sorot24.id |Kabupaten Tangerang – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis menghadiri kegiatan CEO Gathering & Economic Outlook 2026 bersama Gubernur Banten, yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) DPP APINDO Banten di PT Adis Dimension Footwear, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Kamis (2/7/2026).
Menjawab salah satu pertanyaan audiens mengenai perijinan, Harison menyampaikan bahwa BPN terus berupaya memberikan kepastian hukum melalui penataan ruang yang jelas. Menurutnya, penyelesaian kebijakan terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi langkah penting agar dunia usaha dapat berkembang tanpa mengabaikan perlindungan terhadap lahan pertanian.
Harison menjelaskan bahwa angka 87 persen LP2B tidak dihitung berdasarkan luas wilayah administrasi, melainkan berasal dari hasil verifikasi terhadap luas Lahan Sawah yang Dilindungi yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, proses penetapan LP2B harus dilakukan secara cermat agar hanya mencakup lahan yang masih berfungsi sebagai kawasan pertanian.
Kepala Kanwil BPN Banten Harison Mocodompis menjelaskan pentingnya penetapan tata ruang yang cermat agar lahan industri tidak masuk LP2B, Kamis (2/7/2026). Foto: Dok. Apindo Banten RG/sorot24.id
“Kita harus mendorong supaya isu Lahan Sawah yang Dilindungi ini segera selesai sehingga dunia usaha tidak lagi terganggu oleh kebijakan-kebijakan yang saling mengunci. Langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah menetapkan tata ruangnya,” ujar Harison.
Sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Provinsi Banten, Kanwil BPN Provinsi Banten telah menyerahkan data Hak Guna Bangunan (HGB) kepada pemerintah kabupaten/kota. Data tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi bidang tanah yang telah dimanfaatkan sebagai kawasan industri, perumahan, maupun penggunaan nonpertanian lainnya sehingga tidak lagi masuk dalam penetapan LP2B.
“Kami mendukung penuh Pemerintah Provinsi Banten dengan memberikan data hak guna bangunan agar lahan yang memang sudah dimanfaatkan untuk industri, perumahan, maupun usaha nonpertanian dapat dikeluarkan terlebih dahulu sebelum penetapan LP2B dilakukan,” jelas Harison.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Banten Andra Soni mengajak pemerintah dan dunia usaha untuk terus berjalan bersama membangun perekonomian daerah. Menurutnya, pertumbuhan investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen menjaga iklim investasi yang aman, ramah, dan kondusif. Kami ingin memastikan pelaku usaha merasa diberikan kepastian, bukan dibuat ragu. Investasi bukan hanya soal angka, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan,” kata Andra Soni.
Turut hadir, Ketua Umum DPN Apindo Shinta Widjaja Kamdani, Ketua DPP Apindo Banten Tomy Rachmatullah, Owner PT Adis Dimension Footwear Haryanto, serta jajaran unsur Forkopimda Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang.
2025 Tembus Rp 7,08 T : Di Topang Produksi dan Efisiensi Laba Bersih PTPN IV Palm Co Melonjak 90,3 Persen
sorot24.id | JAKARTA – PT.Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCoc sub Holding PTPN III (Persero) membukukan laba bersih sebesar Rp 7,08 triliun pada tahun buku 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit. Nilai tersebut meningkat 90,3 persen dibandingkan laba bersih tahun 2024 yang sebesar Rp 3,72 triliun.
Kinerja keuangan ini disampaikan kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025. Perseroan menyebut peningkatan laba ditopang oleh kenaikan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), efisiensi operasional, serta dampak penguatan fundamental bisnis yang mampu memberikan nilai tambah di tengah tantangan ekonomi global, volatilitas pasar energi, dan anomali iklim sepanjang 2025.
“Alhamdulillah, laba Bersih Setelah Pajak (Net Profit) tahun 2025 mencapai angka Rp7,08 Triliun atau 90,3% lebih tinggi jika dibandingkan perolehan tahun lalu yang berada di angka Rp3,72 Triliun,” sebut Jatmiko dalam paparannya di Kantor BP BUMN Jakarta, Selasa (30/06/2026).
