Motor Hilang Berhasil Ditemukan, Kegiatan Patroli Rutin Polsek Tambora Tuai Apresiasi Warga

sorot24.id | JAKARTA – Kegiatan patroli rutin personel Polsek Tambora yang dipimpin Pawas Ipda Priyo Purnomo kembali membuahkan hasil positif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebuah sepeda motor milik warga yang sempat hilang akhirnya berhasil ditemukan dan diamankan di pinggir jalan.

Peristiwa terjadi pada Selasa, 21 April 2026, sekitar pukul 08.00 WIB di wilayah Jembatan Gambang I, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kendaraan milik korban bernama Adi Rian Sah terparkir di depan rumah dalam kondisi dikunci stang, namun tanpa menggunakan kunci ganda. Saat korban keluar rumah, kendaraan tersebut diketahui sudah tidak ada di lokasi.

Kapolsek Tambora saat menyerahkan barang bukti kepada korban . foto/dok : istimewa . [red24] .
Sekitar pukul 09.30 WIB, sepeda motor tersebut ditemukan dalam keadaan ditinggalkan di depan Pospol Jembatan Besi. Mengetahui hal tersebut, personel Polsek Tambora yang melaksanakan patroli rutin mengamankan kendaraan tersebut dan membawanya ke Mako Polsek Tambora untuk menjaga keamanan barang bukti.

Selanjutnya, personel Polsek Tambora mengecek motor tersebut melalui plat TNkB segera menghubungi pemilik kendaraan dan menginformasikan bahwa sepeda motor miliknya telah ditemukan dan diamankan. Kegiatan patroli rutin ini mendapat apresiasi dari masyarakat karena menunjukkan kesiapsiagaan serta kepedulian polisi dalam membantu warga.

Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat menegaskan,

“Bahwa jajarannya akan terus hadir memberikan pelayanan terbaik, menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, serta merespons cepat setiap laporan masyarakat. Warga juga diimbau untuk selalu menggunakan kunci pengaman tambahan saat memarkir kendaraan serta untuk memarkir kendaraan didalam pagar guna mencegah aksi pencurian”, pungkasnya.

Press Release : Humas.Pol.Tbr

red24_PUJI

Area, Law, Newsoleh SebarTweet

Peringati Hari Kartini, Pemkot Jakbar dan DPRD DKI Kolaborasi Gencarkan Urban Farming

sorot24.id | JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat bersama Anggota DPRD DKI Jakarta, Hilda Kusuma Dewi menggelar aksi nyata bertajuk “Menanam Masa Depan dari Tangan Perempuan”.

Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) RT 09/ 018, Taman Palem Lestari,kelurahan Cengkareng Barat, Selasa (21/4/2026), ini menjadi momentum penguatan ketahanan pangan melalui tangan dingin kaum perempuan.

Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah mengatakan pihaknya memberikan apresiasi atas inisiasi Anggota DPRD DKI Jakarta, Hilda Kusuma Dewi. Menurutnya, acara ini merupakan wujud sinergi harmonis antara legislatif dan eksekutif dalam menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi energi dan ide dari Ibu Hilda. Sinergi seperti inilah yang membuat program pemerintah dapat berjalan lancar di lapangan. Lokasi acara di RT 09 ini juga sangat luar biasa; RTH-nya memberikan suasana segar dan nyaman di tengah hiruk pikuk kota,” ujar Iin Mutmainnah.

Dikatakan Walikota, bahwa sosok perempuan masa kini telah diberikan ruang luas untuk menjadi pemimpin. Namun, ia mengingatkan bahwa kesuksesan tersebut tidak lepas dari dukungan keluarga.

“Perempuan itu multi-talented. Di sistem kenegaraan kita mengenal istilah Ibu Kota dan Ibu Pertiwi, yang menunjukkan perempuan adalah pondasi. Namun, dukungan ‘laki-laki hebat’ di sekeliling baik suami, ayah, maupun anak sangat krusial bagi kemajuan perempuan,” tambahnya .

Terkait tantangan perubahan iklim dan fenomena El Nino, Iin mengajak warga melakukan diversifikasi pangan melalui urban farming. Ia mendorong penanaman komoditas rendah karbohidrat seperti jagung, singkong, dan ubi sebagai pengganti nasi.

