Bencana Menerjang, BUMN Datang
(Catatan Partisipasi PLN dan Pertamina Melakukan Pemulihan Wilayah Bencana)

Oleh: Defiyan Cori
Ekonom Konstitusiy

sorot24.id | JAKARTA – Data 97 persen pemulihan listrik di wilayah bencana Aceh yang disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada Presiden RI Bahlil Lahadalia jelas hal yang tak masuk akal dan kontroversial. Sebab, pasca dua minggu bencana jelas masih membutuhkan penanganan penyelamatan (rescue) atas korban yang hilang. Namun partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam masa tanggap bencana patut diapresiasi publik. BUMN, khususnya PLN dan Pertamina hadir secara cepat dan sigap berpartisipasi mengatasi kendala hajat hidup orang banyak.

Berdasarkan keterangan Sekretaris Perusahaan.(_Corporate Secretary) PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita kepada media, penyaluran bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat (Sumbar) dan Sumatra Utara (Sumut) sudah berangsur membaik. Pertamina melaporkan, pada wilayah Aceh baru 97 persen SPBU yang sudah kembali normal, yakni 151 dari total 156 SPBU. Hal itu dikarenakan akses atau jalan dan jembatan dari dan ke wilayah terdampak yang masih terbatas pasca-bencana.

Terlepas dari “gonjang-ganjing”, hiruk pikuk media sosial dan kontroversi pernyataan pemulihan kelistrikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Setelah berhari-hari kontroversi atas data penanganan listrik di lokasi bencana alam di Aceh mendapat sorotan publik. Yang membuat masyarakat hidup dalam kegelapan akibat terputusnya aliran listrik akibat banjir bandang belum teratasi. Kemudian, kehadiran 1.000 genset dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN secara cepat dan tepat menjadi sumber cahaya sementara sekaligus harapan bagi masyarakat setempat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa secara sistem, jaringan kelistrikan tegangan tinggi di Aceh telah kembali terhubung. Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa meski menghadapi tantangan medan dan keterbatasan akses, PLN terus berupaya mempercepat pemulihan jaringan distribusi di seluruh wilayah terdampak bencana. Pada pertengahan Desember 2025, berdasarkan data per 14 Januari 2026 sistem kelistrikan utama (98,8%) di 6.425 desa telah pulih kembali. Upaya, kerja keras dan kinerja luar biasa selama kurun waktu kurang dari 2 bulan terpenuhi.

KESIAPSIAGAAN NASIONAL

Lalu, apa artinya reaksi cepat-tanggap dari PLN dan Pertamina sebagai perusahaan negara strategis bangsa ini? Tidak lain, bahwa mandat konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 dipenuhi dengan konsisten dan penuh tanggungjawab. Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik merupakan cabang-cabang produksi penting yang berpengaruh pada urat nadi kehidupan masyarakat. Sebagai hajat hidup orang banyak, yang tanpa kehadirannya akan melumpuhkan aktifitas Rumah Tangga (RT) sekaligus perekonomian nasional.

Hal inilah yang tidak tampak pada korporasi sawit dan tambang yang selama ini menikmati hasil izin konsesi hutan secara eksklusif. Padahal, menurut data Forbes di awal Desember 2025 merekalah kelompok terkaya di Indonesia. Atas 20 orang korporasi terkaya di Indonesia saja total kekayaan para korporasi konsesor itu mencapai US$267 miliar atau senilai Rp4.400,3 triliun. Angka ini merupakan sekitar 117,7 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang berjumlah Rp3.621,3 triliun.

Sayangnya, kelompok korporasi ini nihil partisipasi pada saat keadaan darurat (force majeur) terjadi berulangkali di tanah air. Justru, sebagian dari kelompok ini melakukan pungutan solidaritas melalui saluran media yang dimilikinya secara luas. Jauh dari pengamalan Pancasila dan usaha bersama berdasar azas kekeluargaan untuk berpartisipasi memulihkan wilayah bencana. Terkesan, korporasi sawit dan tambang ini hanya ingin untung (laba) alias bersikap “serakahnomic” saja tanpa ada tanggunjawab sama sekali.

Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat juga terkesan tidak siap dalam mengantisipasi secara dini dampak luas bencana. Sebagian kelompok masyarakat malah sibuk meminta status wilayah yang terkena bencana menjadi bencana nasional tanpa menghiraukan konsekuensinya (jika negara asing datang). Seharusnya, berbagai bencana alam yang telah berulangkali terjadi, baik gempa bumi, banjir dan tanah longsor merupakan pembelajaran _lesson learned_ untuk berbenah. Sebagai pedoman sejarah (historis) untuk mengantisipasi dan menangani bencana alam di masa datang.

