Naikan Tarif Secara Sepihak Bus Damri Diduga Lakukan Pungli

sorot24.id | LEBAK – Bus Damri Serang Sawarna, dengan melebihkan tarif ongkos ? Dishub tutup mata kondektur main mata. Bus Damri Serang – Sawarna via Rangkasbitung – Gunung Kencana – Malingping di duga menaikan tarif yang di duga melebihi dari tarif yang seharusnya.

Dimana arus mudik pertanggal 15 – 17 dengan tarif Serang – Gunung Kencana 60k Serang – Malingping 80k, Serang – Sawarna 90k. Dilihat dari informasi yang beredar.

Namun, kondektur Bus Damri diduga menaikan tarif melebihi dari tarif yang seharusnya. Melebihkan menjadi 90k dari Serang – Malingping.

“Ini adanya dugaan indikasi pungli terhadap penumpang yang tidak tahu tarif yang sebenarnya. Ini salah satu bentuk kebobrokan dari Dishub yang tidak memberikan informasi publik terhadap tarif tarif Bus Damri,” papar Dika koordinator Gerakan Mahasiswa Perubahan (GMP).

“Sehingga ada dugaan kuat naik nya harga yang bisa di mainkan oleh kondektur. Kami meminta adanya informasi publik atau transparasi tarif Bus Damri sehingga penumpang tidak lagi di bodohi,” lanjut Dika pada awak media, Kamis,19/3/2026.

“Terutama Bus Serang – Sawarna yang di berangkatkan pagi pukul 06.16 wib dari Serang menuju Sawarna. Ini bentuk evaluasi dan kontrol sosial untuk menghindari dugaan dugaan pungli,” pungkas Dika.

red24_RG

Daerah, Hukum, Newsoleh SebarTweet

Perang Teluk : Relokasi Anggaran MBG Sebuah Keharusan

Oleh: Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi

sorot24.id | JAKARTA – Banyak pihak, tidak hanya pengamat ekonomi dan energi tetapi juga kalangan akademisi dan mahasiswa di kampus yang khawatir atas berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Terutama yang berkaitan dengan komitmen dan konsistensinya dalam menjalankan visi-misi Asta Cita. Konsistensinya akan terlihat pada penetapan program dan kegiatan prioritas di Kementerian / Lembaga (KL).

Terutama atas Asta Cita yang ke-1, yaitu : Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia) .

Dan yang kedua : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah berkomitmen menjalankannya, khususnya PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Namun, mengapa program prioritas sektor pangan akhirnya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) ? Bahkan, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk MBG mencolok besarnya dibanding program prioritas lainnya. Perlu dipertanyakan secara akal sehat (logis) benarkah MBG merupakan program yang mendesak (urgent) ? Justru, mengabaikan program prioritas lainnya yang lebih mendesak (urgent) untuk dilaksanakan, yaitu sektor energi.

Program Bauran Energi dan Insentif APBN

Perang antara USA-Israel dengan Iran di kawasan timur tengah jelas akan berpengaruh dan berdampak terhadap stabilitas perekonomian Indonesia.

Pengaruh perang teluk itu akan mempengaruhi pasokan dan persediaan minyak dan gas bumi (migas) serta Bahan Bakar Minyak di dalam negeri. Sebab, sekitar 25-30 persen pasokan migas dan BBM Indonesia berasal dari negara-negara Arab di kawasan teluk tersebut.

Memang tidak bisa dinafikkan selalu muncul permasalahan pasokan dan pengelolaan persediaan. Apalagi, Indonesia telah menjadi negara pengimpor bersih (nett oil importer) minyak dan gas bumi (migas) sejak 2002.

Pada tahap inilah, pengarus utamaan kebijakan substitusi energi impor atau energi alternatif yang bersumber dari SDA (Sumber Daya Alam) di dalam negeri menjadi relevan. Tindaklanjut kebijakan ini merupakan keharusan      (is a must) untuk menjaga komitmen dan konsistensi visi-misi ke-2 Asta Cita.

Sembari pemerintah terus berupaya mencari alternatif pasokan impor migas dan BBM dari produsen negara lain. Hendaknya perlu diupayakan serius oleh pemerintah terobosan kebijakan pasokannya. Salah satunya, melalui optimalisasi kebijakan transisi energi yang bersumber non fosil di dalam negeri. Pemerintah cq. Kementerian ESDM dan Keuangan harus serius dan sungguh-sungguh dalam komitmen APBN-nya.