Disamping penguatan harga jual rata-rata CPO di 2025 yang menyentuh Rp14.223,-/Kg atau 10,4% di atas 2024, Perusahaan dapat memaksimalkan momentum tersebut melalui peningkatan volume penjualan CPO dan efisiensi biaya.
“Pengendalian biaya dan peningkatan produksi menjadi tulang punggung perusahaan. Fundamental inilah yang membuat kenaikan harga CPO sebesar 10 persen di tahun 2025 mampu membuahkan lonjakan laba hingga 90 persen di tengah berbagai tantangan,” bebernya.
Sejak didirikan dalam tiga tahun terakhir, laba bersih PalmCo terus menunjukkan pertumbuhan eksponensial. Setelah mencatat laba Rp2,53 triliun pada 2023, kinerja perusahaan naik menjadi Rp3,72 triliun pada 2024, dan kemudian melonjak hingga Rp7,08 triliun pada 2025. Perseroan menyebut capaian tersebut sebagai tingkat profitabilitas tertinggi selama periode transformasi perusahaan.
Selain laba bersih, indikator keuangan perusahaan juga menunjukkan perbaikan. EBITDA meningkat menjadi Rp 13,27 triliun atau naik 46 persen dibandingkan Rp 9,09 triliun pada 2024. Sementara itu, tingkat pengembalian aset (return on assets/ROA) mencapai 9,2 persen.
Secara operasional, PalmCo memproduksi 2,70 juta ton CPO sepanjang 2025. Volume tersebut meningkat 7,87 persen dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang mencapai 2,49 juta ton.
Meski demikian, manajemen menilai hasil tersebut bukan merupakan akhir dari proses transformasi. Perusahaan menyatakan akan terus melakukan evaluasi terhadap aspek operasional, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan efisiensi guna menjaga keberlanjutan kinerja.
“Terimakasih atas dukungan penuh pemegang saham. Apresiasi untuk kerja keras seluruh insan Perseroan. Capaian ini menjadi milestone, tapi bukan garis akhir. Masih banyak ruang untuk terus tumbuh mengoptimalkan kinerja operasi dan finansial agar terus memberikan manfaat maksimal” ujar Jatmiko.
Tidak hanya mencatat rekor dari sisi internal perusahaan, PalmCo juga memastikan pertumbuhan Perusahaan sejalan dengan produktifitas dan kesejahteraan petani mitra. Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), pada tahun 2025 PTPN IV PalmCo tercatat sebagai perusahaan paling aktif secara nasional dengan 6.672 hektare pendampingan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Petani plasma binaan juga mampu meraih produktifitas mumpuni di atas standar nasional mencapai rata-rata 20,18 ton TBS perhektar pertahun yang berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan petani.
Di sisi lain, PalmCo juga menyatakan akan melanjutkan pengembangan hilirisasi industri sawit, termasuk optimalisasi produk turunan sawit sebagai bahan baku renewable biogasoline untuk mendukung ketahanan energi nasional.
“Semoga PalmCo dapat menjalankan dengan baik seluruh amanat yang diembankan pemerintah, berkontribusi maksimal dalam kemandirian pangan dan energi negeri,” tutupnya.
Sekjen AMKI Dadang Rahmat : Awal Berdirinya AMKI, Tekankan Kolaborasi Jadi Kunci Hadapi Era Digital
sorot.id | JAKARTA – Menjelang satu tahun kepengurusan Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI), Sekretaris Jenderal AMKI, Dadang Rahmat, menegaskan bahwa organisasi ini lahir dari gagasan bersama sejumlah pendiri yang memiliki kepedulian terhadap perubahan industri media di era digital.
Menurut Dadang, ide pembentukan AMKI tidak berasal dari satu individu, melainkan dari hasil diskusi sejumlah pemilik media yang melihat perlunya organisasi baru untuk mengakomodasi perkembangan media konvergensi di Indonesia.