Bahwa, ketika bencana alam dan non alamiah datang kesiapsiagaan nasional seluruh kelompok kepentingan (stakeholders) lebih utama dibanding status bencana nasional itu sendiri. Oleh karena itu, tidak hanya BUMN yang cepat tanggap (responsif) datang saat bencana menerjang. Sedangkan, kelompok korporasi swasta yang juga beroleh hak istimewa (previllege) mengambil kesempatan dalam kesempitan. Masihkah mempertanyakan hak monopoli konstitusi ekonomi terhadap kehadiran BUMN? Terutama atas partisipasi nyata BUMN ditengah masyarakat yang terkena bencana alam.

red24

oleh : Ocit Abdurrosyid Siddiq
( Penulis Adalah Santri Kampung )

sorot24.id | Banten – Malam ini, langit di atas kampung kami terasa lebih pekat, namun udara di pelataran masjid justru memanas oleh riuh rendah jemaah.

Lampu-lampu panggung berpijar terang, menyoroti dekorasi janur dan kain-kain satin yang menandakan peringatan Isra Mi’raj atau yang lebih akrab kami sebut Rajaban.

Di atas sana, seorang Qori sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur’an tentang perjalanan malam Sang Nabi.

Suaranya meliuk, naik-turun dengan teknik pernapasan yang mengagumkan, membawa jiwa-jiwa yang hadir sejenak terbang melampaui hiruk-pikuk dunia.

Namun, di tengah keheningan yang sedang dibangun dengan khidmat itu, suasana tiba-tiba terusik. Dari barisan jemaah, seorang pria bangkit dengan langkah yang mantap.

Tanpa ragu, ia melangkah menuju panggung, mendekati sang Qori yang sedang memejamkan mata dalam tadabbur ayat.

Tangannya merogoh saku, mengeluarkan selembar uang kertas, dan dengan gerakan yang disaksikan oleh ratusan pasang mata, ia menyelipkan uang itu di sela kopiah sang pembaca.

Tak berhenti di situ, beberapa lembar lainnya ia tebarkan begitu saja di hadapan sang Qori, jatuh berserakan di atas karpet panggung sebelum ia kembali ke tempat duduknya dengan wajah yang tampak puas.

INILAH SAWERAN

Sebuah tradisi yang akarnya sedalam air, namun hari ini tampak sedang kehilangan arah di tengah samudera pergeseran nilai.

Menyaksikan peristiwa itu di malam Rajaban ini, saya terjebak dalam ruang kontemplasi yang sunyi. Saweran, secara historis, adalah manifestasi dari kegembiraan kolektif masyarakat Nusantara.

Ia adalah simbol tempias air yang mendinginkan, sebuah doa yang dibagi-bagikan dalam bentuk uang logam atau beras kuning pada acara pernikahan atau syukuran.

Di panggung hiburan, ia adalah “bahan bakar” apresiasi : sebuah tepuk tangan dalam bentuk materi yang menghidupkan seniman rakyat.

Namun, ketika aksi personal itu melompat ke atas panggung sakral keagamaan, nurani saya terusik untuk bertanya: di manakah batas antara penghormatan dan penghinaan ?

Secara naratif, niat jemaah tersebut mungkin sangatlah luhur. Ia ingin memuliakan pembaca Al-Qur’an. Ia mungkin merasa bahwa jika biduan di panggung dangdut bisa mendapatkan lembaran rupiah, maka ahli surga yang membacakan firman Tuhan seharusnya mendapatkan yang lebih dari itu secara langsung.

Ini adalah bentuk ketulusan yang murni, sebuah keinginan untuk berbagi rezeki di malam yang penuh berkah. Namun, di sinilah letak ironi yang menyedihkan: niat baik yang tidak dibungkus dengan adab sering kali justru melukai subjek yang ingin dimuliakan.

Bayangkan sang Qori yang sedang berjuang menata napas untuk mencapai nada bayati yang tinggi dan panjang. Saat jiwanya sedang bertaut dengan keagungan makna ayat tentang Sidratul Muntaha, tiba-tiba sebuah tangan masuk ke ruang pribadinya untuk menyentuh kepalanya.

Fokus pecah, konsentrasi buyar, dan marwah sang pembaca seolah direduksi menjadi sekadar objek penerima koin.

