Sapi brangus bernama Sambo berbobot 1,1 ton milik peternak Muhammad Roji di Cipondoh, Kota Tangerang, yang dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk kurban Iduladha 1447 H/2026. Sapi berusia hampir 5 tahun ini telah dinyatakan negatif antraks dan PMK setelah uji laboratorium oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. (Dok: Peternakan Muhammad Roji)

sorot24.id| TANGERANG – Presiden Prabowo Subianto membeli satu ekor sapi jenis brangus berbobot 1,1 ton untuk dikurbankan bagi masyarakat Kota Tangerang pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 M.

Sapi hitam bernama Sambo itu dibeli dari peternakan milik Muhammad Roji di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Sapi berusia hampir lima tahun tersebut dibeli dengan harga Rp122 juta setelah menjalani proses penggemukan selama tiga tahun.

“Alhamdulillah, bapak presiden telah membeli sapi saya untuk kurban Hari Raya Iduladha tahun 2026. Ini jenis sapi brangus dengan bobot 1,1 ton, perawatan selama tiga tahun ini hasilnya,” kata Muhammad Roji, Selasa 12/5/2026.

Selama masa perawatan, Sambo mendapatkan pakan khusus berupa ampas tahu, konsentrat, dan singkong. Perawatan harian dilakukan intensif mulai dari mandi dua kali sehari, pemberian vitamin B kompleks dan B12, hingga vaksinasi rutin dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang.

Sebelum dibeli Presiden Prabowo, Sambo telah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Hasil uji laboratorium dari sampel darah, air liur, dan kotoran menyatakan Sambo negatif antraks maupun penyakit mulut dan kuku (PMK).

Menurut Roji, nama Sambo diberikan sejak sapi tersebut masih kecil karena memiliki bulu hitam pekat. Rencananya, sapi Sambo akan disalurkan untuk masyarakat Kota Tangerang pada Iduladha mendatang. Lokasi pemotongan Sambo masih menunggu keputusan dari Pemerintah Kota Tangerang.

 

red24-(BGX)

Daerah, Kesehatan, National, Newsoleh SebarTweet

Ekonom Konstitusi Defiyan Cori. Dalam opininya, ia menyebut prasyarat utama pemulihan ekonomi RI bukan hanya angka BPS 5,61% di Q1 2026, tapi menumbuhkan _trust_ publik dan investor serta _reschedule_ utang Rp9.302,6 triliun. (Dok: Istimewa/Sorot24.id)

sorot24.id|Jakarta – Pemerintah Jepang melalui Kementerian Lingkungan Hidup (_Ministry of Environment Japan/MOEJ_) menyelenggarakan kegiatan _the 2nd Environment Week_ (Pekan Lingkungan Hidup/PELIHARA) pada 11-12 Mei 2026 di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan. Kegiatan ini merupakan inisiatif dan kepedulian atas _waste management_ (pengelolaan sampah/limbah). Yaitu, serangkaian prosedur dan tindakan terintegras (mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, hingga pembuangan tempat akhirnya atau TPA).

Pengelolaan sampah yang dirancang secara efektif dan efisien dan ramah lingkungan. Tujuannya, tidak lain adalah untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan, keamanan dan kenyamanan manusia serta keberlanjutan lingkungan hidup atau ekosistem. Yang menarik, dari kegiatan PELIHARA ini cara pemerintah Jepang mengajak para industriawan yang bergerak dalam bisnis pengelolaan sampah untuk terlibat mempromosikan teknologinya.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menguraikan secara rinci (_detail_) kegiatan tersebut melainkan mengambil latar filosifinya saja. Khususnya, terkait capaian kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2026 (Q1) yang menjadi polemik publik. Tidak saja disebabkan oleh angkanya yang 5,61% melainkan kredibilitas yang menerbitkannya yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) yang tidak independen dan penuh kontroversi beberapa tahun terakhir.

