PASTI Indonesia Apresiasi Kapolda Papua Barat Daya Atas Kasus Dugaan Diskriminasi
sorot24.id | JAKARTA – Kasus dugaan tindakan diskriminatif terhadap siswi SD Kristen Kalam Kudus Sorong yang berinisial MKA, masih terus bergulir.
Kali ini, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo memimpin langsung agenda Rapat Dengar kasus dugaan tindakan diskriminatatif anak tersebut.
Namun, pihak Sekolah Kalam Kudus Sorong mangkir dalam agenda tersebut.
Perhimpunan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi Indonesia (PASTI Indonesia) mengecam ketidakhadiran Sekolah Kalam Kudus Sorong dalam agenda Gelar Dengar yang berlangsung, kemarin.
Padahal Sekolah Kalam Kudus diketahui berstatus terlapor dalam kasus tersebut.
“Sekolah Kalam Kudus dalam agenda penting untuk mendengarkan pihak terkait. Padahal di tengah kesibukannya, Kapolda Papua Barat Daya menyempatkan waktu memimpin agenda tersebut. Ketidakhadiran itu sama saja Sekolah Kalam Kudus melecehkan Kapolda Papua Barat Daya dan institusi Polri,” kata Direktur PASTI Indonesia, Susanto melalui keterangan tertulisnya, Kamis,19/3/26.
Pria yang akrab disapa Lex Wu ini mendapat informasi Ketua Yayasan Sekolah Kalam Kudus Sorong berhalangan hadir lantaran adanya pemeriksaan di Bareskrim. Kendati demikian, seharusnya tetap ada perwakilan dari pihak Sekolah Kalam Kudus yang hadir.
Masih Lex, menjelaskan gelar dengar hari ini membuktikan keseriusan Polri, khususnya Kapolda Papua Barat Daya, dalam menangani perkara perlindungan anak.
Absennya pihak terlapor tanpa pemberitahuan resmi ditegaskannya menjadi catatan buruk yang seolah melecehkan undangan resmi institusi Polri.
foto/dok : istimewa . [red24] .
“Kalaupun Ketua Yayasan berhalangan hadir, seharusnya ada dari pihak sekolah yang hadir dalam Rapat Dengar tersebut. Hal ini penting mengingat kasus dugaan diskriminasi anak ini merupakan persoalan serius dan Kapolda Papua Barat menunjukkan atensinya dengan menggelar Gelar Dengar dari pihak pelapor dan terlapor,'” ujar Lex Wu.
Dalam kesempatan yang sama PASTI Indonesia memberikan apresiasi terhadap Kapolda Papua Barat. Hal itu lantaran Brigjen Pol Gatot Haribowo menunjukkan keseriusan pelaporan pihak orangtua MKA dan PASTI Indonesia.
“Sebelumnya, kami berpikir negatif tentang Kapolda Papua Barat Daya terhadap pelaporan dugaan diskriminatif dialami MKA. Gelar Dengar yang dipimpin langsung oleh Brigjen Pol Gatot Haribowo membuktikan kami salah menilai. Kami secara terbuka meminta maaf kepada Kapolda Papua Barat Daya atas penilaian kami sebelumnya,” papar Lex Wu.
Menurut Lex, orangtua MKA bersama PASTI Indonesia optimis dengan atensi Kapolda Papua Barat Daya langkah hukum atas apa yang dialami MKA tetap berlanjut.
“Kami yakin keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban diskriminasi tidak terhenti hanya karena sikap tidak bertanggung jawab dari pihak terlapor,” jelasnya.
Sementara itu, JA orang tua dari MKA, menyampaikan sindiran dan kecaman keras atas mangkirnya pihak Sekolah Kalam Kudus Sorong dalam agenda Rapat Dengar tersebut.
“Lucu sekali, undangan resmi dari Kapolda dianggap tidak penting oleh pihak terlapor. Padahal kami hadir on time, menunjukkan keseriusan. Kalau memang Ketua Yayasan dipanggil ke Bareskrim, apakah seluruh jajaran yayasan ikut hilang? Atau memang mereka merasa undangan Kapolda bisa disepelekan begitu saja ?”, sindir JA, ayah MKA.