Di titik ini, aksi satu orang tersebut bukan lagi menjadi hadiah, melainkan gangguan fisik dan spiritual. Kita seolah-olah sedang memperlakukan manusia sebagai “celengan” yang bisa diisi kapan saja kita mau, tanpa peduli bahwa ia sedang berada dalam dialog dengan Sang Pencipta.

Lebih dalam lagi saya merenung, di era digital ini, aksi seorang penyawer di malam Rajaban seolah mendapatkan “panggung tambahan” melalui kamera ponsel. Saat uang itu diselipkan, belasan ponsel serentak terangkat, mengabadikan momen tersebut.

Ada dorongan bawah sadar untuk pamer, untuk menunjukkan kepada dunia melalui unggahan status bahwa “inilah cara kita menghargai ulama”.

Validasi digital berupa likes dan komentar pujian menjadi racun yang pelan-pelan membunuh nilai keikhlasan. Sedekah yang seharusnya menjadi rahasia antara tangan kanan dan tangan kiri, kini menjadi tontonan publik yang bising hanya karena satu aksi mencolok di depan kamera.

Malam ini, di bawah lantunan ayat-ayat Isra Mi’raj, saya menyadari bahwa tak semua apresiasi bisa diukur dengan uang. Ada jenis penghargaan yang jauh lebih mahal harganya daripada selembar uang kertas yang diselipkan di kopiah: itulah kekhusyukan.

Mendengarkan dengan saksama tanpa suara, meresapi setiap makhraj huruf dengan mata berkaca-kaca, dan menjaga adab dengan tidak mengganggu pembaca, adalah bentuk apresiasi tertinggi yang bisa diberikan seorang hamba kepada saudaranya yang sedang mensyiarkan Al-Qur’an.

Kita perlu mengembalikan saweran ke jalan pulangnya. Saweran sebagai hadiah adalah boleh, namun cara memberikannya menentukan kelas martabat kita.

Panitia penyelenggara memiliki peran besar untuk menjadi benteng adab. Mereka harus berani mewanti-wanti jemaah—secara halus namun tegas—bahwa memuliakan Qori tidak harus dengan cara yang serampangan.

Menyediakan kotak apresiasi yang layak di pinggir panggung atau menyerahkan amplop dengan membungkuk santun setelah seluruh rangkaian acara selesai adalah cara-cara yang jauh lebih beradab.

Dengan begitu, sang pembaca tetap terjaga kehormatannya, dan jemaah tetap mendapatkan pahala kedermawanannya tanpa harus merusak suasana khidmat.

Seiring berakhirnya acara Rajaban malam ini, sang Qori menutup bacaannya dengan shadaqallahul adzim. Sisa-sisa lembaran uang di atas panggung masih berserakan, namun tanya dalam kepala saya masih berdengung.

Merayakan agama dengan ceria adalah sebuah keharusan, karena Islam adalah agama yang membahagiakan.

Namun, keceriaan itu tidak boleh menanggalkan ta’zim (rasa hormat).

Mari kita renungkan kembali : apakah kita sedang memberi hadiah kepada sang pembaca, ataukah kita sedang memuaskan ego pribadi untuk terlihat berdaya dihadapan orang banyak ?

Di malam yang suci ini, biarlah ayat-ayat itu tetap membumbung tinggi ke langit, murni tanpa harus dicampuri oleh ambisi duniawi yang diperagakan secara tidak elok.

Karena pada akhirnya, yang sampai kepada Tuhan bukanlah uang yang kita selipkan, melainkan takwa dan adab yang kita tanam dalam hati.

Subhanalladzi asro bi ‘abdihi …

red24

Ketika Sang “PEMUTUS KEADILAN” Di Perlakukan Tidak Adil Akankah Rakyat Mendapatkan Keadilan ?

Fenomena Hakim Adhoc

Oleh: Donny Ferdiansyah
Advokat dan Ketua DPW Persatuan Advokasi Indonesia (PERSADIN) Banten

sorot24.id | Banten – Dunia peradilan Indonesia mengawali tahun 2026 dengan sebuah potret yang ironis sekaligus mengkhawatirkan. Di satu sisi, negara menunjukkan itikad baik dengan menaikkan tunjangan hakim karier melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2025 sebagai langkah penguatan integritas.

