Ibu Camat Cipondoh bersama Tim Pokja Kecamatan, Ibu Lurah Poris Plawad, dan Ketua TP PKK Kelurahan Yanti Hidayat foto bersama Kegiatan dalam rangka persiapan Lomba Kelurahan Unggulan Kota Tangerang. (Dok: PKK Poris Plawad/Sorot24.id)
sorot24.id |Tangerang – Tim Penggerak PKK Kota Tangerang menggelar pembinaan dan evaluasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Selasa 5/5/2026. Kegiatan ini dalam rangka persiapan mengikuti Lomba Kelurahan Unggulan tingkat Kota Tangerang.
Kegiatan pembinaan dihadiri Ibu Camat Cipondoh bersama Tim Pokja Kecamatan Cipondoh, Ibu Lurah Poris Plawad, serta jajaran pengurus PKK kelurahan.
Turut hadir Sekretaris TP PKK Kelurahan Poris Plawad Ati Suryati, Bendahara Sutinah, Pokja 1 Nia Nuraini, Pokja 2 Dede Handayani, Pokja 3 Yanti Susilawati, dan Pokja 4 Elizawati.
Ketua TP PKK Kelurahan Poris Plawad, Yanti Hidayat, menyampaikan kesiapan pihaknya mengikuti Lomba Kelurahan Unggulan. Seluruh kader PKK disebut telah memaksimalkan pelaksanaan 10 program pokok PKK di wilayahnya.
“Kami all out siapkan semua administrasi dan kegiatan real di lapangan. Semoga Poris Plawad bisa mengharumkan nama Kecamatan Cipondoh di tingkat kota,” ujar Yanti Hidayat, Selasa 5/5/2026.
Kader PKK Kelurahan Poris Plawad menunjukkan hasil program unggulan kepada Tim Penggerak PKK Kota Tangerang foto bersama saat pembinaan dan evaluasi, Selasa 5/5/2026. (Dok: PKK Cipondoh/Sorot24.id)
Tim Penggerak PKK Kota Tangerang melakukan evaluasi menyeluruh mulai dari bidang penghayatan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, hingga perencanaan sehat.
Ibu Camat Cipondoh mengapresiasi kekompakan kader PKK Poris Plawad. Ia berharap hasil pembinaan ini menjadi bekal untuk meraih prestasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga di lingkungan kelurahan.
Ketua DPP LAKRI Provinsi NTB saat konferensi pers membongkar dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi Dinas ESDM NTB di balik penerbitan Rencana Penambangan Terpadu kawasan hutan, di Mataram, Senin 5/5/2026. (Dok: LAKRI NTB/Sorot24.id)
sorot24.id |MATARAM – Dugaan pelanggaran kewenangan yang mengarah pada praktik korupsi mencuat di tubuh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kasus ini berkaitan dengan penerbitan Rencana Reklamasi dan Pascatambang (RPT) pada wilayah pertambangan rakyat yang diduga berada di kawasan hutan negara.
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Rum secara terbuka membongkar indikasi penyimpangan tersebut. Ia menilai, Dinas ESDM NTB tidak hanya melampaui kewenangannya, tetapi juga diduga menyalahgunakan anggaran negara melalui proyek jasa konsultasi penyusunan RPT yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Kami menduga kuat ada penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi korupsi dalam pembahasan hingga penerbitan RPT di kawasan yang jelas-jelas berstatus hutan negara,” tegasnya, pada Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, sejumlah lokasi yang telah diterbitkan RPT pada tahun 2025 berada di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Ironisnya, sebagian wilayah tersebut diduga merupakan kawasan hutan yang seharusnya tidak boleh menjadi objek aktivitas pertambangan tanpa izin khusus dari pemerintah pusat.
Tak berhenti di situ, pada tahun 2026 Dinas ESDM NTB kembali mengalokasikan anggaran hingga ratusan juta rupiah untuk kegiatan serupa. Padahal, sejumlah titik yang menjadi fokus penyusunan RPT tersebut diduga masih berstatus kawasan hutan lindung.
“Kami sudah mengantongi bukti kuat. Ini bukan asumsi, tapi berdasarkan data anggaran dan lokasi yang kami telusuri,” ungkapnya.
Rum menegaskan, tindakan tersebut bertentangan dengan kebijakan nasional yang menegaskan larangan aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa izin resmi. Ia merujuk pada instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, pada April 2026 yang memerintahkan pencabutan dan evaluasi ratusan izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah, khususnya yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung.
Kebijakan itu menegaskan tiga hal utama, pencabutan izin bermasalah, evaluasi menyeluruh terhadap IUP di kawasan hutan, serta penegakan hukum tanpa kompromi terhadap pelaku tambang ilegal maupun pihak yang membekingi.