Disamping itu, harus ada kemauan politik (political will) yang kuat dari pemerintah untuk, mengurangi ketergantungan atas sumber importasi agar lebih menjamin kepastian pasokan. Walaupun, selama ini Pertamina mampu memenuhi pasokan migas dan BBM itu, baik dari sumber produksi dalam negeri maupun impor dari berbagai negara. Atau tidak hanya bergantung dari importasi negara-negara produsen migas dan BBM di timur tengah dan USA.

Meskipun berpengaruh dan berdampak atas prioritas ketahanan energi berbasis energi fosil (fosil fuel). Namun, inilah momentum peluang bagi Indonesia untuk mengarahkan prioritas secara serius ke kebijakan transisi energi atau bauran energi. Hal ini lebih masuk akal jika dikaitkan dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang beragam untuk mendukung kebijakan swasembada energi dan prioritas programnya.

Dengan memperkuat peran dan fungsi PLN dalam program elektrifikasi sektor tertentu. Atau secara bertahap melakukan kebijakan subtitusi impor dan transisi energi mengurangi ketergantungan dari sumber energi fosil (fosil fuel). Kebijakan mewajibkan (mandatory) yang mendahulukan pasar domestik/dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). Sebagaimana halnya kebijakan ini diberlakukan untuk komoditas batu bara yang memasok Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang diproduksi oleh PLN.

Pertamina dan PLN sebagai perusahaan negara diharapkan telah menyiapkan langkah preventif dan antisipatif atas kondisi peperangan di wilayah negara pemasok migas tersebut. Sebagai BUMN, tentu jajaran manajemen menunggu kepastian dari pemerintah (wakil pemegang saham negara) terkait mandatory kebijakan swasembada energi. Khusus PLN, program elektrifikasi pertanian yang telah berjalan relatif memperkuat sasaran swasembada pangan.

Selain itu, prioritas program transisi energi juga harus diarahkan kepada penerima manfaat (beneficiaries). BUMN apa yang melakukan apa dalam hal pengelolaan bauran energi ini juga harus jelas dan tegas. Termasuk pertimbangan rekam jejak kinerja dan pengalaman pada kedua BUMN sektor energi yang strategis bagi rakyat, bangsa dan negara tersebut. Secara ekonomi, harga energi alternatif yang merupakan kebijakan transisi atau bauran energi dimaksud lebih murah atau terjangkau oleh masyarakat.

Jangan sampai BUMN Pertamina dan PLN berebut dalam ceruk pasar yang sama atau istilah Wakil Preiseden RI (Wapres) Gibran Rakabuming Raka “berburu di dalam kebun binatang”. Dalam hal ini, faktor keberhasilan (success factor) program transisi energi pro konstitusi PLN yang berkinerja lebih tepat sasaran dan manfaat patut mendapat dukungan APBN. Adakah komitmen APBN untuk program transisi atau bauran energi berjalan baik di tahun 2026 ?

Sebaliknya,komitmen dan konsistensi visi-misi Asta Cita terkait insentif mobil listrik belum juga dialokasikan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Malah menurutnya, pemerintah masih menghitung-hitungnya sehingga membuat nasib insentif mobil listrik belum jelas. Pemerintah tak kunjung mengumumkan alokasi APBN untuk insentif mobil listrik tahun 2926. Padahal, sejumlah pabrikan diketahui sudah melakukan penyesuaian harga lantaran insentif tak kunjung diumumkan.

Isu reprioritasisasi program dan rasionalisasi anggaran (APBN) menjadi faktor kunci. Dalam situasi yang tak normal, maka peninjauan kembali prioritas (reprioritasisasi) program pembangunan dan alokasi anggarannya mendesak dilakukan. Supaya kebijakan fiskal dan beban subsidi dapat dijaga relatif baik dan stabil dalam jangka pendek. Salah satu cara yang dapat ditempuh, yaitu dengan merasionalisasi alokasi anggaran dan reprioritasisasi program serta kegiatan Kementerian / Lembaga (K/L).

Apalagi, menurut laporan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terjadi defisit APBN per Februari 2026 sejumlah Rp135 triliun. Apabila APBN masih digunakan untuk impor migas dan BBM dalam jumlah besar jelas akan berpengaruh pada tekanan fiskal dan memperlebar defisit APBN. Beban dan tekanan APBN harus dikurangi dengan tidak menambah utang baru lagi untuk alokasi ketahanan energi.

Oleh karena itu, pilihan kebijakan pengarusutamaan ketahanan energi melalui kebijakan transisi atau bauran energi harus disertai dukungan total APBN. Dan, pilihan merasionalisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 yang berjumlah Rp335 triliun lebih masuk akal dan minimal resikonya. Sebab, alokasinya terlalu besar, yaitu 8,7 persen dari total APBN Rp3.842,7 triliun. Diperburuk oleh kinerjanya yang mendapat sorotan publik atas maraknya kasus keracunan massal siswa penerima manfaat.

