Polemik Perizinan Pembangunan dan Penegakan Perda di Kabupaten Tangerang, Hendra Primitif Soroti Konsistensi Regulasi
sorot24.id | TANGERANG – Polemik seputar perizinan pembangunan dan penegakan peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Tangerang kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah isu yang mencuat di ruang publik dan media online memperlihatkan adanya persepsi ketidaksinkronan antara proses perizinan dengan implementasi pengawasan di lapangan.
Pemerhati Kebijakan Sosial, Hendra Primitif, menilai bahwa persoalan ini perlu disikapi secara serius namun tetap proporsional. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi antara regulasi yang ditetapkan dengan praktek pelaksanaannya.
“Perizinan dan penegakan perda adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ketika salah satunya tidak berjalan optimal, maka akan muncul persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perlu memastikan bahwa setiap proses perizinan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Di sisi lain, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan juga harus dilakukan secara konsisten tanpa tebang pilih.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian. Kepastian bahwa aturan berlaku sama bagi semua, serta ditegakkan dengan prinsip keadilan,” tegasnya.
Hendra juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antarinstansi, khususnya dalam memastikan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun celah dalam pengawasan. Ia menilai bahwa dinamika yang terjadi saat ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh.
“Evaluasi harus dilakukan secara terbuka dan menyentuh akar persoalan. Bukan hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa penegakan perda tidak hanya soal penindakan, tetapi juga tentang membangun kesadaran hukum dan kepatuhan bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Penegakan aturan yang baik adalah yang mampu menghadirkan kepastian sekaligus keadilan. Di situlah kepercayaan publik akan tumbuh,” pungkasnya.
Dengan berbagai sorotan yang berkembang, Hendra berharap pemerintah daerah dapat memperkuat komitmen dalam menghadirkan tata kelola perizinan yang lebih tertib, transparan, dan berintegritas, sehingga pembangunan yang berjalan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
red24_J.U
