Menanti Jaksa Agung Memeriksa Kasus Samin Tan dan PIMD-Phoenix

Oleh: Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi

sorot24.id | JAKARTA – Samin Tan jelas bukanlah nama sebuah perusahaan. Dia hanya seorang sosok yang berkali-kali diperiksa otoritas Kementerian Keuangan dan aparat hukum. Masalahnya, tidak lain adalah adanya kasus hukum yang kaitannya dengan penyimpangan peraturan dan per-Undang-Undangan (UU) berlaku. Beberapa kali nama Samin Tan menghiasi ruang publik atas pemeriksaan dirinya, tetapi selalu lolos dari jerat hukuman.

Dalam kasus suap terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal (BLEM) ini juga bisa tetap bebas. Setelah ditolaknya permohonan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Mahkamah Agung (MA) atas kasusnya tersebut pada 9 Juni 2022. Bahkan, Samin Tan pun sempat melarikan diri dan menjadi buronan KPK sejak 6 Mei 2020.

Lalu, bagaimana halnya dengan PT. Pertamina International Marketing and Distribution (PIMD) dan Phoenix Petroleum Corporation (PPC) yang dinakhodai oleh President Directornya, Henry Albert Fadullon? Yangmana, pada bulan September 2020 PIMD telah melakukan kerjasama strategis (_strategic partnership_) dengan Phoenix/PPC?

Tak berbeda dengan Samin Tan, rekam jejak kerjasama bisnis migas Phoenix yang dilansir dari harian lokal _Philippine Daily Inquirer_ telah diberitakan banyak bermasalah. Pengadilan setempat juga telah membekukan utang PPC sejumlah Peso157 juta atau senilai Rp42,7 miliar (kurs 1 Peso= Rp272). Bahkan, terdapat pula kasus-kasus tunggakan utang perbankan dan masalah perpajakan yang masuk ke lembaga penegak hukum di Filipina.

Dari latar belakang Phoenix yang bermasalah secara hukum dan keuangan inilah, maka orang awam sudah bisa mengambil kesimpulan. Bahwa, Phoenix tak layak diajak bekerjasama strategis. Lebih tak masuk akal dan jadi tanya besar apabila para profesional yang telah mengenyam pendidikan dan berpengalaman tidak berkesimpulan yang sama. Bekerjasama dengan sosok pengusaha dan perusahaan mitra yang telah bermasalah hukum dan keuangan jelas akan menimbulkan masalah !

Perdagangan Terselubung (Insider Tradin)

Maka itu, pihak aparat penegak hukum, Kepolisian RI (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung RI) sangat mudah menyelidiki kasus Samin Tan dan Phoenix tersebut. Indikasi awalnya sudah kasat mata dan secara umum dapat dicermati dari sebelum dan sesudah kerjasama bisnis. Memaksakan diri bekerjasama akan berdampak pada soal tidak tertagihnya utang-piutang dagang. Setidaknya, ada 2 aspek yang bisa dijadikan dasar, yaitu :

Pertama, sejauh manakah pihak BUMN Pertamina, khususnya anak perusahaan (sub holding) PT. Pertamina Patra Niaga (PPN) menggunakan analisa resiko yang mendalam (in depth risk analysis) dan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam melakukan kerjasama bisnis dengan mitranya tersebut.

Kedua, mengamati sejauhmana proses dan mekanisme transaksi dagang yang terjadi diantara para pihak menjurus ke arah perdagangan terselubung (insider trading). Dalam setiap proses dan mekanisme yang berlaku terdapat saling pengertian (understanding) dan menguntungkan secara ekonomi para pihak yang bekerjasama.

Pada kasus Samin Tan sebagai pemilik PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), soal utang-piutang dapat diselidiki melalui tahapan transaksinya. Berawal saat AKT (BLEM) melakukan perjanjian jual beli BBM jenis solar atau _high speed diesel_ (HSD) dengan PPN. Permintaan awalnya sejumlah 1.500 kilo liter (KL) pada tanggal 10 Februari 2009. Namun setelah lebih dari 10 tahun berlalu, pengusaha Samin Tan tidak melunasi utang dimaksud.

Selain itu, metode pembayaran juga diubah beberapa kali, dapat menjadi alat bukti menyelidiki adanya indikasi korupsi dan manipulasi. Awalnya berdasarkan pasal 7 perjanjian jual beli, diatur secara kredit 30 hari kalender setelah tanggal berita acara penerimaan BBM. Dan, pembayaran juga menggunakan L/C (letter of credit) serta SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri).

Walau tanpa pembayaran, justru Samin Tan memperoleh tambahan volume pengiriman BBM solar, yaitu menjadi sejumlah 6.000 KL per bulan. Dari tanggal 10 Februari 2009 hingga 9 Februari 2013, terjadi lagi kesepakatan baru mengenai perubahan potongan harga menjadi 5,5 persen MOPS dan penambahan volume pengiriman menjadi 7.500 KL per bulan.