“Kalau Presiden saja tegas, lalu kenapa di daerah justru muncul kebijakan yang diduga bertolak belakang? Ini patut diduga sebagai bentuk pembangkangan terhadap instruksi pusat,” kritiknya.
Ia juga menyoroti aspek regulasi. Berdasarkan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021, setiap kegiatan pertambangan di kawasan hutan—baik produksi maupun lindung—wajib mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tanpa itu, seluruh aktivitas dinilai ilegal.
Dalam penelusurannya, Rum membeberkan sejumlah alokasi anggaran tahun 2025 yang dinilai janggal, di antaranya:
Penyusunan RPT Blok Lemer 19, 20, dan 21 sebesar Rp100 juta
Blok Iler dan Seloto sebesar Rp.95 juta, Blok Simba 4 dan Simba 5 Rp.85 Juta
“Blok-blok ini diduga sudah diterbitkan RPT-nya, padahal status lahannya bermasalah,” ujarnya.
foto dok/ logo LAKRI NTB
Sementara pada tahun 2026, anggaran kembali digelontorkan sebesar Rp500 juta untuk jasa konsultasi RPT, termasuk Rp80 juta untuk Blok Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu—yang diduga masuk dalam kawasan hutan.
“Ini indikasi kuat adanya pola yang berulang. Anggaran besar digelontorkan untuk kegiatan yang secara hukum patut dipertanyakan,” tegasnya.
Ketua DPP LAKRI NTB, M. Rum juga menyoroti adanya dugaan perlakuan diskriminatif dalam penerbitan izin. Ia menyebut, pengurusan RPT untuk wilayah yang berada di luar kawasan hutan justru terhambat, seperti yang dialami Koperasi Bahara Satonda Prima di Blok Natawera dan Lepadi, Kecamatan Pajo.
“Yang jelas-jelas di luar kawasan hutan dipersulit, sementara yang diduga di dalam kawasan hutan justru diproses. Ini menimbulkan kecurigaan adanya praktik tidak sehat,” katanya.
Atas temuan tersebut, Rum memastikan akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Ia berencana melaporkan Dinas ESDM NTB ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB serta kementerian terkait.
“Kami tidak akan diam. Ini harus diusut tuntas karena menyangkut potensi kerugian negara dan kerusakan lingkungan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Sekretaris Panitia : Bakal di Hadiri Zulhas dan Eko Patrio, DPW PAN Banten Gelar Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja Wilayah
sorot24.id| BANTEN – DPW PAN (Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional) Provinsi Banten akan menggelar Pelantikan Pengurus DPW dan DPD periode 2025 – 2030 serta Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) se – Banten, yang akan dilaksanakan di Indoor Stadium Kabupaten Tangerang, Sabtu,9 Mei 2026.
Sekretaris Panitia Pelaksana,Dedi Muhdi yang “beken” disapa DM,kepada media online Sorot24.id menyampaikan,
“Insya Allah hari Sabtu,9 Mei 2026 ini ,DPW PAN Provinsi Banten akan melaksanakan Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja Wilayah,bersama DPD PAN se- Banten,” ujarnya.
DM bersama Waketum DPP PAN Yandri Susanto. foto/dok : Istimewa . [red24] .Partai Amanat Nasional Provinsi Banten pada pemilu 2024 yang lalu,memperoleh capaian kursi legislatif sebanyak 7 kursi. Ini adalah Pencapaian yang signifikan, untuk menyongsong pemilu 2029 yang akan datang,dimana PAN Banten mempunyai target masuk 3 besar di Banten .
Dedi Muhdi yang juga Anggota DPRD Banten Fraksi PAN dan anggota komisi V ini,mengatakan,
“Bahwa PAN Banten punya target 3 besar adalah hal yang realistis,kami optimis dengan kerja keras,kerja cerdas dan kerja tuntas,target 3 besar bukan sekedar mimpi,” tuturnya .
Terkait Prosesi Pelantikan dan Rakerwil, Dedi Muhdi selalu sekretaris panitia pelaksana menambahkan,
”Acara akan di hadiri oleh Zulhas, Ketum PAN sekaligus Menko Pangan, Eko Patrio Sekjend PAN, Yandri Susanto Waketum yang juga Mendes, Pasha Unggu Ketum BM PAN, Viva Yoga Waketum dan Bima Arya Wamendagri serta para kader partai,diperkirakan sekitar 5000 kader akan menghadiri acara Pelantikan dan Rakerwil,” pungkas DM .
red24_J.U
Direktur RSUD Kabupaten Tangerang dr. Endang Widyastiwi foto bersama jajaran tenaga medis dan non-medis saat HUT ke-62, Selasa 5/5/2026. Ia menyebut inovasi keharusan untuk layanan humanis. (Dok: Humas RSUD/Sorot24.id)
sorot24.id |TANGERANG – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 RSUD Kabupaten Tangerang yang digelar di Aula RSUD Kabupaten Tangerang, Selasa (5/5/26).