Namun di sisi lain, ribuan Hakim Ad Hoc—yang berdiri di garis depan pengadilan khusus seperti Tipikor, Hubungan Industrial, hingga HAM—dibiarkan terjebak dalam stagnasi kesejahteraan selama lebih dari 13 tahun.

Kesenjangan mencolok ini bukan sekadar masalah angka di atas kertas, melainkan ancaman serius terhadap independensi yudisial. Bagaimana mungkin seorang hakim diharapkan memutus perkara-perkara besar dengan integritas baja, sementara negara abai menjamin kelayakan hidupnya? Ketika penegak hukum dipaksa bergelut dengan ketidakadilan sistemik di internal lembaganya sendiri, maka kemandirian hakim bukan lagi sebuah kepastian, melainkan sebuah kerentanan.

Konflik ini memuncak pada Januari 2026 melalui aksi protes dan ancaman mogok nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fenomena ini membawa kita pada pertanyaan mendasar: Jika para “Wakil Tuhan” di dunia ini merasa diperlakukan tidak adil oleh negaranya, mampukah mereka tetap berdiri tegak sebagai pelindung terakhir bagi rakyat yang mencari keadilan ?

Merujuk pada UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) : “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Artinya, kemerdekaan hakim dalam mengambil keputusan mustahil terwujud jika negara “menyandera” kesejahteraan mereka.
Pemerintah dan DPR RI tidak boleh mengabaikan mandat konstitusi tersebut.

Kelalaian memperbarui Perpres No. 5 Tahun 2013 setelah terbitnya PP No. 42 Tahun 2025 bukan sekadar masalah administratif, melainkan pelanggaran terhadap asas Equality Before the Law. Lebih lanjut, berdasarkan Asas Keadilan Distributif, negara wajib memberikan perlakuan proporsional bagi jabatan yang memikul beban tanggung jawab dan risiko yang setara. Dalam hal ini, kesenjangan antara Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc telah mencederai rasa keadilan tersebut.

“Mensejahterakan Hakim Ad Hoc adalah cara termurah untuk memberantas korupsi.” Biaya untuk menaikkan tunjangan mereka jauh lebih kecil dibandingkan potensi kerugian negara akibat satu saja putusan korupsi yang “dibeli” karena hakimnya tidak Sejahtera? Jangan sampai pemerintah ikut “berdosa” apabila ada hakim yang terjerat korupsi akibat terdesak kebutuhan di tengah kesenjangan sosial yang menganga.

Jika diperdalam, Akar kegagalan regulasi ini bersumber pada tiga masalah kronis :

1. Dikotomi Status “Pejabat Negara” yang Semu: Secara yuridis, Pasal 122 UU No. 5 Tahun 2014 (UU ASN) dan UU No. 48 Tahun 2009 menetapkan Hakim Ad Hoc sebagai Pejabat Negara. Namun, regulasi turunannya justru memperlakukan mereka layaknya “pekerja kontrak” yang kehilangan hak pensiun namun dibebani tanggung jawab penuh Pejabat Negara.

2. Hambatan Birokrasi dan Tiadanya Automatic Adjustment: Kesejahteraan hakim tidak berada dalam satu payung hukum yang terintegrasi. Tidak adanya klausul penyesuaian otomatis dalam Perpres No. 5 Tahun 2013 memaksa proses birokrasi dimulai dari nol di Kemenkeu dan Kemenpan-RB, yang memakan waktu hingga 13 tahun? hanya untuk direspons ?

3. Lambannya Harmonisasi RUU Jabatan Hakim: Hingga awal 2026, pembahasan RUU ini belum rampung. Tanpa UU Jabatan Hakim, kesejahteraan selalu bergantung pada diskresi eksekutif (Perpres), bukan mandat legislatif yang kuat. Ini membuat posisi tawar Hakim Ad Hoc sangat lemah secara politik.

Penulis berpendapat bahwa untuk mengatasi problematika ini, pemerintah wajib melakukan revisi Perpres sebagai solusi jangka pendek, serta melakukan upaya terstruktur bersama legislatif melalui Unifikasi Regulasi dalam UU Jabatan Hakim sebagai solusi jangka panjang.

Apa yang kita saksikan di media sosial mengenai “ancaman mogok nasional” adalah bukti nyata bahwa birokrasi kita masih melihat hakim sebagai “beban anggaran” daripada sebagai “pilar kekuasaan kehakiman”. Sangat ironis ketika tunjangan hakim karier naik namun hakim ad hoc diabaikan hanya karena persoalan sekat regulasi.

