selasa (10/02/2026) dini hari.

Limbah Pabrik Pestisida mengalir ke sungai Cisadane

Petugas tersebut menduga ada indikasi pencemaran limbah dari peristiwa kebakaran sebuah gudang pabrik di sekitar sungai Jelatreng Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang kemudian mengalir ke sungai Cisadane.

“Di bendungan mah dari tadi jam 10 malam, kecium bau menyengat seperti bensin di aliran pintu air yang terbuka dan terasa pedas di mata,” ungkapnya.

Petugas bendungan pintu air tersebut menambahkan hingga Selasa pukul 3 dini hari, aroma limbah tersebut pun menurutnya masih tercium. Dan tinggi muka air di sungai Cisadane dalam kondisi normal.

Diketahui, pada Senin (09/02/2026) 04:30 wib dilaporkan sebuah gudang pabrik pestisida di wilayah Setu Kota Tangerang Selatan. Mengutip salahsatu pemberitaan dari media, ada puluhan ton pestisida cair dan bubuk di gudang yang lokasinya tak jauh dari sungai Jelatreng.

Bahkan kondisi sungai Jelatreng sempat berubah warna menjadi putih dan berdampak ikan-ikan pun mati.

Red24

Newsoleh SebarTweet

Wali Kota Tangerang H. Sachrudin, menyerahkan secara langsung doorprize utama berupa paket Umroh kepada peserta Media Gathering Acara yang berlangsung di Daerah Pengalengan Jawa Barat

 

Sorot24.id | Tangerang – Wali Kota Tangerang, Sachrudin merayakan Hari Pers Nasional (HPN) bersama insan media yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Senin (9/2/2026). Kegiatan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan.

Perayaan HPN ditandai dengan pemotongan tumpeng dan kue sebagai bentuk apresiasi atas peran pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan media.

Sachrudin menegaskan pers memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi, mengawal kebijakan publik, serta menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan warga.

Menurutnya, sinergi antara Pemkot Tangerang dan insan pers selama ini telah berjalan baik dan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Tangerang juga menjenguk seorang wartawan yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas jurnalistik. Kunjungan tersebut menjadi wujud empati dan kepedulian Pemkot Tangerang terhadap keselamatan insan pers.

Selain memberikan dukungan moril, Pemkot Tangerang turut menyalurkan bantuan untuk membantu biaya pengobatan wartawan yang tengah menjalani pemulihan.

Sachrudin berharap peringatan HPN dapat semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan media, serta mendorong pers yang profesional, berintegritas, dan berperan aktif dalam menjaga demokrasi.

Red24

Nasional, Newsoleh SebarTweet

foto dok/Ketum PWMOI, Jusuf Rizal

Sorot24.id Jakarta — Ketua Umum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia), KRH.HM.Jusuf Rizal, SH menyebutkan momentum Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, jangan ada lagi diskriminasi dan kriminalisasi wartawan.

Pernyataan itu disampaikan Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak, Relawan Prabowo itu, menjawab pertanyaan media tentang makna HPN 2026 bagi wartawan di Jakarta.

“Momentum HPN 2026 hendaknya tidak ada lagi diskriminasi dan kriminalisasi wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik dilapangan. Karena wartawan juga dilindungi UU Pers Nomor 40 tahun 1999,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu

Menurutnya, saat ini masih ada diskriminasi wartawan dari media anggota Dewan Pers dan yang tidak. Atau medianya terdaftar di Dewan Pers atau tidak. Padahal di dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, tidak ada itu. Pasal 15 antara lain tupoksi Dewan Pers hanya memfasilitasi pers, tidak ada tupoksi untuk membuat diskriminasi

Anehnya banyak Kementerian, Gubernur, Bupati dan Walikota mengadopsi pemikiran sesat itu. Seolah Dewan Pers itu, Tuhannya Pers, padahal dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, kewenangannya dibatasi hanya di Pasal 15

“Nah, pada HPN ini, pemikiran sesat yang diduga digaungkan pengurus Dewan Pers terdahulu untuk mengkapling jatah iklan, harus diluruskan. Keberadaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi harus ditegakkan,” tegas Jusuf Rizal, Ketum Ormas Madas Nusantara, penggiat anti korupsi itu

Dalam hal pengkriminalisasian wartawan katanya masih banyak ditemukan, khususnya di daerah-daerah. Untuk itu perlu disosialisasikan keputusan Mahkamah Konstitusi, bahwa wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik tidak bisa dikriminalisasi.

foto dok/Ketum PWMOI, Jusuf Rizal saat deklarasi Angkat Bendera Hari Pers Nasional

 Menurutnya, Pers memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui karya jurnalistik yang profesional, independen, dan berintegritas, pers turut menjaga demokrasi yang tetap sehat dan berkeadilanIa menegaskan, insan pers bukan hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam mencerdaskan masyarakat, membangun kesadaran publik, serta mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor hukum dan kepentingan rakyat.