Lebih lanjut, Kapolda Papua Barat memastikan pihaknya akan bersikap profesional dalam penanganan laporan dugaan diskriminasi oleh Sekolah Kalam Kudus Sorong terhadap MKA.
Brigjen Gatot Haribowo menekankan kebenaran mungkin dapat disalahkan namun tak akan dapat dikalahkan.
“Yang benar biarkan tetap menjadi benar yang salah tetap salah,” tegas Brigjen Pol Gatot Haribowo.
Sebagai informasi untuk diketahui, selain melaporkan Sekolah Kalam Kudus Sorong ke Polres Sorong hingga Bareskrim, pihak orangtua yang didampingi PASTI Indonesia juga menyurati diskriminatif dan bullying dialami MKA ke berbagai pihak, diantaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas HAM dan DPR RI.
Gontor Tetapkan Idul Fitri 1447 H Jatuh pada Jumat 20 Maret 2026
sorot24.id | JAWA TIMUR – Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) secara resmi telah menetapkan bahwa Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Jumat, 20 Maret 2026.
Penetapan tersebut tertuang dalam surat Maklumat resmi nomor : 3/PMDG/k-01/IX/1447 yang dikeluarkan di Gontor pada tanggal 29 Ramadhan 1447 atau bertepatan dengan 18 Maret 2026.
“Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) memaklumkan bahwasanya Hari Raya Idul Fitri 1447 H di PMDG jatuh pada hari Jumat, 1 Syawal 1447/20 Maret 2026,” tulis pernyataan resmi tersebut.
Surat maklumat ini ditandatangani langsung oleh Pimpinan PMDG, Drs. K.H. M. Akrim Mariyat, Dipl.A.Ed. dan K.H. Hasan Abdullah Sahal.
Dengan adanya pengumuman ini, seluruh keluarga besar Pondok Modern Gontor, baik di kampus pusat maupun cabang, akan melaksanakan salat Idul Fitri dan merayakan kemenangan secara serentak pada hari Jumat mendatang.
Gelar Mudik Gratis Partai Amanat Nasional Berangkatkan 3.000 Pemudik Menuju 28 Kota dan Kabupaten
sorot24.id | JAKARTA – Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) DPR RI menggelar program “MUDIK CERIA PAN 2026” dengan memberangkatkan sekitar 3.000 pemudik ke berbagai daerah tujuan Pulau Jawa dan Sumatera.
Program mudik gratis ini digelar untuk membantu masyarakat pulang kampung menjelang Hari Raya Idul fitri 1447 H. Kegiatan pelepasan pemudik dilaksanakan di Gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat. Minggu,15/3/2026.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan dan kader PAN, di antaranya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan, serta Sekjen PAN Eko Patrio.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen partainya untuk membantu masyarakat yang ingin pulang kampung dengan aman dan nyaman saat momentum Lebaran. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian PAN kepada masyarakat yang membutuhkan fasilitas transportasi untuk mudik.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen partainya untuk membantu masyarakat yang ingin pulang kampung dengan aman dan nyaman saat momentum Lebaran. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian PAN kepada masyarakat yang membutuhkan fasilitas transportasi untuk mudik.
Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulhas. foto/dok : Fraksi PAN DPR RI . [red24] .“Melalui program Mudik Ceria PAN dengan semangat Bantu Rakyat Mudik Gratis, kami ingin membantu masyarakat agar dapat pulang ke kampung halaman dengan lebih tenang, aman, dan nyaman untuk berkumpul bersama keluarga di Hari Raya,” ucap Putri ketua fraksi PAN DPR RI.
Putri menjelaskan, para peserta mudik gratis tahun ini diberangkatkan menuju berbagai daerah di 8 provinsi dengan total 28 kabupaten dan kota tujuan yang mayoritas berada di Pulau Jawa dan Sumatera.
Ia menuturkan, pelepasan pemudik pada hari ini dilakukan menggunakan transportasi bus, sementara sebagian peserta lainnya sebelumnya telah diberangkatkan melalui kereta api.
