Gelar Mudik Gratis Partai Amanat Nasional Berangkatkan 3.000 Pemudik Menuju 28 Kota dan Kabupaten

sorot24.id | JAKARTA – Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) DPR RI menggelar program “MUDIK CERIA PAN 2026” dengan memberangkatkan sekitar 3.000 pemudik ke berbagai daerah tujuan Pulau Jawa dan Sumatera.

Program mudik gratis ini digelar untuk membantu masyarakat pulang kampung menjelang Hari Raya Idul fitri 1447 H. Kegiatan pelepasan pemudik dilaksanakan di Gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat. Minggu,15/3/2026.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan dan kader PAN, di antaranya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan, serta Sekjen PAN Eko Patrio.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen partainya untuk membantu masyarakat yang ingin pulang kampung dengan aman dan nyaman saat momentum Lebaran. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian PAN kepada masyarakat yang membutuhkan fasilitas transportasi untuk mudik.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen partainya untuk membantu masyarakat yang ingin pulang kampung dengan aman dan nyaman saat momentum Lebaran. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian PAN kepada masyarakat yang membutuhkan fasilitas transportasi untuk mudik.

Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulhas. foto/dok : Fraksi PAN DPR RI . [red24] .
‎“Melalui program Mudik Ceria PAN dengan semangat Bantu Rakyat Mudik Gratis, kami ingin membantu masyarakat agar dapat pulang ke kampung halaman dengan lebih tenang, aman, dan nyaman untuk berkumpul bersama keluarga di Hari Raya,” ucap Putri ketua fraksi PAN DPR RI.

Putri menjelaskan, para peserta mudik gratis tahun ini diberangkatkan menuju berbagai daerah di 8 provinsi dengan total 28 kabupaten dan kota tujuan yang mayoritas berada di Pulau Jawa dan Sumatera.

‎Ia menuturkan, pelepasan pemudik pada hari ini dilakukan menggunakan transportasi bus, sementara sebagian peserta lainnya sebelumnya telah diberangkatkan melalui kereta api.

‎“Hari ini kita akan memberangkatkan untuk para peserta yang akan mudik. Tujuannya Jawa dan Sumatera, kurang lebih 8 provinsi, 28 kabupaten dan kota. Kemarin juga sudah diberangkatkan via kereta dan hari ini Insya Allah yang berangkat adalah via bus,” ujarnya.

‎Selain menyediakan fasilitas transportasi gratis, Fraksi PAN juga mencatat tingginya minat masyarakat terhadap program tersebut. Hal ini terlihat dari jumlah pendaftar yang membludak sejak pendaftaran dibuka.

Putri mengungkapkan, antusiasme masyarakat terhadap program Mudik Ceria PAN tahun ini sangat besar.

‎“Antusias dari pemudik tahun ini cukup tinggi,” kata Putri.

‎Bahkan, kata dia, tercatat sekitar 2,3 juta orang mendaftar melalui situs yang disediakan PAN,meskipun kuota yang tersedia hanya sekitar 3000 peserta.

‎Program mudik gratis ini menjadi salah satu agenda sosial PAN yang rutin digelar menjelang Lebaran untuk membantu masyarakat melakukan perjalanan pulang kampung secara lebih aman dan terorganisasi.

‎red24_J.U

‎GEMPUR Tangerang Resmi Layangkan Surat Aksi ke Polres Metro Tangerang Kota

sorot24.id | TANGERANG – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Untuk Rakyat (GEMPUR) Tangerang resmi menyerahkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada Polres Metro Tangerang Kota. Langkah ini diambil sebagai respons atas maraknya praktik prostitusi, baik offline maupun online, yang beroperasi di wilayah Kecamatan Sepatan Timur, khususnya di Desa Tanah Merah dan Desa Jati Mulya.

‎Aksi massa yang direncanakan berlangsung pada hari Senin mendatang ini dipicu oleh keresahan masyarakat terhadap penyalahgunaan hunian (kontrakan/kos-kosan) sebagai tempat asusila. GEMPUR menilai praktik haram tersebut sangat mencederai kesucian bulan Ramadhan dan melanggar Perda Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat pada :

‎Pasal 9
‎Ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran di jalan, di dalam rumah, penginapan, pondokan, warung, kedai atau tempat-tempat lain baik yang bertindak sebagai pelacur atau sebagai pemakai jasa pelacuran.