Rasionalisasi atas program MBG harus dialokasikan untuk kepentingan insentif program elektrifikasi pertanian dan transportasi. MBG harus diprioritaskan hanya untuk siswa dari kelompok masyarakat miskin (maskin) saja sejumlah 29 juta penduduk (data BPS, 2025) Jika kebijakan ini ditempuh, maka hanya membutuhkan anggaran Rp104,4-156,6 triliun tanpa mengubah alokasi per porsi sejumlah Rp10.000-15.000.

Dengan demikian, realokasi anggaran sisa pagu MBG sejumlah Rp178,4-230,6 triliun dapat digunakan untuk menunjang ketananan sektor energi. Khususnya untuk alokasi program transisi atau bauran energi yang dimandatkan kepada PLN. Alokasi insentif APBN bagi program elektrifikasi ini akan berpengaruh pada penurunan konsumsi BBM yang berasal dari impor. Berdampak pada stabilitas neraca pembayaran keuangan negara yang positif dan tidak menguras devisa.

red24

Opinioleh SebarTweet

Menjelang Lebaran Ada Sentuhan Kebahagiaan Di Lapas Serang Banten

sorot24.id| SERANG – Kebahagiaan datangnya Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dirasakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Serang, hal ini selain akan dikunjungi keluarganya saat momen lebaran nanti, mereka juga mendapatkan baju lebaran.

Baju lebaran memang selalu menjadi
salah satu kebutuhan masyarakat Indonesia sesuai tradisi usai menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

Berbagi Kebahagiaan Lapas Kelas II A Serang dengan WBP . foto/dok : istimewa . [red24] .
Warga binaan di Lapas Serang yang tidak berharap mendapatkan baju lebaran setiap datangnya Idul Fitri, kini dengan suka cita mereka menerima baju lebaran.

Pemberian baju lebaran kepada WBP Lapas Kelas II A Serang, dipimpin langsung Kepala Lapas (Kalapas) Kelas II A Serang Riko Stiven, Rabu 18 Maret sore kemarin.

Kalapas menjelaskan, kegiatan pemberian baju lebaran berupa baju Koko ini, merupakan bentuk perhatian dan kepedulian serta sentuhan persaudaraan Lapas Serang kepada warga binaan

“Dalam kegiatan Lapas Serang berbagi ini, seluruh warga binaan mendapatkan baju lebaran berupa baju Koko secara antusias dan penuh rasa syukur, ” jelas Kalapas Serang Riko Stiven.

Sentuhan Kebahagiaan di Lapas II A Serang Banten. foto/dok : istimewa . [red24]
Riko menambahkan, bahwa dirinya selaku Kalapas terus mengajak warga binaan agar patuh, disiplin dan mengikuti aturan di Lapas.

“Saya selalu menekan bahwa warga binaan harus patuh, taat aturan , disiplin dan tidak melanggar. Sehingga kami pun sebagai pegawai Lapas menghargai usaha tersebut, dan dalam kegiatan berbagi ini kami Lapas Serang selalu ada untuk kalian warga binaan dan ini baju lebaran untuk saudaraku,” terang Riko.

Pembagian baju Koko lebaran, dilakukan pihak Lapas Serang di lapangan secara tertib oleh petugas kepada warga binaan.

Riko berharap, dengan pembagian baju lebaran ini seluruh warga binaan Lapas Serang tidak melakukan hal hal negatif saat menjalani hukuman.

“Kami mencoba mengajak warga binaan secara psikologis dan humanis yang berkelanjutan, dimana momen lebaran itu berkumpul merayakan bersama keluarga tercinta. Nah dengan pemberian baju Koko ini diharapkan selain memotivasi untuk beribadah lebih baik lagi, juga tidak bersedih hati saat merayakan lebaran, meski di dalam penjara. Dan yang terpenting yaitu mentaati peraturan di Lapas dan mengikuti pembinaan secara berkesinambungan,” pungkasnya .

red24_RG

Hukum, Newsoleh SebarTweet

PASTI Indonesia Apresiasi Kapolda Papua Barat Daya Atas Kasus Dugaan Diskriminasi

sorot24.id | JAKARTA – Kasus dugaan tindakan diskriminatif terhadap siswi SD Kristen Kalam Kudus Sorong yang berinisial MKA, masih terus bergulir.

Kali ini, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo memimpin langsung agenda Rapat Dengar kasus dugaan tindakan diskriminatatif anak tersebut.

Namun, pihak Sekolah Kalam Kudus Sorong mangkir dalam agenda tersebut.