*Kerjasama dan Toleransi*

Tentu BPS sebagai lembaga resmi pemerintah tidak perlu diragukan publik, kecuali mungkin integritas beberapa pejabatnya. Sama halnya dengan misteri meninggal dunianya anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Haerul Saleh yang secara pribadi dianggap kredibel dan berintegritas. Begitu jugalah halnya dengan pemerintahan suatu negara yang bekerjasama dengan negara-negara lain atau investasi pembangunan membutuhkan sebuah prasyarat penting, yaitu kepercayaan (_trust_).

Mengacu pada inisiatif kegiatan PELIHARA 2026 yang diadakan MOEJ tersebut, maka kepercayaan adalah kunci dari sebuah kerjasama. Sebagaimana halnya Visi-Misi Asta Cita Presiden RI secara konseptual adalah sejalan dengan mandat Pasal 33 UUD 1945. Hanya saja, bisa tidak berjalan efektif dan efisien jika tidak didukung oleh postur dan personalia organisasi kabinet yang diragukan kepercayaannya oleh publik. Kepercayaan (_trust_) adalah prasyarat pertama dan utama.

Mengapa diragukan publik? Tentu banyak faktor yang menjadi alasannya, diantaranya adalah sebagian besar diisi oleh para pembantu Presiden sebelumnya. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi tak beranjak dari angka 5 persen. Jika terus dipertahankan maka tidak hanya kepercayaan dari negara lain atau investor yang semakin memudar. Melainkan juga rakyat di dalam negeri serta berpotensi merusak tatanan sosial politik. Hal, ini tentu membahayakan posisi pemerintahan sah yang telah dibangun melalui proses demokrasi berbiaya mahal.

**
Permasalahan ini juga diungkapkan oleh para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Bahwa, negara-negara lain atau para investor punya minat untuk berinvestasi ke Indonesia asalkan bisa menumbuhkan kepercayaan yang dimaksud. Misalkan, peraturan dan per-Undang-Undangan (UU) yang bersih dan terang atau tegas (_clean and clear_) sebab para pengusaha juga berurusan dengan modal dari kredit perbankan. Disinilah substansi ekonomi konstitusi ditegakkan, usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Jika, peraturan dan per-UU-an ada ruang transaksional jelas menjadi beban biaya (ongkos) yang memberatkan angsuran kredit kepada pihak bank. Pembayaran cicilan pokok dan bunga utangnya akan macet. Inilah faktor kedua yang berpengaruh kepada kepercayaan (_trust_). Apabila para pengusaha ini tidak memperoleh kepercayaan dari pihak perbankan dan rekan kerjasama utamanya para investor negara lain dipastikan roda perekonomian takkan bergerak. Peraturan dan UU yang baik, jelas dan tegas akan memunculkan kepercayaan investasi.

Tak berbeda dengan pemerintah RI dimasa Presiden Jokowi yang telah berutang per 31 Oktober 2024 totalnya mencapai Rp8.560,36 triliun. Bahkan, total utang Indonesia per Desember 2025 (Data Kementerian Keuangan) telah mencapai Rp9.302,6 triliun. Berarti, tambahan diera pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejumlah Rp742,24 triliun. Dan, ada rencana penarikan utang baru tahun 2026 sejumlah Rp781,9 triliun tentu akan terkendala. Makanya, kepercayaan (_trust_) lembaga donor dan investasi juga harus ditumbuhkan oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

**
Oleh karena itu, tak ada cara lain untuk melakukan keberlanjutan Visi-Misi Asta Cita selain menumbuhkan kepercayaan (_trust_) tersebut. Disamping itu, perlu adanya kerjasama dan toleransi dari berbagai pihak melalui penyelesaian menang-menang (_win win solution_) atas berbagai kewajiban keuangan. Kerjasama akan kembali tumbuh melalui upaya toleransi yang didasari oleh suasana kekeluargaan. Dalam perspektif inilah bertetangga yang baik menjadi faktual.

Salah satunya, melalui kebijakan penjadwalan ulang (_rescheduling_) utang jatuh tempo baik di dalam negeri maupun luar negeri. Agar para pelaku bisnis dapat “bernafas” kembali. Kepercayaan ini harus didukung oleh personalia organisasi pemerintahan yang kompeten dan kredibel serta lingkungan yang bersih. Melalui upaya menumbuhkan kepercayaan (_trust building_) dan jadwal ulang utanglah yang mampu menggerakkan perekonomian Indonesia.