‎Pasal 10
‎Ayat (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menyediakan tempat, mempromosikan atau menjadi perantara/mucikari dalam kegiatan pelacuran.

‎Sanksi Pidana
‎Terkait pelanggaran pada pasal-pasal di atas, ketentuan sanksinya diatur dalam Pasal 19, yang menyatakan:
‎Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

‎serta melanggar Dasar Hukum Utama Larangan Prostitusi di Indonesia tertuang dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) :

‎Pasal 296 : Mengancam pidana penjara maksimum 1 tahun 4 bulan bagi siapa saja yang memfasilitasi atau menjadi perantara (mucikari) perbuatan cabul.

‎Pasal 506 : Mengatur pidana kurungan paling lama satu tahun bagi mucikari yang mengambil keuntungan dari pelacuran.

‎Riki Ade Suryana, Aktivis Muda Tangerang (Sebagai Penanggung Jawab Aksi/Korlap),menyatakan pernyataan tajam dan kritik keras untuk hal tersebut.

‎”Kami tidak akan membiarkan wilayah Tangerang menjadi ladang maksiat yang dipelihara oleh pembiaran aparat. Praktik prostitusi di Sepatan Timur sudah dilakukan secara terang-terangan dan menantang hukum. Jika Satpol PP dan Camat tidak mampu menertibkan ini, lebih baik mundur secara terhormat,” ujar Riki dengan nada tegas.

‎Lebih lanjut Riki menambahkan, ia mendesak Bupati Tangerang untuk segera mengevaluasi kinerja pejabat yang ‘tuli’ terhadap jeritan moral masyarakat.

“Jangan sampai rakyat yang bergerak sendiri karena hilangnya kepercayaan pada sistem pengawasan di lapangan,” tambahnya .

‎Retno Diwanti,aktivis Perempuan Tangerang,yang bertindak sebagai Humas Aksi menyampaikan,

“Eksploitasi perempuan dalam lingkaran prostitusi di kontrakan dan kos-kosan ini adalah tamparan keras bagi martabat daerah kita. Kami menuntut tindakan tegas, bukan sekadar razia seremonial.,” cetus Retno dengan nada kesal.

‎Selain itu Retno juga mendesak kepada Polres Metro Tangerang Kota dan Satpol PP Kabupaten Tangerang untuk memberikan efek jera (shock therapy) bagi para penyedia tempat dan mucikari.

“Jangan ada main mata atau perlindungan terhadap bisnis haram ini. Keamanan dan ketertiban umum adalah hak masyarakat yang tidak bisa ditawar”, tutur retno .

‎Poin Tuntutan Utama GEMPUR

Tindakan Tegas & Pemberantasan :

‎1. Mendesak Satpol PP dan Aparat Kepolisian untuk menangkap penyedia tempat dan mucikari guna memberikan efek jera.

‎2. Meminta Satpol PP dan Aparat Kepolisian untuk memberantas dan menindak tegas PSK yang terlibat dan diproses sesuai regulasi serta berikan Sanksi Sesuai Perda yang berlaku.

‎3. Mendesak Bupati Tangerang untuk mengevaluasi Kinerja Kasatpol PP, Camat Sepatan Timur, serta Kepala Desa setempat terkait lemahnya pengawasan.

‎4. Menuntut razia berkala untuk memastikan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat di Sepatan Timur.

‎5. Menuntut Bupati Tangerang Untuk Mencopot Kasatpol PP Kabupaten Tangerang dan Camat Sepatan Timur jika gagal dalam menyelesaikan persoalan ini.

‎Rencana Aksi 

‎Aksi unjuk rasa damai akan diikuti oleh sekitar 50 massa aksi dengan titik kumpul di depan Perumahan Royal Living dan titik aksi di depan Kantor Kecamatan Sepatan Timur. Massa akan dilengkapi dengan mobil komando, spanduk, toa, ban dan perangkat aksi lainnya sebagai bentuk protes keras terhadap legalisasi terselubung kemaksiatan di wilayah Kecamatan Sepatan Timur.