Lebih lanjut menurut Jusuf Rizal, di tengah tantangan era digital dan derasnya arus informasi, pers dituntut untuk semakin profesional dalam menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Hal tersebut penting untuk menangkal hoaks serta menjaga kepercayaan publik terhadap media.

“Di momen Hari Pers Nasional ini, saya berharap insan pers semakin solid, berani, dan konsisten dalam mengungkap kebenaran, tanpa meninggalkan etika jurnalistik,” tegasnya.

Ketum Indonesian Jurnalist Watch (IJW) itu juga menekankan pentingnya sinergi antara pers dan elemen masyarakat sipil dalam mengawal transparansi, penegakan hukum, serta keadilan sosial

PWMOI siap terus bersinergi dengan insan pers dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, membela kebenaran, serta mengawal pembangunan agar berjalan sesuai aturan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas serta memerangi penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power), tuturnya

J.U

Newsoleh SebarTweet

Tanah seluas 500 meter Tanah yang terletak di Jalan Jepara Kelurahan Jati Rasa Kecamatan Jati Asih

sorot24.id | BEKASI – Pada hari Sabtu (7/02/2026) Elviany Simatupang selaku pelapor di dampingi kuasa hukumnya Shinta Marghiyana,S.H.M.H, menghadiri panggilan penyidik Unit Harda Polres Bekasi Kota untuk dilakukan konfrontir terhadap pelapor dan terlapor.

Pihak terlapor inisial W turut hadir dalam panggilan tersebut. Sebelumnya Elviany Simatupang telah membuat laporan Polisi pada tanggal (20/08/2025) di Unit Harda Polres Bekasi Kota dengan laporan polisi nomor : LP/GAR/1/VIII/2025/SPKT/Polres Bekasi Kota/Polda Metro Jaya.

Tanah seluas 500 meter milik Elviany Simatupang diduga dikuasai seseorang tanpa alasan hak yang jelas. Tanah yang terletak di Jalan Jepara Kelurahan Jati Rasa Kecamatan Jati Asih tersebut dikuasa inisial W dengan alasan memiliki surat hibah.

Dalam pasal 385 KUHP pelaku dapat di pidana penjara maksimal 4 tahun sedangkan dalam KUHP yang baru, ancaman hukuman untuk kejahatan pertanahan ini meningkat menjadi maksimal 5 tahun penjara.

Pelapor meminta Polres Bekasi Kota agar dapat bertindak tegas terhadap pelaku mafia tanah khususnya di wilayah Bekasi Kota.

red24_BEGEX

Hukum, Newsoleh SebarTweet

foto dok/ Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menyampaikan sambutan pada acara tasyakuran HUT ke-8 Kodim 0510/Tigaraksa yang digelar di Aula Dhamawangsa Kodim 0510 Tigaraksa.

Sorot24.id | Tangerang – Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menghadiri acara tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-8 Kodim 0510/Tigaraksa yang digelar di Aula Dhamawangsa Kodim 0510 Tigaraksa, Senin (9/2/2026).

Dalam sambutannya, Wabup Intan menegaskan bahwa peringatan HUT ke-8 Kodim 0510 Tigaraksa bukan sekadar seremoni, melainkan momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan TNI dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tangerang.

“Momentum syukuran ini bukan hanya peringatan usia, tetapi juga refleksi bersama untuk terus meningkatkan sinergi, kolaborasi, dan pengabdian kepada bangsa serta masyarakat dalam pembangunan,” ujar Wabup Intan.

Ia menekankan, sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin baik selama ini harus terus dijaga dan diperkuat guna menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Menurutnya, Kodim 0510 Tigaraksa merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga persatuan, stabilitas keamanan, dan kemajuan wilayah.

