Kurt Cobain. (Juliens live)

 

Sorot24.id | Washington – Dunia musik internasional kembali gempar dengan munculnya temuan baru terkait kematian vokalis legendaris Nirvana, Kurt Cobain.

Selama ini, publik meyakini Kurt Cobain meninggal dunia akibat bunuh diri. Hal itu juga yang dinyatakan kepolisian pada April 1994.

Hampir 32 tahun berlalu, sebuah penelitian forensik menunjukkan adanya indikasi pembunuhan Kurt Cobain.

Spesialis forensik Brian Burnett menyatakan bahwa bukti-bukti yang ditemukan mengarah pada tindakan kriminal. Diduga, tindakan tersebut direncanakan oleh pihak lain.

“Ini adalah pembunuhan. Kita harus melakukan sesuatu tentang ini,” ucap Brian Burnett dalam laporan The Daily Mail pada Selasa, 10 Februari 2026.

Penelitian ini mengeksplorasi sepuluh poin bukti krusial. Dugaan mengarah adanya kehadiran orang lain di lokasi kejadian sebelum nyawa sang legenda rock melayang.

Rekan Burnett, Michelle Wilkins, menilai bahwa kondisi tempat kejadian perkara (TKP) terasa sangat janggal dan seolah-olah sengaja diatur sedemikian rupa agar terlihat alami.

“Sepertinya seseorang merekayasa sebuah film dan ingin anda benar-benar yakin bahwa ini adalah bunuh diri,” kata Wilkins merujuk pada adegan di lokasi kematian.

Wilkins menyoroti adanya kerusakan organ yang tidak lazim jika penyebab kematiannya murni karena tembakan senapan, melainkan lebih merujuk pada efek overdosis paksa.

Selain itu, ditemukan fakta unik bahwa barang-barang pribadi milik musisi yang meninggal di usia 27 tahun tersebut tertata dengan sangat rapi di saku pakaiannya.

“Kwitansi pembelian senjata ada di sakunya. Kwitansi pembelian peluru juga ada di sakunya. Peluru-peluru itu berjejer di kakinya,” ungkap Wilkins merinci temuan tersebut.

Ia juga meragukan sikap seseorang yang sedang sekarat karena narkoba. Sebab masih sempat merapikan peralatan jarum suntik dengan teliti sebelum benar-benar kehilangan nyawa.

“Bunuh diri itu berantakan, dan tempat kejadian perkara ini sangat bersih,” tambah Wilkins menjelaskan kejanggalan yang ia temukan dari pola darah di lokasi.

Sementara itu, pihak Kantor Pemeriksa Medis King’s County menyatakan kesiapan mereka untuk meninjau ulang temuan tersebut meski sebelumnya telah menetapkan status bunuh diri.

Namun, Departemen Kepolisian Seattle hingga saat ini tetap bersikeras pada hasil investigasi lama dan nggan membuka kembali kasus yang sudah lama ditutup tersebut.

“Detektif kami menyimpulkan bahwa dia meninggal karena bunuh diri, dan ini tetap menjadi pendirian yang dipegang oleh departemen ini,” ujar juru bicara kepolisian setempat.

Sebagai informasi, Kurt Cobain meninggal dunia pada 5 April 1994 akibat luka tembak di kepala.

Jenazahnya ditemukan tiga hari kemudian, 8 April 1994 di rumahnya kawasan Seattle, Washington, Amerika Serikat.

Sebelum meninggal dunia, Kurt Cobain berjuang dengan kecanduan heroin dan masalah kesehatan.

Red24

foto dok/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis bersama Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kepala

Sorot24.id | Kota Tangerang – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis bersama Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kepala Bidang Survei dan Pengukuran, Septein Paramia Swantika, resmi melaunching Layanan Pengukuran Terjadwal pada empat Kantor Pertanahan, yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Rabu (11/2/2026).

Pelayanan pengukuran pertanahan merupakan layanan strategis yang memegang peran krusial dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. Akurasi data hasil pengukuran menjadi fondasi utama dalam seluruh rangkaian pendaftaran tanah, mulai dari penetapan batas bidang, pemetaan, hingga penerbitan sertipikat.

