Cerita Warga yang Mencari Informasi ke Kantor Pertanahan saat Libur Lebaran : Saya Mendapat Gambaran Konkret

sorot24.id | KAB.BANYUMAS – Di tengah suasana libur Lebaran, layanan pertanahan terbatas yang tetap dibuka Kantor Pertanahan (Kantah) dimanfaatkan masyarakat untuk mencari kejelasan atas persoalan tanah yang dihadapi. Masyarakat yang datang ke Kantah Kabupaten Banyumas mengaku terbantu karena tetap bisa memperoleh informasi yang jelas dan terarah, bahkan saat sebagian besar layanan publik libur.

Salah satunya disampaikan oleh Imam Syafii, warga Purwokerto Timur, yang datang untuk berkonsultasi terkait pengurusan waris. Ia mengaku mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari petugas. “Saya mendapatkan gambaran yang konkret dan koheren tentang bagaimana alur untuk mengurus waris itu. Terus terang saja saya merasa sangat terbantu karena informasinya sangat lengkap juga dan sangat detail,” ujarnya pada Senin (23/03/2026).

Imam Syafii menilai kehadiran layanan di hari libur sangat efektif, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk mengurus administrasi di hari kerja. Menurutnya, pelayanan ini menjadi solusi yang sangat membantu masyarakat.

“Saya merasa bahwa pelayanan di hari libur sangat efektif karena banyak yang tidak bisa mengurus ketika di hari-hari biasa. Ketika hari libur ternyata masih ada pelayanan, saya sangat terbantu dan saya mengapresiasi kinerja dari petugas yang hari ini bekerja dengan senang hati,” ungkap Imam Syafii.

Hal senada juga diungkapkan oleh Yusak. Ia datang ke Kantah Kabupaten Banyumas untuk meminta informasi terkait perbedaan data tahun pada dokumen tanah yang dimilikinya. Ia sangat puas dengan layanan yang bisa didapatkan walaupun sedang berada di masa liburan panjang.

“Padahal ini kan suasana masih Lebaran ya, masih libur, tapi tetap ada pelayanan. Dari jam 8 sampai jam 12 siang masih bisa dilayani. Saya merasa senang sekali, pelayanannya juga bagus,” ucap Yusak.

Ia juga mengajak masyarakat yang memiliki kendala pertanahan untuk tidak ragu datang dan memanfaatkan layanan yang tersedia.

“Kalau misalnya ada yang punya masalah soal tanah, nanti bisa ke sini saja, pasti dilayani bagus sama mereka,” tutur Yusak.

Kehadiran layanan pertanahan terbatas selama libur Lebaran 2026 ini menjadi bukti komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses informasi dan kepastian layanan, bahkan di tengah momentum hari raya. Diharapkan, layanan ini bisa membantu masyarakat yang membutuhkan layanan pertanahan mendesak kala libur Lebaran.

red24_RG

Oknum Anggota MRP PBD Dituding Caci Maki Senator DPD RI, Pegiat Hukum : Polisi Tidak Bisa Memproses orang Baper

sorot24.id | PAPUA BARAT DAYA – Salah satu pemuda asal Kota Sorong, yang juga sebagai pegiat hukum Benyawin Warikar, S.H menanggapi pernyataan salah satu pemberitaan miring yang menuding salah satu oknum Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP PBD) dengan inisial SK, yang unggahannya disalah satu platform media sosial dituding mengandung unsur penghinaan terhadap salah satu senator DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM).

Tudingan ini bersumber dari seorang pemuda yang mengatasnamakan sebagai Pemuda Maybrat, Jefry Aifat yang menyatakan bahwa salah satu oknum anggota MRP PBD ini telah mencaci maki, menghina dan mencemarkan nama baik Paul Vinsen Mayor selaku anggota DPD RI dapil Provinsi Papua Barat Daya, di media sosial.

Menurut Benyawin Warikar, S.H atau akrab disapa Bewa, bahwa patut diduga tudingan yang di alamatkan kepada Saudara SK barangkali didasari dari dorongan sakit hati pribadinya dan PFM.

“Ya, saya patut mencurigai bahwa tudingan itu bermuatan sentimen pribadi Jefri dan PFM saja,” katanya dalam keterangannya melalui pesan singkatnya, Sabtu,21/3/26 .

Bewa menilai, bahwa seharusnya banyak belajar dari Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006: MK yang telah membatalkan pasal-pasal dalam KUHP lama yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden (Pasal 134, 136 bis, dan 137) yang sering digunakan untuk membungkam kritik. Di tegaskan lagi dalam Pasal 27A UU ITE tentang pencemaran nama baik tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik terhadap institusi atau pejabat publik.

“Jadi, tudingan dari Sudara Jefry Aifat, cenderung ngawur, semborono dan tak mempunyai dasar hukum yang kuat,” imbuhnya.

Ia membeberkan, bahwa dalam Postingan milik SK di salah satu akun media sosial pribadinya tidak ada bahasa atau kata-kata yang mencaci maki, menghina dan mencemarkan nama baik secara pribadi sama sekali.

“Postingan Saudara SK sama sekali tidak mengandung unsur yang dialamatkan kepada PFM, kecuali Baperan !! . Dan Kalau memang ada maka silahkan saja Laporkan ke polisi dari pada menebar kebohongan atau main gertak-gertak seperti pengecut,” bebernya.

Bewa mengingatkan, PFM itu sebagai pejabat publik, sekaligus seorang “kacung” (pelayan rakyat) yang wajib hukumnya di kritisi.

“Mana ada mengkritisi pejabat publik kemudian di pidanakan.
Kami mengingatkan , agar Jefri dan PFM harus banyak menimba referensi hukum sehingga tidak salah kaprah dalam menuding,” pungkasnya.

red24_LUNAS