Kesejahteraan hakim saat ini seolah hanya “tergantung kemauan” pemerintah, bukan “perintah undang-undang”. yang pasti. DPR RI perlu segera mengevaluasi regulasi yang ada dan bersinergi dengan kementerian terkait. Jangan sampai semangat negara memberantas korupsi terhambat karena “Sang Pemutus Keadilan” justru merasa diperlakukan tidak adil. Jika itu terjadi, kepada siapa lagi rakyat akan menyandarkan harapannya ?

red24

HC Billiard tetap Beroperasi Aktivis Riki Ade Suryana Pertanyakan Ketegasan Forkopimcam Sepatan dan Aparat Penegak Perda

sorot24.id | TANGERANG – Aktivis Muda Tangerang, Riki Ade Suryana, menyoroti keras operasional HC Billiard di wilayah Kecamatan Sepatan yang dinilai membangkang terhadap kesepakatan bersama.

Pasalnya, tempat hiburan tersebut tetap memaksakan buka meskipun telah ada larangan penutupan sementara pada hasil rapat koordinasi antara unsur Forkopimcam Sepatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan (Ormas), dan Organisasi Kepemudaan (OKP) Serta Pihak Pengusaha HC Billiard.

Larangan tersebut diputuskan dalam rapat resmi yang digelar pada tanggal 26 Desember 2026 di Ruang Rapat Kecamatan Sepatan, yang dipimpin langsung oleh Camat Sepatan Aan Ansori, S.IP.M.Si. Namun, fakta di lapangan menunjukkan aktivitas bisnis di lokasi tersebut tetap berjalan seolah mengabaikan hasil kesepakatan.

Riki menekankan bahwa setiap pelaku usaha wajib tunduk pada regulasi daerah, terutama yang berkaitan dengan ketertiban umum, izin lingkungan dan sosial.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang No. 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang No. 3 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung dan Izin Usaha (terkait zonasi dan perizinan hiburan).

Hasil Notulensi Rapat Koordinasi Forkopimcam Sepatan tertanggal 26 Desember 2026 yang bersifat mengikat secara sosial dan administratif di wilayah hukum Sepatan.

‎​Riki Ade Suryana ​Dalam keteketerangannya menyampaikan pernyataan dalam situasi ini:

Kehadiran investasi di Sepatan tentu kita sambut baik, namun investasi tidak boleh berdiri di atas pelanggaran etika dan aturan. Jika hasil rapat bersama Forkopimcam dan para tokoh masyarakat sudah menyepakati penutupan atau pelarangan operasi sementara, maka membukanya kembali adalah bentuk pembangkangan terhadap supremasi hukum dan tatanan sosial di Sepatan.

Kita patut bertanya, apa alasan fundamental yang membuat pengusaha merasa begitu ‘kebal’ sehingga berani mengabaikan suara para tokoh dan otoritas setempat ?

Riki juga mempertanyakan fungsi pengawasan dari instansi terkait, mulai dari tingkat Kelurahan hingga Kecamatan.

‎​“Kami mempertanyakan, di mana kehadiran Satpol PP Kecamatan Sepatan sebagai garda terdepan penegak Perda,” ? tegas Riki .

“Di mana fungsi pengawasan Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan? Jika sebuah pelanggaran kasat mata dibiarkan tanpa tindakan tegas, jangan disalahkan jika masyarakat berasumsi ada ‘pembiaran’ atau lemahnya wibawa pemerintah di mata pengusaha,” pungkas Riki.

Tokoh ​Masyarakat dan Tokoh Agama Serta Elemen OKP/Ormas kini menunggu langkah nyata dari pihak berwenang untuk menindak tegas HC Billiard demi menjaga kondusifitas dan menghormati keputusan bersama yang telah dibuat.

red24_RAS

PMI dan Dinsos Cilegon Kompak Layani Warga Terdampak Banjir

sorot24.id | CILEGON – Sinergi kemanusiaan antara PMI Kota Cilegon dan Dinsos Kota Cilegon terus diperkuat. Khususnya untuk melayani masyarakat terdampak banjir di Lingkungan Karang Tengah, Kelurahan Kedaleman.

Salah satu bentuk nyata kolaborasi kedua instansi ini adalah operasional dapur umum yang berlokasi di Kantor Dinsos Lama, Pegantungan, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Rabu 14 Januari 2026.

Sekretaris PMI Kota Cilegon Ujang Samsul, mengatakan dukungan pihaknya diberikan agar dapur umum dapat berjalan optimal dalam melayani masyarakat.