Dalam sambutannya, Harison Mocodompis menegaskan bahwa peluncuran layanan ini merupakan langkah strategis untuk membenahi proses layanan agar semakin pasti dan terukur.

“Hari ini kita akan melaksanakan launching layanan pengukuran terjadwal. Tentu ini merupakan salah satu langkah strategis yang memiliki peran krusial untuk mewujudkan kepastian hukum. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih untuk semua effort yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pengalaman dalam menyelesaikan berbagai program pertanahan mengajarkan pentingnya kesiapan data dan perencanaan sejak awal. Menurutnya, hambatan layanan kerap terjadi bukan semata karena keterbatasan sumber daya, melainkan karena kurangnya kelengkapan dan verifikasi di tahap awal. “Memastikan segala sesuatu lengkap sebelum harganya berjalan, SPS dan lain sebagainya. Karena saya mengenal Pak Dirjen ini orang yang tidak bisa dipatahkan kalau kita tidak punya datakan ya. Jadi kalau layanan pengukuran terjadwal ini hari ini di-launching, mungkin nanti di seluruh Indonesia akan di-launching. Hal ini pasti karena ada data yang menunjukkan layanan pengukuran ini memegang peranan yang cukup besar dalam potensi layanan yang terhambat karena ketidaksiapan,” jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison MocodompisHarison menambahkan bahwa kebijakan ini menjadi momentum pembenahan kinerja agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan SOP, tetapi juga berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat.

“Kami mengaminkan langkah dari Direktorat Jenderal yang Bapak pimpin. Ini merupakan salah satu cara paling strategis untuk mulai membenahi apa yang selama ini mungkin belum menjadi KPI kita. Dengan ini menjadi KPI kita, kita berharap bukan saja bekerja sesuai SOP, tetapi akibat melaksanakan SOP yang tepat itu kepercayaan masyarakat bisa pulih, bahkan meningkat,” tegasnya.

Ia juga menyatakan kesiapan seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten untuk mengamankan dan menyukseskan kebijakan tersebut. “Dihadapan Bapak seluruh jajaran, kami BPN Provinsi Banten, terlebih khusus jajaran yang ada di bidang 1, sesi 1, menyatakan siap untuk mengamankan dan mensukseskan kebijakan yang telah diambil oleh Kementerian ATR/BPN, dan kami akan melaksanakan itu, tegas Harison.

Sementara itu, Kepala Bidang Survei dan Pengukuran, Septein Paramia Swantika, menjelaskan bahwa Layanan Pengukuran Terjadwal dirancang agar setiap permohonan pengukuran memiliki jadwal yang jelas dan disepakati sejak awal. Layanan ini juga didukung mekanisme pemeriksaan cek plot serta verifikasi kelengkapan administrasi secara menyeluruh sejak tahap awal.

“Dengan layanan ini, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian yang lebih jelas terkait prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, serta waktu pelaksanaan pengukuran di lapangan. Kepastian ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif pemohon dalam mempersiapkan persyaratan,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, menegaskan bahwa layanan ini menjadi jawaban atas persepsi layanan yang selama ini dianggap lama dan tidak pasti.

“Kita berharap kalau persepsi layanan BPN yang sekarang ini lama, tidak jelas, ada kepastian itu sekarang berakhir. Yang kita harapkan adalah layanan BPN itu sekarang cepat dan memenuhi kepastian,” ujarnya.

Virgo menjelaskan bahwa dalam skema layanan ini masyarakat dapat memilih sendiri hari pelaksanaan pengukuran, sekaligus memastikan seluruh persyaratan telah lengkap sebelum hari yang ditentukan. “Masyarakat memilih sendiri harinya, masyarakat menyiapkan persyaratannya, dan kita jamin kalau semua persyaratannya dipenuhi, hari kedua petugas datang, satu hari beres,” tegasnya.

Melalui implementasi Layanan Pengukuran Terjadwal ini, diharapkan pelayanan pertanahan di Provinsi Banten semakin modern, tertib, dan berkeadilan, sekaligus memberikan manfaat nyata berupa kepastian waktu, transparansi prosedur, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan.

