Ratusan PPPK Kota Tangerang mengikuti apel penutupan Pelatihan Bela Negara di Kampung Wisata Gowes Serua, Depok, Kamis 7/5/2026. Pelatihan digelar Kesbangpol bareng Kodim 0508/Depok sejak Selasa dengan materi outbound dan latihan fisik. (Dok: Kesbangpol/Sorot24.id)

sorot24|Tangerang – Penjabat Wali Kota Tangerang Maryono menutup Pelatihan Bela Negara PPPK Tahun 2026 di Kampung Wisata Gowes Serua, Depok, Kamis 7/5/2026.

Di hadapan ratusan peserta, Maryono menegaskan disiplin dan integritas jadi kunci aparatur profesional serta menantang PPPK buktikan diri jadi pejabat.

Kegiatan yang diselenggarakan Pemkot Tangerang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerja sama dengan Kodim 0508/Depok itu telah berlangsung sejak Selasa lalu.

Penutupan digelar lewat apel bersama setelah peserta mengikuti outbound dan latihan fisik untuk pembentukan karakter serta penguatan kedisiplinan.

Dalam amanatnya, Maryono menegaskan pelatihan bela negara bukan sekadar kegiatan fisik, tetapi bagian penting membangun mentalitas pejuang di lingkungan birokrasi.

“Disiplin merupakan salah satu kunci utama dalam membangun kinerja aparatur yang profesional dan berkualitas. Selain itu, tunjukkan sikap penuh integritas dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Dengan begitu, PPPK Kota Tangerang mampu menjadi teladan, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat,” ujar Maryono.

Wakil Wali Kota Tangerang Maryono bersama Dandim 0508/Depok dan Kepala Kesbangpol Kota Tangerang saat penutupan Pelatihan Bela Negara PPPK di Kampung Gowes Serua, Kamis 7/5/2026. Kolaborasi ini bentuk penguatan semangat kebangsaan aparatur. (Dok: Pemkot Tangerang/Sorot24.id)

Ia menekankan, di tengah perubahan zaman yang dinamis, ASN dituntut tak hanya kompeten tapi juga berkarakter kuat dan semangat pengabdian. “ASN saat ini harus adaptif, tangguh, dan memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Melalui pelatihan bela negara ini, kami ingin membentuk aparatur yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga siap menghadapi tantangan dengan mental yang kuat dan semangat kebangsaan,” tambahnya.

Motivasi: PPPK Bisa Jadi Pejabat

Maryono memotivasi peserta agar terus berpikir maju dan optimistis kembangkan karier di pemerintahan. “Saya yakin, ke depan kalian mampu menjadi generasi penerus di pemerintahan. Jangan pernah ragu untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaik. Siapa bilang PPPK tidak bisa menjadi pejabat? Mulai hari ini, ayo buktikan,” tegasnya.

Pelatihan Bela Negara PPPK Tahun 2026 diharapkan melahirkan aparatur profesional, disiplin, berintegritas, serta memiliki semangat pelayanan dan loyalitas tinggi dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Tangerang.

avriyani-(molly)

Nasional, News, Pemerintah, Pendidikan, Politik, TNI Polrioleh SebarTweet

Bupati Tangerang Drs. H. Maesyal Rasyid, M.Si (tengah) menerima audiensi jajaran DPW Banten dan DPD Kabupaten Tangerang Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di Pendopo Bupati Tangerang, Kamis 7/5/2026. Pertemuan bahas penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi periode 2026-2029. Tampak Kadis Pendidikan H. Dadan Gandana dan Ketua DPW GMPK Banten Mohammad Jembar, M.Si. (Dok: Prokopim Kab. Tangerang/Sorot24.id)
‎
‎sorot24.id|TANGERANG – Dalam upaya memperkuat pilar transparansi dan integritas daerah, Bupati Tangerang, Drs. H. Maesyal Rasyid, M.Si, menerima kunjungan audiensi strategis dari jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Banten dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Tangerang Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK). Pertemuan yang berlangsung khidmat di Pendopo Bupati Tangerang, Kamis (7/5/2026), menjadi momentum krusial bagi penyelarasan visi pembangunan daerah yang bersih dan berwibawa.
‎
‎Audiensi ini merupakan wadah diseminasi gagasan serta penyampaian rekomendasi konstruktif terkait penguatan tata kelola pemerintahan (good governance) dan optimalisasi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk masa jabatan 2026-2029.
‎
‎Kehadiran delegasi GMPK disambut secara inklusif oleh Bupati Tangerang, yang turut didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan, H. Dadan Gandana, S.STP., M.Si, serta jajaran teknis dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Tangerang.
‎