“Hari ini kita akan memberangkatkan untuk para peserta yang akan mudik. Tujuannya Jawa dan Sumatera, kurang lebih 8 provinsi, 28 kabupaten dan kota. Kemarin juga sudah diberangkatkan via kereta dan hari ini Insya Allah yang berangkat adalah via bus,” ujarnya.
Selain menyediakan fasilitas transportasi gratis, Fraksi PAN juga mencatat tingginya minat masyarakat terhadap program tersebut. Hal ini terlihat dari jumlah pendaftar yang membludak sejak pendaftaran dibuka.
Putri mengungkapkan, antusiasme masyarakat terhadap program Mudik Ceria PAN tahun ini sangat besar.
“Antusias dari pemudik tahun ini cukup tinggi,” kata Putri.
Bahkan, kata dia, tercatat sekitar 2,3 juta orang mendaftar melalui situs yang disediakan PAN,meskipun kuota yang tersedia hanya sekitar 3000 peserta.
Program mudik gratis ini menjadi salah satu agenda sosial PAN yang rutin digelar menjelang Lebaran untuk membantu masyarakat melakukan perjalanan pulang kampung secara lebih aman dan terorganisasi.
Akulaku Group dan BAZNAS RI Hadirkan Program CSR untuk Anak Binaan LPKA Jakarta
sorot24.id | JAKARTA – Dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadhan, Akulaku kembali bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI) menghadirkan berbagai program sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk pelatihan keterampilan bagi anak-anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta. Jum’at,13/3/2026.
Kolaborasi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan CSR Ramadhan 2026 yang diinisiasi bersama oleh Akulaku Group dan BAZNAS RI.
Salah satu inisiatif yang diselenggarakan pada Ramadhan kali ini adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan sablon bagi anak-anak binaan, yang bertujuan memberikan bekal keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan sebagai modal kemandirian di masa depan.
Direktur Teknologi Informasi PT Akulaku Finance Indonesia, Edy Salim, mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi positif kepada masyarakat, khususnya melalui kegiatan sosial yang dapat memberikan dampak nyata.
Akulaku kembali bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI). foto/dok : [red24] .“Ramadhan adalah momentum untuk memperkuat kepedulian dan berbagi dengan sesama. Melalui kolaborasi bersama BAZNAS RI, bantuan yang disalurkan diharapkan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, M.A, mengatakan bahwa kegiatan ini bagian dari upaya BAZNAS menghadirkan program Ramadhan yang tidak hanya bersifat bantuan konsumtif, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan.
“Melalui program ini kami ingin menghadirkan kebahagiaan Ramadhan sekaligus memberikan keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan mereka”, ujarnya .
Sementara itu, Kepala Divisi Pendayagunaan, Layanan UPZ dan CSR BAZNAS RI, Ajat Sudrajat, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi BAZNAS dan Akulaku dalam menyalurkan berbagai program sosial selama Ramadhan.
“Hari ini kita melaksanakan program Hidangan Berkah Ramadhan berupa pembagian hidangan berbuka puasa, mulai dari takjil hingga makanan utama bagi anak-anak binaan”, ungkapnya .
Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta, Syaikoni, turut menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada anak-anak binaan di lembaganya.
“Kami sangat berterima kasih kepada BAZNAS RI dan Akulaku Group atas dukungan serta perhatian yang diberikan kepada anak-anak binaan di LPKA Jakarta”, ucapnya .
Salah satu anak binaan berinisial RAPO (16) mengaku senang dapat mengikuti kegiatan tersebut.
“Saya senang sekali mengikuti acara ini karena kami bisa belajar menyablon dan mengetahui perbedaan sablon digital dan manual. Terima kasih kepada BAZNAS dan Akulaku Group yang sudah datang dan berbagi dengan kami”,pungkasnya.
Akulaku Group berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai inisiatif sosial yang tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam aspek kesejahteraan dan pemberdayaan.
Soroti Dugaan Penyimpangan Program MBG DPD KNPI Kabupaten Pandeglang Gelar Aksi di BGN RI Jakarta
PERS RELEASE : DPD KNPI Kabupaten Pandeglang
sorot24.id | JAKARTA – DPD KNPI (Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kabupaten Pandeglang menggelar aksi demonstrasi di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia Jakarta. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kritik dan desakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang yang dinilai menyisakan berbagai persoalan. Jumat, 13/03/2026.