“Kami melihat industri media berubah sangat cepat. Media cetak, media siber, televisi, platform digital, hingga kreator konten kini berada dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Karena itu, diperlukan sebuah organisasi yang mampu menjawab tantangan perubahan tersebut,” ujar Dadang di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Dadang, yang juga merupakan pemilik Media Mitrapol, menjelaskan bahwa cikal bakal pembentukan AMKI bermula dari pertemuan sejumlah pemilik me-dia dalam acara Hari Ulang Tahun Media Mitrapol yang digelar di salah satu hotel di Jakarta Barat.
Pertemuan tersebut dihadiri antara lain oleh Tundra Meliala selaku Pemimpin KabarMetro, Umi Sjarifah selaku Pemimpin Sudut Pandang.id, Djamal Efendi selaku Pemimpin HarianBerita.id, Wartawan senior Irmanto, turut hadir juga Herdiana Pimpinan Umum dari Media Seputar Publik, tokoh wartawan senior Rudi Sitompul dan Berman Nainggolan, serta beberapa pemilik media lainnya.
Dalam pertemuan itu, para peserta berdiskusi mengenai dinamika industri me-dia yang terus berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi digital. Dari diskusi tersebut muncul gagasan untuk membentuk sebuah organisasi yang mampu mewadahi perusahaan pers, media digital, kreator konten, serta berbagai platform informasi lainnya dalam satu ekosistem media konvergensi.
“Melalui diskusi tersebut, kami sepakat membentuk Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) sebagai wadah kolaborasi bagi pelaku industri media agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,” kata Dadang.
Ia menjelaskan, pada pertemuan tersebut para pendiri juga menyepakati susunan kepengurusan awal AMKI Pusat, dengan Tundra Meliala sebagai Ketua Umum, Dadang Rahmat sebagai Sekretaris Jenderal, Irmanto sebagai Wakil Sekretaris Jenderal, Umi Sjarifah sebagai Bendahara Umum, serta Djamal Efendi sebagai Wakil Bendahara Umum.
Menurut Dadang, setelah kesepakatan tersebut tercapai, proses pembentukan AMKI dilakukan secara kolektif melalui penyusunan konsep organisasi, pem-bentukan kepengurusan, penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), hingga proses legalisasi organisasi.
“AMKI dibangun dengan semangat kebersamaan. Ketua Umum memiliki peran penting dalam membangun komunikasi eksternal dan memperluas jejaring organisasi. Di sisi lain, seluruh pengurus pusat maupun daerah menjalankan tu-gas sesuai bidangnya masing-masing. Semua saling melengkapi untuk mem-besarkan organisasi ini,” ujarnya.
Dadang mengatakan, dalam perjalanannya AMKI terus memperkuat konsolidasi organisasi di berbagai daerah. Namun, menurutnya, tantangan terbesar bukan sekadar membentuk kepengurusan, melainkan menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi perusahaan media dan para anggotanya.
“Yang ingin kami bangun bukan hanya organisasi yang besar secara struktur, tetapi organisasi yang mampu memberikan solusi bagi industri media, mulai dari peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan bisnis media, hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital,” katanya.
Ke depan, AMKI akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dewan Pers, kementerian terkait, perguruan tinggi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta berbagai organisasi profesi untuk mendukung pengembangan ekosistem media konvergensi di Indonesia.
Dadang menegaskan bahwa semangat kolektif para pendiri harus tetap men-jadi fondasi utama dalam perjalanan organisasi.
“AMKI lahir dari semangat kebersamaan. Karena itu, membangun dan mem-besarkan organisasi ini juga harus dilakukan secara bersama-sama. Keberhasilan AMKI bukan milik satu orang, melainkan hasil kerja seluruh pendiri, pengu-rus, dan anggota yang memiliki visi yang sama untuk memajukan industri media Indonesia,” tutupnya.
