Suasana pengukuhan 300 panitia Festival Ciomas Ngabring 2026 di area terbuka dengan latar belakang banner “Peningkatan Kapasitas Official Partnership Festival Ciomas”, Selasa 12/4/2026. Camat Ciomas H. Ugun Gurmilang berpesan agar masyarakat menjaga SDA dan pariwisata untuk mewujudkan Ciomas bangkit, bersatu, maju, dan bahagia. (Dok: rengga/Sorot24.id)

sorot24.id|Serang — Telah diselenggarakankan pengukuhan 300 panitia acara festival Ciomas ngabring 2026 dengan kompak dan optimis untuk memeriahkan dan mensukseskan acara yang di selenggarakan pada bulan Juli.

Acara festival Ciomas ngabring sudah digagas kan pada tahun 2025 kepada para penggagas acara ini ingin mewujudkan kekompakan masyarakat Ciomas dan menjaga marwah Ciomas pada, Selasa (12/4/2026).

Acara festival Ciomas ngabring 2026 yang mengajak seluruh khususnya masyarakat Ciomas dan seluruh elemen lapisan masyarakat dan stekolder yang ada di Ciomas untuk menjalin hubungan silaturahmi satu dengan yang lain, untuk mewujudkan Ciomas bangkit Ciomas bersatu Ciomas maju.

Festival Ciomas ngabring diketuai oleh bapak Uu Saepudin sebagai ketua pelaksana acara ini, sebagai ketua acara festival Ciomas ngabring Jaro Uu dengan panggilan sehari hari, memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh panita dengan arahan harus kompak untuk melaksanakan tugas disaat acara berjalan dan mempunyai rasa tanggung jawab kita semua untuk mengsukseskan acara yang akan diselanggarakan.

Pengukuhan 300 panitia acara festival Ciomas ngabring oleh camat Ciomas H. Ugun gurmilang yang sudah mengkukuhan nya, dihadiri acara tersebut muspika Ciomas tokoh masyarakat dan ulama umaroh se Ciomas, dan hadir DPRD kabupaten Serang AJIJI. Spd dan ibu yanti seluruh elemen stekolder dan masyarakat Ciomas.

Disela sela setelah acara pengukuhan dari media mewawancarai camat H. Ugun gurmilang bahwa acara ini mutlak buat masyarakat Ciomas khususnya dan sekitarnya, camat Ciomas memberikan pesan kepada masyarakat Ciomas untuk menjaga sumber daya alam dan pariwisata yang ada di Ciomas untuk mewujudkan Ciomas bangkit bersatu maju dan bahagia,” pungkasnya.

red24.(RG)

Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi PAN,Dedi Muhdi : Dorong Gerakan Sampah Jadi Berkah

sorot24.id | BANTEN – Persoalan Sampah di Indonesia merupakan persoalan dan krisis lingkungan serius, dengan timbunan sampah mencapai 25 – 71 juta ton pertahun dan hanya kurang lebih 35 – 40% yang terkelola. Besarnya timbunan sampah itu, salah satu penyumbangnya adalah sampah yang berasal dari rumah tangga. Berdasarkan Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) setiap orang di Indonesia menghasilkan 0,7 – 0,85 Kg sampah per harinya.

Dedi Muhdi,Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi PAN. foto/dok : istimewa. [red24] .
Bahkan Persoalan sampah ini sudah menjadi perhatian serius Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Keseriusan itu di tuangkan dalam Perpres No. 109 Tahun 2025 dengan menunjuk Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk memimpin Percepatan Pengelolaan Sampah Nasional, salah satunya memangkas aturan perizinan yang rumit dan mendorong Percepatan Pembangkit Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) serta menggerakkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang sampah.

Dalam mendukung gerakan pemerintah pusat tersebut, Anggota DPRD Banten, Ahmad Dedi Muhdi melakukan Gebrakan yang cukup bagus yakni :

“Gerakan Sampah Jadi Berkah”

Gerakan ini adalah inisiatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk mengubah limbah menjadi sumber daya bernilai ekonomi, lingkungan, dan sosial, seperti kompos atau kerajinan.

“Fokus utamanya adalah pemilahan sampah organik dan non organik dari rumah, sedekah sampah ke bank sampah, dan penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk lingkungan lebih bersih”, ujar Anggota Dewan dari Pasar Kemis ini.

