Kuasa Hukum F.A.F Bantah Kliennya Telah melakukan Pelecehan Seksual Kader HMI Tangerang, Siap Tempuh Jalur Hukum

sorot24.id |TANGERANG – Kantor Hukum AW & Partners melalui Susetyo Yuli Ristanto, S.H., M.H., CRA secara resmi membantah pemberitaan yang menyebut kliennya, F.A.F, sebagai pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap Mahasiswi kader HMI berinisial A.A.T di sebuah kos Kabupaten Tangerang, 2 Mei 2026 lalu.

“Pemberitaan yang beredar di media sosial dan beberapa grup percakapan adalah *tidak benar, menyesatkan, dan merupakan fitnah* yang sangat merugikan nama baik klien kami beserta keluarga,” tegas Susetyo dalam keterangannya, Selasa 5/5/2026.

Kronologi tentang kejadian perkara sudah klien kami sampaikan dalam pembuatan Laporan Polisi di Polres Tangerang Selatan.

“Tidak ada barang bukti valid yang menunjukkan klien kami merekam korban. Handphone milik F.A.F tidak berisi rekaman maupun foto korban, dan dalam Laporan Polisi Klien kami siap jika HP Klien kami harus di lakukan pemeriksaan pada Puslabfor, Klien kami juga tidak melarikan diri, melainkan pulang untuk menenangkan diri karena menurut keterangan klien kami saat itu kondisi di TKP sangat tidak kondusif dan akhirnya saudara F.A.F langsung berkoordinasi dengan kami selaku penasihat hukum,” jelasnya.

Laporan Pencemaran Nama Baik dan Fitnah

Atas penyebaran informasi tidak benar tersebut, AW & Partners menyatakan sudah menempuh jalur hukum dengan membuat LP di Polres Tangerang Selatan dengan No LP : LP/B/1330/V/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA, tanggal 4 Mei 2026.

“Kami sudah mengantongi bukti _screenshot_ dan tautan dari akun-akun yang pertama kali menyebarkan dan beberapa nama yang melakukan chat WA yang meneror dan meresahkan klien kami untuk dilakukan pengembangan atas laporan klien kami dengan dugaan atas pelanggaran Pasal 433 tentang Pencemaran Nama Baik dan Pasal 434 KUHP tentang Fitnah,” ujar Susetyo.

Sekali lagi kami tegaskan bahwa kita negara hukum, jangan menghakimi seseorang melalui medsos ataupun berita lain yang belum tentu kebenarannya, kedepankan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain pidana, pihaknya juga menyiapkan – gugatan perdata perbuatan melawan hukum – di Pengadilan Negeri Tangerang untuk menuntut pemulihan nama baik serta ganti rugi materil dan immateril.

Minta Media Patuhi Kode Etik Jurnalistik

Susetyo turut menyoroti media online yang memberitakan kasus ini tanpa konfirmasi. “Kami minta media yang sudah terlanjur menayangkan untuk *memuat Hak Jawab ini secara proporsional* sesuai Pasal 5 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers paling lambat 1×24 jam,” pintanya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan berhenti menyebarkan identitas maupun informasi yang belum terbukti kebenarannya. “Mari serahkan sepenuhnya ke proses hukum. Kebenaran akan terungkap di pengadilan, bukan di media sosial,” tutupnya.

red24

Polemik Perizinan Pembangunan dan Penegakan Perda di Kabupaten Tangerang, Hendra Primitif Soroti Konsistensi Regulasi

sorot24.id | TANGERANG – Polemik seputar perizinan pembangunan dan penegakan peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Tangerang kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah isu yang mencuat di ruang publik dan media online memperlihatkan adanya persepsi ketidaksinkronan antara proses perizinan dengan implementasi pengawasan di lapangan.

Pemerhati Kebijakan Sosial, Hendra Primitif, menilai bahwa persoalan ini perlu disikapi secara serius namun tetap proporsional. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi antara regulasi yang ditetapkan dengan praktek pelaksanaannya.

“Perizinan dan penegakan perda adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ketika salah satunya tidak berjalan optimal, maka akan muncul persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perlu memastikan bahwa setiap proses perizinan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Di sisi lain, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan juga harus dilakukan secara konsisten tanpa tebang pilih.

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian. Kepastian bahwa aturan berlaku sama bagi semua, serta ditegakkan dengan prinsip keadilan,” tegasnya.

Hendra juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antarinstansi, khususnya dalam memastikan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun celah dalam pengawasan. Ia menilai bahwa dinamika yang terjadi saat ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh.

“Evaluasi harus dilakukan secara terbuka dan menyentuh akar persoalan. Bukan hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan,” lanjutnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa penegakan perda tidak hanya soal penindakan, tetapi juga tentang membangun kesadaran hukum dan kepatuhan bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Penegakan aturan yang baik adalah yang mampu menghadirkan kepastian sekaligus keadilan. Di situlah kepercayaan publik akan tumbuh,” pungkasnya.

Dengan berbagai sorotan yang berkembang, Hendra berharap pemerintah daerah dapat memperkuat komitmen dalam menghadirkan tata kelola perizinan yang lebih tertib, transparan, dan berintegritas, sehingga pembangunan yang berjalan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

red24_J.U

Hendra Primitif Apresiasi Mahasiswa Dorong Keterbukaan Informasi di Kejari Kabupaten Tangerang

sorot24.id | TANGERANG – Pemerhati Kebijakan Sosial, Hendra Primitif, menyampaikan apresiasi terhadap gelombang aspirasi dan kritik yang disuarakan oleh kalangan mahasiswa terkait pentingnya keterbukaan informasi publik serta kepastian dan ketegasan hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang.

Menurut Hendra, suara mahasiswa merupakan bagian penting dari kontrol sosial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum.

Ia menilai, dorongan yang disampaikan mahasiswa tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Apa yang mereka suarakan terkait keterbukaan informasi publik dan kepastian hukum di Kajari Kabupaten Tangerang patut diapresiasi dan dijadikan bahan evaluasi,” ujar Hendra dalam keterangannya.

Hendra menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga menjadi indikator kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Ia mendorong pihak Kejari Kabupaten Tangerang untuk merespons secara terbuka dan profesional terhadap aspirasi tersebut.

“Transparansi dan ketegasan hukum adalah fondasi utama dalam menciptakan keadilan. Kejari harus mampu menunjukkan komitmen terhadap hal itu agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hendra berharap adanya ruang dialog antara mahasiswa, masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum guna membangun komunikasi yang konstruktif. Dengan demikian, setiap kritik yang disampaikan dapat menjadi solusi dalam memperkuat sistem hukum yang berintegritas.

Ia juga mengingatkan bahwa partisipasi publik dalam mengawasi jalannya penegakan hukum merupakan hak yang dijamin undang-undang, sehingga perlu dijaga dan difasilitasi dengan baik.

“Ini momentum untuk memperkuat sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum demi terciptanya keadilan yang transparan dan berkeadilan,” tutupnya.

red24_BGX