Tanpa penjadwalan ulang tentu keuangan perusahaan (bagi pengusaha) dan negara akan terus digerogoti beban cicilan pokok dan bunga utang. Seperti halnya tema lingkungan hidup yang berkelanjutan harus didukung oleh pola pikir jernih dan personalia yang bersih agar memunculkan kepercayaan publik nasional dan internasional. Artinya, sasaran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5-6 persen lebih tidak hanya sekedar dokumen janji kampanyew.

red24-(LNS98)

National, News, Opinioleh SebarTweet

Ekonom Konstitusi Defiyan Cori. Ia menyoroti kelangkaan BBM di sejumlah daerah dan menegaskan BPH Migas yang harus bertanggung jawab, bukan Pertamina. Defiyan minta pengawasan distribusi BBM subsidi diperketat dan pengelolaan hilir migas lebih efektif, Jakarta, Minggu 10/5/2026. (Dok: Pribadi/Sorot24.id)

sorot24| Jakarta – Menyoal Kelangkaan BBM, Defiyan Cori Sebut BPH Migas Yang Harus Bertanggung Jawab, Bukan Pertamina

Ekonom Konstitusi Defiyan Cori, menyoroti mulai terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah daerah dan mempertanyakan kinerja BPH Migas sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan distribusi BBM nasional.

Menurutnya, publik tidak seharusnya langsung menyalahkan Pertamina apabila terjadi antrean panjang dan kelangkaan BBM di lapangan.

“BPH Migas adalah Badan Pengatur Hilir Migas. Salah satu tugas dan kewajibannya memastikan pasokan BBM, khususnya yang bersubsidi diterima masyarakat penerima manfaat secara tepat. Sedangkan Pertamina sejak UU Migas 22/2001 hanya sebagai operator,” katanya, di Jakarta, Minggu (10/5).

Diegaskannya, bahwa kasus antrean panjang BBM di empat SPBU Kota Palangkaraya pada 8 Mei 2026, bukan persoalan baru. Ia menyebut fenomena serupa telah berulang kali terjadi sejak era pemerintahan Joko Widodo tanpa penyelesaian yang jelas.

Karena itu, ia meminta pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi diperketat, termasuk melalui razia migas yang sebelumnya pernah dilakukan aparat kepolisian.

Defiyan juga menyinggung adanya potensi penyimpangan distribusi BBM subsidi akibat ketimpangan harga antara solar subsidi dan non-subsidi, serta kebijakan pembatasan kuota BBM yang dinilai dapat memicu kelangkaan di lapangan.

“Bisa saja pembatasan BBM menjadi pemicu kelangkaan atau ketidaktepatan penerima manfaat akhirnya menyebabkan antrean panjang BBM. Motif ini perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang,” imbuhnya.

Ia memaparkan, bahwa alokasi solar subsidi tahun 2023 naik dari 15,1 juta kiloliter pada 2022 menjadi 17 juta kiloliter atau meningkat 12,58 persen. Sementara total pagu subsidi dan kompensasi energi pada 2025 masih mencapai Rp498,8 triliun.

Namun di sisi lain, pemerintah justru menurunkan kuota BBM subsidi pada 2026. Kuota Pertalite turun 6,28 persen menjadi 29,27 juta kiloliter dan solar subsidi turun 1,32 persen menjadi 18,64 juta kiloliter dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu, mulai 1 April 2026 pemerintah juga menerapkan pembatasan harian maksimal 50 liter untuk kendaraan pribadi.

Alumnus UGM ini menilai, kenaikan subsidi energi dari Rp208,9 triliun pada 2022 menjadi Rp339,6 triliun pada 2023 atau meningkat Rp130,7 triliun harus diikuti dengan pengawasan distribusi yang lebih ketat dan transparan.

Ia pun mengingatkan, bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada pekerja SPBU atau kasus individual semata.