Utang dagang tidak dibayarkan, tetapi Samin Tan dengan mudah memperoleh tambahan volume sebanyak dua kali, yaitu 4500 KL dan 3000 KL. Tidak mungkin tidak ada apa-apanya antara para pihak dibalik transaksi ini? Pada tahap ini, potensi perdagangan terselubung sangat mungkin terjadi, adanya sikap toleransi yang saling menguntungkan oknum.

Tidak ada kemajuan apapun selama masa pelaksanaan perjanjian jual beli solar HSD tersebut. Faktanya, AKT tidak membayar tagihan pihak PPN sesuai dengan jadwal yang telah disepakati atau melakukan wanprestasi atas kontrak. Wan prestasi pertama terjadi berselang 1 tahun, tepatnya pada tanggal 9 Februari 2010. Yang patut dicurigai Polri dan Kejagung RI adalah terjadinya perubahan (addendum) perjanjian I, yaitu terkait jangka waktu pembayaran pembelian yang diperpanjang satu tahun.

Kasus utang piutang yang sama juga berlaku atas kasus Phoenix/PPC terkait jual beli solar ke PPN melalui PIMD yang menunggak. Lalu, pertanyaannya, adalah mengapa PIMD sampai gagal melakukan upaya penagihan piutang dagang kepada pihak Phoenix ? Jawabannya sudah jelas sejak awal yaitu tidak memiliki kemampuan keuangan dan telah bermasalah hukum dengan berbagai pihak dinegaranya.

Pihak PPN, kemudian mengajukan kasus perselisihan utang piutang dari jual beli solar ini ke badan arbitrase internasional, yaitu Singapore Internasional Arbitrase Centre (SIAC) di Singapura. Hasilnya, pihak PIMD telah memenangkan sengketa dagang (utang piutang) selama 19 bulan dengan Phoenix dan Udena Corporation, Filipina pada tanggal 23 Nopember 2023. Dan, pihak Udena Corporation harus membayar utang dagangnya kepada PIMD senilai US$142 juta atau sekitar Rp2,2 triliun.

Namun, masih ada persoalan pasca putusan itu, yaitu apakah pihak Phoenix akan berkomitmen melunasi utang dagangnya dan berapa lama waktunya? Jelas, langkah arbitrase yang telah diambil oleh pihak PIMD setelah gagalnya upaya penagihan piutang dagang kepada Phoenix tindakan kesia-siaan belaka. Justru, tambahan kerugianlah yang dialami oleh BUMN Pertamina yang harus mengeluarkan biaya persidangan arbitrasenya.

Apalagi, potensi pihak Phoenix tidak akan mampu membayar kewajibannya terhadap PIMD dan BUMN Pertamina sebelum adanya persidangan arbitrase sangat kuat. Dalam konteks inilah kasus Samin Tan dan Phoenix sedikit berbeda, yaitu kengototan melakukan kerjasama bisnis sejak awal telah tampak akan menimbulkan resiko dikemudian hari. Artinya, terdapat ruang ketiadaan makna putusan SIAC apabila pihak Phoenix kembali tidak menaati putusan yang telah ditetapkan atas kasus utang dagangnya.

Mengapa demikian? Sebab, “kasus” wan prestasi dipastikan takkan terjadi jika Direktur Utama (Dirut) PIMD Agus Wicaksono memahami benar proses kerjasama bisnis dan ketentuan dasar dalam hukum perdagangan internasional. Yang merupakan kerjasama saling mengikat serta memberikan kepastian jaminan akan dipenuhinya segala hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal inilah, kelalaian dan keabaian atau ketidakacuhan berada pada pihak PIMD sejak dari ujung kasusnya.

Bahkan, satu faktor kunci sebelum korporasi mengadakan kerjasama bisnis yang diabaikan atau diacuhkan oleh Dirut PIMD Agus Wicaksono adalah terkait rekam jejak dan pengalaman rekanannya. Indikasi adanya tindakan pidana manipulasi dan korupsi terkait kerjasama dagang sangat kentara. Penyebabnya, yaitu tidak adanya proses due diligence apalagi penjaminan pada perusahaan Phoenix yang telah berkasus hukum dan keuangan di Filipina.

Oleh karena itu, menjadi wajib membawa kasus PIMD-Phoenix ini ke ranah hukum dengan meminta Kejagung RI memanggil pihak yang bertanggungjawab. Tidak saja atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP 2022) atas potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp1,3 triliun. Melainkan juga tambahan kerugian negara atas putusan arbitrase SIAC sejumlah Rp2,2 triliun.