“Sinergi antara TNI dan pemerintah daerah adalah fondasi penting bagi terciptanya daerah yang aman, kondusif, dan produktif. Ketika kita berjalan bersama dan saling memperkuat peran, maka pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan akan berjalan optimal,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wabup Intan mengapresiasi peran aktif Kodim 0510 Tigaraksa beserta seluruh jajarannya yang tidak hanya mendukung pembangunan daerah, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.

foto dok/Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah bersama Dandim 0510/Tigaraksa Letkol Inf Yudho Setiyono dan jajaran memotong tumpeng sebagai simbol rasa syukur dalam peringatan HUT ke-8 Kodim 0510/Tigaraksa. Senin (9/2/2026).

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang, kami mengucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun ke-8 kepada Kodim 0510 Tigaraksa. Semoga semakin profesional, solid, dan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas wilayah serta mempererat kemanunggalan TNI dengan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Komandan Kodim 0510/Tigaraksa, Letkol Inf Yudho Setiyono, menyampaikan bahwa Kodim 0510 Tigaraksa sebagai satuan kewilayahan memiliki tugas membantu pemerintah daerah, mulai dari ketahanan pangan, keamanan, hingga penanganan bencana.

“Alhamdulillah, dalam beberapa kejadian bencana kami hadir dan mendukung penuh program pemerintah daerah. Kami bahu-membahu membantu korban banjir di wilayah Kresek, Kronjo, Kosambi, Sepatan, dan wilayah lainnya,” ungkapnya.

Ia berharap peringatan HUT ke-8 ini menjadi momentum evaluasi dan introspeksi untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara, serta mampu memberikan solusi nyata atas berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat.

“Saya mengajak seluruh prajurit dan keluarga besar Kodim 0510 Tigaraksa menjadikan HUT ini sebagai penyemangat baru untuk terus mengabdi dengan tulus dan ikhlas demi terwujudnya daerah yang aman, maju, dan sejahtera,” pungkasnya.

 

Red24

Daeraholeh SebarTweet

Gubernur DKI. Jakarta Pramono Anung 

Sorot24.id Jakarta – Di tengah aksi kerja bakti massal yang digelar serentak di seluruh penjuru ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menunjukkan pemisahan yang jelas antara aksi simbolis dan efektivitas manajerial.

Dalam sebuah momen yang menarik perhatian di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Pramono secara terbuka menyatakan enggan melakukan aksi masuk ke dalam gorong-gorong, sebuah tindakan yang selama ini sering identik dengan citra pemimpin yang turun ke lapangan secara fisik sebagaimana era Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dulu.

Pramono menekankan bahwa dirinya adalah produk dari sistem teknokrasi yang lebih mengedepankan perencanaan matang dan kerja otak daripada sekadar aksi visual di depan kamera.

Pernyataan ini muncul saat dirinya mendampingi mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

“Tadi, saya sambil bercanda sama Pak JK ‘Pak JK, kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK dan saya tak mau masuk gorong-gorong, tapi yang bekerja adalah pikiran dan otaknya’. Pak JK ketawa,” kata Pramono kepada wartawan di sela aksi kerja bakti massal di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2/2026).

Pramono tampaknya ingin menggeser paradigma bahwa seorang pemimpin tidak harus kotor secara fisik untuk membuktikan bahwa ia bekerja. Baginya, risiko melakukan aksi tersebut justru bisa memicu reaksi yang tidak diinginkan dari media.

Pramono yang berdiri tepat di samping Jusuf Kalla itu mengatakan bahwa dirinya bisa saja masuk ke dalam gorong-gorong, namun risikonya akan ditertawai wartawan.

“Sekali-sekali Gubernur DKI, masuk gorong-gorong, saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget, kalau saya masuk gorong-gorong,” ujar Pramono berkelakar.

Meski enggan masuk ke saluran air secara langsung, Pramono membuktikan kekuatannya dalam menggerakkan mesin birokrasi.

Skala kerja bakti massal yang dipimpinnya kali ini tergolong masif dan melibatkan ratusan ribu personel gabungan serta partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kerja bakti massal itu menerjunkan sebanyak 171.134 petugas gabungan serta potensi masyarakat. Angka ini menunjukkan koordinasi yang luas di seluruh wilayah administratif Jakarta.

Pramono menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan gerakan serentak untuk memastikan Jakarta siap menghadapi tantangan lingkungan, terutama pascabanjir.

“(Melaksanakan kerja bakti) Di 44 kecamatan, 267 kelurahan dan juga tentunya ada partisipasi dari BUMD, masyarakat, perusahaan, dan sebagainya. Dan sekarang ini secara serentak dilakukan bersih-bersih Jakarta. Jumlah yang terlibat secara keseluruhan adalah 171.134 orang,” kata Pram.