Turut dihadiri Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Hendy Pranabowo; Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Apriawan; Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang, Farid Hidayat; Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Febri Effendi; Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi; Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon, Osman Affan, Para Pejabat Pengawas Kantor Pertanahan se-Tangerang Raya dan Kota Cilegon.

 

Rengga

foto dok/ Gubernur Banten, Andra Soni saat di replikasi pondok Pesantren Agro-Ekosistem Raudhatul Ihsan di lebak

 

Sorot34.id Lebak – Gubernur Banten, Andra Soni mendorong replikasi Pondok Pesantren Agro-Ekosistem Raudhatul Ihsan yang telah menghasilkan produksi cabai. Di pesantren ini memadukan pendidikan keagamaan dengan praktik pertanian modern.

Dalam kunjungannya pada Selasa (10/2/2026), Andra Soni didampingi Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya. Rombongan melihat langsung proses budidaya cabai berbasis greenhouse.

Menurutnya, konsep pesantren agroekosistem menjadi terobosan karena mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, dan produksi pertanian dalam satu ekosistem yang berkelanjutan.

“Pesantren Agro-Ekosistem Raudhatul Ihsan memadukan pendidikan agama dengan pengembangan pertanian. Model seperti ini penting karena berbasis pendidikan dan bisa ditransfer ke pesantren-pesantren lain,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan agroekosistem di lingkungan pesantren membuka ruang kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat peran pesantren dalam mendukung ketahanan pangan.

“Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan keagamaan, tetapi pertanian produktif. Ini potensi besar yang perlu diperluas,” katanya.

Pada kesempatan itu, Pesantren Raudhatul Ihsan dengan PT Laukita Bumbu melakukan penandatangan kerja sama sebagai perusahaan penyuplai kebutuhan pangan jemaah haji. Melalui kerja sama itu, hasil pertanian pesantren, khususnya cabai, akan diserap untuk kebutuhan bumbu makanan jemaah haji.

“Kolaborasi seperti ini harus diperkuat. Produksi ada, pendampingan ada, dan pasar juga tersedia. Ekosistemnya menjadi lengkap,” ujar Andra Soni.

Sementara itu, Plt Deputi Kepala Perwakilan Bank Indinesia (BI) Banten Lukman Hakim menjelaskan, pesantren tersebut merupakan bagian dari program pembinaan agroekosistem dan kelompok tani binaan BI.

Menurut Lukman, pengembangan usaha produktif di pesantren tidak hanya memperkuat ekonomi lembaga, tetapi juga membekali santri dengan kompetensi kewirausahaan di sektor pertanian.

BI Banten bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) juga telah menjalankan program pelatihan dan pendampingan budidaya cabai melalui skema program pertanian berbasis teknologi atau infratani sejak 2025. Pemanfaatan greenhouse dinilai mampu menjaga produktivitas di tengah curah hujan tinggi serta meningkatkan kualitas hasil panen.

“Usaha produktif terintegrasi yang dikembangkan pesantren mulai pertanian, peternakan hingga perikanan yang menunjukkan potensi besar pesantren dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Lukman.

 

Rengga

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024, di Gedung KPK, Jakarta,

 

Sorot24.id | Jakarta – Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) mendaftarkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Ia menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan di Kementerian Agama tahun 2023–2024.

“Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka,” tulis SIPP PN Jaksel dikutip Rabu (11/2/2026).

Yaqut mendaftarkan gugatan praperadilan pada Selasa (10/2/2026) dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Petitum lengkap belum dapat ditampilkan di situs SIPP PN Jaksel. Sidang perdana dijadwalkan digelar pada Selasa (24/2/2026).

Konstruksi Perkara

Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026).
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026).Kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024 resmi naik ke tahap penyidikan pada 9 Agustus 2025. KPK memperkirakan nilai kerugian negara sementara mencapai Rp1 triliun.KPK juga telah mencegah sejumlah pihak bepergian ke luar negeri, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfan Abidal Aziz alias Gus Alex, serta Fuad Hasan Masyhur. Hingga kini, Yaqut dan Gus Alex telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara status hukum Fuad masih menunggu kelengkapan alat bukti.