Perhimpunan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi Indonesia (PASTI Indonesia) mengecam ketidakhadiran Sekolah Kalam Kudus Sorong dalam agenda Gelar Dengar yang berlangsung, kemarin.

Padahal Sekolah Kalam Kudus diketahui berstatus terlapor dalam kasus tersebut.

“Sekolah Kalam Kudus dalam agenda penting untuk mendengarkan pihak terkait. Padahal di tengah kesibukannya, Kapolda Papua Barat Daya menyempatkan waktu memimpin agenda tersebut. Ketidakhadiran itu sama saja Sekolah Kalam Kudus melecehkan Kapolda Papua Barat Daya dan institusi Polri,” kata Direktur PASTI Indonesia, Susanto melalui keterangan tertulisnya, Kamis,19/3/26.

Pria yang akrab disapa Lex Wu ini mendapat informasi Ketua Yayasan Sekolah Kalam Kudus Sorong berhalangan hadir lantaran adanya pemeriksaan di Bareskrim. Kendati demikian, seharusnya tetap ada perwakilan dari pihak Sekolah Kalam Kudus yang hadir.

Masih Lex, menjelaskan gelar dengar hari ini membuktikan keseriusan Polri, khususnya Kapolda Papua Barat Daya, dalam menangani perkara perlindungan anak.

Absennya pihak terlapor tanpa pemberitahuan resmi ditegaskannya menjadi catatan buruk yang seolah melecehkan undangan resmi institusi Polri.

foto/dok : istimewa . [red24] .

“Kalaupun Ketua Yayasan berhalangan hadir, seharusnya ada dari pihak sekolah yang hadir dalam Rapat Dengar tersebut. Hal ini penting mengingat kasus dugaan diskriminasi anak ini merupakan persoalan serius dan Kapolda Papua Barat menunjukkan atensinya dengan menggelar Gelar Dengar dari pihak pelapor dan terlapor,'” ujar Lex Wu.

Dalam kesempatan yang sama PASTI Indonesia memberikan apresiasi terhadap Kapolda Papua Barat. Hal itu lantaran Brigjen Pol Gatot Haribowo menunjukkan keseriusan pelaporan pihak orangtua MKA dan PASTI Indonesia.

“Sebelumnya, kami berpikir negatif tentang Kapolda Papua Barat Daya terhadap pelaporan dugaan diskriminatif dialami MKA. Gelar Dengar yang dipimpin langsung oleh Brigjen Pol Gatot Haribowo membuktikan kami salah menilai. Kami secara terbuka meminta maaf kepada Kapolda Papua Barat Daya atas penilaian kami sebelumnya,” papar Lex Wu.

Menurut Lex, orangtua MKA bersama PASTI Indonesia optimis dengan atensi Kapolda Papua Barat Daya langkah hukum atas apa yang dialami MKA tetap berlanjut.

“Kami yakin keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban diskriminasi tidak terhenti hanya karena sikap tidak bertanggung jawab dari pihak terlapor,” jelasnya.

Sementara itu, JA orang tua dari MKA, menyampaikan sindiran dan kecaman keras atas mangkirnya pihak Sekolah Kalam Kudus Sorong dalam agenda Rapat Dengar tersebut.

“Lucu sekali, undangan resmi dari Kapolda dianggap tidak penting oleh pihak terlapor. Padahal kami hadir on time, menunjukkan keseriusan. Kalau memang Ketua Yayasan dipanggil ke Bareskrim, apakah seluruh jajaran yayasan ikut hilang? Atau memang mereka merasa undangan Kapolda bisa disepelekan begitu saja ?”, sindir JA, ayah MKA.

Lebih lanjut, Kapolda Papua Barat memastikan pihaknya akan bersikap profesional dalam penanganan laporan dugaan diskriminasi oleh Sekolah Kalam Kudus Sorong terhadap MKA.

Brigjen Gatot Haribowo menekankan kebenaran mungkin dapat disalahkan namun tak akan dapat dikalahkan.

“Yang benar biarkan tetap menjadi benar yang salah tetap salah,” tegas Brigjen Pol Gatot Haribowo.

Sebagai informasi untuk diketahui, selain melaporkan Sekolah Kalam Kudus Sorong ke Polres Sorong hingga Bareskrim, pihak orangtua yang didampingi PASTI Indonesia juga menyurati diskriminatif dan bullying dialami MKA ke berbagai pihak, diantaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas HAM dan DPR RI.

red24_Lunas

Hukum, Nasional, Newsoleh SebarTweet

Gontor Tetapkan Idul Fitri 1447 H Jatuh pada Jumat 20 Maret 2026

sorot24.id | JAWA TIMUR – Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) secara resmi telah menetapkan bahwa Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Jumat, 20 Maret 2026.

