Bupati Tangerang Drs. H. Maesyal Rasyid, M.Si (tengah) menerima audiensi jajaran DPW Banten dan DPD Kabupaten Tangerang Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di Pendopo Bupati Tangerang, Kamis 7/5/2026. Pertemuan bahas penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi periode 2026-2029. Tampak Kadis Pendidikan H. Dadan Gandana dan Ketua DPW GMPK Banten Mohammad Jembar, M.Si. (Dok: Prokopim Kab. Tangerang/Sorot24.id)

sorot24.id|TANGERANG – Dalam upaya memperkuat pilar transparansi dan integritas daerah, Bupati Tangerang, Drs. H. Maesyal Rasyid, M.Si, menerima kunjungan audiensi strategis dari jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Banten dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Tangerang Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK). Pertemuan yang berlangsung khidmat di Pendopo Bupati Tangerang, Kamis (7/5/2026), menjadi momentum krusial bagi penyelarasan visi pembangunan daerah yang bersih dan berwibawa.

‎Audiensi ini merupakan wadah diseminasi gagasan serta penyampaian rekomendasi konstruktif terkait penguatan tata kelola pemerintahan (good governance) dan optimalisasi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk masa jabatan 2026-2029.

‎Kehadiran delegasi GMPK disambut secara inklusif oleh Bupati Tangerang, yang turut didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan, H. Dadan Gandana, S.STP., M.Si, serta jajaran teknis dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Tangerang.

Bupati Tangerang Maesyal Rasyid berdiskusi dengan Ketua DPW GMPK Banten Mohammad Jembar, M.Si saat audiensi di Pendopo Bupati, Kamis 7/5/2026. GMPK sampaikan masukan penegasan regulasi kelas jalan UU No. 22 Tahun 2009 untuk jaga durabilitas infrastruktur daerah. (Dok: Humas GMPK/Sorot24.id)

‎Ketua DPW GMPK Banten, Mohammad Jembar, M.Si, mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa kehadiran mereka di gedung bersejarah tersebut adalah manifestasi kepedulian masyarakat sipil terhadap kualitas pelayanan publik dan marwah birokrasi yang akuntabel.

‎”Kami memformulasikan beberapa poin esensial sebagai kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah. Salah satu aspek fundamental adalah urgensi penegasan regulasi kelas jalan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009. Langkah ini strategis untuk menjaga durabilitas infrastruktur daerah melalui pengendalian tonase kendaraan secara konsisten,” urai Jembar.

‎Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD GMPK Kabupaten Tangerang, Tubagus Rais Fathoni, menyampaikan juga pentingnya simplifikasi birokrasi pada sektor administrasi kependudukan (Adminduk) guna memitigasi potensi praktik menyimpang di lapangan. Ia mendorong adanya terobosan regulasi yang lebih humanis dan efisien bagi masyarakat dalam proses perbaikan data identitas.

‎Lebih lanjut, GMPK menyuarakan dukungan penuh terhadap sterilisasi sektor pendidikan dari praktik komersialisasi. Mereka mendorong penguatan fungsi pengawasan terhadap transparansi pengadaan sarana sekolah agar marwah pendidikan tetap terjaga sebagai layanan dasar yang murni bagi rakyat.

‎Merespons berbagai aspirasi tersebut, Bupati Tangerang, Drs. H. Maesyal Rasyid, M.Si, menunjukkan sikap kepemimpinan yang arif dan apresiatif. Ia menegaskan bahwa masukan dari GMPK merupakan elemen penting dalam sistem check and balances pemerintahan daerah.

‎”Kami memandang apresiasi dan masukan yang disampaikan sebagai energi positif bagi perbaikan berkelanjutan. Terkait regulasi kelas jalan, pemerintah daerah tengah melakukan kajian komprehensif agar kebijakan yang dilahirkan nantinya memiliki landasan hukum yang rigid dan implementatif,” ungkap Maesyal Rasyid.

‎Menyangkut integritas layanan Adminduk dan pendidikan, Bupati memberikan instruksi tegas bahwa institusi pemerintah harus menjadi teladan bagi publik. “Saya tegaskan bahwa tidak ada ruang bagi komersialisasi di luar ketentuan yang berlaku. Integritas adalah harga mati dalam pelayanan masyarakat di Kabupaten Tangerang,” tambahnya dengan bijak.

‎Bupati juga menginstruksikan langkah koordinatif lintas sektoral untuk mengevaluasi efektivitas kewenangan di tingkat kewilayahan guna memastikan pelayanan publik, mulai dari pengelolaan lingkungan hingga pemeliharaan infrastruktur, berjalan tanpa tumpang tindih fungsi.

‎Pertemuan inspiratif tersebut diakhiri dengan kesepahaman bersama untuk terus menjalin sinergi demi mewujudkan Kabupaten Tangerang yang unggul, berintegritas, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.