DPD KNPI Kabupaten Pandeglang 2025 – 2029 menilai, program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan, justru memunculkan sejumlah persoalan dalam implementasinya di lapangan.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Pandeglang, Saepudin, mengatakan pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat serta melakukan investigasi terkait pelaksanaan program MBG di daerah tersebut.
Menurutnya, terdapat sejumlah temuan yang menjadi perhatian serius, mulai dari persoalan kelayakan menu makanan, transparansi pengelolaan anggaran, hingga dugaan ketidaksesuaian operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan regulasi yang berlaku.
“Program Makan Bergizi Gratis sejatinya merupakan program yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak bangsa. Namun kami menemukan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Pandeglang, mulai dari kualitas makanan hingga kepatuhan terhadap standar operasional dapur SPPG,” ujar Saepudin.
Ia menambahkan bahwa sejumlah dapur SPPG diduga belum memenuhi persyaratan administratif maupun standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) MBG atau Badan Gizi Nasional (BGN) RI.
Temuan tersebut antara lain berkaitan dengan dugaan belum dimilikinya dokumen perizinan penting seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta dokumen pengelolaan lingkungan seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Selain itu,DPD KNPI Kabupaten Pandeglang juga menyoroti penggunaan perlengkapan dapur yang diduga belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional, termasuk peralatan makanan yang seharusnya menggunakan material stainless steel 304 dan memiliki sertifikasi kelayakan.
Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Pandeglang, Entis Sumantri, mengungkapkan bahwa pihaknya juga menerima laporan dari orang tua siswa, masyarakat dan hasil observasi kami mengenai kondisi makanan yang diduga tidak layak konsumsi.
“Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil investigasi lapangan, kami menemukan adanya dugaan makanan yang sudah tidak layak konsumsi namun tetap diberikan kepada siswa penerima manfaat. Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena program yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi justru berpotensi membahayakan kesehatan,” kata Entis.
Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran program MBG, termasuk terkait harga bahan pangan, biaya operasional dapur, hingga mekanisme pengadaan yang dinilai belum terbuka kepada publik. Bahkan kami melihat distribusi MBG, terhadap penerima manfaat tak sebanding dengan anggaran yang di tetapkan oleh Juklak Juknis MBG.
Lebih jauh,DPD KNPI Kabupaten Pandeglang juga menyoroti dugaan praktik tidak sehat dalam penentuan titik lokasi dapur SPPG. Menurut Entis, isu mengenai dugaan jual beli titik dapur antara yayasan, mitra pelaksana, maupun pihak BGN dan pihak-pihak terkait telah menjadi perbincangan di masyarakat dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Koordinator Aksi KNPI Pandeglang, Doni Nuryana, menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang akan digelar di kantor Badan Gizi Nasional merupakan bentuk kontrol sosial dari organisasi kepemudaan terhadap program pemerintah.
“Aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami sebagai organisasi kepemudaan untuk memastikan program pemerintah benar-benar berjalan sesuai tujuan. Kami meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi dan audit secara menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi di Kabupaten Pandeglang,” ujar Doni
Dalam aksinya nanti, DPD KNPI Kabupaten Pandeglang juga akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya mendesak dilakukannya audit terhadap pelaksanaan program MBG, memastikan transparansi pengelolaan anggaran, serta menindak tegas pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum.
Selain itu, DPD KNPI Kabupaten Pandeglang juga meminta Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, pemerintah daerah Satuan Tugas atau Satgas MBG dan instansi terkait untuk melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh dapur SPPG di Kabupaten Pandeglang, khususnya terkait kelengkapan perizinan setiap SPPG.
DPD KNPI Kabupaten Pandeglang menegaskan bahwa pengawasan terhadap program MBG harus dilakukan secara serius agar tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda Indonesia, benar-benar dapat tercapai.