‎Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Untuk Rakyat (GEMPUR) Tangerang, adalah wadah perjuangan mahasiswa dan pemuda di Tangerang yang berfokus pada kontrol sosial, penegakan keadilan, dan pembelaan hak-hak masyarakat serta nilai-nilai moralitas daerah.

red24_J.U

‎Warga Kelurahan Sepatan RT 004 RW 002 Keluhkan Terkait Kerusakan Jalan Lingkungan

sorot24.id | TANGERANG – Akses jalan yang layak nampaknya masih menjadi barang mewah bagi warga di wilayah RT.004 RW.002 Kelurahan Sepatan Kecamatan Sepatan. Riki Ade Suryana, salah seorang warga setempat, meluapkan kekecewaannya atas kondisi jalan paving block yang rusak parah selama bertahun-tahun tanpa ada solusi nyata dari pemangku kebijakan tingkat bawah.

‎Riki mengaku telah berulang kali melakukan koordinasi dengan pihak Ketua Rukun Tetangga (RT). Namun, ia justru mendapati pola jawaban yang sama antara Ketua RT lama maupun Ketua RT yang baru menjabat beberapa bulan lalu. Keduanya kompak berdalih bahwa perbaikan jalan telah diajukan dan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.

‎”Jawaban mereka sama persis, katanya sudah didata dan mau diperbaiki segera. Tapi kenyataannya, sampai ganti kepengurusan RT pun, tidak ada satu pun batu paving yang diganti. Ini seperti hanya janji untuk menenangkan warga tanpa aksi nyata,” ujar Riki.

‎Lantaran tak kunjung mendapat perhatian pemerintah, Riki terpaksa mengambil inisiatif mandiri. Selama ini, ia dan warga berupaya menambal lubang-lubang jalan dengan puing-puing bangunan dan batu bekas seadanya agar jalan tetap bisa dilalui. Hal ini menjadi potret miris di mana warga harus bekerja sendiri di saat aparat lingkungan seharusnya menjadi jembatan pembangunan.

‎Kondisi semakin memprihatinkan saat hujan turun. Akibat buruknya drainase, gang tersebut kerap terendam banjir. Riki mengungkapkan bahwa jalanan menjadi mustahil dilewati dengan alas kaki biasa atau sandal.

‎”Kalau sudah hujan, kami seperti terisolasi. Mau lewat jalan kaki pakai sandal saja tidak bisa, harus pakai sepatu boot. Ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari,” keluhnya.

‎Penyebab utama banjir diduga kuat karena adanya kegagalan teknis dalam pembangunan infrastruktur. Saluran air (U-Ditch) yang dibangun justru memiliki elevasi yang lebih tinggi dibandingkan permukaan jalan paving block tersebut.

‎Bukannya mengalirkan air, konstruksi ini justru membuat air terjebak dan merendam jalanan pemukiman.
‎Kondisi ini memicu kritik tajam mengenai efektivitas pengawasan proyek di tingkat kelurahan.

‎Riki mendesak agar pihak  Pemerintah Kelurahan Sepatan dan Kecamatan Sepatan tidak menutup mata, ia meminta pemangku kebijakan segera turun ke lapangan untuk melihat langsung, juga mengambil langkah tegas dan aksi nyata untuk segera mengatasi dan memperbaiki terkait banjir serta kerusakan jalan paving block yang rusak parah selama bertahun-tahun .

red24_RAS

Terasa Aneh Pemberian THR PPPK Paruh Waktu Guru di Lingkungan Pemprov Banten 

sorot24.id | BANTEN – Tunjangan Hari Raya (THR) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten menjadi sorotan, utamanya untuk PPPK. Isu ini muncul setelah beredar perhitungan pemberian THR PPPK Paruh Waktu yang dianggap tidak releven dan dirasa timpang dengan saat masih menjadi pegawai Non ASN. Sabtu,14/3/2026.

Rahman Guru PPPK Paruh Waktu Tangerang Selatan mengungkapkan bawha beredar informasi wacana pemberian THR yang akan disalurkan dengan hitungan Surat Pernyataam Melaksanakan Tugas (SPMT) /12xGaji Pokok dirasa tidak manusiawi.

