Soroti Antrean BBM, Defiyan Cori Minta Presiden Evaluasi Direksi Pertamina
sorot24.id | JAKARTA – Momen ulang tahun Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada 17 Oktober 2026 yang menandai dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih, seharusnya menjadi ajang refleksi atas capaian Visi-Misi Asta Cita menuju kemandirian ekonomi.
Namun, perayaan tersebut dinilai ternoda oleh berbagai persoalan berulang yang justru membebani kredibilitas pemerintah.
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, menyoroti kinerja para menteri dan pimpinan lembaga yang dianggap tidak memberikan “kado terbaik” bagi Kepala Negara. Alih-alih menyuguhkan prestasi, manajemen sektor publik dan BUMN dinilai justru menyumbang tumpukan masalah, mulai dari antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai daerah, anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), hingga lemahnya mitigasi bencana.
Soroti Kelalaian Sektor Non-Alamiah dan Human Error
Defiyan menegaskan bahwa persoalan ekonomi dan distribusi energi di dalam negeri merupakan bencana non-alamiah yang polanya sudah sangat bisa diprediksi. Oleh karena itu, gangguan yang terjadi secara berulang murni disebabkan oleh faktor kelalaian manusia (human error) di tingkat pemangku kebijakan.
”Untuk musibah non-alamiah seperti merosotnya nilai tukar Rupiah, anjloknya IHSG di Bursa Efek Indonesia, hingga antrean BBM di SPBU berbagai daerah, siklusnya sudah dapat diperkirakan. Mekanisme dan sistem yang ketat sudah ada. Jika masalah terus berulang, ini murni faktor human error. Kesalahan dan kelalaian pejabat berwenang tidak bisa begitu saja ditimpakan kepada bawahan,” ujar Defiyan Cori, dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).
Defiyan juga menyoroti kelemahan koordinasi dalam penanganan bencana alamian seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), erupsi gunung berapi, hingga banjir bandang. Menurutnya, kementerian terkait—seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, serta Kementerian Dalam Negeri—seharusnya sudah memiliki peta jalan (road map) peringatan dini dan mitigasi risiko yang matang.
Manajemen Pertamina Gemuk, Kinerja Dipertanyakan
Khusus untuk fenomena kelangkaan dan antrean BBM yang mengular di berbagai SPBU daerah, Defiyan menilai pihak-pihak yang paling bertanggung jawab adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.
Defiyan menyoroti struktur kepemimpinan di BUMN minyak dan gas tersebut yang dinilai sangat gemuk namun belum menunjukkan efektivitas kinerja yang sepadan.
”Dengan susunan dewan manajemen yang sangat besar dan gemuk—mencapai 45 orang—mengapa masalah klasik seperti antrean BBM terus berulang dan meluas? Sebagai figur yang dikenal dekat dengan Presiden, jajaran pimpinan ini seharusnya memberikan kado prestasi, bukan justru menyuguhkan pemandangan antrean BBM yang merusak kredibilitas Presiden,” kata Defiyan.
Beban Kinerja dan Evaluasi Presiden
Defiyan menambahkan bahwa tidak adanya learning life of case atau pembelajaran dari kasus-kasus terdahulu membuat para pembantu Presiden terkesan menjadi beban (liabilities) politik maupun ekonomi bagi jajaran pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas dalam mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan BUMN yang terbukti tidak mampu mengantisipasi persoalan mendasar di tengah masyarakat.
”Public tentu bertanya bagaimana cara Presiden mengevaluasi para pembantunya yang justru menjadi sumber masalah. The floor is yours, Mr. President. Namun, publik juga terus mengamati dan menilai hingga 2029 mendatang,” pungkas Defiyan Cori.
lutfi