“Bulan Juni mendatang, menyambut HUT DKI Jakarta, kita akan melakukan penanaman serentak Labu Madu dan Melon Golden yang menjadi ikon Jakarta Barat. Saya minta warga konsisten; setelah panen, langsung tanam kembali agar keberlanjutan pangan terjaga,” tegas Iin.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta, dari Partai PDIP, Hilda Kusuma Dewi, menjelaskan bahwa tema “Menanam Masa Depan dari Tangan Perempuan” dipilih sebagai refleksi semangat RA Kartini. Ia meyakini perempuan adalah penggerak multisektoral, mulai dari ekonomi, sosial, hingga kepemimpinan.

“Kartini telah membuka jalan. Saat ini, perempuan bukan sekadar penjaga nilai keluarga, tapi penentu masa depan bangsa. Ketika perempuan berdaya, keluarga kuat, dan kesejahteraan masyarakat pasti meningkat,” tutur Hilda.

Dirinya juga memberikan pesan khusus kepada para tokoh pria dan pejabat wilayah yang hadir pada kegiatan tersebut.

“Di balik kesuksesan pria yang hebat, selalu ada sosok perempuan hebat di belakangnya. Mari kita terus berjuang bersama meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Jakarta Barat,” pungkasnya.

Diketahui, kegiatan ini ditandai penanaman secara simbolis berbagai bibit tanaman produktif, mulai dari labu madu, singkong, jagung manis, ubi jalar, hingga sayur-mayur seperti cabai rawit, kangkung, sawi hijau, dan bayam, serta melepas benih ikan di kolam lingkungan.

Hadiri juga perwakilan KPID Jakarta, Asisten Pemerintahan Kota Jakbar, Holi Susanto, Plt. Camat Cengkareng Simson, Wakil Camat Suhardin, tokoh masyarakat Ahmad Faqih, para Lurah se-Kecamatan Cengkareng, kader PKK, Dasawisma, Posyandu, Ketua RW 018 Iskandar, Ketua RT 09 Iwan, dan lainnya.

red24_PUJI

Area, Newsoleh SebarTweet

Pemerhati Kebijakan Sosial Dukung Bongkar Dugaan Pungli di BPN Kabupaten Tangerang

sorot24.id | TANGERANG – Aktivis dan Penggiat Pemerhati Kebijakan Sosial Kabupaten Tangerang Hendra Primitif mendukung penuh Ketua GMNI Kabupaten Tangerang Bung Saipul Bahri dalam dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum KJSB Gogo Martondi Rambe.

“Kami mendesak Kementerian ATR/BPN untuk mengevaluasi KJSB yang ada di Kabupaten Tangerang, mengingat tidak ada tarif baku yang ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat awam hanya mengetahui PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang tarifnya tidak memberatkan masyarakat”, tegas Hendra.

Kami sebagai kontrol sosial terdorong untuk turun langsung karena melihat adanya ketidak wajaran harga yang dibuat oleh pihak KJSB.

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi, maka KJSB ini diberikan lisensi oleh kementerian dan dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah, serta menjadi mitra strategis BPN.

Dalam hal ini, KJSB sebagai pelayan publik (public service) harus menjalankan tugas secara profesional. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka hal tersebut bukan hanya persoalan etik semata, melainkan dapat masuk ke ranah hukum berdasarkan asas lex specialis.

“Maka kami mendesak agar persoalan ini dibawa ke ranah hukum, serta meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan terhadap permasalahan tersebut”,pungkas Hendra .

red24_J.U

Area, Law, Newsoleh SebarTweet

Sinergi Pendampingan Hukum dan Energi Terbarukan Berbasis Pemuda

sorot24.id | SERANG – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Banten melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3KKB) Provinsi Banten serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten pada Selasa (21/4/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas program antara pemerintah daerah dengan organisasi kepemudaan dalam menjawab berbagai isu strategis di Provinsi Banten.

Kunjungan pertama dilakukan ke DP3KKB Provinsi Banten, di mana rombongan DPD KNPI disambut oleh Drs. Iwan Ardiansyah Sentono selaku kepala dinas DP3KKB Provinsi Banten beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, DPD KNPI Provinsi Banten menyampaikan sejumlah usulan program yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak, khususnya pada kelompok usia rentan. Salah satu program unggulan yang diusulkan adalah pendampingan hukum bagi korban kekerasan serta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Yayan Sofian Suramanggala selaku Ketua Harian DPD KNPI Provinsi Banten menyampaikan,bahwa peran pemuda sangat penting dalam membantu pemerintah mensosialisasikan nilai-nilai perlindungan dan pencegahan kekerasan di tengah masyarakat.