Selain itu Anggota Dewan Dari Fraksi PAN ini, mendorong dan mengaktifkan kembali adanya Kelompok-Kelompok Bank Sampah di setiap lingkungan RT – RW,

Kelompok Bank Sampah itu akan memberikan manfaat ganda, selain menciptakan lingkungan bersih dan sehat dengan mengurangi penumpukan sampah, sekaligus juga memberikan manfaat keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Gerakan ini mendorong daur ulang dan pemberdayaan masyarakat serta mengurangi beban sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)”, ujar Dedi Muhdi .

“Bila Setiap RW di Kabupaten Tangerang ini memiliki Gerakan Bank Sampah, saya yakin betul, persoalan sampah di kabupaten Tangerang yang saat ini menjadi persoalan serius akan teratasi. oleh karenanya pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi harus juga mendorong dan memberikan dukungan terhadap gerakan Bank Sampah disetiap RW ini”, pungkas Dedi Muhdi .

red24_KANU

Petugas Bapenda membacakan surat teguran kepada pihak manajemen restoran sebelum pemasangan stiker, Selasa 12/5/2026. Bapenda menyatakan sudah beri surat teguran namun tak ada itikad baik bayar tunggakan Rp655,8 juta. (Dok: Bapenda Kab. Tangerang/Sorot24.id)

sorot24.id |TANGERANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang menempelkan stiker “Objek Pajak Tertunggak” ke sejumlah restoran di wilayah Kelapa Dua yang menunggak pajak daerah. Total tunggakan berdasarkan SKPDKB mencapai Rp655.887.145.

Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang, Slamet Budi, menegaskan tindakan ini merupakan penindakan administratif, bukan penyegelan usaha. Pemasangan stiker dilakukan Selasa 12/5/2026 sesuai Pasal 103 ayat (1) Perda Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Kami tegaskan bahwa tindakan ini bukan penyegelan usaha, melainkan penindakan administratif terhadap wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Slamet Budi.

“Pemasangan stiker ini merupakan bagian dari upaya penegakan kepatuhan pajak daerah sekaligus bentuk transparansi kepada masyarakat,” ucapnya. Hal ini dilakukan untuk memberi efek jera.

Sudah Diberi Teguran

Sebelum pemasangan stiker, Bapenda telah menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak. Namun hingga batas waktu ditentukan, belum ada itikad baik dari pemilik restoran untuk melunasi tunggakan.

Sementara, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Bapenda Kabupaten Tangerang, Arif menambahkan, objek pajak restoran yang ditindak memiliki total tunggakan Rp655.887.145 berdasarkan SKPDKB.

Langsung Ada yang Bayar Rp124 Juta

Langkah ini terbukti efektif. “Setelah dilakukan pemasangan stiker pada objek pajak yang memiliki tunggakan pajak daerah, salah satu wajib pajak segera melakukan pembayaran kewajiban pajaknya sebesar Rp124.176.831,” ungkap Slamet Budi.

Ia mengimbau seluruh wajib pajak daerah agar kooperatif. “Pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Tangerang,” katanya.

Ancaman Tahap Lanjutan

Arif menegaskan, pemasangan stiker baru tahap awal. “Tahapan lanjutan dapat berupa penyegelan, penyitaan, penutupan izin usaha, hingga koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang melalui Kasi Datun serta MCP KPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Arif.

red24-(molly)

Kick Off Peluncuran Nasional Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026 : Kabupaten Tangerang Jadi Yang Pertama Di Indonesia

sorot24.id | TANGERANG – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid menghadiri Peluncuran Nasional Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026 yang digeler di Kantor Bawaslu Kabupaten Tangerang, (12/05/26).

Kabupaten Tangerang menorehkan catatan penting dalam sejarah pengawasan pemilu dengan menjadi daerah pertama dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia yang menyelenggarakan Kick-Off Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 yang dibuka secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Anggota Bawaslu RI, Ibu Lolly Suhenty.

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan rasa bangga dan syukurnya atas kepercayaan yang diberikan oleh Bawaslu RI yang telah menetapkan Kabupaten Tangerang sebagai daerah pertama dari 514 kabupaten/kota di Indonesia sebagai Peluncuran Nasional Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026.

“Kami bangga dan bersyukur dapat melaksanakan tugas mulia ini, dalam program Pendidikan Pengawas Partisipatif, di mana Kabupaten Tangerang menjadi daerah pertama dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang melaksanakannya,” ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Menurut dia, capaian dan kepercayaan yang diberikan Bawaslu Pusat dan KPU ini menjadi awal baik bagi Kabupaten Tangerang untuk terus menjaga dan meningkatkan dinamika politik dan iklim demokrasi yang kondusif dan semakin dewasa serta bisa menginspirasi daerah lainnya. Sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, Bawaslu, KPU dan seluruh jajaran Forkopimda serta seluruh elemen masyarakat juga sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang aman, kondusif dan bermartabat.