Pada akhirnya, Organisasi yang besar bukanlah organisasi yang dibangun oleh satu tokoh, melainkan organisasi yang mampu melahirkan banyak pemimpin, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan solusi bagi perubahan zaman.
sorot24.id | JAKARTA — Kasus dugaan manipulasi harga ekspor melalui skema transfer pricing yang tengah marak di sektor perkebunan kelapa sawit disinyalir kuat juga terjadi di sektor komoditas strategis lainnya. Pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, didorong untuk segera memperluas jangkauan pemeriksaan ke sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) serta sektor perhutanan yang diduga menyimpan potensi kebocoran penerimaan negara jauh lebih masif.
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, menegaskan bahwa praktik “permainan” harga di kedua sektor tersebut tidak hanya merugikan devisa ekspor, melainkan juga mengacaukan regulasi domestik.
”Pemerintah cq. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga harus memeriksa permainan yang sama di sektor pertambangan dan perhutanan. Jumlahnya bisa lebih mengernyitkan dahi rakyat Indonesia. Mengapa demikian, sebab tidak hanya keuntungan ekspor yang didapatkan tetapi juga harga pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) untuk pasokan di dalam negeri, termasuk ke BUMN,” ujar Defiyan Cori saat diwawancarai secara khusus, Minggu (28/6).
Menurut Defiyan, pasca-reformasi 1998, kelompok korporasi swasta berskala besar atau yang kerap disebut taipan memperoleh keleluasaan luar biasa dalam mengelola komoditas batu bara yang dikenal sebagai ‘emas hitam’. Hal ini dilegalkan melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kini telah disesuaikan menjadi UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat.
Defiyan menilai, pemberian hak pengelolaan penuh atas kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) kepada pihak swasta ini telah keluar dari khittah dan mandat konstitusi. Sesuai pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, cabang-cabang produksi penting seharusnya dikuasai negara demi kemakmuran rakyat banyak melalui peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
”Pertanyaan publik yaitu, mengapa kelompok tersebut mendapatkan keistimewaan (privilege)? Jawabannya tentu saja ada kaitannya dengan pola ambil dan beri (take and give) sebagai bentuk dukungan politik dan ekonomi dalam demokrasi liberalisme-kapitalisme,” kata Defiyan.
“Akibat ongkos politik pasca-reformasi yang sangat mahal, sebagian kecil korporasi swasta yang beroleh keistimewaan itu menjadi tambah kaya raya atas penguasaan SDA.”
Ia menambahkan, beralihnya kuasa atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ke tangan korporasi swasta disinyalir kuat mendapat dukungan politik dan pengamanan (backing) dari oknum aparat negara. Kondisi ini secara kasat mata menabrak konstitusi, di mana kemakmuran hanya terkonsentrasi pada segelintir orang.
Kerugian Fantastis: Mencapai Ribuan Triliun Rupiah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor batu bara Indonesia pada tahun 2025 tercatat mencapai US24,48 miliar atau sekitar Rp411,14 triliun. Angka tersebut mencerminkan adanya penurunan sebesar 19,70% dibandingkan capaian tahun 2024 yang menembus US30,49 miliar (sekitar Rp512,23 triliun). Sementara itu, rekor nilai tertinggi dicapai pada tahun 2023 dengan perolehan US$59,49 miliar, setara hampir Rp1.000 triliun dengan volume pengiriman 379,7 juta ton.
Defiyan memaparkan simulasi jika menggunakan indikator pemeriksaan pemerintah atas temuan penyimpangan harga ekspor komoditas CPO yang dinaikkan hingga 50 persen. Mengacu pada tren data BPS selama 10 tahun terakhir, selisih antara harga ekspor pasar global yang rata-rata mencapai US140 per ton dengan harga DMO ke PLN yang hanya dipatok US70 per ton, membuka celah manipulasi yang luar biasa besar.
Ekonom Konstitusi ini memperkirakan nilai manipulasi harga ekspor melalui praktik transfer pricing dan under invoicing di sektor batu bara dapat mencapai Rp345 hingga Rp400 triliun per tahun. Secara akumulatif selama satu dekade terakhir, potensi kehilangan penerimaan negara diperkirakan menembus Rp3.450 hingga Rp4.000 triliun.