“Artinya kan kalo hitungannya seperti itu kita PPPK Paruh Waktu Guru hanya mendapatkan THR sekira 300rb. Ini jelas menurun dimana pada saat honorer saja kami mendapatkan satu bulan gaji pokok. Aneh,” tuturnya.

Rahman menambahkan, “seharusnya pemerintah provinsi banten bisa mengoreksi, jika tidak di koreksi ini merupakan kemunduran bukan kemajuan karena nominal THR yang wacananya diberikan saat in sangat jauh dengan saat masih menjadi tenaga honorer,” ungkapnya.

Septian Koordinator Forum Guru Banten Wilayah Tangerang Raya menuturkan,

“Bahwa isu soal pemberian THR yang dirasa timpang bagi PPPK harus menjadi bahan koreksi untuk Pemerintah Provinsi Banten, jangan melihat proses pengangkatan tapi proses pengabdian karena teman-teman PPPK ini kan sudah mengabdi tahunan di Pemerintah Provinsi Banten. Harusnya bisa diberikan satu bulan gaji,” ungkap Septian.

“Acuan PP No 9 yang proporsional untuk status PPPK yang baru bekerja kurang dari satu tahun itu harus dilihat secara manusiawi, jangan dijadikan alasan untuk memperkecil nominal pemberian THR karena saat menjadi honorer juga dibayarnya satu bulan gaji. Ironis, Pelita dalam gelap hitungan dalam kertas. Semoga ada perubahan tidak timpang dan jomplang nominalnya,” pungkasnya.

red24_RG

 

Akulaku Group dan BAZNAS RI Hadirkan Program CSR untuk Anak Binaan LPKA Jakarta

sorot24.id | JAKARTA – Dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadhan, Akulaku kembali bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI) menghadirkan berbagai program sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk pelatihan keterampilan bagi anak-anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta. Jum’at,13/3/2026.

Kolaborasi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan CSR Ramadhan 2026 yang diinisiasi bersama oleh Akulaku Group dan BAZNAS RI.

Salah satu inisiatif yang diselenggarakan pada Ramadhan kali ini adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan sablon bagi anak-anak binaan, yang bertujuan memberikan bekal keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan sebagai modal kemandirian di masa depan.

Direktur Teknologi Informasi PT Akulaku Finance Indonesia, Edy Salim, mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi positif kepada masyarakat, khususnya melalui kegiatan sosial yang dapat memberikan dampak nyata.

Akulaku kembali bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI). foto/dok : [red24] .
“Ramadhan adalah momentum untuk memperkuat kepedulian dan berbagi dengan sesama. Melalui kolaborasi bersama BAZNAS RI, bantuan yang disalurkan diharapkan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, M.A, mengatakan bahwa kegiatan ini bagian dari upaya BAZNAS menghadirkan program Ramadhan yang tidak hanya bersifat bantuan konsumtif, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan.

“Melalui program ini kami ingin menghadirkan kebahagiaan Ramadhan sekaligus memberikan keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan mereka”, ujarnya .

Sementara itu, Kepala Divisi Pendayagunaan, Layanan UPZ dan CSR BAZNAS RI, Ajat Sudrajat, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi BAZNAS dan Akulaku dalam menyalurkan berbagai program sosial selama Ramadhan.

“Hari ini kita melaksanakan program Hidangan Berkah Ramadhan berupa pembagian hidangan berbuka puasa, mulai dari takjil hingga makanan utama bagi anak-anak binaan”, ungkapnya .

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta, Syaikoni, turut menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada anak-anak binaan di lembaganya.

“Kami sangat berterima kasih kepada BAZNAS RI dan Akulaku Group atas dukungan serta perhatian yang diberikan kepada anak-anak binaan di LPKA Jakarta”, ucapnya .

Salah satu anak binaan berinisial RAPO (16) mengaku senang dapat mengikuti kegiatan tersebut.

“Saya senang sekali mengikuti acara ini karena kami bisa belajar menyablon dan mengetahui perbedaan sablon digital dan manual. Terima kasih kepada BAZNAS dan Akulaku Group yang sudah datang dan berbagi dengan kami”,pungkasnya.

Akulaku Group berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai inisiatif sosial yang tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam aspek kesejahteraan dan pemberdayaan.

red24_RG

‎Gedung Posyantek Sepatan Mati Fungsi Bertahun-tahun, Aktivis Muda: Stop Hamburkan Pajak Rakyat, Alihkan untuk Relawan PKH Saja !