DPD KNPI Kabupaten Pandeglang juga mengingatkan bahwa pelaksanaan program MBG harus mematuhi berbagai regulasi yang berlaku, di antaranya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Makan Bergizi Gratis (MBG) atau aturan BGN RI. sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis tata kelola penyelenggaraan program MBG Tahun 2026,Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
FORMASI Kritik Keras Keterlibatan Aparat Dalam Project Dapur MBG dan Potensi Konflik Kepentingan
sorot24.id | JAKARTA – Ketua Umum FORMASI (Forum Mahasiswa dan Aktivis Solidaritas Indonesia) Riki Ade Suryana, secara tegas menyampaikan kritik terhadap keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pengelolaan lebih dari 1.000 Dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah pemerintah yang melibatkan institusi penegak hukum dalam ranah teknis operasional dan ekonomi dinilai sebagai bentuk penyimpangan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polri serta memperbesar risiko konflik kepentingan.
Polri seharusnya fokus pada pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum, bukan menjadi “pengelola dapur” atau operator proyek ekonomi.
Jika terjadi kasus korupsi, penyimpangan anggaran, atau insiden keracunan massal (sebagaimana data menunjukkan lebih dari 21.000 anak menjadi korban) di dalam SPPG yang sudah berjalan, siapa yang akan melakukan penyidikan ?
Munculnya situasi ini “polisi menyidik polisi kah ?” itu akan merusak kredibilitas hukum di Indonesia.
Menjadikan Polri sebagai alat pelaksanaan program di luar tupoksi dapat mengaburkan mekanisme sekuritisasi dan merusak reformasi birokrasi yang selama ini diperjuangkan.
Riki Ade Suryana menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam proyek teknis-ekonomi ini berpotensi menabrak aturan yang ada .
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia : Pasal 13 menyebutkan tugas pokok Polri adalah memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada klausul yang membenarkan Polri menjadi operator program gizi atau pengelola anggaran bisnis/ekonomi.
“Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 : Tentang peran TNI dan Polri yang menegaskan pemisahan peran aparat keamanan dari wilayah politik dan sipil guna menjaga profesionalisme”, ujar Riki.
Lebih lanjut Riki mengatakan, “pengelolaan Dapur MBG/SPPG harus sepenuhnya diserahkan kepada lembaga sipil yang kompeten, seperti Kementerian Kesehatan, Dinas Sosial, atau melibatkan UMKM lokal secara murni tanpa intervensi aparat keamanan”, tegas nya .
Mendesak BPK untuk melakukan audit investigatif terhadap alokasi anggaran SPPG yang dikelola oleh institusi non-sipil guna mencegah kebocoran anggaran pendidikan yang dialihkan ke program ini.
Meminta Kompolnas dan DPR RI untuk memberikan teguran keras kepada Kapolri agar tetap menjaga marwah institusi dan tidak menarik Polri ke dalam pusaran proyek yang rawan korupsi.
”Jangan sampai program gizi untuk rakyat hanya menjadi ajang bagi-bagi proyek bagi aparat dan pejabat. Jika Polri sibuk mengurus dapur, maka siapa yang akan mengurus keamanan dan keadilan bagi rakyat ? Kita butuh polisi yang profesional, bukan polisi yang kenyang karena proyek!” pungkas Riki Ade Suryana.
DPW PAN Provinsi Banten Gelar Bukber Sekaligus Ajang Silaturahmi Para Pendiri dan Kader Partai
sorot24.id | SERANG – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Banten menggelar acara silaturahmi dan buka puasa bersama. Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu, 9 Maret 2026, mulai pukul 16.00 WIB hingga selesai.
Acara berlangsung di Aula Pondok Pesantren Bai Mahdi Shaleh Ma’mun, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Tujuannya untuk memperkuat konsolidasi dan solidaritas internal partai.
Berbagai tokoh hadir dalam acara tersebut. Mereka antara lain Ketua DPP PAN Yandri Susanto,Bupati Serang Ratu Zakiyah,mantan Wali Kota Serang, serta para perintis PAN Banten.
Turut hadir juga pengurus DPW PAN Provinsi Banten,DPD PAN Kota dan Kabupaten se-Provinsi Banten, pengurus partai pengusung atau koalisi, tokoh agama, tokoh politik, tokoh Muhammadiyah, tokoh Nahdatul Ulama, tokoh masyarakat, serta santri dan santriwati Pondok Pesantren Bai Mahdi Shaleh Ma’mun.