Dalam konstruksi perkara, dugaan korupsi kuota haji bermula pada 2023 saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Arab Saudi dan bertemu Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Muhammad bin Salman Al Saud. Indonesia memperoleh tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah.

Tambahan kuota diberikan karena panjangnya antrean haji reguler yang telah mencapai puluhan tahun. Kuota tambahan diberikan kepada negara, bukan Menteri Agama secara personal. Namun, Yaqut membagi kuota tambahan itu 50:50 persen: 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

Pembagian ini dianggap tidak sesuai Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur proporsi 92 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus.

Selanjutnya, kuota haji khusus dibagikan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau biro travel, dimana Maktour Travel milik Fuad Hasan Masyhur diduga sebagai koordinator pembagian.

Para biro travel diduga memberikan kickback kepada oknum di Kementerian Agama, termasuk Yaqut dan Gus Alex. Uang tersebut diduga berasal dari penjualan kuota haji kepada calon jemaah.

 

Red24

Radiyanto Dilantik Jadi Ketua DPD Partai Berkarya Kota Tangerang

sorot24.id |TANGERANG – DPP Partai Berkarya melakukan pelantikan pengurus DPD Partai Berkarya Kota Tangerang untuk memperkuat struktur organisasi di tingkat daerah. Langkah ini bertujuan meningkatkan konsolidasi partai untuk memastikan kesiapan para kader partai, Rabu 11/02/2026.

Di perhelatan tersebut, Radiyanto dilantik menjadi Ketua DPD Partai Berkarya Kota Tangerang untuk periode 2026-2030. Dalam sambutannya Radiyanto menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran acara pelantikan serta pengangkatan dirinya untuk mengemban tugas sebagai Ketua DPD yang diberikan oleh Ketua Umum DPP Partai Berkarya, H. Hutomo mandala putra.

“Saya ucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan oleh bapak ketua Umum Partai Berkarya, dan seluruh jajaran Pengurus Partai dari tingkat DPP, DPD yang telah memberikan kepercayaan kepada saya bergabung bersama keluarga besar Partai Berkaya. Dimana saya ditunjuk sebagai ketua DPD kota tangerang periode 2026 s.d 2030,” ucapnya.

“Dengan bergabungnya saya di partai berkaya adalah sebuah tantangan dan ilmu untuk saya dapat bersama sama membaktikan diri ķepada nusa bangsa dan masyarakat indonesia khususnya kota tangerang propinsi Banten, dalam hal pembangunan segala bidang sebagai aspirasi kepanjangan rakyat melalui partai berkarya ini,” sambung Radiyanto dalam sambutannya.

Ia berharap usai dilantiknya seluruh pengurus DPD Partai Berkarya Kota Tangerang dapat menjalankan tugas dan mampu mewujudkan program-program berkelanjutan yang digagas dan dicita-citakan oleh partai berkaya yang dipimpin oleh H. Hutomo Mandala Putra (Tomy Suharto).

Radiyanto pun mengucapkan terima kasih dan memohon bimbingan serta arahan sebagaimana mestinya untuk dapat menjalankan organisasi partai yang dipimpinnya sesuai harapan dan cita-cita pendiri partai, karena menurutnya ini adalah tantangan besar yang diemban olehnya.

“Bagi saya ini adalah tantangan besar dan InsyaAlloh dengan diberikannya kepercayaan sebagai ketua partai berkarya di kota tangerang, maka saya akan berusaha berjuang sesuai kemampuan yang saya miliki, menata dan mengelola partai berkaya dengan profesional dan proporsional sesuai aturan peraturan partai berdasarkan AD ART partai, dan menjalankan sesuai dengan Visi misi Partai,yaitu memperjuangkan Suara Rakyat dalam segala bidang dan Berkarya untuk negara yang kita cintai berdasarkan UUD 45 dan Pancasila dengan penuh Dedikasi, motivasi, ihklas, Sabar dan tangungjawab, melalui partai berkarya yang kita banggakan dan kita cintai,” Tegas Ketua DPD Partai Berkarya Kota Tangerang, Radiyanto dalam pidatonya.