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menekankan kepada seluruh jajaran RSUD Kab. Tangerang untuk terus meningkatkan inovasi layanan kesehatan gemilang Kabupaten Tangerang
“HUT ke-62 tahun ini hendaknya menjadi momentum bagi RSUD Kabupaten Tangerang untuk terus berinovasi, meningkatkan mutu pelayanan, serta mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien demi terwujudnya layanan kesehatan gemilang,” ujar Bupati Maesyal Rasyid
Ia menyampaikan apresiasinya atas perjalanan panjang RSUD Kabupaten Tangerang yang telah memberikan kontribusi besar dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama lebih dari enam dekade.
“Selama 62 tahun, RSUD Kabupaten Tangerang tentunya telah banyak menyelamatkan, menyembuhkan, dan melayani masyarakat. Ini adalah bagian dari tugas mulia para tenaga medis yang telah disumpah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid saat memberi sambutan di HUT ke-62 RSUD Kabupaten Tangerang, Selasa 5/5/2026. Ia menekankan inovasi layanan kesehatan gemilang dan utamakan keselamatan pasien. (Dok: Prokopim Kab. Tangerang/Sorot24.id)
Ia menegaskan bahwa keberhasilan dan kemajuan yang diraih RSUD Kabupaten Tangerang juga tidak lepas dari peran dan dedikasi para pendahulu, serta seluruh tenaga medis dan non-medis yang terus menjaga kualitas pelayanan.
Menurutnya, atas dedikasi dan inovasi layanan yang terus meningkat, RSUD Kabupaten Tangerang kini telah menjadi rumah sakit rujukan yang tidak hanya melayani masyarakat Kabupaten Tangerang, tetapi juga dari berbagai daerah lain seperti Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Lebak, Pandeglang, hingga Kota Tangerang.
“Dengan berbagai inovasi layanan dan fasilitas yang terus berkembang, termasuk layanan bedah jantung, RSUD Kabupaten Tangerang telah mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Pelayanan yang ramah, profesional, serta didukung peralatan yang memadai menjadi kunci tumbuhnya kepercayaan tersebut,” katanya.
Bupati Maesyal Rasyid bersama Direktur RSUD Kabupaten Tangerang dr. Endang Widyastiwi memotong tumpeng HUT ke-62 RSUD, Selasa 5/5/2026. RSUD kini jadi rujukan 5 daerah di Banten. (Dok: Diskominfo/Sorot24.id)
Mengakhiri sambutannya, Bupati mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jaajran dan keluarga besar RSUD Kabupaten dan mejadikan HUT ke-62 tersebut untuk menguatkan komitmen bersama melayani masyarakat secara optimal
“Selamat ulang tahun ke-62. Semoga seluruh pegawai semakin sejahtera dan terus mendapatkan pengakuan positif dari masyarakat. Tingkatkan pelayanan dengan penuh keramahan, senyuman, dan tanggung jawab terhadap keselamatan pasien,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Kabupaten Tangerang dr. Endang Widyastiwi menyampaikan bahwa usia 62 tahun merupakan perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan transformasi. Pihaknya pun terus meningkatkan layanan, akses dan menghadirkan berbagai inovasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat
“RSUD Kabupaten Tangerang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses, serta menghadirkan inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat. Inovasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa inovasi yang dilakukan mencakup pengembangan layanan berbasis digital dan terintegrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pasien.
“Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan yang humanis, profesional, dan berkeadilan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektoral dalam pembangunan kesehatan,” jelas dr. Endang.
Petugas RSUD Kabupaten Tangerang melayani vaksinasi kanker serviks gratis dalam rangkaian HUT ke-62, Selasa 5/5/2026. Ada juga donor darah dan santunan anak yatim. (Dok: RSUD Kab. Tangerang/Sorot24.id)
Dalam rangkaian peringatan HUT ke-62, RSUD Kabupaten Tangerang juga menggelar berbagai kegiatan sosial dan internal, antara lain vaksinasi kanker serviks gratis, donor darah, santunan anak yatim, pembagian makanan gratis (food share) bagi pasien dan keluarga, RSUD Award, serta berbagai lomba kreativitas seperti master chef, vocal group, tari, dan desain logo.
Pihak RSUD juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang, DPRD, Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan, serta seluruh elemen masyarakat atas dukungan yang diberikan selama ini.
“Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para direktur sebelumnya yang telah memberikan dedikasi dan kontribusi besar, menjadi inspirasi bagi kami untuk terus melanjutkan pembangunan pelayanan kesehatan yang lebih baik,” pungkasnya
(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tangerang)
Jeremy Doku merayakan gol penyeimbang 3-3 pada menit ke-97 saat Manchester City imbang lawan Everton di Hill Dickinson Stadium, Selasa 5/5/2026 dini hari WIB. Gol telat Doku selamatkan City dari kekalahan usai sempat tertinggal 1-3. (AP Photo/Sorot24.id)
LIVERPOOL|sorot24.id– Manchester City harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 3-3 melawan Everton di Hill Dickinson Stadium, Selasa 5/5/2026 dini hari WIB. Gol Jeremy Doku pada menit ke-97 menyelamatkan The Citizens dari kekalahan setelah sempat tertinggal 1-3. Hasil ini membuat jarak City dengan Arsenal di puncak klasemen Premier League melebar menjadi lima poin.
Sejak awal pertandingan, tempo permainan langsung tinggi dengan tekanan dari tim tamu. Rayan Cherki dan Antoine Semenyo sempat mengancam gawang Jordan Pickford, meski upaya mereka belum membuahkan hasil. Everton bertahan disiplin dan mampu meredam dominasi City.
Tuan rumah sesekali membalas lewat serangan balik cepat yang cukup berbahaya. Kiernan Dewsbury-Hall dan Beto nyaris membuka keunggulan, tetapi Gianluigi Donnarumma tampil sigap di bawah mistar. Penyelamatan-penyelamatannya menjaga City tetap dalam permainan.
Kebuntuan akhirnya pecah jelang turun minum. Umpan tarik Rayan Cherki disambut sepakan melengkung Jeremy Doku dari luar kotak penalti yang tak mampu dihentikan Pickford. City menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 1-0.
Blunder Fatal Marc Guehi
Reaksi Bernardo Silva (kanan) dan pemain Manchester City setelah kebobolan lawan Everton, 5 Mei 2026. (c) AP Photo/Dave Thompson (sorot24.id)
Memasuki babak kedua, City tetap menguasai permainan dengan tempo cepat. Everton mencoba mencuri peluang lewat serangan balik, termasuk melalui Iliman Ndiaye yang sempat mengancam. Namun, Donnarumma kembali menjadi penyelamat dalam situasi satu lawan satu.
Masalah muncul dari kesalahan sendiri di lini belakang. Marc Guehi melakukan back pass yang lemah dan langsung dimanfaatkan Thierno Barry untuk mencetak gol penyama kedudukan 1-1. Gol tersebut memengaruhi kepercayaan diri pemain City.
Sebaliknya, Everton justru semakin berani menekan dan mulai mendominasi duel-duel penting di lapangan. The Toffees berbalik unggul pada menit ke-70 melalui situasi bola mati. Jake O’Brien menyambut umpan James Garner dengan sundulan yang tak mampu dibendung Donnarumma. Sorakan penonton langsung memenuhi stadion.
Keunggulan itu bertambah setelah Thierno Barry mencetak gol keduanya. Ia memanfaatkan bola muntah hasil penetrasi Merlin Rohl untuk mengubah skor menjadi 3-1. City berada dalam tekanan besar.
Harapan dari Haaland, Doku Jadi Juru Selamat
Harapan tim tamu muncul ketika Erling Haaland mencetak gol balasan. Ia lolos dari jebakan offside dan menaklukkan Pickford dengan tendangan cungkil. Skor 3-2 membuat City terus menekan demi mengejar ketertinggalan.
Memasuki injury time, tekanan City semakin intens dan memaksa Everton bertahan total. Kekalahan akan semakin menjauhkan peluang mereka dalam perebutan gelar. Seluruh pemain tuan rumah fokus menjaga area pertahanan.
Pada menit ke-97, Jeremy Doku kembali menjadi penentu. Ia memanfaatkan situasi sepak pojok dan melepaskan tembakan keras ke sudut gawang. Gol tersebut menyamakan kedudukan 3-3 sekaligus menyelamatkan City.
Hasil imbang ini tetap terasa merugikan bagi City dalam perburuan gelar. Selisih poin dengan Arsenal menjadi 5 poin dengan satu pertandingan di tangan. Mampukah Man City menjegal The Gunners di sisa musim ini, atau justru Arsenal yang berpesta dan tersenyum di akhir kompetisi?
Kritik Sadis Mahasiswa: Pemerintah Banten Gagal Total Garansi Hak Pendidikan.
sorot24.id |KOTA SERANG – Di tengah gemerlapnya klaim pembangunan di Provinsi Banten, sebuah kenyataan pahit kembali menampar wajah tata kelola pemerintahan daerah. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Banten Bersatu dan BEM PTNU Banten turun ke jalan pada Senin (4/4/2026), bukan untuk merayakan prestasi, melainkan untuk melayat matinya akses pendidikan yang adil bagi puluhan ribu anak di tanah para jawara.
