Kongres HMI ke 33 Harus Menjadi Momentum Pembenahan Organisasi
Oleh : Muhamad Agus, Demisioner Ketua Umum HMI cabang Kabupaten Tangerang dan Ketua Bidang HMI Badko Jabotabeka Banten
sorot24.id | TANGERANG – Jelang pelaksanaan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), momentum konsolidasi nasional ini harus dimaknai lebih dari sekadar pergantian kepemimpinan. Kongres seharusnya menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan organisasi, penegasan kembali arah perjuangan, serta perumusan strategi HMI dalam menjawab tantangan zaman.
HMI lahir dengan misi keumatan dan kebangsaan yang terangkum dalam tujuan organisasi, yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah SWT.
Karena itu, setiap momentum kongres semestinya menjadi kesempatan untuk mengukur sejauh mana tujuan tersebut diwujudkan melalui kerja nyata, bukan berhenti sebagai slogan dalam forum-forum formal organisasi.
Menjelang kongres, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab seluruh kader bukan hanya siapa yang akan memimpin HMI selanjutnya, melainkan ke mana arah perjuangan organisasi akan dibawa dan perubahan konkret apa yang akan dirasakan kader, umat, serta masyarakat setelah kongres berakhir.
Muhamad Agus, Demisioner Ketua Umum HMI cabang Kabupaten Tangerang sekaligus Ketua Bidang HMI Badko Jabotabeka Banten, berpandangan bahwa kongres harus menjadi titik temu untuk memperkuat kembali fondasi organisasi, terutama kualitas perkaderan, kemandirian cabang, serta konsistensi HMI dalam menjalankan peran intelektual dan sosialnya.
Menurutnya, tantangan HMI ke depan tidak cukup dijawab dengan pergantian figur kepemimpinan. Organisasi membutuhkan pembaruan sistem kerja, penguatan kapasitas kader, dan keberanian melakukan evaluasi secara terbuka terhadap persoalan internal yang menghambat gerak perjuangan.
“Kongres HMI jangan hanya menjadi panggung kontestasi kepemimpinan. Kongres harus menjadi ruang untuk menentukan arah perjuangan, mengevaluasi persoalan organisasi, dan menyusun agenda perubahan yang dapat diukur. Siapa pun yang terpilih nantinya harus mampu memastikan bahwa HMI semakin kuat dalam perkaderan, mandiri secara organisasi, serta hadir di tengah persoalan umat dan bangsa”
Mengembalikan Komisariat dan Cabang sebagai Jantung Perkaderan
Salah satu agenda penting yang perlu menjadi perhatian kongres ialah penguatan komisariat dan cabang sebagai basis utama pembentukan karakter, intelektualitas, dan kepemimpinan kader. Keberhasilan organisasi tidak semestinya hanya diukur dari aktivitas pengurus di tingkat pusat, tetapi juga dari kualitas proses perkaderan dan keberlanjutan organisasi di tingkat paling bawah.
Komisariat perlu diperkuat sebagai ruang pembelajaran intelektual dan pembentukan karakter kader. Sementara itu, cabang harus didorong menjadi pusat konsolidasi gerakan, pengembangan gagasan, serta advokasi persoalan masyarakat di wilayah masing-masing.
Kongres perlu mendorong kebijakan yang memastikan distribusi sumber daya organisasi lebih proporsional, sistem perkaderan berjalan berkelanjutan, dan kaderisasi tidak terjebak pada rutinitas administratif. Penguatan cabang dan komisariat juga harus disertai transparansi tata kelola, komunikasi antartingkatan yang sehat, serta mekanisme penyelesaian konflik organisasi yang berlandaskan konstitusi HMI.
Tanpa pembenahan di tingkat akar rumput, pergantian kepemimpinan berisiko hanya mengubah susunan pengurus tanpa menyentuh persoalan mendasar organisasi.
HMI Harus Kembali Menjadi Kekuatan Intelektual dan Penggerak Perubahan
Di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi, ketimpangan ekonomi, persoalan lingkungan, serta tantangan demokrasi, HMI dituntut memperkuat kapasitas intelektual dan keberpihakan sosialnya. Kader HMI harus mampu membaca persoalan secara ilmiah, menyusun rekomendasi kebijakan, dan mengawal kepentingan publik atau masyarakat dengan argumentasi yang dapat diperjuangkan dan dipertanggungjawabkan.
HMI tidak boleh kehilangan tradisi intelektualnya di tengah dinamika politik organisasi. Perbedaan pilihan dalam kontestasi kepemimpinan harus ditempatkan sebagai bagian dari demokrasi internal, bukan menjadi alasan untuk memutus silaturahmi, melemahkan perkaderan, atau menghambat agenda bersama.
Kritik terhadap kebijakan pemerintah juga harus lebih sering dibangun melalui data, kajian, dan advokasi yang konsisten. Dengan demikian, HMI dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif sekaligus menawarkan solusi bagi persoalan masyarakat.
Membangun Kemandirian Ekonomi dan Profesionalitas Kader
Arah perjuangan HMI ke depan juga perlu memberi perhatian serius pada kemandirian ekonomi organisasi dan peningkatan kompetensi profesional kader. Di tengah perubahan dunia kerja dan tantangan ekonomi generasi muda, kader membutuhkan akses terhadap pendidikan keterampilan, kewirausahaan, literasi digital, pengembangan profesi, serta jejaring kerja yang produktif.