‎​Penetapan tersebut tertuang dalam surat Maklumat resmi nomor : 3/PMDG/k-01/IX/1447 yang dikeluarkan di Gontor pada tanggal 29 Ramadhan 1447 atau bertepatan dengan 18 Maret 2026.

“Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) memaklumkan bahwasanya Hari Raya Idul Fitri 1447 H di PMDG jatuh pada hari Jumat, 1 Syawal 1447/20 Maret 2026,” tulis pernyataan resmi tersebut.

Surat maklumat ini ditandatangani langsung oleh Pimpinan PMDG, Drs. K.H. M. Akrim Mariyat, Dipl.A.Ed. dan K.H. Hasan Abdullah Sahal.

‎​Dengan adanya pengumuman ini, seluruh keluarga besar Pondok Modern Gontor, baik di kampus pusat maupun cabang, akan melaksanakan salat Idul Fitri dan merayakan kemenangan secara serentak pada hari Jumat mendatang.

sumber : WINews

red24_J.U

Nasional, News, Religiusoleh SebarTweet

‎Sambut Dies Natalis ke-72 GMNI Kota Tangerang Gelar Bukber dan Santunan Yatim
‎
‎sorot.24.id | TANGERANG – Dalam rangka menyambut Dies Natalis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ke- 72 tahun, DPC GMNI Kota Tangerang menggelar Buka Puasa Bersama (Bukber) dan Santunan Yatim serta Ramah Tamah Nasionalis di Bulan Suci Ramadhan 1447H/2026, Selasa 17 Maret 2026.
‎
‎Digelar di Rumah Makan (RM) Bambu Oju Seafood & Resto, Neglasari Kota Tangerang, kegiatan DPC GMNI Kota Tangerang kali ini mengusung tema “Merajut Harmoni, Menebar Kebaikan di Bulan Suci”.

Pengurus GMNi Kota Tangerang santunan bersama yatim. foto/dok : istimewa . [red24] .
‎Ketua DPC GMNI Kota Tangerang Elwin Mendrofa mengatakan, kegiatan Dies Natalis GMNI ke- 72 tahun yang bertajuk “Menyulam Persatuan- Menggerakan Perubahan Bangsa” dilaksanakan lebih awal. Pasalnya, Harlah GMNI di 23 Maret 1954- 23 Maret 2026 tersebut, masih bertepatan dalam Momentum Hari Raya Idul Fitri 1447H/2026.
‎
‎“Kita laksanakan hari ini itu adalah menyambut Dies Natalis yang ke-72 dengan melaksanakan santunan yatim dan bukber di bulan ramadhan. Ini kita lakukan karena sehubung lahirnya GMN di 23 Maret tahun 1954- 23 Maret 2026 ini akan masuk pada hari lebaran. Oleh sebab itu, kita terlebih dahulu melaksanakan lebih awal,” ungkapnya.

Dalam meningkatkan kepedulian sosial dan mempererat silaturahmi kepada masyarakat sekitar, DPC GMNI Kota Tangerang dalam kegiatan tersebut menyantuni puluhan kaum yatim- dhuafa.
‎
‎“Ada sekitar 20 orang lebih anak yatim kita ajak untuk buka puasa bersama. Ini sebagai bentuk keteguhan kita terhadap anak- anak yatim. Jadi yang menjadi temanya itu merajut harmoni dan berbagi di bulan suci, dan merupakan konsolidasi internal GMNI dalam memperkokoh dan memperkuat tali persaudaraan dan juga arah- arah gerakan ke depan,” jelas Elwin.

‎Lebih lanjut pihaknya menegaskan, GMNI akan tetap setia menjadi gerakan ke depan dalam melakukan advokasi terhadap masyarakat, juga menjadi berbagain kritikan- kritikan terhadap kebijakan.

‎“Program GMNI saat ini atau ke depan, teman- teman GMNI akan fokus pada kaderisasi pengkuatan, karena mengingat gerakan- gerakan di GMNI ini merupakan kekuatan masa. Jadi kita lebih fokus pada organisasi untuk menyemangatkan kembali teman-teman. Habis ini kita juga akan melakukan konsolidasi,” tegas Elwin.

‎Selain menyemangatkan kawan- kawan di GMNI. Elwin juga berharap, bagi para kaum yatim yang menerima agar tetap semangat dan apa yang diberi dapat bermanfaat.