Jika praktik culas ini ditiadakan, nilai ekspor batu bara riil pada tahun 2025 seharusnya bisa mencapai US48,96 milar (sekitar Rp822,28 triliun), dan pada tahun 2024 bernilai US60,98 miliar (sekitar Rp1.024,46 triliun).
”Kehilangan pemasukan dari sektor pajak, royalti, maupun bagi hasil ini secara langsung merugikan keuangan negara, merusak perekonomian nasional, dan menjauhkan cita-cita kesejahteraan rakyat,” lanjutnya.
Industri batu bara di Indonesia saat ini didominasi oleh raksasa kakap yang beroperasi di Sumatra dan Kalimantan. Di antaranya adalah PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), PT Bayan Resources Tbk (BYAN), PT Kideco Jaya Agung (Indika Energy Group), serta PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG).
Sektor Perhutanan dan Isu Alih Fungsi Lahan Proyek Strategis
Tidak berhenti di sektor pertambangan minerba seperti batu bara, nikel, dan bauksit, Defiyan Cori juga memperingatkan adanya indikasi penyimpangan serupa di sektor perhutanan.
Penjualan kayu hasil penebangan hutan berskala besar disinyalir kuat dikirim ke mancanegara untuk kepentingan komersial berselubung pembangunan infrastruktur.
Ia mencontohkan aktivitas penebangan pohon yang masif dalam kawasan hutan untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta konversi lahan hutan demi proyek ketahanan pangan food estate. Menurut kalkulasinya, nilai “permainan” manipulasi atau penggelembungan harga ekspor kayu dari kawasan hutan tersebut berpotensi menyentuh angka fantastis, yakni US$433,33 miliar atau berkisar Rp7.000 triliun.
Rekomendasi Pembentukan Tim Investigasi Independen
Mengingat keseriusan kejahatan perdagangan ekspor yang berdampak buruk pada penerimaan negara sekaligus kelestarian lingkungan hidup ini, Defiyan mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil tindakan hukum yang tegas, transparan, dan adil.
Sebagai langkah awal, ia mengusulkan agar otoritas berwenang segera membentuk tim investigasi bersama khusus yang melibatkan kelompok ahli di luar pemerintahan.
Keterlibatan tim independen ini krusial untuk memastikan objektivitas proses pemeriksaan sebelum aparat penegak hukum masuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
”Langkah penyelidikan ini penting sebagai basis awal guna menguji dugaan manipulasi tersebut, sekaligus memastikan prosesnya bersih dari intervensi atau dukungan oknum aparat yang menjadi backing korporasi. Kehadiran tim ahli independen dari luar pemerintahan adalah kunci utama guna mengembalikan kepercayaan (trust) publik,” pungkas Defiyan.
sorot24.id | Tangerang,–Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid kembali menggelar dialog yang mengusung konsep kearifan lokal, ngariung bersama masyarakat. Kali ini Bupati Maesyal Rasyid bersama perwakilan OPD ngariung bersama komunitas nelayan di TPI Tanjung Pasir Kec. Teluknaga, Jum’at (26/09/26)
Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid mengatakan bahwa sektor perikanan tangkap bukan hanya sekedar penggerak ekonomi, namun juga menjadi urat nadi kehidupan bagi ribuan kepala keluarga di sepanjang pesisir Kab. Tangerang
“Melalui dialog yang mengusung kearifan lokal seperti ini, pemerintah bersama pihak terkait lainnya hadir lebih dekat kepada masyarakat, khususnya nelayan untuk mendengarkan usulan, aspirasi dan keinginan masyarakat secara langsung dan terbuka tanpa sekat,” ujar Bupati Maesyal Rasyid
Dia mengungkapkan bahwa selain bersilahturahmi dan menghimpun aspirasi para nelayan, pihaknya bersama para mitra pemerintah daerah juga memberikan bantuan sebgai bentuk dukungan nyata untuk meningkatkan produktifitas, perlindungan dan pelayanan penerbitan kartu pass untuk kebutuhan barcode BBM bersudsidi serta kegiatan sosial bagi nelayan
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid meninjau langsung hasil tangkapan ikan nelayan saat kunjungan di TPI Tanjung Pasir, Jumat 26/9/2026. dok : deddy/sorot24.id
“Kami semua bersama hadir juga memberikan bantuan kepada para nelayan untuk meningkatkan hasil tangkap ikannya di antaranya: 10 unit bubu naga, 300 unit bubu rajungan, 15 keranjang ikan dan dibantu juga ada 3 akta notaris AHU untuk kelompok nelayan dan juga 200 sembako anak yatim,” ungkapnya.
