Ketua DPD KNPI Provinsi Banten Tito Istianto berpose dengan semangat kepemudaan saat diwawancara terkait apresiasi atas Pelatihan Kepemimpinan dan Pembentukan Karakter yang digelar Dispora Banten di Pandeglang, Selasa 12/5/2026. Tito menilai pelatihan semi militer bagi 50 pemuda lintas organisasi ini langkah konkret hadapi bonus demografi. (Dok: DPD KNPI Banten/Sorot24.id)

sorot24.id|Pandeglang – Ketua DPD KNPI Provinsi Banten Tito Istianto memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan dan Pembentukan Karakter bagi 50 pemuda lintas organisasi, 12-13 Mei 2026 di Life Skill Kepemudaan, Sukajaya, Pandeglang.

“Atas nama DPD KNPI Banten, kami menyambut positif inisiatif Pemprov Banten melalui Dispora. Pelatihan dengan metode semi militer dan pembinaan karakter ini merupakan langkah konkret dalam menyiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi,” ujar Tito Istianto kepada awak media Selasa (12/5/2026).

Tito menilai keterlibatan 24 perwakilan Dispora kabupaten/kota, 16 OKP tingkat provinsi, dan 10 unsur perguruan tinggi dalam satu wadah pelatihan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemuda Banten.

“Kami melihat kegiatan ini sebagai ruang penting untuk mempererat jejaring, menumbuhkan semangat kebersamaan, dan membangun dasar-dasar kepemimpinan. Metode tinggal di barak serta kegiatan luar ruangan memberikan pengalaman yang berharga bagi para peserta,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tito Istianto menyampaikan beberapa catatan konstruktif untuk penguatan program serupa ke depan:

*Penguatan Program Berkelanjutan*

KNPI berharap pelatihan ini menjadi langkah awal yang baik. KNPI siap bersinergi untuk merumuskan program lanjutan yang dapat menjaga momentum dan semangat yang telah terbangun selama dua hari ini.

*Peningkatan Pelibatan Pemuda*

KNPI meyakini bahwa peran pemuda akan semakin optimal apabila dapat dilibatkan dalam berbagai forum dialog dan perencanaan pembangunan. Kami percaya sinergi antara Pemprov dan pemuda akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

*Peran OKP sebagai Mitra Pembangunan*

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda memiliki basis dan pengalaman dalam pembinaan kader. Kami berharap ke depan dapat terus memperkuat kemitraan strategis dengan Pemprov Banten dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Di akhir pernyataannya, Tito Istianto menegaskan komitmen KNPI Banten untuk terus mendukung program-program positif Pemerintah Provinsi Banten.

“KNPI Banten berkomitmen menjadi mitra yang baik bagi Pemprov. Mari kita bersama-sama membina pemuda yang berkarakter, berintegritas, dan siap berkontribusi bagi kemajuan Banten serta Indonesia,” tutupnya.

red24-(RG)

News, Pendidikan, Sportoleh SebarTweet

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyerahkan sertipikat tanah wakaf Masjid Al-Ittihad dan Musala Anwarul Hidayah di Pandeglang, Sabtu 9/5/2026. Penyerahan disaksikan Kakanwil BPN Banten Harison Mocodompis dan Kakantah Pandeglang Fahmi. Dalam tausiyahnya, Nusron tekankan pemimpin jangan persulit urusan rakyat. (Dok: Humas Kementerian ATR/BPN/Sorot24.id)

sorot24| Pandeglang – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam kegiatan Pengajian Umum Yayasan Anwarul Hidayah di Kabupaten Pandeglang, Sabtu (09/05/2026).

Dalam tausiyahnya, Menteri Nusron menekankan pentingnya kepemimpinan yang berpihak kepada masyarakat serta mempermudah pelayanan publik. Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Kalau ada pemimpin yang sedang memimpin dan ketika memimpin itu mengangkat harkat dan martabat rakyatnya, mempermudah rakyatnya, maka doa Rasulullah, angkatlah derajatnya orang tersebut, permudahlah hidupnya,” ujar Nusron.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan tausiyah saat Pengajian Umum Yayasan Anwarul Hidayah di Pandeglang, Sabtu 9/5/2026. Ia berpesan agar pemimpin mempermudah pelayanan publik dan tidak mempersulit administrasi surat hingga sertipikat masyarakat. (Dok: Biro Humas ATR/BPN/Sorot24.id)

Ia menjelaskan, Rasulullah SAW juga mengingatkan agar pemimpin tidak mempersulit urusan masyarakat. Bentuk mempersulit tersebut, kata Nusron, dapat berupa lambannya pelayanan administrasi hingga pengurusan dokumen masyarakat.