Bupati Tangerang Maesyal Rasyid berdiskusi dengan Ketua DPW GMPK Banten Mohammad Jembar, M.Si saat audiensi di Pendopo Bupati, Kamis 7/5/2026. GMPK sampaikan masukan penegasan regulasi kelas jalan UU No. 22 Tahun 2009 untuk jaga durabilitas infrastruktur daerah. (Dok: Humas GMPK/Sorot24.id)

‎Ketua DPW GMPK Banten, Mohammad Jembar, M.Si, mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa kehadiran mereka di gedung bersejarah tersebut adalah manifestasi kepedulian masyarakat sipil terhadap kualitas pelayanan publik dan marwah birokrasi yang akuntabel.
‎
‎”Kami memformulasikan beberapa poin esensial sebagai kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah. Salah satu aspek fundamental adalah urgensi penegasan regulasi kelas jalan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009. Langkah ini strategis untuk menjaga durabilitas infrastruktur daerah melalui pengendalian tonase kendaraan secara konsisten,” urai Jembar.
‎
‎Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD GMPK Kabupaten Tangerang, Tubagus Rais Fathoni, menyampaikan juga pentingnya simplifikasi birokrasi pada sektor administrasi kependudukan (Adminduk) guna memitigasi potensi praktik menyimpang di lapangan. Ia mendorong adanya terobosan regulasi yang lebih humanis dan efisien bagi masyarakat dalam proses perbaikan data identitas.
‎
‎Lebih lanjut, GMPK menyuarakan dukungan penuh terhadap sterilisasi sektor pendidikan dari praktik komersialisasi. Mereka mendorong penguatan fungsi pengawasan terhadap transparansi pengadaan sarana sekolah agar marwah pendidikan tetap terjaga sebagai layanan dasar yang murni bagi rakyat.
‎
‎Merespons berbagai aspirasi tersebut, Bupati Tangerang, Drs. H. Maesyal Rasyid, M.Si, menunjukkan sikap kepemimpinan yang arif dan apresiatif. Ia menegaskan bahwa masukan dari GMPK merupakan elemen penting dalam sistem check and balances pemerintahan daerah.
‎
‎”Kami memandang apresiasi dan masukan yang disampaikan sebagai energi positif bagi perbaikan berkelanjutan. Terkait regulasi kelas jalan, pemerintah daerah tengah melakukan kajian komprehensif agar kebijakan yang dilahirkan nantinya memiliki landasan hukum yang rigid dan implementatif,” ungkap Maesyal Rasyid.
‎
‎Menyangkut integritas layanan Adminduk dan pendidikan, Bupati memberikan instruksi tegas bahwa institusi pemerintah harus menjadi teladan bagi publik. “Saya tegaskan bahwa tidak ada ruang bagi komersialisasi di luar ketentuan yang berlaku. Integritas adalah harga mati dalam pelayanan masyarakat di Kabupaten Tangerang,” tambahnya dengan bijak.
‎
‎Bupati juga menginstruksikan langkah koordinatif lintas sektoral untuk mengevaluasi efektivitas kewenangan di tingkat kewilayahan guna memastikan pelayanan publik, mulai dari pengelolaan lingkungan hingga pemeliharaan infrastruktur, berjalan tanpa tumpang tindih fungsi.
‎
‎Pertemuan inspiratif tersebut diakhiri dengan kesepahaman bersama untuk terus menjalin sinergi demi mewujudkan Kabupaten Tangerang yang unggul, berintegritas, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.

Red24: (RAS)

Hukum, Nasional, News, Opini, Pemerintah, Peristiwaoleh SebarTweet