Harapan lainnya yang disampaikan Radiyanto, bersama pengurus DPD Partai Berkarya Kota Tangerang yakni dapat lebih berkembang dan maju sesuai misi visi para pendiri partai Berkarya.

“Semoga kita semua bersama menjadikan Partai berkarya maju terutama kota tangerang mampu menjadi partai politik naik nominasi 10 besar,” ujarnya.

“Maju dan jayalah Partai Berkaya yang mampu menciptakan karya karya anak Bangsa yang berjiwa semangat dan memiliki kemampuan disegala bidang meraih kesuksesan Demi Merah putih indonesia negara yang kita cintai,” tutup Ketua DPD Partai Berkarya Kota Tangerang di ujung pidato sambutannya yang turut dihadiri Ketua Mahkamah Partai Bapak H. Tubagus Burhanudin.SE.MM. km

red24_RG

Ratusan Pelajar di Medan Diduga Keracunan MBG, Ini Kata Ekonom Konstitusi

sorot24.id | SUMATRA UTARA – Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memakan korban di Kabupaten Dairi Sumatra Utara, Senin (10/2/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada sekitar 159 pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sidikalang diduga keracunan MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Menurut Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi mengatakan, bahwa MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo yang secara substansial sangat baik, hanya caranya yang harus terus di evaluasi secara komprehensif.

“MBG nya program yang baik, menurut saya, caranya yang salah.kalau memang ingin meningkatkan gizi anak bangsa, serahkan pengelolaan ke daerah. Jangan tender di pusat, sehingga betul-betul menggerakkan perekonomian daerah, libatkan koperasi sekolah, bukan lewat yayasan yang bermitra dengan PT. Ini cari rente namanya,” katanya di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Lebih lanjut, ia mengingatkan, di era otonomi daerah ini, sudah selayaknya daerah diberikan kewenangan untuk pengelolaan MBG, pemerintah pusat hanya sebagai regulator dan pengawasan.

“Begini, Masak berpikirnya pemerintah pusat masih terpusat juga diera otonomi daerah. Kenapa semuanya harus proyek pusat?. Bandingkan saja cara berinvestasi di Vietnam, semua urusan perizinan di Provinsi, pemerintah (pusat) hanya regulator dan pengawasannya. Begitulah pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dibangun,” imbuhnya.

Cori juga berharap, agar evaluasi MBG dapat dilakukan secara objektif, sehingga program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bisa berjalan sesuai dengan harapan.

“Janganlah sampai kita yang rasional terdidik justru jadi pendukung buta atau die hard nya Presiden Prabowo Subianto. Katakan SALAH, jika SALAH! Dan akui BENAR jika memang BENAR,” pungkasnya.

red24_LUNAS

petugas menghentikan satu per satu kendaraan yang melintas untuk memeriksa kelengkapan surat dan status pembayaran pajak

Sorot24.id Cilegon – Dalam sebuah upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor, terus dilakukan penertibah pajak kendaraan oleh pihak Pemerintah Provinsi Banten.

Dalam kesempatan tersebut bersama Satlantas Polres Cilegon, petugas Samsat kembali menggelar penertiban kendaraan roda dua dan roda empat yang menunggak pajak di Jalan Bonakarta, Kota Cilegon.

Dalam razia tersebut, petugas menghentikan satu per satu kendaraan yang melintas untuk memeriksa kelengkapan surat dan status pembayaran pajak. Penertiban menyasar pengendara yang belum melunasi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Puluhan kendaraan terjaring dalam kegiatan ini. Para pemilik kendaraan yang terbukti menunggak pajak diarahkan untuk segera melakukan pembayaran sebagai bentuk kepatuhan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Kepala Seksi Penerimaan UPT PPD Bapenda Provinsi Banten, Agung Sugiarto, mengatakan masih rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak kendaraan.

“Masih banyak masyarakat yang belum membayar pajak kendaraannya, padahal tahun lalu Pemprov Banten sudah memberikan program pemutihan pajak untuk tunggakan tahunan. Ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik,” kata Agung, Selasa 10 Febuari 2026).

