Mengapa Lonjakan Ekstrem Harga BBM Kali Ini Tanpa Gelombang Demo ?
Oleh : Ocit Abdurrosyid Siddiq
sorot24.id | BANTEN |
“Penguasa yang lihai tidak akan pernah menghadapi amarah rakyat secara langsung. Mereka akan menjinakkan simpul-simpulnya, membuai nalar publik dengan drama hukum para elite, dan menjual narasi krisis global yang tak terhindarkan. Kenaikan harga BBM yang paling ekstrem sekalipun akan diterima dengan keluhan lirih sebagai sebuah keniscayaan.”
Dunia politik dan ekonomi tidak pernah bergerak dalam ruang hampa yang sunyi. Setiap kebijakan, serumit apa pun formulasi matematisnya, selalu berkelindan dengan aspek psikologi massa yang rapuh. Ketika ketukan palu pemerintah meresmikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dalam angka yang sangat signifikan, jagat domestik seolah-olah disergap oleh keheningan yang tidak biasa.
Angka kenaikan yang secara kalkulasi objektif melampaui kebijakan tidak populer di era Presiden SBY maupun Presiden Jokowi ini, nyatanya tidak serta-merta menyulut api demonstrasi kolosal di jalanan. Fenomena sosiologis ini melahirkan sebuah tanda tanya besar tentang ke mana perginya kepalan tangan yang biasanya riuh mengepung gerbang Istana Negara. Apakah masyarakat kita telah mencapai tingkat kepasrahan yang absolut, ataukah ada sebuah orkestrasi tak terlihat yang berhasil memecah ombak perlawanan sebelum ia sempat menyentuh bibir pantai ?
Secara kontemplatif, situasi ini mengingatkan kita pada falsafah mendalam masyarakat Sunda Banten mengenai kepekaan rasa dan ketajaman melihat gelagat zaman. Pemimpin yang digdaya senantiasa dituntut untuk memiliki sifat landung kandaga, pinter kodeu, sebuah kemampuan untuk menyimpan strategi besar dalam wadah yang luas seraya piawai memainkan sandi-sandi yang mengecoh. Ketika sebuah kebijakan pahit harus digulirkan, melemparkannya langsung ke hadapan publik yang sedang lapar tentu merupakan langkah gagabah yang bisa memicu marcapada berguncang.
Oleh karena itu, ruang publik harus dikondisikan sedemikian rupa agar energi masyarakat tidak mengkristal pada satu titik perlawanan yang solid. Rentetan peristiwa besar yang terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan belakangan ini, seolah menjadi kepingan-kepingan teka-teki yang sengaja diserakkan untuk menguji batas daya fokus kognitif kolektif kita sebagai sebuah bangsa.
Kepingan pertama dimulai dari panggung diplomasi elite yang mendadak gaduh oleh perseteruan antara Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dengan diplomat senior Dino Patti Djalal. Isu yang dilemparkan sebenarnya sangat substantif, yakni kritik terbuka Dino mengenai tingginya frekuensi lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dikhawatirkan membebani kas negara. Namun, respons resmi dari Seskab Teddy yang menyentil rekam jejak masa jabatan Dino sebagai Wamenlu selama tiga bulan, seketika menggeser substansi debat menjadi sebuah tontonan personal yang gurih.
Publik yang menyukai drama langsung terbelah menjadi faksi-faksi yang saling silang pendapat di media sosial mengenai etika komunikasi kepresidenan dan rekam jejak karier. Kebisingan yang terstruktur ini berhasil menyedot energi intelektual kelas menengah, membuat mereka sibuk berdebat tentang ego para elite, sementara di balik layar, sebuah keputusan ekonomi yang jauh lebih berdampak sedang dipersiapkan dengan matang.
Belum sempat publik mencerna drama politik tersebut, perhatian masyarakat kembali diombang-ambingkan oleh sebuah rumor liar yang beredar secara berantai di jagat digital. Desas-desus itu mengeklaim adanya kebocoran rekaman audio yang memperdengarkan percakapan antara dua orang perempuan mengenai kesaksian seorang pilot private jet. Dengan gaya bahasa yang penuh kehati-hatian, kita harus melihat isu ini secara jernih dan skeptis karena besarnya kemungkinan bahwa rekaman tersebut bukanlah dokumen yang asli.
Di era disrupsi teknologi hari ini, rekayasa suara menggunakan kecerdasan buatan (AI Voice Generator) telah tumbuh menjadi alat propaganda yang sangat murah namun mematikan. Penggalan obrolan yang terdengar melompat-lompat tanpa konteks yang sahih ini diduga kuat sengaja diembuskan oleh pihak tertentu sebagai bagian dari operasi disinformasi untuk memperkeruh suasana, sekaligus menguras energi emosional publik dalam lingkaran cocoklogi yang tidak berujung.