“Bentuk mempersulit itu antara lain memperlambat pelayanan administrasi, mempersulit pengurusan surat, sertipikat, maupun bantuan kepada masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron turut menyerahkan sertipikat tanah wakaf untuk sejumlah rumah ibadah di Pandeglang, di antaranya Masjid Al-Ittihad dan Musala Anwarul Hidayah yang juga disaksikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Fahmi.

Kegiatan pengajian juga dihadiri Kepala Bidang Penetapan dan Pendaftaran Hak, Darman Satia HS; Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Encep Mulya Nakhrowi; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Febri Effendi; Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said; serta Ketua Umum Yayasan Anwarul Hidayah Nahdlatul Ulama, Endin AJ Soefihara.

Melalui kegiatan tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap pelayanan pertanahan semakin cepat, transparan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, sejalan dengan nilai pengabdian dan amanah dalam melayani publik.

red24 (RG)

Daerah, National, Newsoleh SebarTweet

kasus pembunuhan di Pandeglang. Pria berinisial OK (28) cekik pacar 8 tahun DI (27) hingga tewas karena sakit hati ibu dihina. OK sempat menyesal, bersandar ke jasad korban, dan coba bunuh diri minum obat. (Ilustrasi: http://Sorot24.id)

sorot24.id | PANDEGLANG- OK (28), pria asal Desa Kadu Jangkung, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang mengaku nekat mencekik leher kekasihnya, DI (27), sampai tewas karena sakit hati ibunya yang sedang sakit dihina. Usai kejadian, OK sempat menyesal, bersandar ke jasad korban, dan mencoba bunuh diri.

Peristiwa tragis itu terjadi pada Kamis 7/5/2026 di dalam kamar kediaman OK di Desa Kadu Jangkung, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang. Korban DI (27) ditemukan tewas di kamar pacarnya sendiri.

Menurut OK, saat itu dirinya gelap mata mendengar ucapan perempuan yang sudah 8 tahun dipacarinya itu. DI disebut menghina kondisi ibunya yang sedang sakit.

“Sakit hati, katanya saya lebih mementingkan Mamah saya yang penyakitan, bilang enggak berguna,” kata OK, Jumat 8/5/2026.

OK mengaku mencekik leher DI hingga tewas. Diakui OK, dirinya sempat bersandar ke jasad pacarnya lantaran menyesali perbuatannya sesaat mengetahui kekasihnya telah tewas.

Bahkan, lanjut OK, dirinya sempat mencoba melakukan bunuh diri dengan cara meminum sejumlah obat-obatan yang ada di kediamannya, namun tak berhasil.

“Pas saya minum obat itu sempat nyender ke dia, enggak lama saya keluar kamar. Dan menyerahkan diri,” ungkap OK.

*Hasil Olah TKP: Diduga Asfiksia*
Dari hasil olah TKP, polisi menemukan korban dalam keadaan sudah mengeluarkan sedikit busa yang diduga diakibatkan adanya cekikan kuat di bagian leher.

“Untuk hasil olah TKP dugaan sementara di dalam tubuh korban keluar buih kecil, sementara dugaan tanda-tanda asfiksia, kemungkinan korban dicekik,” ucap Kaur Identifikasi Inafis Polres Pandeglang, Bripka Bayu, Jumat 8/5/2026.

Kasus ini kini ditangani Polres Pandeglang. OK telah menyerahkan diri usai gagal bunuh diri.