“PMI Kota Cilegon berupaya mendukung operasional dapur umum agar kebutuhan pangan warga terdampak banjir terpenuhi,” kata Ujang ditemui di Kantor PMI Kota Cilegon, Rabu 14.01.2026.

Sebagai bentuk dukungan, PMI Kota Cilegon menyalurkan bantuan logistik berupa beras 95 kilogram, mie instan 10 dus, telur 150 butir.

Selain itu, juga bantuan dana operasional sebesar Rp 5 juta untuk kebutuhan dapur umum, termasuk pembelian bahan tambahan seperti sayur, minyak goreng, hingga gas elpiji.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris PMI Kota Cilegon didampingi Bendahara PMI Kota Cilegon, Muhamad Yunus. Bantuan tersebut diterima oleh Plt Kepala Bidang Kebencanaan Dinsos Kota Cilegon Anto Suma Kurniawan.

Terkait hal ini, Plt Kepala Bidang Kebencanaan Dinsos Kota Cilegon Anto Suma Kurniawan menyampaikan apresiasinya. Itu atas kontribusi PMI Kota Cilegon dalam membantu kelancaran layanan dapur umum bagi masyarakat terdampak.

“Kami ucapkan terima kasih atas dukungan PMI Kota Cilegon. Bantuan ini sangat membantu operasional dapur umum dalam melayani warga terdampak banjir,” ujarnya.

red24_RG

Pemkot Cilegon Bergerak Cepat Minimalkan Dampak Banjir Bangun TPT Darurat

sorot24.id | CILEGON – Pemkot Cilegon bergerak cepat melakukan penanganan darurat pasca banjir. Yakni membangun tembok penahan tanah (TPT) sementara di sejumlah titik terdampak.

Salah satu lokasi prioritas berada di Permunas Praja Mandiri, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber. Dimana di lokasi tersebut terdapat tiga titik TPT yang jebol saat banjir terjadi.

Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan, pemerintah daerah memaksimalkan seluruh upaya yang dapat dilakukan. Meskipun kondisi alam saat ini belum sepenuhnya memungkinkan perbaikan permanen.

“Apa yang bisa kami lakukan hari ini, kami lakukan. Memang faktor kondisi alam belum memungkinkan, jadi kami optimalkan penanganan sementara untuk meminimalisir dampak banjir,” ujar Robinsar saat ditemui di lokasi perbaikan TPT, Rabu,14.01.2026.

Menurutnya, TPT darurat dibangun menggunakan pasir karung, bambu, serta batu sebagai penahan sementara. Ini dilakukan sambil menunggu kondisi air surut agar pekerjaan permanen dapat segera dilaksanakan.

“Penanganan sementara ini berupa pembuatan TPT darurat dengan pasir karung dan bambu. sampai nanti kondisi air memungkinkan untuk perbaikan permanen,” tuturnya.

Robinsar pun menerangkan, terdapat delapan titik TPT yang mengalami hal serupa saat banjir terjadi kemarin. Dimana tujuh titik berada di wilayah Cibeber dengan kondisi kerusakan yang relatif serupa.

“Di Cibeber ada tujuh titik. Namun pada prinsipnya, seluruh wilayah Kota Cilegon yang mengalami kerusakan infrastruktur akibat banjir akan segera kami tangani,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kota Cilegon Dendi Rudiatna mengatakan, perbaikan TPT sementara dimulai dengan mengeruk pondasi tanah sedalam 4 meter. Kemudian pihaknya menanam bambu dan untuk kemudian ditutup kembali dengan tanah.

“Kami tanam bambu sedalam 4 meter, barulah diberi batu dan karung berisi pasir. Dengan begitu TPT sementara menjadi kuat,” katanya.

Untuk membangun TPT sementara, pihaknya menurunkan ekskavator dan sejumlah pekerja. Untuk lokasi di tiga titik Perumnas Praja Mandiri, diperkirakan akan selesai selama tiga hari.

“Insya Allah akhir pekan ini TPT sementara selesai dibangun. Jika alam sudah mendukung dan air sudah surut, barulah kami akan bangun TPT permanen,” jelasnya.

red24_RG

DPC KWRI Periode 2025 – 2028 Syukuran Kantor Sekretariat Baru di Kecamatan Solear

sorot24.id | TANGERANG – DPC KWRI periode 2025 – 2028 mengadakan acara syukuran kantor sekretariat baru di kawasan Perumahan Kota Batara Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang .

Setelah terpilih sebagai ketua DPC KWRI Kabupaten Tangerang  periode 2025 – 2028, Heri Yanto langsung tancap gas menempati kantor sekretariat berlantai dua .

Hadir pada acara syukuran kantor tersebut, Sekretaris Desa Pasanggrahan,Agung Budiyanto, Dewan Pembina,Sudirman Indra,Dewan Kehormatan Etik,Edi Senopati,Egi Maulana, Endang Sunandar serta rekan rekan pengurus dan anggota KWRI . Acara syukuran berjalan penuh khidmat dan kekeluargaan .

Acara Syukuran Kantor Sekretariat DPC KWRI Kabupaten Tangerang . foto/dok : red24

Heri Yanto Ketua terpilih DPC KWRI Kabupaten Tangerang Periode 2025 – 2028 menyampaikan, bahwa kantor ini adalah milik bersama dan rekan rekan dapat mempergunakan segala fasilitas yang ada .

“Alhamdulillah, hari ini kita dapat menggelar syukuran atau selamatan kantor DPC KWRI Kabupaten Tangerang, mari sama sama kita menjaga kantor yang kita banggakan ini dan mari kita besarkan bersama sama KWRI ini, semoga kedepannya kita dapat bersinergi dengan pemerintah daerah”, ucap ketua DPC KWRI Kabupaten Tangerang Heri Yanto, Rabu (14/1/2025).

Sementara itu Pemdes Pasanggrahan yang diwakili oleh Sekdes Agung Budiyanto, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan Penasehat DPC KWRI,Dewan Kehormatan Etik dan seluruh Pengurus yang hadir.

Agung Budiyanto, Sekretaris Desa Pasanggrahan menyampaikan kebanggaannya dengan adanya kantor sekretariat DPC KWRI Kabupaten Tangerang diwilayah Pemerintahan Desa Pasanggrahan .

“Kami bangga dan menjadi suatu kehormatan karena di desa kami ada kantor DPC KWRI  Kabupaten Tangerang yang bertempat di Ruko Batara, selamat dan sukses semoga kita dapat bersinergi dengan baik,” pungkasnya.

red24_J.U

Pelantikan Komisariat Universitas Tangerang Raya : Dorong Transformasi Kepemimpinan Menuju Gerakan Intelektual

sorot24.id | Kab.TANGERANG – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Tangerang Raya resmi melaksanakan kegiatan pelantikan pengurus baru bertempat di Aula Kecamatan Tigaraksa. Kegiatan ini mengusung tema “Transformasi Kepemimpinan Menuju Gerakan Intelektual yang Kritis dan Bertanggung Jawab”, sebagai komitmen membangun kaderisasi yang adaptif, progresif, dan berintegritas.

‎Acara berlangsung khidmat dan penuh semangat kaderisasi, dihadiri oleh jajaran pengurus PMII di berbagai tingkatan serta tokoh pembina komisariat.

‎Gandi Sadewa Ketua Komisariat PMII Universitas Tangerang Raya, dalam sambutannya menegaskan bahwa kepengurusan baru berkomitmen menjadikan komisariat sebagai ruang tumbuh kader yang aktif berpikir dan berkontribusi.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi awal tanggung jawab besar untuk membangun budaya intelektual, solidaritas, dan keberpihakan pada nilai-nilai keadilan,” ujarnya.

Sementara itu, Ratna Sari Ketua Kopri PMII Komisariat Universitas Tangerang Raya, menekankan pentingnya peran kader perempuan dalam gerakan.

“Kopri akan terus mendorong lahirnya kader perempuan yang kritis, percaya diri, dan mampu menjadi agen perubahan di kampus maupun masyarakat,” tuturnya.

‎Ditempat yang sama M.Miftah Al Farizi, Ketua PC PMII Kabupaten Tangerang, memberikan apresiasi atas terselenggaranya pelantikan dan menaruh harapan besar pada kepengurusa baru.

“Komisariat adalah jantung kaderisasi PMII. Kami berharap Untara mampu melahirkan kader-kader unggul yang tidak hanya aktif secara organisasi, tetapi juga kuat secara intelektual dan moral,” tegasnya.

‎Senada dengan itu, Zahra Nurfadilah, Ketua Kopri PC PMII Kabupaten Tangerang, menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan peran kader perempuan.

“Kami ingin Kopri di tingkat komisariat semakin progresif, berani bersuara, dan mampu menjadi ruang aman serta produktif bagi kader perempuan,” katanya.