Kemandirian ekonomi bukan berarti menggeser orientasi perjuangan HMI menjadi semata-mata berorientasi bisnis. Sebaliknya, kemandirian merupakan salah satu prasyarat agar organisasi mampu menjalankan aktivitas perkaderan dan perjuangan secara bertanggung jawab, transparan, serta tidak mudah bergantung pada kepentingan pihak tertentu.
Karena itu, kongres perlu membuka ruang bagi perumusan program yang konkret, mulai dari keterpedulian terhadap isu isu lingkungan, pengembangan kapasitas kader, kolaborasi profesional lintas sektor, penguatan ekonomi organisasi yang sesuai dengan konstitusi, hingga tata kelola yang akuntabel.
Kontestasi Kepemimpinan Harus Tunduk pada Kepentingan Organisasi
Menjelang kongres, dinamika pencalonan dan dukungan antarkelompok merupakan bagian dari proses demokrasi organisasi. Namun, seluruh dinamika tersebut harus tetap berada dalam koridor konstitusi, etika perkaderan, dan semangat persaudaraan sesama kader.
Kepemimpinan HMI tidak cukup dinilai dari kemampuan membangun dukungan dalam forum kongres. Kepemimpinan juga harus tercermin dalam integritas, kapasitas intelektual, rekam jejak pengabdian, kemampuan merawat perbedaan, serta kesanggupan menerjemahkan tujuan organisasi ke dalam program kerja yang realistis.
“Jangan sampai energi kader habis untuk kontestasi, sementara agenda perkaderan dan persoalan masyarakat justru terabaikan. Kongres harus melahirkan kepemimpinan yang mampu merangkul perbedaan, memperkuat persatuan, dan memastikan organisasi bekerja berdasarkan kepentingan organisasi seperti gagasan, program, serta dapat bertanggung jawab, bukan berdasarkan kepentingan elit” .
Ia menegaskan bahwa siapa pun yang memperoleh amanah kepemimpinan harus siap mempertanggungjawabkan mandatnya kepada seluruh kader. Sebaliknya, seluruh kader juga memiliki tanggung jawab menjaga organisasi agar tidak terjebak dalam polarisasi berkepanjangan setelah kongres selesai,
Sebagai bagian dari upaya menegaskan arah perjuangan, terdapat lima agenda yang layak menjadi pembahasan serius dalam kongres :
1. Reformasi perkaderan : memperkuat kualitas instruktur, relevansi materi, kesinambungan pembinaan, dan evaluasi hasil perkaderan
2. Penguatan cabang dan komisariat : memastikan organisasi di tingkat akar rumput memiliki dukungan, ruang partisipasi, dan kapasitas gerakan yang memadai
3. Modernisasi tata kelola organisasi : membangun administrasi yang tertib, dan transparan, pengambilan keputusan yang akuntabel, dan penyelesaian konflik berdasarkan konstitusi
4. Kemandirian ekonomi dan profesionalitas kader : mengembangkan keterampilan, kewirausahaan, literasi digital, serta jejaring profesi tanpa menghilangkan orientasi pengabdian
5. Penguatan peran sosial dan kebangsaan : menghadirkan kajian, advokasi, dan rekomendasi kebijakan atas persoalan yg menjadi keresahan masyarakat seprti soal pendidikan, ketenagakerjaan, kemiskinan,lingkungan, serta demokrasi
Kelima agenda tersebut perlu diterjemahkan ke dalam keputusan kongres yang memiliki target, indikator keberhasilan, penanggung jawab, dan mekanisme evaluasi. Dengan begitu, hasil kongres tidak berhenti sebagai dokumen formal, tetapi menjadi pedoman kerja yang dapat ditagih pelaksanaannya.
Kongres Harus Melahirkan Arah, Bukan Sekadar Pemenang
Muhamad Agus menilai bahwa ukuran keberhasilan kongres bukan hanya terselenggaranya pemilihan ketua umum, melainkan kemampuan forum tersebut menghasilkan konsensus strategis untuk memperbaiki organisasi dan memperjelas orientasi perjuangan HMI.
Kongres harus menjadi ruang bagi seluruh elemen HMI untuk menyampaikan evaluasi, mempertajam gagasan, dan menyusun agenda bersama. Perbedaan pandangan perlu dikelola sebagai kekuatan intelektual, sementara kepentingan organisasi harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun individu.
“Marwah HMI tidak dibangun hanya melalui kebesaran nama dan sejarahnya. Marwah itu harus dirawat melalui kualitas kader, keteguhan prinsip, kemandirian organisasi, serta keberanian mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan atas dasar kepentingan elit. Kongres adalah momentum untuk membuktikan bahwa HMI masih memiliki arah perjuangan yang jelas dan komitmen untuk menjalankannya.”
Menjelang kongres, seluruh kader HMI perlu kembali menempatkan tujuan organisasi sebagai kompas perjuangan. Pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari mekanisme organisasi, sedangkan pembaruan gagasan, penguatan perkaderan, dan pengabdian kepada umat serta bangsa merupakan pekerjaan berkelanjutan.
“HMI harus melangkah ke depan dengan menjadikan kongres sebagai awal pembenahan, bukan garis akhir perjuangan, sampai menemukan TITIK TEMU untuk perubahan”
red24