‎​sorot24.id | TANGERANG – Gedung Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Kecamatan Sepatan kini menjadi sorotan tajam. Bangunan yang didirikan menggunakan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang tersebut terpantau terbengkalai, tidak berpenghuni, dan kehilangan fungsinya secara total sebagai pusat inovasi teknologi masyarakat.

‎​Kondisi gedung yang sunyi tanpa aktivitas maupun pengurus ini memicu kritik keras dari berbagai pihak, mengingat besarnya anggaran negara yang terserap untuk pembangunannya namun tidak memberikan asas manfaat bagi warga.

‎​Riki Ade Suryana, Pemuda Sepatan sekaligus Aktivis Muda Tangerang, menyatakan keprihatinannya saat meninjau lokasi Gedung Posyantek yang berada di Jalan Lingkar Pasar Sepatan, tepat di sebelah bekas Gedung UPT Pendidikan tersebut. Ia menilai pembiaran aset negara ini adalah bentuk manajemen publik yang buruk karena sudah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa evaluasi.

‎​”Sangat disayangkan, gedung yang dibangun dari uang rakyat—dari pajak yang kita bayar—justru disia-siakan begitu saja. Jangankan aktivitas inovasi, batang hidung pengurusnya pun tidak terlihat. Gedung ini sudah bertahun-tahun sunyi seperti ‘rumah hantu’. Mirisnya, tidak ada kegiatan sama sekali terkait pelayanan maupun inovasi teknologi di sana, maka wajar saja jika masyarakat menyebutnya mati fungsi,” ujar Riki dengan nada tegas.

‎​Riki menyoroti dampak dari kekosongan gedung tersebut. Karena lokasi yang dianggap kurang strategis dan minim pengawasan, area sekitar gedung justru dimanfaatkan oleh pedagang pasar yang diduga tidak berizin. Ini jelas pembiaran yang merusak fungsi awal bangunan dan estetika lingkungan .

‎​​Riki menekankan bahwa setiap aset daerah harus dikelola secara efektif sebagaimana diatur dalam :

‎​UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

‎​PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: Aset yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi instansi harus dioptimalisasi atau dipindahtangankan agar tidak merugikan keuangan daerah.

‎​Pertanyaan Terbuka untuk DPMPD, Diskominfo & Pemerintah Kabupaten Tangerang :

‎​Sejauh mana pengawasan dan audit terhadap fungsi Gedung Posyantek di tingkat kecamatan yang mangkrak bertahun-tahun ini ?

Mengapa aset yang dibangun dengan biaya besar dibiarkan tanpa pengurus dan kini justru menjadi area lapak liar

‎​Apakah ada transparansi mengenai realisasi program inovasi teknologi yang seharusnya berjalan di gedung tersebut ?

‎​Daripada menjadi gedung yang rusak dimakan waktu dan disalahgunakan, Riki mengusulkan agar pemerintah lebih bijak dalam mendistribusikan hak pakai gedung kepada lembaga yang jauh lebih produktif.

‎​”Di Sepatan ini banyak organisasi atau lembaga sosial yang sangat aktif tapi tidak punya kantor. Contohnya teman-teman Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka adalah relawan sosial yang sangat perhatian, setiap hari mengabdi untuk masyarakat, rutin mengadakan pertemuan, namun belum memiliki kantor tetap. Sangat ironis, yang aktif melayani rakyat tidak punya tempat, sementara gedung yang ada malah dibiarkan mati fungsi,” tegas Riki.