“Kami ingin hadir sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam memberikan edukasi hukum dan advokasi kepada masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan,” ujarnya.

Pihak DP3KKB Provinsi Banten menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan DPD KNPI dalam pelaksanaan program-program yang berbasis kepemudaan dan perlindungan sosial.

Acara kunjungan kerja di DP3KKB Provinsi Banten diakhiri dengan penyerahan usulan program kerja secara simbolis oleh pengurus DPD KNPI Provinsi Banten.

Selanjutnya, kunjungan kerja dilanjutkan ke Dinas ESDM Provinsi Banten. Dalam pertemuan tersebut, DPD KNPI Provinsi Banten memaparkan beberapa usulan program kerja yang berkaitan dengan sektor energi dan pertambangan. Di antaranya adalah program edukasi pertambangan yang berwawasan lingkungan, pengembangan energi terbarukan berbasis pemuda, serta peningkatan kapasitas pemuda dalam bidang pertambangan.

DPD KNPI menilai bahwa sektor energi dan sumber daya mineral memiliki potensi besar untuk melibatkan generasi muda, baik dalam aspek inovasi maupun pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, program-program yang diusulkan diharapkan dapat membuka ruang partisipasi pemuda dalam pembangunan sektor energi yang berkelanjutan.

Dedi Wisma selaku sekretaris Dinas ESDM Provinsi Banten menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPD KNPI Provinsi Banten membuka peluang kerja sama dalam pengembangan program-program tersebut. Sinergi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan dinilai menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Banten.

Melalui kunjungan kerja ini, DPD KNPI Provinsi Banten berharap dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memastikan bahwa peran pemuda semakin strategis dalam mendukung program-program pemerintah daerah.

red24_RG

Area, Newsoleh SebarTweet

Capaian Gemilang ! Prodi Sistem Informasi UNDHARI Raih Akreditasi Unggul

sorot24.id | Kab.Dharmasraya – Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan tinggi di Sumatra Barat. Program Studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dharmas Indonesia (UNDHARI), resmi meraih Akreditasi Unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAMINFOKOM) berdasarkan keputusan LAM INFOKOM No. 051/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/ IV/ 2026.

Predikat tertinggi tersebut ditetapkan setelah LAMINFOKOM melakukan asesmen lapangan dan evaluasi menyeluruh terhadap sembilan kriteria akreditasi, meliputi visi-misi, tata pamong, mahasiswa, SDM, keuangan, sarana prasarana, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta luaran dan capaian tridharma.

foto dok : istimewa . [red24]
Rektor UNDHARI, Assoc Prof Dr. Gunawan Ali, S.Kom., M.Kom., menyampaikan apresiasi kepada seluruh sivitas akademika atas capaian ini.

“Akreditasi Unggul bukan hanya prestasi prodi, tapi bukti komitmen UNDHARI dalam menjaga mutu pendidikan. Ini modal besar bagi lulusan untuk bersaing di industri digital nasional maupun global,” ujarnya, Selasa (21/4/ 2026).

Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Firmansyah Putra, S.Kom., M.PdT., menambahkan bahwa raihan ini merupakan hasil kerja kolektif dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan mitra industri.

foto dok : istimewa . [red24]
“Kami terus memperkuat kurikulum berbasis Outcome-Based Education, sertifikasi kompetensi, dan kolaborasi riset terapan. Target berikutnya adalah internasionalisasi prodi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Program Studi Sistem Informasi, Elinda Revita, M.Kom., menjelaskan bahwa LAMINFOKOM menyoroti keunggulan Prodi SI UNDHARI pada aspek link and match dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), tingkat keterserapan lulusan, serta publikasi dan produk inovasi mahasiswa.

“Beberapa tahun terakhir, mahasiswa kami rutin meraih hibah PKM, juara di kompetisi startup digital, dan banyak yang sudah bekerja sebelum wisuda,” ungkap Elinda.