Langkah ini juga merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan dan instansi vertikal lainnya.

Selain itu, kata Pram, Panglima Komando Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) serta Kapolda Metro Jaya juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan pascabanjir itu.

Keterlibatan seluruh elemen ini, menurut Pramono, merupakan instruksi langsung dari level tertinggi pemerintahan.

“Semua Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) terlibat secara bersama-sama. Ini juga menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Presiden RI ketika Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) kemarin,” ujar Pram.

Fokus Rano Karno: Kesehatan Lingkungan dan 3M

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno

Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memberikan penjelasan teknis mengenai fokus dari kegiatan besar ini.

Menurutnya, pembersihan saluran air adalah kunci utama untuk mencegah masalah kesehatan yang sering muncul di musim hujan, seperti Demam Berdarah Dengue (DBD).

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa fokus utama kegiatan ini adalah pengurasan dan pembersihan saluran air guna meningkatkan kapasitas saluran air dan mencegah penyumbatan sampah.

Rano mengingatkan bahwa tindakan preventif jauh lebih efektif daripada penanganan setelah wabah terjadi.

“Karena yang namanya ‘fogging’ (pengasapan) itu juga belum tentu bisa mengurangi jentik-jentik. Jentik-jentik paling efektif kalau kita bersihkan lingkungan. Makanya kan dulu kita dengar 3M (menguras, menutup, mengubur/mendaur ulang). Nah, inilah harus kita sampaikan kepada masyarakat,” kata Rano

Untuk mendukung gerakan ini, Pemprov DKI tidak hanya mengandalkan tenaga manusia. Selain menerjunkan personel, Pemprov DKI juga mengerahkan 60 unit alat berat dan 144 truk pengangkut untuk menangani 66 lokasi prioritas. Dukungan logistik juga datang dari kolaborasi lintas sektor.

Pemprov DKI, lanjut Rano, juga berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) se-DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan ini. PMI DKI memberikan dukungan dengan menyiapkan sebanyak hampir lima ribu cangkul, lima ribu sekop, 10 ribu gerobak dorong dan tiga ribu karung untuk mengangkut sampah.

Distribusi alat-alat ini dilakukan secara merata ke setiap wilayah administrasi. Setiap kota administrasi memperoleh masing-masing 1.000 cangkul, 1.000 sekop, 200 gerobak dan 600 karung.

Rano pun mendorong kesadaran seluruh masyarakat Jakarta untuk bersama-sama menjaga Jakarta tetap bersih dan sehat.

“Memang tidak bisa dilakukan sendiri, harus kita dilakukan bersama-sama,” katanya.

 

Red24

News, Politikoleh SebarTweet

Analisis Gatekeeping dan Ekologi Media dalam Dualisme Cetak-Digital Ocit Abdurrosyid Siddiq Pengamat Media dan Kebijakan Publik

​sorot24.id Tangerang – Senin esok, Banten akan menjadi panggung di mana sejarah dan masa depan bertatapan muka. Prabowo Subianto hadir di tengah peringatan Hari Pers Nasional (HPN), sebuah momen yang bagi saya—seorang penulis yang dibesarkan oleh debur ombak Binuangeun dan dialektika filsafat di Bandung—terasa paradoksal.

Kita merayakan pers di era di mana “pers” itu sendiri sedang kehilangan tubuh fisiknya, menguap menjadi bytes dan sinyal.

​Namun, izinkan saya mengajukan sebuah tesis yang mungkin terdengar konservatif namun krusial: Koran cetak adalah benteng terakhir epistemologi kebenaran publik. Ini bukan soal romantisme kertas, melainkan soal struktur ontologis bagaimana kebenaran diproduksi.

*Teori Gatekeeping dan Hilangnya “Sanad” Berita*

​Dalam ilmu komunikasi, Kurt Lewin (1947) memperkenalkan teori Gatekeeping. Teori ini menegaskan bahwa informasi harus melewati serangkaian “pintu gerbang” (penyaring) sebelum sampai ke publik.

​Di ruang redaksi koran cetak—tempat saya menumpahkan tinta sebagai penulis lokal—gatekeeping ini berjalan secara ritualistik dan ketat. Seorang wartawan menulis, naskahnya diperiksa redaktur, dibedah redaktur pelaksana, hingga disetujui pemimpin redaksi. Ada proses dialektika kolektif.