“Koordinasi dan sinergi lintas sektor adalah kunci utama. Saya ingat betul bagaimana komunikasi dan koordinasi yang intensif, bahkan hingga dini hari, dilakukan demi memastikan situasi tetap terkendali tanpa mengintervensi norma hukum yang ada,” ungkapnya.

Dia berharap program Pendidikan Pengawas Partisipati yang mengusung jargon “Berfungsi dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat” tersebut mampu membekali para kader pengawas partisipatif untuk menjadi mata dan telinga dalam menjaga integritas dan tegaknya demokrasi.

“Saya berharap program ini para kader pengawas semakin berintegritas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tegasnya, menjaga integritas dan tegaknya demokrasi. Selain itu, literasi politik masyarakat harus diperkuat agar tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau upaya memecah belah persatuan,” harapnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menegaskan bahwa demokrasi yang sehat dan bermartabat itu tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan membutuhkan proses dan komitmen seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah dan unsur Forkopimda.

“Pengawasan partisipatif adalah salah satu instrumen krusial untuk mempersempit ruang gerak politik uang dan politisasi SARA. Para Kader Pengawas Partisipatif adalah mata dan telinga yang memastikan setiap suara terjaga demi tegaknya keadilan pemilu,” jelas Lolly.

Pihaknya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tangerang yang terus konsisten memberikan dukungan penuh Bawaslu. Meskipun Kabupaten Tangerang sempat dikategorikan rawan tinggi berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu, namun berkat kolaborasi yang kuat dan netralitas ASN yang baik, kerawanan tersebut dapat dimitigasi dan diatasi. sehingga wilayah ini dipilih sebagai lokasi kick-off nasional yang disaksikan oleh perwakilan dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

“Terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah memberikan dukungan penuh dan fasilitas demi suksesnya agenda nasional in. Sinergi dan kolaborasi ini diharapkan juga terus menginspirasi daerah lain di seluruh belahan kabupaten/kota lainnya,” ujarnya.

SIARAN PERS
NO: 400.14.4.3/18-Prokopim/V/2026( Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tangerang)

red24_KDL

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyerahkan sertipikat tanah wakaf Masjid Al-Ittihad dan Musala Anwarul Hidayah di Pandeglang, Sabtu 9/5/2026. Penyerahan disaksikan Kakanwil BPN Banten Harison Mocodompis dan Kakantah Pandeglang Fahmi. Dalam tausiyahnya, Nusron tekankan pemimpin jangan persulit urusan rakyat. (Dok: Humas Kementerian ATR/BPN/Sorot24.id)

sorot24| Pandeglang – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam kegiatan Pengajian Umum Yayasan Anwarul Hidayah di Kabupaten Pandeglang, Sabtu (09/05/2026).

Dalam tausiyahnya, Menteri Nusron menekankan pentingnya kepemimpinan yang berpihak kepada masyarakat serta mempermudah pelayanan publik. Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Kalau ada pemimpin yang sedang memimpin dan ketika memimpin itu mengangkat harkat dan martabat rakyatnya, mempermudah rakyatnya, maka doa Rasulullah, angkatlah derajatnya orang tersebut, permudahlah hidupnya,” ujar Nusron.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan tausiyah saat Pengajian Umum Yayasan Anwarul Hidayah di Pandeglang, Sabtu 9/5/2026. Ia berpesan agar pemimpin mempermudah pelayanan publik dan tidak mempersulit administrasi surat hingga sertipikat masyarakat. (Dok: Biro Humas ATR/BPN/Sorot24.id)

Ia menjelaskan, Rasulullah SAW juga mengingatkan agar pemimpin tidak mempersulit urusan masyarakat. Bentuk mempersulit tersebut, kata Nusron, dapat berupa lambannya pelayanan administrasi hingga pengurusan dokumen masyarakat.

“Bentuk mempersulit itu antara lain memperlambat pelayanan administrasi, mempersulit pengurusan surat, sertipikat, maupun bantuan kepada masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron turut menyerahkan sertipikat tanah wakaf untuk sejumlah rumah ibadah di Pandeglang, di antaranya Masjid Al-Ittihad dan Musala Anwarul Hidayah yang juga disaksikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Fahmi.