Momen ini menjadi ajang reuni untuk memperkuat ikatan persaudaraan. Ketua DPW PAN Provinsi Banten,Irna Narulita, yang juga mantan Bupati Pandeglang dua periode dan istri Wakil Gubernur Banten,pada sambutannya mengatakan,
“PAN harus perkuat konsolidasi dan solidaritas internal yang solid dan maju ke depannya,” ujar Irna Narulita.
Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa PAN akan menjadi partai besar di Banten yang siap membantu rakyat.
Sementara pada kesempatan yang sama,Bupati Serang Ratu Zakiyah dalam sambutannya menegaskan bahwa beliau tetap komitmen untuk berkolaborasi dengan pengurus DPW PAN Provinsi Banten dan partai koalisi.
“Dirinya sebagai Bupati Serang akan terus berkolaborasi dengan pengurus DPW PAN Provinsi Banten dan partai koalisi secara baik dan benar agar Kabupaten Serang warganya bahagia karena tentunya PAN bantu rakyat dan anti KKN,” kata Bupati Serang Ratu Zakiyah.
Ketua DPP PAN yang juga Menteri Desa / PDT Yandri Susanto, mengungkapkan bahwa jabatannya sebagai Menteri Desa berkat dukungan PAN dan tokoh-tokoh PAN di Banten.
“Saya menjadi Menteri Desa karena PAN dan tokoh-tokoh PAN di Banten, berkat Ketua Umum PAN dan Bapak Prabowo sebagai Presiden, atas doa dan dukungan keluarga dan semua pengurus PAN di Banten termasuk para tokoh agama dan politik dan warga yang mendukungnya,” ungkap Yandri Susanto.
Ia menambahkan, selain kerja keras, jabatan tersebut juga atas izin dan restu dari Allah SWT. Yandri berharap PAN menjadi partai besar di Banten yang membantu rakyat.
“Kedepan PAN menjadi partai 3 (Tiga) besar di Banten yang bantu rakyat. Dan di Kementerian Desa memiliki program kerja seperti adanya program desa ekspor dan desa pariwisata untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Provinsi Banten,” tutur Yandri Susanto.
Ia juga menyebutkan bahwa PAN hadir untuk membantu rakyat dan amanat. Buka puasa diadakan di Pondok Pesantren Bai Mahdi miliknya agar mendapat berkah.
Setelah buka puasa, acara dilanjutkan dengan shalat Magrib berjama’ah. Rangkaian kegiatan ini bertujuan membangun sinergi sekaligus konsolidasi, keutamaan spiritual dan kepedulian sosial untuk membantu rakyat luas.
Momen ini bukan sekadar acara rutin tahunan, melainkan ruang konsolidasi strategis. Tujuannya untuk memperkuat solidaritas, menyamakan visi, misi, dan program kerja, serta meneguhkan komitmen perjuangan partai dalam mengawal aspirasi rakyat.
Sementara itu,Ketua Bappilu DPW PAN Provinsi Banten yang juga Anggota DPRD Provinsi Banten Dedi Muhdi, mengucapkan terima kasih kepada ketua DPP PAN Yandri Susanto yang telah menyelenggarakan acara silaturahmi sekaligus buka puasa bersama ini.
“Saya sebagai Ketua Bappilu DPW PAN Banten,bersyukur dengan adanya silaturahmi ini,mudah-mudahan dengan berkumpulnya para pendiri partai,para tokoh dan pengurus partai se- Banten akan lebih semangat lagi berjuang untuk menghantarkan PAN menjadi partai 3 (tiga) besar di Banten,saya juga ucapkan terima kasih kepada ketua DPP PAN Yandri Susanto yang sudah menginisiasi acara silaturahmi pada hari ini”, pungkas Dedi Muhdi yang akrab di sapa DM.
Acara silaturahmi sekaligus buka puasa bersama ditutup dengan kultum oleh KH.Cecep Azhar .