Menurut Agung, dalam penertiban tersebut petugas tidak langsung memberikan sanksi tegas. Pengendara yang belum mampu membayar pajak saat itu juga diberikan solusi berupa pembuatan surat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pajak dalam waktu yang telah ditentukan.

“Kami arahkan masyarakat untuk segera membayar pajak. Jika belum ada dana, mereka diminta membuat surat pernyataan agar tetap ada komitmen untuk melunasi kewajibannya,” ujarnya.

Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan penertiban dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga untuk menegakkan ketertiban berlalu lintas dan kelengkapan administrasi kendaraan.

Selanjutnya di kesempatan terpisah Tb. Mochamad Kurniawan, SE, MM,. Selaku Kepala UPT Samsat Kota Cilegon telah membenarkan kepada media, bahwasanya benar adanya razia yang sudahbdi gelar pada hari Selasa 10 Februari 2026, tepatnya di Jl. Bonakarta Kota Cilegon, sebagai langkah dan upaya guna meningkatkan kembali PAD (pendapatan anggaran daerah).

“Benar, bahwasanya bersama pihak Polisi Samsat Kota Cilegon telah menggelar razia kemarin. Dari beberapa kendaraan yang terjaring telah melakukan pembayaran ditempat dengan rincian:

R2 : 7 unit
R4 : 5 unit
Total : 12 unit dengan total pembayaran yang diterima sebesar Rp.16.318.000.

Masih dikatakannya, Tb. Mochamad Kurniawan, SE, MM,. Juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa pemilik kendaraan yang juga belum membayar seperti : R2 : 14 unit
R4 : 21 unit
Total : 35 unit”,

“Sebagai istimasi laporan kegiatan yang sudah dilakukan razia ada kendaraan yang terjaring sebanyak (47) kendaraan baik roda (2) dan roda (4).
Untuk itu semoga pemilik kendaraan yang belum melakukan pengurusan pajak untuk segera melakukan pembayaran di kantor Samsat Cilegon, tutur Tb. Mochamad Kurniawan, SE, MM. Selaku Kepala UPT Samsat Kota Cilegon.

 

Rengga

Pengurus Karang Taruna Kecamatan Tigaraksa periode 2026 – 2031 Dikukuhkan

sorot24.id | TANGERANG – Pengurus Karang Taruna Kecamatan Tigaraksa dilantik dan dikukuhkan oleh Camat Tigaraksa, bertempat di Gedung Serba Guna, Senin malam, 09-02-2026 .

Hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Camat Tigaraksa, Ketua LPTQ, Ketua MUI, Ketua KNPI, Sekjen Katar Kabupaten Tangerang, Lurah Kadu Agung, Ketua KOK, Ormas Kepemudaan,Ketua Katar se-Kecamatan Tigaraksa dan tamu undangan lainnya.

Saepul Rahayu, Ketua Katar Kecamatan Tigaraksa terpilih,yang baru saja di lantik mengatakan,Alhamdulillah malam ini pengurus Katar Kecamatan Tigaraksa telah dilantik dan dikukuhkan, setelah ini kami akan buktikan bahwa Katar akan selalu hadir bersama masyarakat dengan tagline BISA (Berkarya, Innovatif, Solid dan Aksi).

foto/dok : red24

“Program jangka pendek kami adalah Katar Care, yaitu dengan aksi peduli kepada anak yatim, jompo dan bencana, jumlah anggota yang baru saja dikukuhkan berjumlah 87 anggota yang terbagi dalam 10 bidang, kami akan hadir ditengah masyarakat dengan aksi nyata kami, sementara jangka panjangnya adalah dengan tagline BISA (Berkarya, Innovatif, Solid dan Aksi),” ucapnya.

Camat Tigaraksa, Cucu Abdurosyied usai melantik dan mengukuhkan pengurus Katar mengatakan bahwa pemuda harus hadir ditengah masyarakat, dengan aksi nyatanya dengan Kekompakannya, karena kecamatan Tigaraksa terkenal dengan kekompakannya di segala bidang.