Dengan demikian, total kerugian negara akibat salah kelola (mismanagement) BUMN Pertamina, yaitu Rp3,5 triliun atau lebih dari US$214,5 juta. Untuk itulah, publik menanti kinerja Kejagung RI memeriksa indikasi perdagangan terselubung, manipulasi dan korupsi kedua transaksi jual beli BBM solar oleh para pihak ini. Tidak akan terjadi kerugian negara, jika para pejabat BUMN Pertamina tak melanjutkan kerjasama bisnis dengan kedua pihak tersebut.

red24

WEF 2026: PRO YANG  MISKIN DAN YANG LEMAH

sorot24.id | JAKARTA – Ada lebih dari 60 kepala negara berkumpul dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia tahunan atau – The World Economic Forum’s Annual Meeting, 2026 -(WEF) di Davos, Swiss. Davos 2026 adalah pertemuan tingkat tinggi tahunan yang bersejarah. Dengan mengusung tema sebuah Semangat Berdialog (A Spirit of Dialogue), Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto datang untuk menghadirinya. Yang terpenting lagi bagi Indonesia, yaitu Presiden RI Prabowo Subianto akan menjadi salah seorang pembicara utama di WEF 2026.

Para pemimpin dunia ini bertemu atas latar belakang geopolitik yang beragam dalam dekade terakhir. Dengan munculnya fragmentasi atau keterbelahan dan perubahan teknologi yang cepat mempengaruhi perekonomian dunia. Pertemuan WEF dihadiri oleh beberapa pemimpin G7, begitu pula sejumlah kepala negara anggota ekonomi G20 dan negara anggota BRICS. Para pemimpin dunia ini juga bertemu dengan kurang lebih 850 pemimpin bisnis (CEO) dan jajarannya dari berbagai kawasan.

Presiden RI juga menyampaikan secara rinci bagaimana upaya Indonesia menyiapkan sektor perekonomian bagi industri di masa depan. Tapi, hal ini merupakan perspektif lain bagi strategi pembangun dalam jangka panjang. Perencanaan program dan prioritas yang tepat adalah kunci untuk meraih tujuan apa yang disebut dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Dalam jangka pendek, yaitu bagaimana pelaksanaan visi-misi Asta Cita sebagai komitmen politik yang telah diusung ketika maju sebagai calon Presiden tahun 2024.

Akhiri Dominasi

Pada kesempatan itu Presiden RI Prabowo Subianto yang diminta secara khusus sebagai pembicara menyampaikan tentang bagaimana perdamaian dan stabilitas politik merupakan hal yang paling berharga dan sebuah kekayaan. Menegaskan, bahwa kedua faktor ini merupakan prasyarat dasar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Artinya, tanpa memusatkan perhatian pada program pembangunan sumber daya manusia (SDM) akan menjadi permasalahan besar bagi suatu pemerintahan di masa datang. Khususnya, menghadapi permasalahan kemiskinan atau “si miskin” dan ketidakberdayaan atau “si lemah”. Kehadiran negara dan kerjasama antar negara di dunia akan sia-sia belaka jika tak terjadi kemajuan bersama.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia menegaskan bahwa perdamaian dan stabilitas politik adalah kekayaan paling berharga dalam pembangunan. Menjadi prasyarat utama negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ini, yaitu pembangunan bagi sebuah negara di seluruh dunia membutuhkan suatu sikap saling pengertian (understanding), kerjasama (cooperation) dan keterlibatan atau kolaborasi (collaboration) dengan visi tunggal kemerdekaan dan perdamaian.

Tidak akan ada pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan atau “si miskin” (the poor) dan ketidakberdayaan atau “si lemah” (the weak) tanpa adanya hak kemerdekaan dan sikap saling menghargai negara tetangga. Disamping itu, takkan terjadi kesejahteraan tanpa adanya perdamaian, hak terhadap keterjangkauan (akses) dan kesetaraan diantara negara berkembang dan maju.

Sebagai contoh, diera ketidakpastian, yang mana perang masih terus terjadi, disaat yang sama meningkatkan retaknya kepercayaan diantara negara-negara. Sejarahlah yang telah mengajarkan kita, bahwa perdamaian dan stabilitas adalah kekayaan yang sangat berharga. Terhadap kekayaan yang berharga itulah menjadi kewajiban setiap negara memperhatikan serius untuk saling menjaganya tanpa adanya sikap mendominasi.

Perdamaian dan stabilitas ini juga prasyarat utama dalam “memerangi” kemiskinan dan mengurangi ketidakberdayaan sebelum mencapai kesejahteraan. Sebaliknya, hal inilah yang permasalahan utama dan hambatan dalam mencapai perdamaian dunia sebagai bagian dari hak azasi manusia berdasar pada deklarasi pembentukan organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pasca perang dunia ke-2.