Dukungan juga datang dari tingkat Provinsi. M.Syaeful Abdi, PKC PMII Banten, menekankan bahwa transformasi kepemimpinan harus diwujudkan melalui gerakan nyata.

“Tema yang diangkat sangat relevan. Kritis bukan berarti reaktif, dan bertanggung jawab berarti siap menghadirkan solusi bagi umat dan bangsa,” ungkapnya.

‎M. Riziq Shihab Selaku Majelis Pembina Komisariat (MABINKOM) Memberikan Pesan,

“Saya Sebagai Majelis Pembina Komisariat, turut memberikan pesan pembinaan kepada pengurus yang dilantik. PMII harus tetap berpegang pada nilai keilmuan, akhlak, dan keikhlasan. Jika tiga hal ini dijaga, maka organisasi akan tumbuh kuat dan membawa manfaat luas,” pesannya.
“Kegiatan pelantikan ini menjadi momentum penting bagi PMII Komisariat Universitas Tangerang Raya untuk memperkuat barisan kader, meneguhkan arah gerakan, serta menegaskan peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial yang kritis, solutif, dan bertanggung jawab”, pungkasnya.

red24_RAS

Endang Kurnia Terpilih Sebagai Ketua DPD GMNI Banten Periode 2026-2028

sorot24.id | PANDEGLANG – Konferensi Daerah (Konferda) Ke -VI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banten resmi menetapkan Endang Kurnia sebagai Ketua DPD GMNI Banten periode 2026-2028.

Konferda yang mengusung tema : “Revitalisasi Gerakan Mewujudkan GMNI Banten yang Solid, Sistematis, dan Berdikari dalam Gerakan” ini, dilaksanakan di Pandeglang pada 10–11 Januari 2026. Forum Yang dihadiri perwakilan DPC GMNI se-Banten ini adalah sebagai ruang konsolidasi ideologis dan organisatoris.

Dalam pernyataan resminya, Endang Kurnia menegaskan bahwa kepemimpinannya akan diarahkan pada penguatan ideologi dan kemandirian gerakan.

“Revitalisasi gerakan bukan jargon. GMNI Banten harus solid secara internal, sistematis dalam kerja-kerja organisasi, dan berdikari dalam menentukan sikap serta arah perjuangan. GMNI harus kembali tegak sebagai organisasi ideologis yang berpihak pada rakyat,” tegas Endang.

red24_Ndgs

Sungai Cibanten Kembali Meluap Akibat Hujan Deras: Rumah Warga Kendal Margaluyu Terendam Banjir

sorot24.id | KOTA SERANG – Hujan dengan intensitas tinggi yang terus mengguyur wilayah Kota Serang telah menyebabkan debit air Sungai Kali Cibanten kembali meluap. Sehingga beberapa rumah warga kembali terendam banjir.

Untuk saat ini warga masyarakat Kp. Kendal RT 009/003 Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang metasakan kembali kehawatirannya dan telah resah saat banjir menggenangi rumah pemukiman. Banjir dengan tinggi muka air kurang lebih 10 sampai 40 sentimeter yang merendam pemukiman tersebut juga sudah dibenarkan oleh Suhebi, selaku Ketua RT. 009/003. Pihaknyapun sudah menerangkan bahwa saat ini selaku RT dirinya sudah melakukan komunikasi dan kordinasi dengan pihak terkait. Seperti pihak tagana dan BPBD pada, Minggu (11-1-2026)

“Benar, bahwa air sungai kali cibanten mulai terlihat meluap sekitar sore hari ini diperkirakan pukul 15:30 wib, dan sudah beberapa rumah yang dataran nya rendah dan sejajar dengan sepadan sungai sudah terendam banjir”, papar Suhebi.

Agar bisa diketahui bersama bahwa sebagai bentuk harapan masyarakat Kp. Kendal, Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemem Kota Serang. Meminta adanya peninjauan langsung pihak terkait, agar warga masyarakat bisa lebih merasakan nyaman dan tenang.

“Dalam hal tersebut maka apa yang sudah kami sampaikan kepada pihak pemerintahan Kota Serang melalui instansi terkait agar segera bisa merespon terkait apa yang sudah kami sampaikan. Kami warga masyarakat butuh pengakuan yang inten dan maksimal dalam satu pelayanan maupun penanganan pemerintah,” tutup Suhebi, saat dirinya dimitai tanggapan oleh media.

red24_RG