Tujuan ​Kritik ini dilayangkan sebagai bentuk Social Control agar ​Pemerintah Kabupaten Tangerang segera melakukan audit aset di wilayah Kecamatan Sepatan. Mendorong azas kebermanfaatan anggaran agar tepat sasaran dan tidak mubazir.​Memberikan ruang fasilitas bagi para relawan sosial yang kontribusinya nyata dalam membantu pembangunan daerah .

red24

Harmoni Ramadhan TEBAR KEBAIKAN RAIH KEBERKAHAN Bersama DPK KNPI Tigaraksa : Berbagi Takjil Santunan Yatim dan Buka Puasa Bersama

sorot24.id | TANGERANG – Dalam rangka menyemarakkan Bulan Suci Ramadhan, DPK KNPI Tigaraksa mengadakan kegiatan Harmoni Ramadhan dengan tema “Tebar Kebaikan Raih Keberkahan” dengan rangkaian kegiatan diantaranya berbagi takjil,santunan yatim dan buka puasa bersama. Adapun kegiatan tersebut di mulai tanggal 7 – 14 Maret 2026,dengan diawali berbagi takjil sebanyak 500 pack kepada masyarakat Tigaraksa .

foto/dok : DPK KNPI Tigaraksa . [red24] .

Puncak dari rangkaian kegiatan Harmoni Ramadhan sendiri ditutup dengan buka bersama sekaligus santunan yatim,yang berlangsung hari ini,Sabtu,14 Maret 2026 bertempat di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa .

Bung Daus Ketua MPI – DPK KNPI Tigaraksa sedang memberikan santunan . foto/dok : DPK KNPI Tigaraksa . [red24] .

‎Hadir pada acara puncak Harmoni Ramadhan,Camat Tigaraksa,Polsek Tigaraksa,Koramil Tigaraksa,MUI Tigaraksa,Karang Taruna Tigaraksa serta Organisasi Kemasyarakatan yang ada diwilayah Kecamatan Tigaraksa dan para pengurus DPK KNPI Tigaraksa .

Badru Salam Ketua DPK KNPI Tigaraksa, sedang memberikan kata sambutan. foto/dok : DPK KNPI Tigaraksa . [red24] .

Pada kesempatan ini,Ketua DPK Badru Salam menghaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah ikut mensukseskan rangkaian Harmoni Ramadhan dengan tema “Tebar Kebaikan Raih Keberkahan”

“Kami atas nama DPK KNPI Tigaraksa,menghaturkan terima kasih kepada pihak – pihak terkait yang telah mensukseskan rangkaian kegiatan Harmoni Ramadhan,kepada Camat, Koramil dan Polsek Tigaraksa,terima kasih kita bisa bersinergi dan juga kepada jajaran panitia pelaksana yang sudah menjalan perannya sehingga acara ini dapat berjalan lancar dan sukses”, ujar Badru Salam.

“Mudah-mudahan dengan terselenggaranya acara ini,akan mendatangkan motivasi serta kebaikan khususnya buat para pemuda di Wilayah Kecamatan Tigaraksa,Insya Allah agenda ini kita selenggarakan rutin tiap tahun,karena masuk dalam program kerja kami”, pungkasnya .

Pada acara puncak rangkaian Harmoni Ramadhan ini,DPK KNPI Tigaraksa memberikan santunan Yatim kepada 50 (lima puluh) anak yatim yang tersebar di 12 Desa dan Kelurahan se – Kecamatan Tigaraksa .

red24_J.U

Konsolidasi Organisasi dan Buka Puasa Bersama ALMATARA : Berikan Apresiasi Capaian Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang

sorot24.id | TANGERANG – ALMATARA (Aliansi Masyarakat Tangerang Raya) memberikan apresiasi terhadap refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang yang dinilai telah menunjukkan berbagai capaian positif dalam pembangunan daerah.

‎Perihal tersebut disampaikan oleh jajaran pengurus ALMATARA saat menggelar kegiatan konsolidasi organisasi sekaligus buka puasa bersama di Rumah Makan Kiray Bambu Kuning, Tigaraksa, Jumat, 13/3/2026 .

‎Pada kesempatan tersebut turut hadir jajaran pengurus ALMATARA (Aliansi Masyarakat Tangerang Raya), dan para  Korcam (Koordinator Kecamatan) dari 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang .

‎Ketua Aliansi Masyarakat Tangerang Raya, Saiful yang akrab disapa Bung Ipunk, mengungkapkan pihaknya mengapresiasi langkah dan capaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang selama satu tahun memimpin,terutama dalam menjalankan lima program unggulan pembangunan daerah.