“Tidak akan selesai hanya dengan memenjarakan oknum petugas SPBU yang hanya menjadi pekerja. BPH Migas harus mengelola hilir migas secara efektif dan efisien kepada para pengusaha pemilik SPBU,” tegasnya.

Korps Alumni Hijau Hitam ini juga mengungkapkan, bahwa pengendalian distribusi BBM tidak tepat jika sepenuhnya dibebankan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebab, kata dia, Polri tidak memiliki kewenangan menentukan alokasi dan distribusi kuota BBM di tiap wilayah.

Meski demikian, Polri tetap dapat melakukan proses hukum terhadap dugaan pelanggaran distribusi BBM subsidi di lapangan.

Dalam keterangannya, Defiyan membeberkan, bahwa kewenangan BPH Migas telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 yang telah diubah melalui PP Nomor 30 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018.

Ia pun meminta, agar Presiden Prabowo Subianto memastikan pelayanan distribusi BBM kepada masyarakat berjalan baik sesuai semangat Asta Cita pemerintahannya.

“Kelangkaan BBM tentu akan membuat resah bahkan mengganggu stabilitas perekonomian. Hal ini tentu tidak disukai Presiden Prabowo Subianto yang serius menjalankan visi-misi Asta Citanya,” pungkas Defiyan.

red24-(LS98)

News, Opinioleh SebarTweet

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan komitmen berantas percaloan tenaga kerja saat May Day 2026 bersama ASPSB Kabupaten Serang di lapangan PT Samator, Kawasan Modern Cikande, Minggu 3/5/2026. Gubernur menggandeng Kapolda Banten untuk menindak pelaku. (Dok: Pemprov Banten/Sorot24.id)

sorot24.id |Serang – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya menindak tegas praktik percaloan rekrutmen tenaga kerja. Hal itu disampaikan saat menghadiri May Day 2026 bersama Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang di lapangan PT Samator, Kawasan Modern Cikande, Minggu 3/5/2026.

Percaloan itu adalah kejahatan. Kami bersama Bapak Kapolda Banten sepakat untuk bersama-sama akan menindak, siapapun yang terlibat,” kata Andra Soni,

Menurut Andra Soni, percaloan tenaga kerja menjadi tantangan dalam pembuktian. Namun praktik itu kerap muncul di tengah masyarakat. Ia meminta partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk melapor jika melihat praktik percaloan.

Andra Soni menegaskan, masyarakat yang menemukan percaloan diminta segera melapor ke Aparat Penegak Hukum (APH). Aduan dari masyarakat menjadi tanggung jawab bersama untuk ditindaklanjuti.

“Ibu Bupati sudah membentuk Satgas. Kami juga di Provinsi sudah membentuk desk ketenagakerjaan yang di dalamnya ada Kapolda juga,” ujarnya.

Ia meminta Polda Banten, Forkopimda, dan Pemkab Serang memberikan rasa keadilan kepada warga Banten dalam memperoleh kerja layak. Andra Soni menyebut praktik percaloan harus dihentikan meski diduga melibatkan banyak pihak.

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan komitmen berantas percaloan tenaga kerja saat May Day 2026 bersama ASPSB Kabupaten Serang di lapangan PT Samator, Kawasan Modern Cikande, Minggu 3/5/2026. Gubernur menggandeng Kapolda Banten untuk menindak pelaku. (Dok: Pemprov Banten/Sorot24.id)

Selain percaloan, Andra Soni berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi Presiden Prabowo Subianto saat puncak May Day di Jakarta, sesuai kewenangan Pemprov Banten.

Di lokasi sama, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah berharap May Day diisi kegiatan positif. Iklim industri dan tenaga kerja yang terjaga bisa menarik investasi dan meningkatkan serapan tenaga kerja.

“Kami sudah ada SK Satgas Pungli dan sudah ada beberapa kita tindak. Ke depan ini harus terus digalakkan untuk meminimalisir percaloan pada saat perekrutan tenaga kerja. Saya minta pengawasan kepada seluruh masyarakat,” kata Ratu Rachmatuzakiyah.