Skenario prakondisi ini kian sempurna ketika fundamen ekonomi makro kita ikut melempar kejutan yang mendebarkan jantung pasar keuangan domestik. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dilaporkan sempat tiarap hingga menembus angka psikologis baru yang sangat mengkhawatirkan, yakni di atas Rp18.100 per dolar AS. Menyusutnya cadangan devisa menjadi 144,9 miilar dolar AS akibat beban intervensi pasar, memaksa Bank Indonesia mengambil langkah agresif dengan menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,50 persen.
Narasi tentang “krisis global akibat ketegangan AS-Iran di Timur Tengah” dibombardirkan secara masif ke ruang publik hingga melahirkan rasa kepasrahan massal di akar rumput. Masyarakat dibuat percaya bahwa gejolak ekonomi ini adalah takdir eksternal yang tak terhindarkan, sehingga ketika harga BBM akhirnya dinaikkan, publik menerimanya dengan keluhan lirih sebagai sebuah keniscayaan sosiopolitik demi menyelamatkan kapal besar APBN agar tidak karam.
Puncak dari seluruh rangkaian prakondisi ini mewujud dalam sebuah drama penegakan hukum yang paling spektakuler, yakni penangkapan kilat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Kejadian ini terbilang sangat dramatis karena Dadan yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tiba-tiba dipanggil pulang, sempat mendampingi Presiden dalam sebuah acara, lalu langsung diberhentikan dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan penyalahgunaan wewenang pada fase awal pembentukan badan tersebut seolah menjadi jawaban atas dahaga keadilan publik.
Secara psikologis, penahanan pejabat setingkat kepala badan ini berfungsi sebagai “kompensasi moral” atau the sacrificial lamb yang membersihkan wajah pemerintah dari tuduhan tebang pilih. Ketika rakyat disuguhi bukti nyata bahwa lingkaran dalam kekuasaan pun disikat jika bermain anggaran, resistensi moral mereka terhadap kenaikan harga BBM seketika gembos karena pemerintah dianggap telah serius berbenah diri.
Jauh sebelum rentetan drama hukum dan fluktuasi rupiah itu mencuat ke permukaan, sebuah langkah taktis dalam corak prakondisi politik sebenarnya telah ditancapkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui pelantikan Said Iqbal. Keputusan merangkul tokoh sentral pergerakan buruh ini ke dalam lingkaran resmi istana merupakan sebuah langkah strategis yang didesain secara matang untuk menjinakkan salah satu elemen paling reaktif di negeri ini. Selama ini, kaum buruh bersama kelompok mahasiswa dikenal sebagai motor penggerak utama yang paling konsisten dalam menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran setiap kali ada kebijakan yang mengusik hajat hidup orang banyak.
Dengan ditariknya figur puncak mereka ke dalam struktur kekuasaan, kekuatan penetrasi massa buruh secara otomatis mengalami pelemahan struktur dari dalam. Pengondisian ini berhasil memotong rantai komando radikalisme jalanan di tingkat serikat, memosisikan para buruh dalam dilema taktis, dan menciptakan tameng politik yang efektif bagi istana sebelum kebijakan kenaikan BBM ini digulirkan.
Melalui kacamata analisis manajemen agenda, jalinan peristiwa yang melibatkan Teddy, Dino, rumor audio, anjloknya nilai rupiah, penahanan Dadan, hingga kooptasi elite buruh melalui Said Iqbal, bukanlah kejadian organik yang berdiri sendiri. Ini adalah sebuah bentuk smokescreen atau kabut asap yang berfungsi memecah konsentrasi massa ke dalam bilik-bilik diskusi yang berbeda secara simultan sekaligus mengunci simpul perlawanan fisik. Ketika pengumuman kenaikan BBM dijatuhkan, masyarakat sudah berada dalam kondisi malaweung atau kelelahan informasi akibat dihantam oleh rentetan berita besar berkadar kejutan tinggi.
Ada kelompok yang masih asyik menggunjingkan nasib program makan gratis, ada yang sibuk memantau grafik kurs dolar di aplikasi perbankan, dan ada pula serikat-serikat pekerja yang kehilangan daya dobrak karena elitenya telah menjadi bagian dari lingkaran pengambil keputusan. Fokus publik tidak lagi utuh menjadi sebuah peluru tunggal yang mengarah pada kebijakan energi, melainkan telah menjadi serpihan-serpihan kecil yang lumpuh.
Selain faktor pemecahan fokus, tiadanya gejolak besar di era ini juga dipengaruhi oleh pergeseran lanskap perlawanan dari dunia nyata ke dunia siber. Jika pada zaman SBY dan awal Jokowi jalanan adalah satu-satunya panggung efektif, kini amarah publik mengalami domestikasi di dalam ruang digital yang sempit. Energi protes yang meledak-ledak di media sosial sering kali menguap begitu saja setelah sebuah topik berhasil menduduki peringkat teratas trending topic.