Dia berharap berbagi program dan bantuan yang terlah diberikan dapat memberikan manfaat nyata bagi para penerima manfaat serta mampu meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan nelayan
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menyerahkan simbolis bantuan 10 unit bubu naga untuk kelompok nelayan, Jumat 26/9/2026. dok; deddy/sorot24.id
Menanggapi usulan dan aspirasi para nelayan terkait normalisasi sungai, PJU dan bantuan perahu, pemecahan gelombang, docking kapal dan akses jalur ke PIK, pihaknya berjanji akan berupaya maksimal membantu secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah serta terus mendorong pemerintah provinsi dan pusat serta pihak lainnya agar aspirasi masyarakat dapat segera direalisasikan
“InsyaAllah akan kita respon nanti sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang ada di Kabupaten Tangerang. Kita akan bantu nelayan untuk mereka bisa melaksanakan tangkap ikan ke laut, meningkatkan pendapatan dan hasil tangkapnya,” ujarnya
(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tangerang)
Stranas PK Verifikasi Implementasi Penguatan Integritas Layanan Pertanahan di Provinsi Banten
sorot24.id | SERANG – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis, mendampingi kegiatan verifikasi lapangan yang dilaksanakan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (Stranas PK KPK) di Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang. Rabu–Kamis (24–25/6/2026).
Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan implementasi berbagai upaya mitigasi risiko korupsi pada layanan pertanahan berjalan efektif, khususnya melalui transformasi digital yang menjadi salah satu strategi utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Dalam sektor pertanahan, Stranas PK berperan melakukan pemantauan, evaluasi, dan verifikasi terhadap pelaksanaan aksi pencegahan korupsi, termasuk penerapan digitalisasi layanan, peningkatan transparansi, penyederhanaan proses bisnis, serta penguatan tata kelola pelayanan publik.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap implementasi pelayanan yang telah dijalankan di lingkungan Kantor Pertanahan.
“Tim Stranas PK pada prinsipnya datang untuk melakukan verifikasi lapangan, melihat langsung bagaimana sebenarnya kita melakukan mitigasi layanan yang dapat membuat pelayanan pertanahan semakin berintegritas,” ujar Harison.
Menurut Harison, aspek utama yang menjadi perhatian dalam verifikasi adalah implementasi layanan pertanahan berbasis digital. Melalui digitalisasi, proses pelayanan diharapkan semakin transparan, terdokumentasi, dan mampu mengurangi potensi interaksi langsung antara masyarakat dengan petugas yang berisiko menimbulkan penyimpangan.
“Yang pertama dilihat adalah proses digitalisasinya. Apakah layanan-layanan ini sudah tersedia secara digital sehingga potensi masyarakat bertemu langsung dengan petugas di kantor semakin berkurang dan seluruh proses dapat dilakukan melalui sistem,” jelasnya.
Sementara itu, Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, Tri Wibisono, menjelaskan bahwa verifikasi tidak hanya bertujuan menilai kesesuaian implementasi layanan digital dengan regulasi, tetapi juga menjadi sarana evaluasi untuk terus menyempurnakan sistem pelayanan agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menambahkan, terdapat tiga aspek penting yang menjadi perhatian dalam perbaikan layanan pertanahan, yakni kepastian prosedur, kepastian waktu penyelesaian layanan, dan kepastian biaya. Ketiga aspek tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus menutup berbagai potensi penyimpangan melalui penyempurnaan sistem dan inovasi pelayanan di setiap kantor pertanahan.