Sementara itu, Ketua ASPSB Kabupaten Serang Asep Saefullah meminta Pemda serius menindak praktik percaloan dan pungli saat rekrutmen di sejumlah industri. Praktik itu disebut meresahkan dan sudah berlangsung lama.

“Mereka ada di banyak sektor industri,” tegas Asep Saefullah.

Red24.

Daerah, Hukum, National, News, Peristiwaoleh SebarTweet

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kedung Cowek, Surabaya, Minggu 3/5/2026. Mensos menargetkan 97 gedung Sekolah Rakyat rampung dan fungsional pada Juli 2026. (Dok: Kemensos)

sorot24.id |Surabaya – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan 97 gedung permanen Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia rampung dibangun tahun ini dan sudah bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada Juli 2026. Hal itu disampaikan saat meninjau pembangunan di Kedung Cowek, Surabaya, Minggu 3/5/2026.

“Alhamdulillah ya, di 97 titik sekarang ini sedang dikerjakan pembangunan gedung sekolah rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Gus Ipul di Surabaya, Minggu 3/5/2026.

Dari 97 titik tersebut, Gus Ipul merinci 67 lokasi diprediksi rampung tepat waktu sesuai kontrak. Sementara sisanya tetap bisa difungsikan untuk belajar.

“67 [lokasi pembangunan Sekolah Rakyat] Insya Allah selesai tepat waktu. Sisanya mungkin belum semuanya, tapi bisa digunakan secara fungsional. Sehingga pada bulan Juli yang akan datang, gedung permanen sekolah rakyat itu sudah bisa digunakan Insya Allah di 97 titik lebih,” ungkapnya.

Sesuai proyeksi Kemensos, setiap gedung Sekolah Rakyat mampu menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Fasilitas yang disediakan juga lengkap.

“Gedung ini nanti bisa menampung seribu siswa, SD, SMP, dan SMA, dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan, kemudian asrama, laboratorium, UKS, dan juga fasilitas ekstrakurikuler lainnya. Yang kita harapkan ini nanti benar-benar bisa menjadi tempat belajar mengajar dengan lingkungan yang berkualitas,” tegasnya.

Gus Ipul menyebut Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk anak-anak dari keluarga miskin dan rentan putus sekolah.

“Ini adalah persembahan Bapak Presiden kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu, keluarga rentan, mereka yang belum beruntung, yang diharapkan putra-putrinya bisa sekolah di sini, dan nanti kalau lulus, mereka bisa jadi agen-agen perubahan dan berkontribusi untuk Indonesia,” ujarnya.

Sekjen PBNU itu juga menyebut Presiden Prabowo menargetkan tiap kabupaten/kota minimal memiliki satu Sekolah Rakyat sebagai langkah pengentasan kemiskinan.

“Kalau katakanlah ada 500 saja gedung permanen Sekolah Rakyat, maka kapasitasnya sudah lebih dari 500 ribu siswa. Tahun lalu [jumlah siswa Sekolah Rakyat] hampir 16 ribu, tahun ini Insya Allah lebih dari 30 ribu. Sehingga tahun ini ada lebih dari 46 ribu siswa,” paparnya.

Untuk jangka panjang, Gus Ipul memproyeksi lonjakan signifikan. “Tahun depan Insya Allah sudah lebih dari 100 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun berikutnya sudah lebih dari 200 ribu, sehingga 2029 kita harapkan sudah mencapai lebih dari 14 ribu di tahun 2030 nanti,” ujarnya.

Meski begitu, pembangunan di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) masih menghadapi tantangan. Lelang proyek di Natuna dan Anambas gagal karena biaya mahal.

“Misalnya, sekarang di Natuna kita ada juga, di Anambas kita ada. Di sana juga belum bisa dimulai pembangunannya karena masih gagal lelang. Jadi harus diulang lagi karena mungkin biayanya lebih mahal karena itu adalah bagian dari 3T,” pungkas Gus Ipul.

red24

Daerah, National, News, Pendidikanoleh SebarTweet