Dalam bahasa Aqidah, ini mirip dengan menjaga sanad. Sebuah berita di koran cetak memiliki sanad yang muttashil (bersambung) dan tsiqah (terpercaya) karena dijamin oleh institusi, bukan individu.

​Sebaliknya, media daring yang dikelola secara “borongan” oleh satu orang (one-man show) telah membunuh gatekeeper. Sang penulis adalah juga penyunting, sekaligus penerbit. Hilangnya gatekeeper ini menciptakan apa yang saya sebut sebagai anarki epistemologis.

Tanpa filter kolektif, berita menjadi rentan disusupi bias pribadi, kepentingan pragmatis, hingga kebohongan yang disengaja. Tidak ada ijma’ (konsensus) redaksional di sana, yang ada hanyalah syahwat kecepatan.

*Marshall McLuhan dan Ontologi Ketetapan*

​Marshall McLuhan dengan magnum opus-nya menyatakan, “The medium is the message” (Medium adalah pesan itu sendiri). Bentuk fisik koran cetak membawa pesan tentang finalitas dan keseriusan.
​Ketika sebuah berita dicetak di atas kertas, ia menjadi abadi dalam artian fisik. Ia tidak bisa disunting diam-diam (di-edit) setelah terbit.

Jika salah, koran harus membuat ralat di edisi berikutnya—sebuah pengakuan dosa publik yang memalukan. Risiko ontologis ini memaksa pengelola koran cetak untuk berhati-hati. Mereka berpikir seribu kali sebelum mencetak, karena sekali tinta mengering, sejarah tercatat.

​Bandingkan dengan portal berita daring. Sifat digitalnya yang fluid (cair) memungkinkan revisi tanpa jejak. Sebuah judul provokatif bisa dipasang pagi hari untuk memancing klik, lalu diam-diam diganti siang harinya setelah viral.

Ini adalah bentuk kebenaran cair (liquid truth) yang berbahaya. Media daring menawarkan kecepatan, tetapi koran cetak menawarkan ketetapan hati.

*Ruang Publik Habermas vs. Gema Algoritma*

​Jürgen Habermas mengidealkan Public Sphere (Ruang Publik) sebagai arena di mana warga berdiskusi secara rasional. Koran cetak, dengan keterbatasannya, menyajikan menu yang sama bagi semua pembaca. Ia memaksa kita membaca hal yang mungkin tidak kita sukai namun penting (signifikan).

​Media digital, sebaliknya, bekerja dengan algoritma yang menciptakan Echo Chambers (Ruang Gema). Kita hanya disuguhi apa yang ingin kita dengar. Portal berita “borongan” sering kali hidup dari fanatisme sempit ini, memproduksi berita yang hanya memuaskan bias kelompok tertentu demi traffic.

*Tabayyun di Era Post-Truth*

​Sebagai alumni Filsafat yang kini mengabdi di ranah pendidikan dan sosial Banten, saya melihat koran cetak sebagai manifestasi modern dari konsep Tabayyun (klarifikasi). Proses kerjanya yang lambat, berjenjang, dan kolektif adalah bentuk ikhtiar manusiawi untuk meminimalisir kesalahan.

​Maka, di HPN kali ini, mari kita akui: Portal daring mungkin menang dalam kecepatan lari, namun koran cetak menang dalam menjaga marwah. Di tengah gempuran informasi yang dikelola secara serampangan, koran cetak hadir bak mercusuar di pesisir Binuangeun—diam, kokoh, dan tak mudah diombang-ambingkan gelombang hoaks.

Kredibilitas itu mahal, dan sering kali, ia harus dibayar dengan kesabaran menanti tinta kering, bukan dengan ketergesaan mengejar trending topic.

 

J.U

News, Opinioleh SebarTweet

Sorot24.id – 79 tahun yang lalu, di sebuah ruang sederhana di Yogyakarta, sebuah ikrar diucapkan. Bukan sekadar ikrar tentang sebuah organisasi, tapi tentang sebuah peradaban kecil yang bernama Himpunan Mahasiswa Islam. HMI lahir dari rahim kaum terpelajar yang gelisah; mereka yang menjadikan pena sebagai pedang dan buku sebagai perisai.

Namun hari ini, di usia yang hampir delapan dekade, kita harus berani berkaca di tengah remang cahaya yang mulai memudar.