Turut mendampingi kegiatan tersebut, Sesditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Sudaryanto; Kasubdit Pengembangan Layanan Pertanahan, Mohamad Gugus Perdana;Firman Ariefiansyah Singagerda Kepala Subdirektorat Pemetaan dan Pengelolaan Model Dasar dan Ruang, beserta jajaran.
sorot4.id |TANGERANG – Kabar gembira buat warga Tangerang yang lagi cari kerja! Pemkot Tangerang resmi buka Job Fair Kota Tangerang 2026 di Mall Metropolis Town Square, Modernland, Rabu 24/06/2026.
Total ada 15.000 lowongan kerja yang disebar 56 perusahaan. Rinciannya gokil: 5.068 lowongan dalam negeri dan 9.936 lowongan luar negeri.
LULUSAN SMP JUGA BISA DAFTAR
Job fair yang digelar Disnaker Kota Tangerang ini buka selama 2 hari, 24-25 Juni 2026. Ada 257 posisi jabatan dari sektor industri, keuangan, perbankan, teknisi, medis, admin, sampai perhotelan.
Yang bikin kaget, lowongan paling banyak justru buat lulusan SMK/SLTA dengan 6.912 posisi. Lulusan SMP kebagian 4.900 lowongan, D3 ada 2.854, dan S1 sebanyak 334 lowongan.
DIBUKA LANGSUNG WALIKOTA
Walikota Tangerang Drs. H. Sachrudin turun langsung buka acara, didampingi Wakil Walikota H. Maryono Hasan dan Sekda H. Herman Suwarman.
Walikota Tangerang Drs. H. Sachrudin membuka Job Fair Kota Tangerang 2026 di Mall Metropolis Town Square. Ia menyebut 15.000 lowongan ini bukti kepercayaan industri terhadap SDM Kota Tangerang. Rabu 24/06/2026. molly/sorot24.id
“Job fair ini bukan cuma rekrutmen. Ini bukti industri percaya sama SDM Kota Tangerang. Angka 15.000 ini bukan main-main,” tegas Sachrudin.
Sachrudin bilang perluasan kerja jadi prioritas Pemkot. Selain job fair, Pemkot rutin adain pelatihan, sertifikasi, dan pemagangan buat warga.
ADA COACHING CLINIC & HIBURAN
Acara dibuka jam 11.00 WIB dengan Tari Langgam Cisadane, menyanyikan Indonesia Raya, dan doa bersama. Walikota juga kasih penghargaan ke perusahaan peserta dan keliling cek booth.
Pencari kerja bisa ikut Coaching Clinic bareng FKBKK dan FKPT, kuis berhadiah, plus hiburan Tari Saman dari SMK Mathla’ul Anwar dan live music SMK Setia Bhakti.
Pengamanan dipimpin Iptu Juhenda dengan 12 personel gabungan Polres Metro Tangerang Kota. Acara ditutup jam 16.00 WIB aman terkendali.
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Sukses Gelar Festival Kuliner Halal 2026
sorot24.id | TANGERANG – Kegiatan Festival Kuliner Halal yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskum) Kabupaten Tangerang resmi ditutup pada Minggu (21/6/2026). Acara yang berlangsung selama lima hari sejak 17 Juni tersebut mendapatkan apresiasi positif dari para pelaku usaha mikro karena dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, Syaifullah, yang hadir dalam acara penutupan tersebut menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran rangkaian kegiatan. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan dari para pelaku usaha, festival ini terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan harian mereka.
”Dari perbincangan kami dengan para pelaku usaha mikro, ternyata mereka sangat merespon dan respect terhadap kegiatan ini. Sehari-harinya, omzet yang didapat di setiap stand kuliner mencapai minimal Rp500.000 per hari,” ujar Syaifullah.