‎“Semoga ke depan teman- teman GMNI ini khususnya Kota Tangerang tetap semangat dan untuk yang masih duduk di bangku kuliah tetap fokus untuk belajar. Harapan khusus buat anak- anak yatim kita hanya mengajak mereka untuk agar mereka terhibur, agar mereka tumbuh semangat dan semoga bermanfaat,” pungkasnya.
‎
‎red24_RAS

News, Religius, Sosialoleh SebarTweet

Anak Lelaki Di Persimpangan Jalan Tegar Berdiri Menanti Pelanggan

Oleh : “Tanpa Nama” (Social Observer)

‎sorot24.id | JAKARTA – Di persimpangan jalan perkantoran yang agak lengang, ada seorang anak lelaki, yang setiap hari mengayuh sepeda, dengan tas ransel lusuh  ditangan. Tas ransel lusuh di terpa panas di “makan” hujan,berisi sikat, kain dan kaleng semir sepatu. Anak lelaki bernama Ending, cukup akrab dikenal dilingkungan perkantoran,dimana Ending mencari nafkah .

Orang mungkin melihatnya hanya sebagai penyemir sepatu. Pekerjaan kecil yang sering terlewat dari perhatian. Dia dikenal oleh banyak orang karena berprofesi membersihkan dan mengkilapkan sepatu mereka . Profesi Ending sebagai penyemir sepatu sudah di geluti bertahun tahun.

Namun dibalik profesi Ending, ada satu pelajaran besar yang tersembunyi dan tanpa kita sadari yaitu : tentang harga diri.

Setiap pagi ia datang lebih awal dari sibuknya orang – orang beraktifitas di lingkungan perkantoran itu. Ia menggendong tas lusuhnya, menata sikatnya dengan rapi, seolah itu bukan sekadar alat kerja, tetapi bagian dari kehormatannya. Ketika seseorang duduk di hadapannya, ia bekerja dengan penuh kesungguhan. Tidak terburu-buru, tidak asal-asalan.

‎Lelaki yang hanya lulusan Sekolah Dasar in, pernah berkata pelan kepada seorang pelanggan :

“Saya memang penyemir sepatu pak,  ‎tapi saya bangga dengan kerjaan ini dari pada meminta – minta”.

Ending mungkin hanya seorang penyemir sepatu.Namun dalam cara menjalani hidup,ia mengajarkan bahwa :

“Harga Diri tidak pernah ditentukan oleh profesi melainkan oleh cara kita menjaga Kehormatan Diri” .

‎Kalimat sederhana penuh makna,terasa begitu dalam. Bagi Ending, pekerjaan bukanlah ukuran rendah atau tingginya seseorang. Yang menentukan adalah cara seseorang menjaga marwahnya dalam pekerjaan itu. Ia tidak pernah meminta belas kasihan. Ia tidak pernah merendahkan dirinya sendiri. Ia hanya bekerja dengan jujur, dengan tangan yang tekun dan hati yang teguh.

Dan mungkin, tanpa banyak orang menyadari, ‎di setiap sepatu yang ia bersihkan, di setiap sepatu yang ia kilapkan,anak lelaki bernama Ending sedang mengingatkan pada dunia :

“bahwa manusia bisa tetap mulia bahkan dari pekerjaan yang paling sederhana sekalipun” . 🌿

red24

Opinioleh SebarTweet

Akhirnya Political Will Elektrifikasi itu Datang ?

Oleh : Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi

sorot24.id | JAKARTA – Indonesia memasuki tahapan (fase) yang tidak mudah sejak perang meletus antara USA-Israel dengan Iran pada 28 Februari 2026. Yang tidak mudah itu adalah permasalahan di sektor energi yang berpengaruh pada ketahanannya dan sasaran swasembada energi yang dicita-citakan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Mengapa tidak mudah? Tidak lain penyebabnya, yaitu ketergantungan pasar domestik atas konsumsi minyak dan gas bumi (migas) serta Bahan Bakar Minyak (BBM) atau produk kilang yang sangat besar.

Di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (2014-2024) besarnya angka importasi migas dan BBM ini telah diungkapkan ke publik. Pada bulan Juni 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan permasalahan beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terlalu besar, yaitu Rp502,4 triliun lebih.

Menurut Jokowi saat itu, justru alokasinya lebih besar dibandingkan dengan biaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang sejumlah Rp446 triliun. Juga terhadap alokasi anggaran untuk pembangunan (pemberdayaan desa dan masyarakat desa) periode 2015-2020 sejumlah Rp332,32 triliun. Pernyataan Presiden RI Jokowi kala itu juga didukung data yang dipublikasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mencatat realisasi subsidi energi selama lima (5) tahun terus meningkat.