Red24: (RAS)

Massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia orasi di Tugu Adipura Kota Tangerang, Kamis 7/5/2026. Dengan toa dan banner “Hentikan MBG” – “Hapus Outsourching PKWT 5 Tahun”, GMNI sampaikan 5 tuntutan terkait buruh, guru honorer, dan transparansi RUU Hardiknas. (Dok: Polres Metro Tangerang Kota/Sorot24.id)

sorot24.id|Kota Tangerang – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menggelar aksi solidaritas dan mimbar bebas di Tugu Adipura Kota Tangerang, Kamis 7/5/2026. Massa menuntut penghentian program MBG, subsidi BBM, transparansi RUU Hardiknas, hingga penghapusan sistem outsourcing. Aksi 20 mahasiswa berlangsung kondusif di bawah pengamanan Kapolsek Tangerang Kompol Suyatno.

Aksi yang diikuti ±20 orang dengan penanggung jawab Ahmad Ridwan itu digelar mulai pukul 15.00 WIB di Jl. Veteran Blok B12 No.1, Kel. Sukasari, Kec./Kota Tangerang. Tema aksi: “Merefleksikan berbagai bentuk kebijakan dan implementasi di Hari Buruh dan Hardiknas”.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Dr. Raden Muhammad Jauhari dalam laporannya ke Kapolda Metro Jaya menyebut aksi berjalan aman hingga selesai pukul 17.40 WIB.

5 Tuntutan GMNI:

1. Menolak program MBG yang dinilai tidak tepat sasaran
2. Menuntut subsidi BBM dan peningkatan kesejahteraan guru honorer
3. Mendesak transparansi pembahasan RUU Hardiknas dan integrasi Dana BOS
4. Menolak sistem outsourcing dan PKWT 5 tahun

Massa membawa banner bertuliskan “Hentikan MBG”, “Subsidi BBM – Guru Honorer”, “Transparansi RUU Hardiknas & Integrasi Dana Bos”, “Hapus Outsourching PKWT 5 Tahun”, serta toa dan 9 unit motor.

Apel Pengamanan: Cegah Bakar Ban

Kapolsek Tangerang Kompol Suyatno, S.H., M.H. pimpin apel pengamanan aksi GMNI di Tugu Adipura, Kamis 7/5/2026. Ia instruksikan personel kedepankan humanis dan cegah aksi bakar ban. Aksi 20 mahasiswa berlangsung kondusif. (Dok: Polsek Tangerang/Sorot24.id)

Apel dipimpin Kapolsek Tangerang Kompol Suyatno, S.H., M.H. pukul 15.00 WIB. “Pada prinsipnya, kita melaksanakan tugas pelayanan dan pengamanan terhadap adik-adik peserta aksi dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis,” ujarnya.

Ia tegaskan atensi pimpinan agar tidak terjadi aksi bakar ban. “Kepada personel di lapangan, apabila ditemukan massa aksi membawa ban bekas agar segera diamankan dan dilakukan langkah preventif,” kata Kompol Suyatno.

Isi Orasi: Tolak MBG, Sejahterakan Buruh-Guru

Massa tiba pukul 16.10 WIB dan orasi mulai 16.15 WIB. Ahmad Ridwan menegaskan: “Jika tidak ada buruh, maka pabrik ataupun pengusaha tidak akan dapat berjalan. Rakyat tidak butuh MBG, tetapi rakyat butuh pendidikan gratis. Hidup Mahasiswa, GMNI Jaya.”

 

Personel Polsek dan Satpol PP Tangerang berjaga saat mimbar bebas GMNI di Tugu Adipura, Kamis 7/5/2026. Aksi yang dimulai pukul 15.00 WIB selesai pukul 17.40 WIB dengan tertib tanpa insiden bakar ban. (Dok: Humas Polres/Sorot24.id)

Sdr. Hari menyoroti anggaran: “Kami sangat prihatin, karena banyak sekali dana pendidikan yang diserap oleh program MBG. Daripada menghamburkan dana MBG, lebih baik buat program pendidikan gratis hingga sampai tingkat perguruan tinggi.”

Elwin Mendrofa menuding: “Kami GMNI menolak keras adanya MBG, karena adanya MBG itu sudah pasti adanya keterlibatan Partai Politik. Banyak oknum-oknum yang memanfaatkan untuk melakukan korupsi. Kita juga menolak keras Outsourching PKWT 5 Tahun.”

Sdr. M. Rifqi minta pemerintah transparan soal anggaran pendidikan. Sdr. Nico tolak outsourcing berkepanjangan. Sdri. Putri desak kesejahteraan guru honorer: “Pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia yang harus dipenuhi pemerintah.”

Pukul 17.20 WIB massa gelar mimbar bebas, dan pukul 17.30 WIB bubar tertib. “Secara keseluruhan kegiatan selesai pada pukul 17.40 WIB dalam keadaan aman dan kondusif,” tulis Kapolres.

Aksi digelar untuk memperingati Hari Buruh Internasional dan Hardiknas sebagai bentuk aspirasi isu ketenagakerjaan, pendidikan, dan pengawasan kebijakan pemerintah daerah.

avriyani-(molly)