Kegiatan pengajian juga dihadiri Kepala Bidang Penetapan dan Pendaftaran Hak, Darman Satia HS; Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Encep Mulya Nakhrowi; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Febri Effendi; Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said; serta Ketua Umum Yayasan Anwarul Hidayah Nahdlatul Ulama, Endin AJ Soefihara.

Melalui kegiatan tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap pelayanan pertanahan semakin cepat, transparan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, sejalan dengan nilai pengabdian dan amanah dalam melayani publik.

red24 (RG)

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Febri Efendi (tengah) bersama Kakanwil BPN Banten Harison Mocodompis (kiri) dan perwakilan Ombudsman RI Banten meresmikan inovasi Layanan Roya dan Waris Lima Menit Selesai (Laris Manis) di Kantor Pertanahan Kab. Tangerang, Senin 11/5/2026. Program ini pangkas birokrasi agar warga tak bolak-balik urus dokumen. (Dok: Humas ATR/BPN Kab. Tangerang/Sorot24.id)

sorot24.id|Tangerang – Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang resmi meluncurkan inovasi layanan pertanahan bertajuk Laris Manis atau Layanan Roya dan Waris Lima Menit Selesai. Program ini dihadirkan untuk mempercepat proses layanan roya dan waris bagi masyarakat, Senin (11/5/2026).

Peluncuran turut disaksikan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, Ombudsman RI Per­wakilan Banten, serta Peme­rintah Kabupaten Tangerang. Kehadiran program ini diharapkan dapat mengurangi masyarakat bolak-balik ke kantor pertanahan dalam mengurus dokumen.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Febri Efendi, mengatakan Laris Manis lahir dari kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, sederhana, dan efisien. Program ini juga menjadi upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.

“Laris Manis ini layanan roya waris lima menit selesai, khusus peralihan tanpa kuasa, dan tujuan utamanya memang­kas birokrasi, mengurangi biaya masyarakat, serta memberikan kepastian waktu pelayanan” ujar Febri Efendi.

Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tangerang Febri Efendi menyerahkan dokumen roya kepada warga usai launching Laris Manis, Senin 11/5/2026. Program ini lahir dari evaluasi zona integritas untuk permudah pelayanan pertanahan. (Dok: Prokopim Kab. Tangerang/Sorot24.id)

Sementara itu, Harison Mocodompis mengapresiasi inovasi yang diinisiasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Menurutnya, pelayanan publik harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Ia juga akan mengevaluasi keberhasilan invoasi ini yang kemudian akan bisa diterapkan pada kantor pertanahan lainnya.

“Kita ini pelayan. Tuan kita itu masyarakat, karena ukuran keberhasilan inovasi bukan pada saat launching, tetapi pada dampaknya di masyarakat.” tegas Harison. Ia menilai inovasi percepatan layanan seperti Laris Manis dapat membantu masyarakat menghemat waktu dan biaya.

Di sisi lain, Plh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, Tri Wibisono, mengatakan inovasi tersebut lahir dari hasil evaluasi pembangunan zona integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Selama ini, proses roya dan waris dinilai memakan waktu karena masyarakat harus datang beberapa kali untuk melengkapi administrasi dan pembayaran.

“Melalui program ini masyarakat cukup datang sekali setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap. Jadi proses pelayanan dibuat lebih sederhana dan efisien,” kata Tri. Ia berharap Laris Manis dapat menjadi contoh inovasi pelayanan publik yang cepat, transparan, dan memudahkan masyarakat.

red24 (RG)

 

 

Grafis data hewan kurban Kabupaten Tangerang: 2025 tersedia 32.936 ekor (Sapi 8.367, Kerbau 66, Kambing 4.410, Domba 20.093), 2026 diproyeksi 35.000 ekor naik 10% dari 635 lapak pedagang. (Dok: DPKP Kab. Tangerang/Sorot24.id)

sorot24.id | TANGERANG – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang, Banten memproyeksikan kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi mencapai 35.000 ekor. Jumlah itu naik sekitar 10 persen dibanding tahun 2025.

Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Joko [nama lengkap jika ada], menyatakan proyeksi 35.000 ekor tersebut didasarkan pada tren kenaikan permintaan dan bertambahnya lapak pedagang hewan kurban.

“Estimasi nambah sekitar 10 persen persediaan hewan kurban di tahun ini, soalnya ada beberapa tambahan lapak pedagang,” jelasnya, Senin 11/5/2026.