sumber Berita : kumparannews

red24

Daerah, Hukum, News, Peristiwaoleh SebarTweet

‎Mahasiswa Banten Ngamuk: Kebijakan Pemerintah Amburadul, Biarkan 93 Ribu Anak Banten Putus Sekolah.
‎
‎sorot24.id |KOTA SERANG – Di tengah gemerlapnya klaim pembangunan di Provinsi Banten, sebuah kenyataan pahit kembali menampar wajah tata kelola pemerintahan daerah. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Banten Bersatu dan BEM PTNU Banten turun ke jalan pada Senin (4/4/2026), bukan untuk merayakan prestasi, melainkan untuk melayat matinya akses pendidikan yang adil bagi puluhan ribu anak di tanah para jawara.
‎
‎Aksi ini menjadi alarm keras bahwa sistem pendidikan di Banten tidak sedang “baik-baik saja”, melainkan sedang koma di bawah pengawasan pemerintah. Mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah yang dianggap gagal memberikan jaminan hak dasar tersebut.
‎
‎Ratusan mahasiswa ini berkumpul dan bersatu dalam aksi demonstrasi untuk menuntut pertanggungjawaban Gubernur Banten atas carut-marut struktural pendidikan. Mereka muak dengan angka-angka fantastis putus sekolah di berbagai daerah yang terus dibiarkan menganga tanpa solusi konkret.
‎
‎Selanjutnya mahasiswa menilai berbagai persoalan yang ada saat ini bukanlah masalah administratif biasa, melainkan masalah struktural yang require (langkah konkret segera). Data yang dihimpun para mahasiswa menegaskan status “Darurat Pendidikan” di provinsi banten tersebut.
‎
‎Sangat mengejutkan mahasiswa menunjukkan jumlah data anak putus sekolah di sejumlah wilayah Banten tergolong sangat tinggi:
‎
‎Fakta di lapangan berbicara lebih keras daripada wacana pejabat. Kabupaten Pandeglang “memimpin” dengan rekor menyedihkan 42 ribu anak tidak sekolah, disusul Kabupaten Lebak dengan 22 ribu anak, Kabupaten Tangerang sekitar 21 ribu anak, dan bahkan Kota Serang selaku ibu kota provinsi menyumbang sekitar 8 ribu anak. Ini bukan sekadar data administratif; ini adalah puluhan ribu masa depan anak bangsa yang sedang “dibunuh” perlahan oleh ketidakpedulian sistem.
‎
‎Koordinator Umum Aliansi BEM Banten Bersatu, M. Abdurrahman, dalam orasinya menegaskan, angka tersebut adalah bukti nyata sistem yang sedang tidak baik-baik saja. “Angka putus sekolah yang tinggi, ketimpangan akses, hingga dugaan penyimpangan anggaran menunjukkan ada ketidakberesan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
‎
‎Kritik tajam mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru memicu persoalan baru di lapangan. Sarkasme yang paling menyakitkan adalah melihat bagaimana ketimpangan akses pendidikan terus dilestarikan.
‎
‎Di Pandeglang, infrastruktur masih minimalis, dan guru menjadi barang langka, bahkan di wilayah hunian sementara (huntara). Seolah belum cukup, kebijakan “Sekolah Gratis” di swasta justru menciptakan kelebihan kapasitas dan dugaan “pembuangan” siswa ke sekolah negeri yang sudah penuh sesak.
‎
‎Di sisi lain, praktek pungutan liar masih ditemukan di sekolah-sekolah swasta yang notabene menerima bantuan pemerintah. Ini adalah tata kelola yang tidak hanya tidak tepat sasaran, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan.
‎
‎“Kami melihat ada masalah serius dalam tata kelola pendidikan, mulai dari kebijakan yang tidak tepat sasaran hingga lemahnya pengawasan di lapangan,” lanjut Abdurrahman.
‎
‎Ilham Rizafi, Koordinator Wilayah BEM PTNU Banten, menambahkan kritikan terkait Ketimpangan kualitas sarana dan prasarana semakin memperlebar jurang pemisah. BEM PTNU Banten mencatat 76 persen sekolah swasta masih “telanjang” dari fasilitas dasar seperti perpustakaan dan lapangan olahraga. Lebih absurd lagi, masih banyak alumni yang ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah karena tunggakan biaya, seolah ijazah mereka adalah barang gadai, padahal pendidikan adalah hak dasar setiap anak.
‎
‎Meskipun Gubernur Banten, Andra Soni, sebelumnya sempat menebus sejumlah ijazah alumni, Ilham menegaskan persoalan ini belum terselesaikan. “Persoalan ini harus terus diangkat karena masih banyak alumni yang membutuhkan hak mereka,” tutur Ilham.
‎
‎”Iham juga menyoroti Persoalan sosial di lingkungan pendidikan. Fenomena perundungan (bullying) dan kekerasan digital semakin marak, menandakan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pemerintah seolah alpa dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang mumpuni di dunia pendidika,” jelasnya.
‎
‎Tuntutan Mahasiswa
‎Atas amburadulnya tata kelola tersebut, Aliansi BEM Banten Bersatu dan BEM PTNU Wilayah Banten menegaskan 11 tuntutan desakan kepada Gubernur, antara lain:
‎
‎1. Evaluasi menyeluruh kebijakan pendidikan di Banten.
‎
‎2. Penindakan tegas pungutan biaya di sekolah penerima bantuan.
‎
‎3. Pembebasan ijazah tertahan melalui kebijakan bantuan sosial.
‎
‎4.Langkah konkret menurunkan angka putus sekolah.
‎
‎5. Pemerataan sarana prasarana sekolah swasta.
‎
‎6. Audit menyeluruh penyaluran PIP dan tindak tegas pelaku pemotongan dana.
‎
‎7. Penguatan sistem perlindungan anak dari bullying dan kekerasan digital.
‎
‎8. Keterbukaan informasi publik terkait bantuan pendidikan.
‎
‎9. Pemerataan distribusi guru dan evaluasi kebijakan guru non-ASN.
‎
‎10. Perhatian serius pada pendidikan di huntara dan wilayah terpencil.
‎
‎11. Hentikan kebijakan penghapusan program studi tanpa kajian.
‎
‎Mahasiswa menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini sampai ada perubahan nyata, menegaskan bahwa “Pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan sekadar instrumen kebijakan.”
‎
Red24🙁 RAS)

News, Opini, Pendidikanoleh SebarTweet