Fakta membuktikan, peperangan dan instabilitas hanya menghasilkan kemiskinan dan kehancuran. Peningkatan jumlah wilayah yang hancur akan berdampak pada si miskin (the poor) dan si lemah (the weak). Terbukti pada data yang dipublikasikan oleh Bank Dunia (World Bank), pada tahun 2025 terdapat sekitar 8,3 miliar penduduk di dunia.

Sekitar 60 persen atau 4 miliar adalah penduduk miskin yang sebagian besar berada di kawasan Asia dan Afrika. Yangmana, penduduk termiskin di kedua kawasan ini sejumlah 10 negara berada di benua Afrika. Rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapitanya hanya berkisar US$152-752 atau Rp2,508-12,408 juta per tahun. Nyata sekali potret ketimpangan yang terjadi antara negara-negara maju dengan negara berkembang.

Sementara itu, situasi mutakhir dunia menghadapi sebuah tantangan, ditandai oleh konflik yang berkepanjangan dan melemahnya saling kepercayaan antar negara-negara, kelembagaan, dan kebangsaan. Atas perkembangan ini, Presiden RI kembali menegaskan, bahwa takkan ada kesejahteraan tanpa perdamaian dan stabilitas fundamental bagi kepentingan pembangunan ekonomi jangka panjang. Sebagaimana hal tersebut diperlukan untuk menolong komunitas si miskin dan si lemah di negara-negara berkembang.

Oleh karena itu, pertemuan WEF 2026 adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri dominasi suatu negara atas beberapa negara lain atau yang disebut super power. Dunia tidak membutuhkan dominasi satu negara atas negara-negara berdaulat lain yang justru berdampak negatif atas kesejahteraan rakyatnya. Kedaulatan negara lain harus dihormati tanpa pengaruh dan ancaman embargo atas nama dominasi ekonomi.

Pertemuan Davos adalah momentum krusial bagi pembangunan kerjasama dan kolaborasi diantara negara-negara kawasan dan dunia. Membuat sebuah komitmen tatanan dunia baru (the new world order) melalui kerjasama beragam kutub atau multipolar yang bagi Indonesia dinyatakan sebagai kebijakan politik bertetangga baik (good neigborhood policy).

United States of America (USA) yang dikenal sebagai sebuah negara super power harus mengambil peran penting bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas politik dunia melalui penghentian aksi dominasinya. Mengacu pada pernyataan Presiden RI Prabowo yang mendasarkan perdamaian dan stabilitas dalam mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia bertahun-tahun tidaklah terjadi begitu saja atau sebuah keberuntungan semata.

Kondisi ini merupakan suatu sikap dan hasil dari sebuah pilihan negara bangsa untuk memberikan prioritas pada persatuan dibanding perpecahan, sebagaimana halnya persahabatan dan kolaborasi terhadap konfrontasi. Perdamaian dan stabilitas Indonesia bertahun-tahun bukanlah suatu hal yang tercipta begitu saja atau alamiah. Telah dilalui melalui upaya serius dan konsisten oleh segenap komponen negara bangsa.

Keadaan itu terjadi disebabkan oleh pilihan bijak rakyat Indonesia yang lebih mendahulukan persatuan dan kesatuan, persahabatan dan kolaborasi lebih utama dibanding perpecahan dan konfrontasi. Sebab, sekali kehilangan kredibilitas itu, maka sangat mahal biaya sosial politik untuk memulihkannya. Sangat mahal secara internal maupun eksternal atas potensi intervensi politik negara lain dalam memulihkan kembali kepercayaan di dalam negeri maupun komunitas dunia.

Publik dunia berharap, WEF 2026 harus membuat komunike bersama secara positif terkait isu-isu krusial dan faktor kuncinya, khususnya mengatasi dan mengakhiri dominasi dan keserakahan ekonomi suatu negara (greedynomic). Restrukturisasi terkait lima (5) tantangan kunci dunia merupakan hal yang penting dilakukan melalui dialog publik-korporasi swasta (public-private dialogue). Dan kerjasama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) akan lebih menunjukkan kemajuan berarti.

Termasuk, bagaimana upaya yang dapat dibangun untuk menuju kesejahteraan bersama di dunia tanpa batas dan tanpa bersikap menjadi negara yang serakah secara ekonomi. Dengan lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti infrastruktur, sistem pangan, dan ekosistem pembangunan sumber daya alam (SDA) yang lebih berpihak kepada si miskin (the poor) dan “si lemah” (the weak), tidak hanya untuk”si kaya” (the have) dan “si kuat” (the strong) saja. Yaitu, sebuah komitmen tatanan dunia baru yang inklusif, setara sederajat tanpa eksploitasi manusia atas manusia (exploitation de l’homme par l’homme) dengan menempatkan hak hakiki kemanusiaan diatas segala hal.

red24