Aksi ini menjadi alarm keras bahwa sistem pendidikan di Banten tidak sedang “baik-baik saja”, melainkan sedang koma di bawah pengawasan pemerintah. Mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah yang dianggap gagal memberikan jaminan hak dasar tersebut.
Ratusan mahasiswa ini berkumpul dan bersatu dalam aksi demonstrasi untuk menuntut pertanggungjawaban Gubernur Banten atas carut-marut struktural pendidikan. Mereka muak dengan angka-angka fantastis putus sekolah di berbagai daerah yang terus dibiarkan menganga tanpa solusi konkret.
Selanjutnya mahasiswa menilai berbagai persoalan yang ada saat ini bukanlah masalah administratif biasa, melainkan masalah struktural yang require (langkah konkret segera). Data yang dihimpun para mahasiswa menegaskan status “Darurat Pendidikan” di provinsi banten tersebut.
Sangat mengejutkan mahasiswa menunjukkan jumlah data anak putus sekolah di sejumlah wilayah Banten tergolong sangat tinggi:
Fakta di lapangan berbicara lebih keras daripada wacana pejabat. Kabupaten Pandeglang “memimpin” dengan rekor menyedihkan 42 ribu anak tidak sekolah, disusul Kabupaten Lebak dengan 22 ribu anak, Kabupaten Tangerang sekitar 21 ribu anak, dan bahkan Kota Serang selaku ibu kota provinsi menyumbang sekitar 8 ribu anak. Ini bukan sekadar data administratif; ini adalah puluhan ribu masa depan anak bangsa yang sedang “dibunuh” perlahan oleh ketidakpedulian sistem.
Koordinator Umum Aliansi BEM Banten Bersatu, M. Abdurrahman, dalam orasinya menegaskan, angka tersebut adalah bukti nyata sistem yang sedang tidak baik-baik saja. “Angka putus sekolah yang tinggi, ketimpangan akses, hingga dugaan penyimpangan anggaran menunjukkan ada ketidakberesan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Kritik tajam mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru memicu persoalan baru di lapangan. Sarkasme yang paling menyakitkan adalah melihat bagaimana ketimpangan akses pendidikan terus dilestarikan.
Di Pandeglang, infrastruktur masih minimalis, dan guru menjadi barang langka, bahkan di wilayah hunian sementara (huntara). Seolah belum cukup, kebijakan “Sekolah Gratis” di swasta justru menciptakan kelebihan kapasitas dan dugaan “pembuangan” siswa ke sekolah negeri yang sudah penuh sesak.
Di sisi lain, praktek pungutan liar masih ditemukan di sekolah-sekolah swasta yang notabene menerima bantuan pemerintah. Ini adalah tata kelola yang tidak hanya tidak tepat sasaran, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan.
“Kami melihat ada masalah serius dalam tata kelola pendidikan, mulai dari kebijakan yang tidak tepat sasaran hingga lemahnya pengawasan di lapangan,” lanjut Abdurrahman.
Ilham Rizafi, Koordinator Wilayah BEM PTNU Banten, menambahkan kritikan terkait Ketimpangan kualitas sarana dan prasarana semakin memperlebar jurang pemisah. BEM PTNU Banten mencatat 76 persen sekolah swasta masih “telanjang” dari fasilitas dasar seperti perpustakaan dan lapangan olahraga. Lebih absurd lagi, masih banyak alumni yang ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah karena tunggakan biaya, seolah ijazah mereka adalah barang gadai, padahal pendidikan adalah hak dasar setiap anak.
Meskipun Gubernur Banten, Andra Soni, sebelumnya sempat menebus sejumlah ijazah alumni, Ilham menegaskan persoalan ini belum terselesaikan. “Persoalan ini harus terus diangkat karena masih banyak alumni yang membutuhkan hak mereka,” tutur Ilham.
”Iham juga menyoroti Persoalan sosial di lingkungan pendidikan. Fenomena perundungan (bullying) dan kekerasan digital semakin marak, menandakan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pemerintah seolah alpa dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang mumpuni di dunia pendidika,” jelasnya.
Tuntutan Mahasiswa
foto dok/orasinya tuntutan mahasiswa Kritik Sadis Mahasiswa: Pemerintah Banten Gagal Total Garansi Hak Pendidikan.