Pemerintah hari ini pun sangat adaptif dalam membaca algoritma sentimen siber, sehingga mereka bisa melakukan langkah-langkah mitigasi sosial sebelum riak digital tersebut menjelma menjadi aksi fisik. Mengalirnya amarah ke dalam kolom komentar membuat masyarakat merasa sudah “melakukan perlawanan”, padahal dalam realitas politik praktis, protes digital tanpa mobilisasi massa yang nyata di atas aspal tidak akan pernah cukup kuat untuk menggoyang sebuah kebijakan nasional.
Kondisi ini kian diperparah oleh arsitektur politik formal di tingkat elite yang kini berjalan hampir mutlak tanpa adanya kekuatan oposisi yang mumpuni. Pada masa-masa lalu, gerakan mahasiswa dan buruh selalu mendapatkan mitra strategis dari partai politik di parlemen yang siap memberikan dukungan logistik, panggung narasi, maupun perlindungan politik. Hari ini, di bawah konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo yang merangkul hampir seluruh kekuatan sosiopolitik, suara kritis di DPR seolah lenyap ditelan kesepakatan koalisi yang harmonis.
Tanpa adanya dirigen politik yang mampu mengorkestrasi isu BBM ini menjadi sebuah bola salju, gerakan perlawanan di tingkat akar rumput kehilangan arah dan pegangan. Mahasiswa dan elemen buruh berjalan sendirian tanpa jangkar, membuat aksi-aksi kecil yang sempat muncul di beberapa daerah dengan mudah diredam oleh aparat penegak hukum tanpa menimbulkan gaung nasional yang berarti.
Jika kita merenungkannya lebih dalam dengan rasa kemanusiaan yang utuh, diamnya masyarakat kali ini bukanlah sebuah indikator bahwa mereka sedang berada dalam kondisi sejahtera atau sepakat dengan kebijakan penguasa. Rakyat saat ini sedang berada dalam mode bertahan hidup (survival mode) yang sangat pragmatis, di mana mereka dipaksa untuk lebih realistis dalam menghitung kecukupan isi dapur harian mereka. Menghabiskan hari dengan berdemonstrasi di jalanan di tengah bayang-bayang pengetatan ekonomi dan kenaikan suku bunga perbankan dianggap sebagai sebuah kemewahan yang tidak lagi ramah bagi dompet mereka.
Kondisi psikologis masyarakat yang lelah dan tertekan ini dalam falsafah Sunda Banten sering digambarkan sebagai situasi ngeluk lir sula, sebuah sikap menunduk lesu laksana daun talas yang keberatan menahan beban air hujan di atas permukaannya. Mereka memilih menyimpan rasa gergajalan atau kekecewaan yang mengganjal itu jauh di dalam lubuk dada demi kelangsungan hidup esok hari.
Namun, bagi setiap pemegang tampuk kekuasaan, fenomena silent majority atau suara diam dari mayoritas rakyat ini justru merupakan sebuah sinyal yang harus dibaca dengan penuh kewaspadaan. Diamnya rakyat yang menyimpan amarah di dalam hati laksana api yang mendekam di dalam sekam; ia tampak tenang dan tidak berasap di permukaan, namun menyimpan potensi panas yang luar biasa. Jika pemenuhan piring nasi dan kebutuhan paling vital seperti energi terus-menerus digerus oleh kebijakan yang mencekik tanpa adanya jaring pengaman yang tulus, maka batas kesabaran itu akan terus menipis.
Panggung ilusi dan labirin informasi yang dibangun untuk memecah fokus publik suatu saat akan kehilangan daya sihirnya ketika realitas kemiskinan sudah tidak bisa lagi ditutupi oleh drama para elite. Pemimpin yang bijak tidak akan pernah menari di atas keheningan rakyatnya, melainkan akan mendengarkan bisikan sunyi itu sebagai sebuah peringatan awal sebelum badai sosial yang sesungguhnya benar-benar datang melanda.
Narasi mengenai taktik prakondisi ini membawa kita pada sebuah kesimpulan filosofis tentang hakikat kekuasaan dan cara ia mengelola kebenaran di ruang publik. Peristiwa Teddy, Dino, anjloknya nilai rupiah, penahanan Dadan, hingga penyerapan tokoh pergerakan buruh ke dalam istana, menunjukkan betapa rapinya sebuah agenda politik bisa dirancang demi meloloskan sebuah kebijakan yang pahit. Publik dipaksa menjadi penonton dalam sebuah gedung teater besar, di mana setiap babak pertunjukan telah diatur durasi dan momentumnya agar emosi penonton dapat dialihkan dari panggung utama.
Namun, sejarah selalu mencatat bahwa kebenaran sejati tidak akan pernah bisa selamanya disembunyikan di dalam labirin ilusi yang artifisial. Ketika tirai pertunjukan teater itu mulai usang dan robek, rakyat akan kembali melihat realitas hidup yang sesungguhnya, dan pada saat itulah kesadaran kolektif akan menuntut pembalasan moral yang jauh lebih besar daripada sekadar teriakan demonstrasi di atas aspal jalanan. Wallahualam.
red24