Tidak hanya terjadi kenaikan alokasinya, melainkan juga meleset dari sasaran yang ditetapkan atas realisasinya. Rata-rata kenaikan alokasi dan realisasi subsidi energi ini berkisar diantara 8-20 persen. Sebagai contoh, pada tahun 2021 telah mencapai Rp131,5 triliun. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 37,41 persen dibandingkan 2020 sekitar Rp95,7 triliun. Bahkan, jumlah realisasi subsidi energi tersebut pun telah melampaui sasaran (target) yang ditetapkan pemerintah sendiri sejumlah Rp110,5 triliun.

Angka realisasi subsidi energi tersebut lebih besar dari yang dianggarkan (over budget) sejumlah Rp21 triliun. Rinciannya, adalah digunakan sejumlah Rp47,8 triliun atau 36,35 persen untuk alokasi listrik. Sedangkan, subsidi energi fosil yaitu BBM dan Liquified Petroleum Gas (LPG) sejumlah Rp83,7 triliun atau sebesar 63,65 persen. Dan jika dibandingkan dengan realisasi subsidi energi pada tahun-tahun sebelumnya, maka porsi subsidi untuk BBM dan LPG meningkat 75,47 persen atau Rp36 triliun. Sebaliknya, subsidi listrik justru mengalami penurunan sebesar 0,42 persen atau Rp200 miliar.

Ditahun 2022 peningkatan alokasi subsidi kembali berulang, awalnya menetapkan sasaran (target) subsidi energi sejumlah Rp134 triliun. Menurut data Kementerian Keuangan, belanja subsidi energi justru meningkat menjadi Rp157,6 triliun. Kenaikannya sejumlah Rp26,1 triliun atau sebesar 19,8 persen (hampir 20%) dibandingkan tahun 2021. Sedangkan subsidi energi tahun 2023 mencapai Rp159,6 triliun, yangmana porsi terbesar digunakan untuk BBM dan LPG (3 kg), mencakup Rp95,6 triliun. Anggaran ini disalurkan untuk 16,5 juta kilo liter BBM subsidi,

Pertanyaannya, apakah pembengkakan alokasi subsidi energi ini akan terus dibiarkan terjadi? Bagaimana halnya kebijakan alokasi anggaran subsidi energi diera pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto ?

Tentu alokasinya dimulai pada tahun 2025, sebab 2024 merupakan kewenangan pemerintahan terdahulu. Alokasi anggaran subsidi energi dalam APBN ternyata berjumlah Rp203,4 triliun. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia fokus utamanya pada subsidi listrik sejumlah Rp90,22 triliun (2024, Rp73,24 triliun) bagi 42,08 juta pelanggan, serta subsidi BBM dan LPG 3kg sekitar Rp114 triliun. Artinya, subsidi energi tetap semakin bertambah besar atau meningkat dibandingkan tahun 2024.

Begitu juga dalam RAPBN 2026, pemerintah mematok anggaran subsidi energi sebesar Rp210,06 triliun, yang mana Rp105,4 triliun dialokasikan untuk subsidi BBM dan LPG 3 kg dan Rp25,1 triliun untuk jenis BBM tertentu. Untuk tujuan efisiensi, kuota Pertalite dipangkas 6,28% (menjadi 29,27 juta KL) dan Solar 1,32% (18,63 juta KL). Ternyata, alokasi subsidi energi tetap masih sangat besar, alias tak ada perubahan drastis Tiba-tiba, meletuslah perang antara USA-Israel dan Iran di kawasan teluk pada 28 Februari 2026 yang berpengaruh terhadap harga minyak dunia.

Kemudian, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan akan memprioritaskan elektrifikasi masif dan transisi energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai swasembada energi. Sasaran utamanya, yaitu dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW). Program ini difokuskan pada peningkatan rasio elektrifikasi hingga ke pelosok desa (3T) serta mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Apakah ini hanya sekedar tanggapan sesaat (temporer) atas kejadian perang teluk atau akan menjadi kebijakan permanen kebijakan elektrifikasi nasional ?

Sekali lagi pertanyaannya, seriuskah kemauan kebijakan (political will) transisi dari energi fosil ke EBT yang disampaikan oleh Presiden RI ini ? Banyak sekali hal yang patut dipersoalkan terkait komitmen dan konsistensi penganggarannya. Apalagi ketergantungan masyarakat selama ini pada energi fosil, seperti BBM dan LPG yang tidak mudah melakukan migrasinya. Selain itu, bagaimana halnya dengan alokasi subsidi energi bagi kelompok masyarakat miskin (maskin) yang bersedia untuk bertransisi ke EBT.

red24

Opinioleh SebarTweet

Puskesmas Pasir Nangka Laksanakan Lokakarya Mini Bulanan Triwulan I

‎sorot24.id | TANGERANG – Puskesmas Pasir Nangka melaksanakan kegiatan Lokakarya Mini Bulanan yang bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Tigaraksa. Jum’at,13-03-2026 .