Syaifullah menambahkan bahwa para pedagang sangat berharap agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Menurutnya, festival kuliner ini tidak hanya sekadar ajang promosi, tetapi juga menjadi sarana untuk menggerakkan roda ekonomi lokal.
Lebih lanjut, Syaifullah menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengkolaborasikan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, desa, hingga kelurahan, guna mendukung pelaku UMKM.
”Ini menjadi catatan bagi kami untuk terus mengkolaborasikan kembali antara kantor kecamatan, kelurahan, pemerintahan desa dan UMKM lokal agar terus bersinergi dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Harapannya, kegiatan ini bisa terus berjalan dengan lancar demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komunitas Pelaku UMKM Sepatan Timur, Hasan Saleh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai bahwa festival ini memberikan dampak positif yang sangat dirasakan oleh para pelaku usaha lokal.
”Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tangerang, dalam hal ini Pak Bupati dan jajarannya yang sudah memfasilitasi dan menyelenggarakan Gebyar Kuliner Produk Halal ini. Acara ini sangat membantu para pelaku UMKM dan kami berharap pemerintah dapat kembali mengadakan kegiatan serupa di masa mendatang karena antusiasme masyarakat yang sangat luar biasa,” ujar Hasan.
Bupati Tangerang : Jurusita Pajak Daerah Harus Berintegritas, Humanis, Persuasif dan Profesional
sorot24.id | TANGERANG – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid menghadiri acara pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji 10 orang Jurusita Pajak pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Pendopo Bupati, Senin, (22/06/26).
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid secara tegas meminta kepada Jurusita Pajak yang diangkat tersebut untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diemban dengan penuh tanggung jawab, profesional dan berintegritas.
“Saya minta jalankan wewenang sesuai dengan tupoksi dan aturan yang berlaku, tanggung jawab, junjung tinggi etika, humanis, persuasif dan profesional. Senantiasa ingat dan pegang teguh sumpah, janji saudara. Jangan mudah terpengaruh hal-hal yang memecah konsentrasi,” tegas Bupati Maesyal Rasyid.
Menurut dia, Jurusita Pajak mempunyai peran dan tugas yang sangat penting, salah satunya untuk membantu meningkatkan kualitas tata kelola penertiban pajak di Kabupaten Tangerang dan sebagai ujung tombak dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah.
“Saudara-saudara diangkat menjadi jurusita adalah untuk membantu penertiban tentang perpajakan yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi kalau sudah pelaksanaan tugas terganggu pastinya tujuan daerah yang utamanya tidak akan kita peroleh,” tandasnya.
Lebih lanjut, Bupati Maesyal Rasyid juga menyoroti banyaknya informasi dari masyarakat terkait perpajakan di Kabupaten Tangerang. Dia berharap dengan dilantiknya 10 Jurusita Pajak tersebut menjadi terobosan baru yang bisa menjawab berbagai tantangan dan permasalahan pajak yang terjadi sehingga berkontribusi positif pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan, kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.
“Ini diharapkan menjadi terobosan baru kita yang bisa menjawab tantangan dan permasalah pajak yang jadi sorotan. Potensi-potensi lebih bisa bisa kita gali dalam rangka mendukung PAD di Kabupaten Tangerang,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bapeda Kab. Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto mengungkapkan bahwa pengangkatan Jurusita Pajak tersebut menjadi momentum penting untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan profesionalisme aparatur penahih pajak daerah guna mendukung optimalisasi PAD.
“Kehadiran Jurusita Pajak daerah ini diharapkan semakin memperkuat fungsi penegakan hukum di bidang perpajakan daerah serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka mendukung optimalisasi PAD Kabupaten Tangerang,” jelas Slamat Budhi.
Pihaknya juga berharap pengangkatan dan pengucapan sumpah, janji tersebut menjadi penegasan komitmen para Jurusita Pajak Daerah untuk melaksanakan tugas penagihan pajak daerah dengan profesional, berintegritas, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Functional
Always active
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