Sebagai perbandingan, pada Idul Adha 2025 ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Tangerang tercatat sebanyak 32.936 ekor. Rinciannya: *8.367 ekor sapi, 66 ekor kerbau, 4.410 ekor kambing, serta 20.093 ekor domba*.

“Kalau dari data tahun 2025 ketersediaan hewan kurban itu sekitar 32.000 ekor. Ketersediaan puluhan ribu ekor hewan kurban tersebut berasal dari 635 lapak pedagang hewan,” ucap Joko.

Joko menambahkan, puluhan ribu hewan kurban di Kabupaten Tangerang berasal dari berbagai daerah sentra ternak di Jawa, Sumatera, hingga Nusa Tenggara. DPKP memastikan akan memperketat pengawasan kesehatan hewan menjelang Idul Adha untuk mencegah penyakit menular seperti PMK dan antraks.

“Kita mulai cek kesehatan, kelengkapan SKKH, dan umur hewan mulai H-30. Masyarakat diimbau beli di lapak resmi yang sudah terdata DPKP agar terjamin sehat dan layak kurban,” tegasnya.

Dengan proyeksi 35.000 ekor, DPKP optimistis kebutuhan masyarakat Tangerang untuk ibadah kurban tahun 2026 dapat terpenuhi tanpa gejolak harga signifikan.

red24-(Kanu)

Warga menunjukkan KTP asli dan SIM lama kepada petugas untuk verifikasi berkas perpanjangan SIM C di SIM, Senin 11/5/2026. SIM yang masa berlakunya habis tidak bisa diperpanjang di mobil keliling. (Dok: molly/Sorot24.id)

sorot24.id |TANGERANG – Bagi warga Kota Tangerang yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polrestro Tangerang Kota membuka layanan SIM Keliling pada Senin 11/5/2026 di dua lokasi mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.

Layanan SIM Keliling Polrestro Tangerang Kota hari ini, Senin 11/5/2026, dilaksanakan di dua titik:

1. Plaza Shinta Mall Karawaci*, pukul 08.00 – 12.00 WIB
2. Ruko WOM Finance Pasar Baru*, pukul 08.00 – 12.00 WIB

Perlu dicatat, layanan SIM Keliling hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C* yang masa berlakunya belum habis. Apabila masa berlaku SIM sudah habis, pemohon tidak bisa memperpanjang di mobil keliling dan wajib melakukan penerbitan seperti SIM baru di Satpas.

Syarat perpanjangan SIM A atau C:

1. Membawa KTP asli dan fotokopi
2. Membawa SIM asli yang masih berlaku
3. Melampirkan hasil tes psikologi SIM
4. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter

Biaya perpanjangan sesuai PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah *Rp80.000 untuk SIM A* dan *Rp75.000 untuk SIM C*. Biaya tersebut belum termasuk biaya tes psikologi dan surat keterangan sehat.

Polrestro Tangerang Kota mengimbau masyarakat untuk melakukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis agar tidak perlu mengikuti prosedur pembuatan SIM baru yang lebih panjang dan membutuhkan ujian teori serta praktik.

avriyani-( Molly)

4.000 Pramudi KWK Jakarta Bergabung di FSPTSI-KSPSI Pimpinan Jusuf Rizal Siapkan Beasiswa Bagi Pengemudi

sorot24.id | JAKARTA – Sebanyak 4.000 Pramudi dan Pengurus KWK (Koperasi Wahana Kalpika) se-DKI Jakarta bergabung di Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), Pimpinan, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH. Mereka membuat program Bina-Lindung-Sejahtera bagi para pengemudi dan keluarganya.

Kesepakatan bergabungnya para pengemudi mikro trans KWK dan pengurus itu ditandai dengan penyerahan KTA kepada Pramudi KWK oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) FSPTSI-KSPSI, Drs.KRH.HM.Jusuf Rizal,SH,SE,M.Si di Training Canter Indonesia (TCI) FSPTSI di Radar Auri, Cibubur, Jakarta, Senin (11/05/2026)

“Ini merupakan sejarah bagi kedua belah pihak. Selama ini Pramudi KWK belum tergabung ke Serikat Pekerja manapun secara formal. Baru setelah adanya berbagai regulasi kebijakan pemerintah, FSPTSI-KSPSI kini mewadahi para pengemudi se-Jakarta,” tegas Jusuf Rizal aktivis pekerja dan buruh kepada media di Jakarta.