Gelar Rapim, Menteri ATR/Kepala BPN Minta Jajaran Matangkan Penyelarasan Data Jelang Penetapan LSD di 12 Provinsi
sorot24.id | JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mematangkan persiapan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di 12 provinsi. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, meminta jajaran untuk memerhatikan penyelarasan data antar Direktorat Jenderal (Ditjen) terkait dalam proses penetapan LSD, sebelum nantinya pembahasan ini dibawa ke Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan.
“Pada 12 Maret mendatang kita akan melaksanakan Rakortas dengan Kemenko Pangan untuk penetapan 12 provinsi LSD, maka kita perlu mempersiapkan semuanya dengan matang. Saat ini LSD baru ditetapkan di delapan provinsi sehingga perlu perluasan dan penyelarasan data sebelum penetapan berikutnya,” ujar Menteri Nusron saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (10/03/2026).
Menteri Nusron menjelaskan, penetapan LSD di 12 provinsi tersebut merupakan lanjutan dari kebijakan sebelumnya yang sudah menetapkan LSD di delapan provinsi. Perluasan ini pemerintah lakukan sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap lahan sawah strategis guna menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.
Pada Rapim yang juga dihadiri oleh Direktur Jenderal di Kementerian ATR/BPN ini, Menteri Nusron menginstruksikan agar dilakukan pembahasan lintas Ditjen teknis. Keterlibatan Ditjen penting untuk memastikan kesiapan data sekaligus sinkronisasi kebijakan dari berbagai aspek, mulai dari penataan agraria, tata ruang, hingga pengendalian pemanfaatan ruang.
“Dari sisi Ditjen Penataan Agraria, pembahasan difokuskan pada kesiapan data Lahan Baku Sawah (LBS) yang menjadi dasar dalam penetapan LSD. Sementara dari aspek spasial, melalui Ditjen Tata Ruang, dilakukan penelaahan terhadap kesesuaian data dan peta agar tidak terjadi perbedaan delineasi antara berbagai kebijakan perlindungan lahan pertanian,” tutur Menteri Nusron.
Lebih lanjut, Menteri Nusron menjelaskan, pemerintah juga memastikan keselarasan antara LSD dengan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dalam kebijakan tersebut, LSD disepakati selaras dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), yang mencakup LP2B, infrastruktur pendukung pertanian, serta cadangan lahan pertanian. Sinkronisasi ini dinilai penting agar tidak terjadi perbedaan batas wilayah atau delineasi antara LSD, LP2B, dan kebijakan tata ruang lainnya.
“Dengan kesamaan data dan peta, pelaksanaan pengendalian serta perlindungan lahan sawah dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN.
Rapim perdana pada bulan Ramadan 2026 ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Turut hadir secara daring, para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.
LSM LIRA Desak APH Periksa Keterlibatan Dirut Pelindo dan JICT Dalam Pembunuhan Aktivis Ermanto Usman
sorot24.id | JAKARTA – LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) periksa Direktur Utama PT.Jakarta International Container Terminal (JICT), Ade Hartono dan Direktur Utama PT. Pelindo, Achmad Muchtasyar terkait pembunuhan aktivis penggiat anti korupsi, Ermanto Usman, awal Maret 2026 di rumahnya, Bekasi.
Kasus ini mulai terkuat setelah Polisi Metro Bekasi menangkap sejumlah pelaku eksekusi pembunuhan, Ermanto Usman. Dari informasi diperoleh jika para pelaku memperoleh perintah dari pejabat guna menghabisi, Ermanto Usman yang mau membuka kasus korupsi di JICT‐Pelindo senilai Rp.4,8 Trilyun
“Jika melihat kasus pembunuhan ini terkait JICT-Pelindo, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlibatan petinggi-petinggi di kedua perusahaan tersebut. Karena itu kedua Dirutnya harus diperiksa. APH diharapkan segera memeriksa dugaan keterlibatannya,” tegas Presiden LSM LIRA, KRH.HM.jusud Rizal,SH kepada media di Jakarta.