Dengan predikat Akreditasi Unggul, Prodi S1 Sistem Informasi UNDHARI kini sejajar dengan prodi-prodi terbaik di Indonesia. Capaian ini diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan calon mahasiswa, sekaligus memperluas peluang kerja sama penelitian dan magang dengan industri teknologi.

red24_RG

Newsoleh SebarTweet

Ekonom Konstitusi : Logika Swasembada Pangan (Beras) Yang Mengada-ada Amran Sulaiman Harus Dibenahi

sorot24.id | JAKARTA – Menurut Ekonomi Konstitusi, Defiyan Cori, Menteri Pertanian R.I (Mentan R.I), Amran Sulaiman memang luar biasa melakukan pengerasan (amplifikasi) soal telah berhasilnya mencapai swasembada pangan atau beras.

Pasalnya, Amran Sulaiman sampai-sampai mengajak para aktifis ekstra kurikuler mahasiswa, yaitu GMNI dan HMI berjalan-jalan ke gudang beras.

“Ini kan kesannya seolah-olah, ketika para aktifis melihat gudang yang penuh berisi karung beras berlimpah itu, maka pembenaran swasembada pangan atau beras sebuah keniscayaan ? Benarkah demikian dan sesederhana itu mengambil kesimpulan sasaran swasembada pangan atau beras ?,” katanya di Jakarta, Selasa (21/4).

Masih Cori, pertanyaan sederhananya untuk Mentan Amran Sulaiman, adalah berapa jumlah lahan sawah saat ini dan berapa jumlah produksi padi atau Gabah Kering Giling (GKH).

“Lalu, berapa jumlah konsumsi penduduk tahun awal Orde Baru memerintah dan berapa tahun 2025 dengan jumlah penduduk semakin meningkat ?,” imbuhnya.

Lahan Menyusut dan Teknologi Produksi

Berdasarkan data terbaru dari Kementerian ATR/BPN yang dikonfirmasi oleh Bappenas, luas baku sawah (LBS) periode 2019-2024 di Indonesia hanya sekitar 7,38 juta hingga 7,46 juta hektare (Ha). Luas lahan ini telah menyusut sekitar 79,6 ribu Ha selama kurun waktu tersebut akibat alih fungsi lahan.

Ia membeberkan, penyusutan luas lahan itu sebagian besar merupakan sawah produktif yang berada di Pulau Jawa. Atau, sekitar 43% sawah berada di Pulau Jawa, sementara 57% tersebar di luar Pulau Jawa.

“Jadi, atas dasar itulah, maka Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengusulkan revisi Perpres 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Hal ini ditujukan untuk memperkuat kebijakan perlindungan lahan sawah dengan sasaran (target).87 persen LBS. Sebagai upaya untuk menjaga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sesuai RPJMN 2025-2029,” ungkapnya.

Selain itu, ia menuturkan bahwa, percepatan penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluruh provinsi menjadi prioritas utama, tidak hanya terbatas pada delapan provinsi yang telah ditetapkan.

“Begini, jika mengacu pada data luas lahan dari Kementerian ATR/BPN dapat disimulasikan rata-rata hasil produksi padinya. Misalnya, per hektar lahan sawah dapat menghasilkan 4,7-5 ton padi, maka dengan asumsi satu kali panen atas 7,38 juta Ha, potensi produksi GKG-nya berkisar antara 34,6 juta hingga 36,9 juta ton per musim tanam. Hasil satu (1) ton padi/GKG umumnya menghasilkan sekitar 500 kg hingga 650 kg beras. Hasil konversi ini tentu sangat bergantung pada kualitas padi dan efisiensi mesin giling, dengan rata-rata konversi GKP ke beras berkisar 50-60%,” terangnya.

Pria jebolan UGM ini menjelaskan, bahwa hasil perhitungannya, produksi beras berkisar 17,3-18,45 juta ton. Selanjutnya, perlu dipertanyakan berapa jumlah konsumsi beras di Indonesia?Konsumsi beras di Indonesia berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) sangat tinggi, rata-rata mencapai sekitar 90,6-113 kg per kapita/tahun.

“Nah,, jadi total kebutuhan beras nasional menurut hasil Susenas September 2022 yang dikonfirmasi Badan Pangan Nasional (Bapanas,2023) sekitar 6,6kg per bulan/penduduk. Berarti, konsumsi beras nasional berkisar 36,9-39,2 juta ton/tahun,” jelasnya.