Lokakarya Mini Bulanan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sebagai sarana koordinasi, evaluasi capaian program kesehatan, serta perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Kecamatan Tigaraksa. Melalui forum ini, Puskesmas Pasir Nangka bersama unsur lintas sektoral,melakukan pembahasan terkait perkembangan program kesehatan, berbagai tantangan di lapangan, serta langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kegiatan Pelaksanaan lokakarya mini kali ini, pembahasan utama difokuskan pada rencana pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI) Campak sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran penyakit campak di wilayah Kecamatan Tigaraksa.

Pada kesempatan ini,Kepala Puskesmas Pasir Nangka dr. Herlin Hidayati Puskesmas menyampaikan,

“Pentingnya pelaksanaan ORI sebagai respons cepat untuk mencegah potensi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) campak, sekaligus meningkatkan kekebalan masyarakat terutama pada anak-anak yang menjadi sasaran imunisasi,” ungkapnya .

Kepala Puskesmas Pasir Nangka dr.Herlin Hidayati,memberikan paparan terkait penyakit Campak IRO .foto/dok : istimewa . [red24] .

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai strategi pelaksanaan kegiatan ORI, mulai dari pendataan sasaran, koordinasi dengan sekolah, dukungan kader kesehatan, hingga keterlibatan lintas sektoral dalam mensukseskan pelaksanaan imunisasi di wilayah masing-masing.

‎”Kami berharap melalui sinergi lintas sektoral,Stake Holder yang ada di Kecamatan Tigaraksa beserta organisasi kemasyarakatan dan para tokoh masyarakat,bisa berjalan beriringan, berbagi peran dan menunjukan komitmen dalam mendukung pelaksanaan ORI Campak,sehingga dapat berjalan maksimal dalam upaya peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak – anak di wilayah Kecamatan Tigaraksa”, pungkas Kepala Puskesmas Pasir Nangka dr.Herlin Hidayati .

‎Kegiatan ini sendiri di hadiri oleh Camat Tigaraksa, Polsek Tigaraksa dan Koramil 05 Tigaraksa serta Lurah/Kepala Desa se-Kecamatan Tigaraksa,Organisasi Kemasyarakatan,para kader kesehatan serta jajaran tenaga kesehatan dari Puskesmas Pasir Nangka dan Puskesmas Tigaraksa.

‎red24_HP

Kesehatan, Newsoleh SebarTweet

Kasad : Pembinaan Prajurit Harus Selaras dengan Pembinaan Keagamaan

sorot24.id | SERANG – Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. menegaskan bahwa pembinaan prajurit untuk membentuk karakter yang kuat, disiplin, dan pantang menyerah harus berjalan seiring dengan pembinaan keagamaan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama prajurit dan keluarga besar Grup 1 Kopassus di Markas Grup 1 Kopassus, Serang, Banten. Senin,16/3/2026.

foto/dok : istimewa .[red24] .
Menurut Kasad, kegiatan keagamaan di lingkungan satuan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian prajurit, sekaligus menjadi landasan moral dalam pelaksanaan tugas.

“Itu harus terus dilakukan. Anda tidak bisa membina anggota anda menjadi baik tanpa pendampingan keagamaan yang baik,” ujar Kasad.

Selain itu, Kasad juga mengingatkan para prajurit agar terus membangun kualitas diri sebagai prajurit yang tangguh dan siap menghadapi dinamika tugas yang semakin beragam.

foto/dok : istimewa . [red24] .
“Anda harus membentuk diri anda menjadi prajurit-prajurit yang kuat, karena tantangan (tugas) akan terus bervariasi,” tambahnya.

Kegiatan buka puasa bersama tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Momentum Ramadhan kali ini dimanfaatkan sebagai sarana mempererat silaturahmi antara pimpinan TNI AD dengan prajurit serta keluarga besar Kopassus, khususnya di jajaran Grup 1.

Pada kesempatan tersebut, Kasad juga meninjau pangkalan serta sejumlah fasilitas di lingkungan asrama Grup 1 Kopassus. Orang nomor satu di Angkatan Darat itu mengapresiasi dedikasi dan profesionalisme prajurit Kopassus yang selama ini terus menunjukkan kinerja terbaik dalam setiap pelaksanaan tugas, serta mendorong prajurit untuk terus berinovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan tausiyah Ramadhan yang disampaikan oleh Udtadz Adi Hidayat, dilanjutkan doa bersama serta buka puasa bersama yang diikuti prajurit dan keluarga besar Grup 1 Kopassus dengan penuh khidmat.

red24_RG

News, Religiusoleh SebarTweet