Lebih lanjut menurut Jusuf Rizal, Relawan Prabowo Subianto, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu, dengan bergabungnya Pramudi KWK dibawah organisasi FSPTSI-KSPSI, maka para pramudi akan dibina dan dilindungi untuk kesejahteraan para pengemudi dan keluarganya.

Dikatakan FSPTSI-KSPSI akan melakukan pembinaan para pengumudi, baik kompetensi, sertifikasi, serta melindungi terhadap setiap permasalahan yang terjadi dilapangan saat menjalankan pekerjaannya. Karena yang namanya pengemudi bisa saja mengalami gangguan dilapangan. Untuk itu Satgas FSPTSI-KSPSI akan turun guna mengatasi.

“Jika ada preman, oknum LSM, Ormas, pejabat maupun aparat yang mengganggu kami tentu siap, termasuk memberi bantuan advokasi dan hukum bagi para pengemudi dan keluarganya,” tutur Jusuf Rizal, Ketum Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara itu

Kedepan, lanjut Jusuf Rizal, FSPTSI-KSPSI akan menggelar Jambore Pramudi Jakarta, khusus bagi para pengemudi. Di dalamnya akan diisi dengan pelatihan peningkatan kompetensi berlalu lintas maupun penyuluhan serta pemberian Beasiswa bagi pengemudi muda.

Untuk isteri para pengemudi akan dibuat Festival Pramudi Jakarta untuk meningkatkan keterampilan para isteri pengemudi, seperti pelatihan wirausaha mandiri UMKM, seminar, arisan, bazaar, pengajian, wisata religi, dll. Untuk itu FSPTSI-KSPSI menggandeng Perempuan Lira yang dipimpin, Ibu Ranti Erlion Tanjung guna melaksanakan berbagai program tersebut.

Sementara Roisudin Ilyas, mewakili Pramudi KWK dalam sambutannya mengatakan dengan bergabungnya Pramudi mitra KWK menjadi anggota FSPTSI-KSPSI, tidak ada lagi pihak-pihak yang mengatasnamakan serikat pekerja untuk ngerecoki Pramudi KWK. Jika ada yang memgganggu, itu sudah menjadi urusan FSPTSI-KSPSI

“Dengan program bina, lindung dan sejahtera yang ditawarkan FSPTSI-KSPSI, kami berharap akan dapat membela kepentingan Pramudi KWK dan mensejahterakannya,FSPTSI-KSPSI dibawah kepemimpinan Jusuf Rizal akan dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan Pramudi KWK”, tegas Roisudin Ilyas.

red24_RG

Kinerja Sudin CKTRP Jakartab Barat Patut di Pertanyakan Terkait Tower Monopol di Tambora

sorot24.id | JAKARTA – Buruknya kinerja Sudin Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Jakarta Barat patut menjadi pertanyaan dan perhatian bagi jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat maupun Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, dimana seharusnya institusi ini dapat menjalani Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) yang berlaku. Namun pada kenyataannya Perda maupun Pergub sepertinya tidak berlaku di Jakarta Barat.

foto/dok : istimewa . [red24] .
Hal ini sebagaimana di ketahui kondisi wilayah Jakarta Barat, salah satunya wilayah Kecamatan Tambora, dimana berdiri sebuah tower Monopol atau Pembangunan Micro Cell Pole (MPC) tanpa ijin PBG yang jelas-jelas sudah di SEGEL namun tak kunjung tindakan selanjutnya,yang berdiri kawasan penataan dan tidak sesuai dengan titik berdirinya yang sudah ditentukan oleh surat rekomendasi Dinas Bina Marga No.9952/PN.02.00 tertanggal 23 Desember 2025. Berada di wilayah Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dan bukan di Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Menurut informasi yang di dapat di lapangan, Tower tersebut dibangun sejak bulan Januari 2025, bangunan Tower tersebut dapat berjalan pelaksanaan pengerjaannya, meskipun dalam kondisi di SEGEL oleh Sudin CKTRP Jakarta Barat, dan hingga kini semua perlengkapan dan kebutuhan tower sudah terpasang, semua ini lantaran diduga adanya oknum yang sudah berkoordinasi dengan memberikan sesuatu sehingga dapat terkondisikan, dan tower tersebut tetap berdiri dengan kokohnya.

“Tower ini hebat Pak, di Segel tapi tetap berdiri dan dapat dipasang antenanya,” ujar salah satu warga saat dikonfirmasi.

red24_PUJI