Atas amburadulnya tata kelola tersebut, Aliansi BEM Banten Bersatu dan BEM PTNU Wilayah Banten menegaskan 11 tuntutan desakan kepada Gubernur, antara lain:
1. Evaluasi menyeluruh kebijakan pendidikan di Banten.
2. Penindakan tegas pungutan biaya di sekolah penerima bantuan.
3. Pembebasan ijazah tertahan melalui kebijakan bantuan sosial.
4.Langkah konkret menurunkan angka putus sekolah.
5. Pemerataan sarana prasarana sekolah swasta.
6. Audit menyeluruh penyaluran PIP dan tindak tegas pelaku pemotongan dana.
7. Penguatan sistem perlindungan anak dari bullying dan kekerasan digital.
8. Keterbukaan informasi publik terkait bantuan pendidikan.
9. Pemerataan distribusi guru dan evaluasi kebijakan guru non-ASN.
10. Perhatian serius pada pendidikan di huntara dan wilayah terpencil.
11. Hentikan kebijakan penghapusan program studi tanpa kajian.
Mahasiswa menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini sampai ada perubahan nyata, menegaskan bahwa “Pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan sekadar instrumen kebijakan.”
Red24: RAS
Merasa kecewa, Forum Guru: BKD Banten Tidak Responsif
sorot24.id |Banten – Forum Guru Banten merasa kecewa, ajakan silaturahmi dan audensi tidak di respon oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Pasalnya sudah dua kali bersurat, keduanya sama sekali tidak mendapatkan respon.
Septian Koordinator Forum Guru Wilayah Tangerang menuturkan bahwa BKD Banten sejatinya tempat bernaung seluruh pegawai Provinsi Banten dalam koordinasi dan kolaborasi. Tapi, sangat disayangkan dua kali kami surati untuk silaturahmi dan audensi tidak ada respon.
Septian menambahkan. “Ajakan silaturahmi dan audensi bukan tanpa sebab tapi kami dari forum guru ingin menyampaikan keluh kesah teman-teman guru kaitan dengan kepegawaian. Dari mulai pegawai paruh waktu, honorer yang diberhentikan dan lain-lain,” pungkas Septian pada, Selasa (5/5/2026).
Dadang Hidayat Koordinator Forum Guru Banten menuturkan kalo surat ajakan silaturahmi dan audensi di berikan pada bulan januari dan maret. Dua kal dan keduanya di abaikan. “Kami merasa kecewa BKD Banten tidak responsif, tidak bisa diajak dialog,” ujar Dadang Hidayat
foto Forum Guru: BKD Banten
Dadang menambahkan bawa harapannya surat dari forum guru bisa di akomodir, forum guru dan BKD bisa berdialog mengingat banyak sekali yang teman-teman guru alami tapi diatas tidak melihat kaitan dengan kepegawaian. “Selain gaji Paruh Waktu yang dibayarkan selalu telat, mendapatkan tugas tambahan tapi tidak dibayar, peralihan PPPK Paruh Waktu ke Penuh waktu dan nasib guru honorer yang diberhentikan oleh sekolah,” tambahnya.
“Semoga pada momentum hari pendidikan, dengan segala kesibukannya Ibu Kepala BKD bisa meluangkan waktu untuk silaturahmi dan audensi dengan kami,” tutupnya.
Mahasiswa Banten Ngamuk: Kebijakan Pemerintah Amburadul, Biarkan 93 Ribu Anak Banten Putus Sekolah.
sorot24.id|KOTA SERANG – Di tengah gemerlapnya klaim pembangunan di Provinsi Banten, sebuah kenyataan pahit kembali menampar wajah tata kelola pemerintahan daerah. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Banten Bersatu dan BEM PTNU Banten turun ke jalan pada Senin (4/4/2026), bukan untuk merayakan prestasi, melainkan untuk melayat matinya akses pendidikan yang adil bagi puluhan ribu anak di tanah para jawara.
Aksi ini menjadi alarm keras bahwa sistem pendidikan di Banten tidak sedang “baik-baik saja”, melainkan sedang koma di bawah pengawasan pemerintah. Mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah yang dianggap gagal memberikan jaminan hak dasar tersebut.
Ratusan mahasiswa ini berkumpul dan bersatu dalam aksi demonstrasi untuk menuntut pertanggungjawaban Gubernur Banten atas carut-marut struktural pendidikan. Mereka muak dengan angka-angka fantastis putus sekolah di berbagai daerah yang terus dibiarkan menganga tanpa solusi konkret.
Selanjutnya mahasiswa menilai berbagai persoalan yang ada saat ini bukanlah masalah administratif biasa, melainkan masalah struktural yang require (langkah konkret segera). Data yang dihimpun para mahasiswa menegaskan status “Darurat Pendidikan” di provinsi banten tersebut.