Kita sedang berada di waktu Senja.

Dahulu, komisariat kita adalah laboratorium gagasan. Ruang-ruang diskusi kita bergetar oleh debat-debat filosofis yang mencari makna tentang Tuhan, Manusia, dan Indonesia. Tulisan-tulisan kader HMI adalah arah kompas bagi perjalanan bangsa. Kita dikenal karena isi kepala, bukan karena kedekatan dengan kursi kuasa.

Kini, lihatlah sekelilingmu.

Perpustakaan komisariat mulai berdebu, ditinggalkan oleh kaki-kaki yang lebih suka melangkah menuju lobi-lobi transaksional. Diskusi yang memeras otak berganti menjadi obrolan tentang “siapa dapat apa”. Pena yang dulu tajam menulis kritik, kini tumpul karena hanya digunakan untuk menandatangani proposal kepentingan singkat.

Kader-kader kita mulai kehilangan kemampuan untuk membaca realitas sosial, karena terlalu sibuk membaca peta politik kekuasaan. Inilah yang kita sebut: Senjakala Intelektual.

Senja adalah tanda peringatan. Jika kita hanya diam mematung dalam romantisme sejarah masa lalu, maka setelah senja, kegelapan malam akan benar-benar menelan HMI. Kita akan menjadi fosil besar yang dikagumi di museum, tapi tak lagi punya nyawa di tengah masyarakat.

Namun, senja bukanlah akhir.

Senja adalah undangan untuk berefleksi. Di usia ke-79 ini, kita tidak berkumpul untuk sekadar memotong tumpeng atau bersalam-salaman dalam kemunafikan seremonial. Kita berkumpul untuk menyalakan api dari sisa-sisa bara intelektual yang masih ada.

Kita harus memilih: Biarkan matahari ini tenggelam dan HMI mati dalam kebodohan yang mapan? Atau kita jadikan senja ini sebagai titik balik untuk menjemput fajar baru?

Mari kita pulang. Pulang ke buku. Pulang ke diskusi. Pulang ke khittah perjuangan. Mari kita robohkan dinding-dinding pragmatisme yang memenjara nalar kita.

Sebab, HMI tanpa intelektual hanyalah kerumunan tanpa tujuan. Dan kita, menolak untuk menjadi generasi yang mematikan lampu di rumah besar bernama Himpunan ini.

HMI: Intelektual atau Meninggal!Yakin Usaha Sampai.

 

Rengga

Opinioleh SebarTweet

Sorot24.id SERANG – Kejuaraan Karate Bandung Club (BKC) Bupati Serang Cup 2026 berlangsung sukses yang digelar di Cikande, Minggu 1 Februari 2026.
‎
‎Diketahui BKC Kota serang menjadi juara umum kedua. Sedangkan BKC Kota Serang juga meraih juara 1 komite dan juara 1 tabeka yang di raih oleh Adinda Aulia Aul
‎
‎Selain itu prestasi membanggakan juga di raih oleh Azalea Bintang Widiyanto salah satu berprestasi ditingkat TK B yang meraih medali perak oleh karena itu Banten membutuhkan generasi emas di bidang cabang olahraga karate di bawah naungan BKC.

juara 1 komite dan juara 1 tabeka yang di raih oleh Adinda Aulia Aul

‎
‎Prestasi membanggakan ini sangat di apresiasi oleh masyarakat luas kota serang, Selain mewakili BKC kota serang Adin Aulia Aul juga mendapatkan gelar sabuk hitam tingkat provinsi dan juga sebagai pelatih BKC di tingkat pemula ( generasi emas sampai tingkat SMP) di lingkungan Griya Permata Asri ( GPA ) Kota Serang.
‎
‎Adin Aulia Aul mengungkapkan dirinya sangat bersyukur apa yang telah diraih nya dalam kejuaraan BKC Bupati Serang Cup 2026 yang digelar di Cikande Minggu lalu.
‎
‎”Kami bersyukur apa yang kita raih kemarin, dan kita juga mendapatkan juara umum kedua” Ungkapnya.
‎
‎Dalam piala Bupati cup kabupaten serang tahun 2026 yang di selenggarakan oleh Ketua Pengurus Daerah BKC Banten Farhan bertujuan untuk mencetak generasi cabang olahraga Karate dari mulai tingkat dasar sampai tingkat tinggi (Profesional).

 

Rengga

Olahraga, Pendidikanoleh SebarTweet