“Selamat dan Sukses kepada pengurus Katar Kecamatan Tigaraksa yang baru saja dilantik, setelah ini kami tunggu aksi nyata dari para pemuda dengan kekompakannya, pemuda harus hadir ditengah – tengah masyarakat baik itu dalam musibah ataupun bencana, dan saya yakin dengan kekompakannya kawan – kawan dapat melakukannya, buktikan dengan aksi nyatanya,” ujar Cucu.

Sementara itu Sekjen Katar Kabupaten Tangerang H.Iyan Jariyan yang mewakili Ketua Katar, menyampaikan permohonan maaf karena ketua tidak dapat hadir, orangtuanya saat ini tengah dirawat di RS, namun tidak mengurangi rasa hormat,kami mengucapkan selamat dan sukses untuk pengurus Katar Kecamatan Tigaraksa yang baru saja dilantik dan dikukuhkan .

“Kedepannya pengurus Katar Kecamatan Tigaraksa dapat bersinergi dengan katar Kabupaten Tangerang, untuk mempersiapkan Raker, karena Katar Kabupaten Tangerang tanpa adanya Katar Kecamatan tidak ada apa apanya, sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses kepada pengurus Katar Kecamatan Tigaraksa,” pungkasnya.

red24_J.U

Menyalakan Obor di Ujung Lisan dan Laku

Oleh : Ocit Abdurrosyid Siddiq
Ketua Bidang Kaderisasi dan SDM Pengurus Besar Mathla’ul Anwar

sorot24.id | BANTEN – ​Aula Kanwil Kemenag Banten hari ini, Selasa, 10 Februari 2026, tak lagi sekadar ruang fisik. Ia telah bertransformasi menjadi ruang dialektika ruhani. Di sana, gema suara mungkin telah surut seiring berakhirnya acara, namun resonansi maknanya baru saja mulai bergetar di dalam dada setiap utusan dari Perguruan hingga Pengurus Wilayah.

​Duduk sejenak melepas penat pasca acara, saya, dalam kapasitas sebagai Ketua Bidang Kaderisasi dan SDM PBMA, merenung. Peristiwa hari ini adalah sebuah manifestasi nyata dari apa yang kerap kita diskusikan dalam ruang-ruang filsafat: bahwa esensi mendahului eksistensi, namun eksistensi membutuhkan pembuktian.

​Ketua Umum kita, Kiai Embay Mulya Syarief, dengan tajam menusuk jantung kesadaran kita tadi. Beliau mengingatkan sebuah kaidah ontologis bagi seorang juru dakwah: kefasihan bicara hanyalah ornamen, sementara substansinya adalah keteladanan.

Dalam bahasa hikmah yang sering kita dengar di bangku kuliah dulu, lisan al-hal afsah min lisan al-maqal—bahasa tindakan jauh lebih fasih, lebih tajam, dan lebih merasuk daripada bahasa lisan. Dai Mathla’ul Anwar tidak dicetak untuk menjadi sophist (kaum sofis) yang pandai bersilat lidah, melainkan menjadi filosof-praktis yang membumikan wahyu lewat perilaku.

​Kehadiran Kepala Kanwil Kemenag Banten, Bapak Amrullah, menegaskan posisi strategis kita. Ini adalah momentum eksistensi. Mathla’ul Anwar bukan sekadar nama dalam sejarah, tapi entitas yang hidup, bernapas, dan memberi warna pada birokrasi langit maupun bumi di Banten.

​Saya melihat energi yang meluap dari para peserta saat menyimak paparan Bapak Jazuli Juwaeni, Prof. Syibli Sarjaya, dan Kiai Zaenal Abidin Sujai. Ketiga narasumber ini tidak sekadar memberikan materi; mereka sedang menuangkan minyak ke dalam lampunya para dai.

Bekal untuk terjun ke pelosok negeri bukanlah sekadar hafalan dalil, melainkan kebijaksanaan membaca peta sosiologis umat.

Di sinilah letak irisan tugas saya

​Sebagai penanggung jawab kaderisasi, saya memandang helatan yang digagas oleh Panitia Muktamar di bawah komando Saudaraku Asep Rahmatullah ini sebagai sebuah overture—sebuah pembuka yang megah nan harmonis. Ini adalah pemanasan mesin organisasi yang brilian menyongsong Muktamar XXI April nanti di Serang. Jika pemanasannya saja sudah sehangat ini, bayangkan api semangat yang akan berkobar bulan depan.