Sangat mengejutkan mahasiswa menunjukkan jumlah data anak putus sekolah di sejumlah wilayah Banten tergolong sangat tinggi:
Fakta di lapangan berbicara lebih keras daripada wacana pejabat. Kabupaten Pandeglang “memimpin” dengan rekor menyedihkan 42 ribu anak tidak sekolah, disusul Kabupaten Lebak dengan 22 ribu anak, Kabupaten Tangerang sekitar 21 ribu anak, dan bahkan Kota Serang selaku ibu kota provinsi menyumbang sekitar 8 ribu anak. Ini bukan sekadar data administratif; ini adalah puluhan ribu masa depan anak bangsa yang sedang “dibunuh” perlahan oleh ketidakpedulian sistem.
Koordinator Umum Aliansi BEM Banten Bersatu, M. Abdurrahman, dalam orasinya menegaskan, angka tersebut adalah bukti nyata sistem yang sedang tidak baik-baik saja. “Angka putus sekolah yang tinggi, ketimpangan akses, hingga dugaan penyimpangan anggaran menunjukkan ada ketidakberesan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Kritik tajam mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru memicu persoalan baru di lapangan. Sarkasme yang paling menyakitkan adalah melihat bagaimana ketimpangan akses pendidikan terus dilestarikan.
Di Pandeglang, infrastruktur masih minimalis, dan guru menjadi barang langka, bahkan di wilayah hunian sementara (huntara). Seolah belum cukup, kebijakan “Sekolah Gratis” di swasta justru menciptakan kelebihan kapasitas dan dugaan “pembuangan” siswa ke sekolah negeri yang sudah penuh sesak.
Di sisi lain, praktek pungutan liar masih ditemukan di sekolah-sekolah swasta yang notabene menerima bantuan pemerintah. Ini adalah tata kelola yang tidak hanya tidak tepat sasaran, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan.
“Kami melihat ada masalah serius dalam tata kelola pendidikan, mulai dari kebijakan yang tidak tepat sasaran hingga lemahnya pengawasan di lapangan,” lanjut Abdurrahman.
Ilham Rizafi, Koordinator Wilayah BEM PTNU Banten, menambahkan kritikan terkait Ketimpangan kualitas sarana dan prasarana semakin memperlebar jurang pemisah. BEM PTNU Banten mencatat 76 persen sekolah swasta masih “telanjang” dari fasilitas dasar seperti perpustakaan dan lapangan olahraga. Lebih absurd lagi, masih banyak alumni yang ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah karena tunggakan biaya, seolah ijazah mereka adalah barang gadai, padahal pendidikan adalah hak dasar setiap anak.
Meskipun Gubernur Banten, Andra Soni, sebelumnya sempat menebus sejumlah ijazah alumni, Ilham menegaskan persoalan ini belum terselesaikan. “Persoalan ini harus terus diangkat karena masih banyak alumni yang membutuhkan hak mereka,” tutur Ilham.
”Iham juga menyoroti Persoalan sosial di lingkungan pendidikan. Fenomena perundungan (bullying) dan kekerasan digital semakin marak, menandakan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pemerintah seolah alpa dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang mumpuni di dunia pendidika,” jelasnya.
Tuntutan Mahasiswa
Atas amburadulnya tata kelola tersebut, Aliansi BEM Banten Bersatu dan BEM PTNU Wilayah Banten menegaskan 11 tuntutan desakan kepada Gubernur, antara lain:
1. Evaluasi menyeluruh kebijakan pendidikan di Banten.
2. Penindakan tegas pungutan biaya di sekolah penerima bantuan.
3. Pembebasan ijazah tertahan melalui kebijakan bantuan sosial.
4.Langkah konkret menurunkan angka putus sekolah.
5. Pemerataan sarana prasarana sekolah swasta.
6. Audit menyeluruh penyaluran PIP dan tindak tegas pelaku pemotongan dana.
7. Penguatan sistem perlindungan anak dari bullying dan kekerasan digital.
8. Keterbukaan informasi publik terkait bantuan pendidikan.
9. Pemerataan distribusi guru dan evaluasi kebijakan guru non-ASN.
10. Perhatian serius pada pendidikan di huntara dan wilayah terpencil.
11. Hentikan kebijakan penghapusan program studi tanpa kajian.
Mahasiswa menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini sampai ada perubahan nyata, menegaskan bahwa “Pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan sekadar instrumen kebijakan.”