Menurutnya,berbagai program yang digagas pemerintah daerah menjadi langkah positif dalam mendorong kemajuan Kabupaten Tangerang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Paparan mengenai capaian tersebut sebelumnya disampaikan dalam forum bertajuk “Satu Tahun Melangkah Bersama” yang digelar di Aula Pendopo Bupati Kabupaten Tangerang pada Selasa,10/3/2026 . Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Pimpinan Daerah serta para OPD (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) .

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk terus mempercepat pelayanan publik, memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta membangun infrastruktur berkelanjutan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Bung Ipunk menyebutkan, sejumlah capaian yang disampaikan pemerintah daerah di antaranya melalui lima program unggulan, yaitu :

  1. Pemerintahan Inovatif Maju dan Smart (PRIMA)
  2. Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah (PROSPEK)
  3. Talenta Unggul Generasi Sehat (TUNAS)
  4. Sekolah Terpadu Ramah Anak    (SETARA)
  5. Sistem Lingkungan yang Aman Ramah dan Berkelanjutan (SELARAS)

Meski demikian,ALMATARA juga menyoroti beberapa keluhan masyarakat yang masih perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Di antaranya terkait kondisi infrastruktur jalan yang rusak serta persoalan banjir di sejumlah wilayah yang dinilai masih perlu penanganan lebih optimal.

“Kami mengapresiasi berbagai capaian yang telah dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tangerang. Namun di sisi lain, kami juga berharap pemerintah daerah terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat perbaikan infrastruktur yang masih menjadi keluhan warga,” ujar Bung Ipunk.

Ia juga  berharap ke depan pemerintah Kabupaten Tangerang dapat terus meningkatkan kinerja serta memperkuat pelayanan publik agar cita-cita mewujudkan Kabupaten Tangerang yang maju dan sejahtera sesuai dengan jargon Tangerang Gemilang dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.

red24_J.U

Soroti Dugaan Penyimpangan Program MBG DPD KNPI Kabupaten Pandeglang Gelar Aksi di BGN RI Jakarta

PERS RELEASE : DPD KNPI Kabupaten Pandeglang

sorot24.id | JAKARTA – DPD KNPI (Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kabupaten Pandeglang menggelar aksi demonstrasi di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia Jakarta. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kritik dan desakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang yang dinilai menyisakan berbagai persoalan. Jumat, 13/03/2026.

‎DPD KNPI Kabupaten Pandeglang 2025 – 2029 menilai, program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan, justru memunculkan sejumlah persoalan dalam implementasinya di lapangan.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Pandeglang, Saepudin, mengatakan pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat serta melakukan investigasi terkait pelaksanaan program MBG di daerah tersebut.

‎Menurutnya, terdapat sejumlah temuan yang menjadi perhatian serius, mulai dari persoalan kelayakan menu makanan, transparansi pengelolaan anggaran, hingga dugaan ketidaksesuaian operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan regulasi yang berlaku.

‎“Program Makan Bergizi Gratis sejatinya merupakan program yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak bangsa. Namun kami menemukan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Pandeglang, mulai dari kualitas makanan hingga kepatuhan terhadap standar operasional dapur SPPG,” ujar Saepudin.

‎Ia menambahkan bahwa sejumlah dapur SPPG diduga belum memenuhi persyaratan administratif maupun standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) MBG atau Badan Gizi Nasional (BGN) RI.

Temuan tersebut antara lain berkaitan dengan dugaan belum dimilikinya dokumen perizinan penting seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta dokumen pengelolaan lingkungan seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Selain itu,DPD KNPI Kabupaten Pandeglang juga menyoroti penggunaan perlengkapan dapur yang diduga belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional, termasuk peralatan makanan yang seharusnya menggunakan material stainless steel 304 dan memiliki sertifikasi kelayakan.

Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Pandeglang, Entis Sumantri, mengungkapkan bahwa pihaknya juga menerima laporan dari orang tua siswa, masyarakat dan hasil observasi kami mengenai kondisi makanan yang diduga tidak layak konsumsi.

“Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil investigasi lapangan, kami menemukan adanya dugaan makanan yang sudah tidak layak konsumsi namun tetap diberikan kepada siswa penerima manfaat. Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena program yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi justru berpotensi membahayakan kesehatan,” kata Entis.

Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran program MBG, termasuk terkait harga bahan pangan, biaya operasional dapur, hingga mekanisme pengadaan yang dinilai belum terbuka kepada publik. Bahkan kami melihat distribusi MBG, terhadap penerima manfaat tak sebanding dengan anggaran yang di tetapkan oleh Juklak Juknis MBG.

Lebih jauh,DPD KNPI Kabupaten Pandeglang juga menyoroti dugaan praktik tidak sehat dalam penentuan titik lokasi dapur SPPG. Menurut Entis, isu mengenai dugaan jual beli titik dapur antara yayasan, mitra pelaksana, maupun pihak BGN dan pihak-pihak terkait telah menjadi perbincangan di masyarakat dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Koordinator Aksi KNPI Pandeglang, Doni Nuryana, menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang akan digelar di kantor Badan Gizi Nasional merupakan bentuk kontrol sosial dari organisasi kepemudaan terhadap program pemerintah.

‎“Aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami sebagai organisasi kepemudaan untuk memastikan program pemerintah benar-benar berjalan sesuai tujuan. Kami meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi dan audit secara menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi di Kabupaten Pandeglang,” ujar Doni

Dalam aksinya nanti, DPD KNPI Kabupaten Pandeglang juga akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya mendesak dilakukannya audit terhadap pelaksanaan program MBG, memastikan transparansi pengelolaan anggaran, serta menindak tegas pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

‎Selain itu, DPD KNPI Kabupaten Pandeglang juga meminta Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, pemerintah daerah Satuan Tugas atau Satgas MBG dan instansi terkait untuk melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh dapur SPPG di Kabupaten Pandeglang, khususnya terkait kelengkapan perizinan setiap SPPG.

DPD KNPI Kabupaten Pandeglang menegaskan bahwa pengawasan terhadap program MBG harus dilakukan secara serius agar tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda Indonesia, benar-benar dapat tercapai.

DPD KNPI Kabupaten Pandeglang juga mengingatkan bahwa pelaksanaan program MBG harus mematuhi berbagai regulasi yang berlaku, di antaranya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Makan Bergizi Gratis (MBG) atau aturan BGN RI. sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis tata kelola penyelenggaraan program MBG Tahun 2026,Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

red24

Bersama Karang Taruna Pemerintah Kecamatan Tigaraksa Gelar Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba

sorot24.id | TANGERANG – Agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba pada generasi muda, Pemerintah Kecamatan Tigaraksa menggelar sosialisasi bahayanya penyalahgunaan Narkoba, kegiatan tersebut berempat di ruang rapat Kantor Kecamatan Tigaraksa, jumat 13 maret 2026.

Kegiatan sosialisasi tersebut di hadiri 36  pengurus Karang taruna tingkat  Kecamatan serta 14 Ketua Karang Taruna tingkat Kelurahan dan Desa  se – Kecamatan Tigaraksa,hadir sebagai narasumber Kapolsek Tigaraksa dan  BNK .

Kapolsek Tigaraksa sedang memberikan penyuluhan tentang penyalahgunaan Narkoba. foto/dok : red24

‎Sambutan Camat Tigaraksa yang diwakili oleh Kasi Pemerintaan Mulyadi, S.H mengatakan, “kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap para pemuda yang ada di Kecamatan Tigaraksa agar terhindar dari bahaya Narkoba”, ujarnya.

“Dengan adanya sosialisasi ini kepada para pemuda khususnya Karang Taruna, bisa lebih paham tentang bahayanya Narkoba. Sehingga para pemuda yang ada di Kecamatan Tigaraksa dapat terhindar dari penyalahgunaan Obat terlarang,” tambahnya.

‎Sementara Ketua Karang Taruna Kecamatan Tigaraksa,Saepul Rahayu mengucapkan banyak terimakasih kepada Pemerintah Kecamatan Tigaraksa yang telah mengadakan kegiatan sosialisasi bahayanya Narkoba.

‎”Dengan adanya sosialisasi ini anggota katar dapat lebih memahami lagi tentang bahaya Narkoba, sehingga mereka juga akan ikut menyampaikan di lingkungan masing-masing setelah mendapatkan pemahaman bahayanya obat obatan terlarang”, pungkas Saepul Rahayu Ketua Karang Taruna Kecamatan Tigaraksa .

red24_J.U