Sebagaimana dilansir media, Ermanto Usman, mantan serikat pekerja JICT-Pelindo sejak lama telah membuka kasus dugaan korupsi dimana ia sempat bekerja. Dugaan kerugian mencapai Rp.4,8 trilyun bahkan lebih. Penah dibuat Pansus DPR Komisi III, Tahun 2015. Namun kasusnya mandek saat ganti menteri dan ganti Presiden.
Ermanto Usman dalam berbagai wawancara menyebutkan kasus korupsi JICT-Pelindo melibatkan banyak pihak. Ia menyebut nama dua mantan menteri BUMN, Rini Soewandi, Erick Thohir dan pengusaha Boy Thohir,
Tetapi belum sempat bergerak untuk menyampaikan data-data ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kejaksaan Agung, Kemenham, Syafrie Samsuddin, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco maupun Presiden Prabowo Subianto, Ermanto Usman dibunuh di rumahnya.
“Saya yakin para koruptor yang terlibat berusaha membungkam Ermanto Usman dengan cara dibunuh, seolah-olah perampokan. Pembunuhan ini bisa saja, merupakan pesan bagi siapa saja yang mau membuka borok korupsi di JICT-Pelindo akan bernasib sama,” tegas Jusuf Rizal, pria penggiat anti korupsi berdarah Madura-Batak itu.
Karena itu, LSM LIRA meminta para penggiat anti korupsi jangan takut. Para koruptpr kakap itu musuh bangsa dan benalu bagi negeri. Jusuf Rizal mengajak masyarakat dan penggiat anti korupsi jika memiliki data korupsi bisa disampaikan ke Saluran Prabowo, email : bantuanhukum.lira@gmail.com atau Hotline WA 0888-9080-471.
Ia juga mengatakan akan menggalang dukungan dari para serikat pekerja dan serikat buruh TKBM (Tenaga Kerja Bangkar Muat) Pelabuhan guna mendesak agar menangkap aktor intelektual pembunuhan Ermanto Usman.
foto ilustrasi/Khalid bin al-Walid: Komandan Perang
Sorot24.idReligius – Khalid bin Walid lahir pada tahun 592 Masehi. Dari seorang ibu yang bernama Lubaba dan ayahnya bernama Walid bin Mughirah. Ia masih dalam keturunan Bani Makhzum, yang merupakan bagian dari kabilah Abu Jahal, musuh terbesat umat Islam yang menetang dakwah Rasulullah saw.
Keluarga Khalid merupakan orang terpandang di Bani Makhzum. Orang tuanya sangat kaya, bukan hanya di kalangan Bani Makhzum, tetapi ada literasi yang menyebutkan bahwa mereka sangat kaya di Makkah saat itu. Saat musim haji tiba, keluarga Khalid sering memberi masakan atau hidangan pada para jamaah.
Itulah alasan mengapa mereka sempat sangat membenci Islam. Menurut mereka, mengapa orang yang dijadikan Nabi bukan yang jelas terpandang dan kaya. Pernyataan menentang dari mereka diabadikan dalam Al-Qur’an surah Az-Zukhruf ayat 31.
Dengan kekayaan yang demikian banyaknya, Kalid bin Walid sejak kecil mendapatkan fasilitas yang serba berkecukupan untuk menunjang bakat dan kemampuannya. Terutama dalam menunggang kuda, menunggang unta, menggunakan senjata seperti pedang, panah, tombak, bahkan dalam strategi peperangan.
Maka tak heran, bila keahlian Khalid bin Walid menjadi sangat bagus. Kemudian dirinya tumbuh menjadi panglima perang yang hebat. Tercatat, sahabat Nabi Muhammad saw. yang bisa menggunakan dua pedang sekaligus di kedua tanggannya sambil berkuda adalah Khalid bin Walid dan Zubair bin Awwam.
Kehebatan strategi Khalid saat perang Uhud memang tidak diragukan. Ia menjadikan kelalaian muslim yang lebih memilih menuruni bukit untuk mengambil harta ghanimah (harta rampasan perang) sebagai titik serangan balik. Khalid mengerahkan pasukan pemanahnya yang sengaja bersembunyi di balik bukit untuk menyerang kaum muslimin. Pada peristiwa tersebut mengakibatkan banyak muslimin yang syahid.