Red24🙁 RAS)
Camat Pasar Kemis H. Nurhanudin menerima penghargaan Juara 2 Poslinmas Terbaik tingkat Kabupaten Tangerang dalam upacara HUT ke-76 Satpol PP dan HUT ke-64 Satlinmas di Lapangan Raden Arya Yudhanegara, Puspemkab Tangerang, Senin 4/5/2026. Prestasi diraih Poslinmas RT 02/03 Kelurahan Sindang Sari. (Dok: Kecamatan Pasar Kemis/Sorot24.id)
sorot24.id|Tangerang – Kecamatan Pasar Kemis menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Juara Kedua Kategori Daerah Poslinmas Terbaik tingkat Kabupaten Tangerang. Penghargaan diserahkan saat upacara HUT ke-76 Satpol PP dan HUT ke-64 Satlinmas di Lapangan Upacara Raden Arya Yudhanegara, Puspemkab Tangerang, Senin 4/5/2026.
Suasana penuh semangat dan dedikasi mewarnai Lapangan Upacara Raden Arya Yudhanegara, Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Senin 4/5/2026. Ribuan personel dari berbagai unsur mengikuti upacara peringatan HUT ke-76 Satpol PP dan HUT ke-64 Satlinmas tingkat Kabupaten Tangerang.
Upacara yang berlangsung khidmat tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional serta HUT Pemadam Kebakaran, menjadikannya momentum penting memperkuat komitmen pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Kecamatan Pasar Kemis meraih Juara Kedua Kategori Daerah Poslinmas Terbaik tingkat Kabupaten Tangerang. Penghargaan diberikan atas kinerja Poslinmas RT 02/03 Kelurahan Sindang Sari yang dinilai unggul dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan.
Camat Pasar Kemis, H. Nurhanudin, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat dan dedikasi anggota Satlinmas di wilayahnya.
“Alhamdulillah, kami sangat bangga dengan capaian ini. Poslinmas Sindang Sari memang selama ini aktif dan konsisten dalam menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masyarakat,” ujar Nurhanudin,
Nurhanudin menegaskan pentingnya peran Satlinmas sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas lingkungan, termasuk menghadapi potensi gangguan keamanan maupun situasi darurat.
“Satlinmas memiliki peran strategis, mulai dari menjaga ketertiban hingga menjadi bagian dari sistem peringatan dini ketika terjadi bencana. Kami berharap prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh anggota Satlinmas di Pasar Kemis untuk terus meningkatkan kinerja,” tambahnya.
Lebih lanjut, Nurhanudin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Satpol PP dan Satlinmas, serta apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang atas perhatian dan penghargaan yang diberikan kepada para petugas di lapangan.
Pasiops FKBN Rembun Waluyo menerima simbolis dari Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan dalam Rakernas Bela Negara di Ruang Rapat Bacadnas, Jakarta, Selasa 28/4/2026. FKBN menegaskan komitmen memperkuat Bela Negara berbasis masyarakat. (Dok: FKBN/Sorot24.id)
sorot24.id|Jakarta– Korps Gabungan Potensi Pertahanan yang tergabung dalam Forum Kader Bela Negara (FKBN) menghadiri Rapat Kerja Nasional Bela Negara yang digelar Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan di Ruang Rapat Bacadnas, Jl. Salemba Raya No. 3, Jakarta Pusat, Selasa 28/4/2026.
Kegiatan ini menjadi forum strategis memperkuat sinergi komponen pertahanan negara, khususnya penguatan program Bela Negara di berbagai daerah.
Dalam Rakernas tersebut, FKBN diwakili Pasiops Rembun Waluyo, Pasilog Vianto, serta Ketua Koordinator Nasional Penggerak Desa Bela Negara, Gus Ali. Kehadiran delegasi ini mencerminkan komitmen FKBN mendukung agenda nasional di bidang pertahanan berbasis masyarakat.
“Rakernas Bela Negara kali ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi program, tetapi juga wadah pertukaran gagasan terkait penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan pertahanan modern. Dalam forum tersebut, dibahas berbagai strategi implementasi nilai-nilai Bela Negara di tingkat desa hingga nasional,” ujar Pasiops FKBN Rembun Waluyo, Selasa 28/4/2026.
Pasilog FKBN Vianto menambahkan, partisipasi aktif dalam Rakernas diharapkan semakin memperkuat peran FKBN sebagai mitra strategis pemerintah.
“Melalui partisipasi aktif dalam Rakernas ini, FKBN diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun kesadaran Bela Negara yang inklusif dan berkelanjutan di tengah masyarakat,” kata Vianto.
Salah satu momen penting dalam kegiatan ini adalah prosesi penyerahan tumpeng dari Bacadnas Kemhan kepada FKBN. Penyerahan tersebut diwakilkan kepada Pasiops Rembun Waluyo, yang menerima secara langsung di hadapan peserta Rakernas.
Tumpeng menjadi simbol kebersamaan, penghormatan, dan penguatan sinergitas antar lembaga dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rakernas Bela Negara di Bacadnas Kemhan sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.