​Saya juga harus menundukkan kepala sebagai tanda hormat kepada pemangku hajat, Ketua Bidang Dakwah, DR. Ahmad Hasani Said. Beliau tidak hanya piawai mengemas acara secara teknis, tetapi berhasil melakukan transfer “ruh” dakwah.

Ia mengajarkan bahwa mengelola dakwah itu sendiri adalah seni; seni menularkan cahaya tanpa membakar, seni menjadi obor yang menerangi jalan pulang bagi mereka yang tersesat, tanpa menyilaukan mata.

​Hari ini, kita tidak hanya membagikan sertifikat. Kita sedang menanam benih peradaban. Kita telah mengirim para kader kembali ke basisnya masing-masing bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan dada yang penuh. Penuh dengan kesadaran bahwa mereka adalah agen Amar Ma’ruf Nahi Munkar yang wajahnya ramah, yang merangkul, dan yang “nyaangan obor sorangan” untuk kemudian menerangi semesta .

red24

Wagub Dimyati Tasyakuran HPN 2026, 

Sorot24.id | Banten – Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah mengurai peran pers sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Termasuk sebagai kontrol atas kebijakan dan mengabarkan informasi kepada publik.

Dimyati mengatakan, pers juga merupakan penegak keadilan. Tapi wartawan harus bertanggung jawab menyuarakan suara rakyat dan kontrol sosial.

“Pers memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026,” kata Dimyati pada sambutannya dalam kegiatan Tasyakuran Hari Pers Nasional (HPN) di Pendopo Kabupaten Pandeglang, Jumat (6/2/2026).

Selanjutnya, Dimyati mengurai peran pers di tengah masyarakat. Pertama, pers harus menyampaikan kebenaran di tengah semakin maraknya arus informasi termasuk mengantisipasi informasi hoaks.

“Pers sebagai menyampaikan kebenaran. Memerangi hoaks. Pers menyajikan fakta yang terjadi,” katanya.

Selanjutnya, Dimyati menyatakan, pers merupakan media pertukaran informasi antara masyarakat dengan pemerintah. Aspirasi masyarakat bisa sampai kepada pemerintah melalui pers.

“Ada jembatan roboh, pers memberitakannya dan pemerintah bisa mengambil tindakan,” kata Dimyati memberikan perumpamaan.

Dimyati juga menegaskan, peran pers yang krusial adalah sebagai kontrol sosial. Perannya bukan hanya memberitakan informasi pemerintahan tapi memberikan kontrol pada kebijakan.

“Melalui pemberitaan, pers dapat memberikan peringatan atas penyelewengan yang terjadi,” katanya.

Dimyati juga menekankan bahwa pers merupakan bagian dari kontrol sosial yang membantu mengawasi jalannya pembangunan.

Dimyati mencontohkan, berbagai persoalan di masyarakat seperti infrastruktur rusak, konflik sosial, maupun pelayanan publik, dapat lebih cepat ditangani ketika pers menjalankan fungsi pemberitaan secara objektif dan akurat.

Senada dengan Wagub Dimyati, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani menyatakan pers merupakan penangkal hoaks. Dewi berharap, HPN 2026 meneguhkan peran pers sebagai sumber informasi masyarakat yang akurat.

Dewi Setiani juga menyampaikan bahwa peringatan Hari Pers Nasional bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum refleksi atas peran strategis pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, pers memiliki fungsi penting sebagai penyampai informasi, edukasi publik, kontrol sosial, serta pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Hari Pers Nasional bukan sekadar peringatan seremonial, tetapi juga momentum refleksi atas peran strategis pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Dewi.

Sementara itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Banten, Lesman Bangun mengatakan, Tasyakuran HPN 2026 merupakan rangkaian peringatan HPN 2026 di Provinsi Banten. Tasyakuran tersebut menjadi penguat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers

Sekaligus momentum untuk memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi, pengawal pembangunan, serta penggerak literasi informasi di tengah masyarakat,” ujarnya menambahkan.

Red24