Dia menilai, dari simulasi hasil panen satu musim itu saja sangat tidak mungkin produksi beras nasional mencukupi kebutuhan konsumsi per tahun tanpa adanya kebijakan importasi. Sementara, Mentan Amran Sulaiman secara menggebu-gebu menyatakan kepada publik telah terjadi swasembada beras bahkan pangan dengan luas lahan sawah yang semakin menyusut ? Total produksi beras nasional itupun diasumsikan mampu dihasilkan dalam kondisi yang normal atau tanpa adanya bencana alam yang terjadi sama sekali. Mungkinkah ?

“Pertanyaannya, berapa kali bencana alam (banjir dan kekeringan) dalam setahun dan di wilayah produksi beras mana? Tidakkah produksi beras berkurang, dan darimana harus dipenuhi untuk mengatasi konsumsi penduduk? Jika Mentan Amran Sulaiman beralasan telah adanya teknologi pertanian yang menghasilkan produksi berlipat-lipat, berapakah tambahan atau hasil intensifikasi berasnya? Tanpa adanya penjelasan lengkap mengenai hal ini dapatlah disebut klaim swasembada beras (apalagi pangan) Mentan Amran Sulaiman hanya isapan jempol,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sangat disayangkan sekali, jika Presiden R.I, Prabowo Subianto bisa menerima begitu saja data dan kenyataan klaim swasembada beras (apalagi pangan) dari Mentan Amran Sulaiman ini.

“Ini jelas sekali, tidak masuk akal jika itu dilakukan tanpa adanya importasi beras (dilakukan tahun 2025). Apabila hal tersebut dipermaklumkan tentu publik tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Publik tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan melawan kewenangan pemerintah, tapi kebenaran data faktual tak bisa dielakkan,” ungkapnya.

Namun, Cori mengingatkan, tidaklah tepat dan adil melakukan kriminalisasi terhadap para pihak bahkan ekonom yang mempertanyakan soal data swasembada beras atau pangan tersebut. Jika logika data yang berasal dari pemerintah sendiri justru tidak menemukan logika swasembadanya alias hanya mengada-ada.

“Bukankah sebagai kelompok terdidik lebih akademik dan ilmiah data diadu dengan data? Lebih elok sebenarnya Mentan Amran Sulaiman membenahi logika, pengertian dan terminologi dari istilah swasembada,” tutupnya.

red24_LUNAS

National, Newsoleh SebarTweet

‎Dari Ketimpangan Menuju Kesetaraan : Menakar Peran Strategis Perempuan dalam Pendidikan
‎
‎sorot24.id | TANGERANG – Isu kedudukan dan kesetaraan perempuan terus menjadi diskursus krusial di tengah dinamika sosial modern. Meski sejarah mencatat keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan sebelum abad ke-20, transisi zaman kini menuntut pergeseran paradigma: dari pembatasan menuju kemitraan sejajar.
‎
‎Pendidikan yang dulunya merupakan hak eksklusif, kini mulai terbuka lebar. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa jejak ketimpangan gender belum sepenuhnya terkikis. Perempuan seringkali masih dibebani standar ganda dan harus membuktikan kapasitas ekstra untuk mendapatkan pengakuan yang setara dengan laki-laki.
‎
‎Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi perempuan bukan sekadar soal bangku sekolah, melainkan instrumen untuk membangun kemandirian, keberanian, dan kedaulatan diri. Perempuan berpendidikan memiliki daya tawar dan peluang lebih besar untuk berkontribusi secara signifikan di sektor sosial, ekonomi, maupun intelektual.
‎
‎Menanggapi hal tersebut, Husniyyah, Sekretaris Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UNIS Tangerang, menegaskan bahwa tidak ada sekat yang boleh menghalangi ambisi intelektual perempuan.
‎
‎”Perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Tidak ada alasan yang dapat menghalangi perempuan untuk meraih pendidikan setinggi mungkin. Perempuan harus berani berdiri di atas kakinya sendiri dan terus memperjuangkan haknya, termasuk dalam memperoleh pendidikan yang layak dan setara,” tegas Husniyyah.
‎
‎Lebih lanjut Husniyyah menyampaikan, bahwa pernyataan tersebut menggaris bawahi kesetaraan bukan sekadar wacana di atas kertas, melainkan mandat untuk tindakan nyata. PMII, sebagai organisasi mahasiswa, mengambil peran strategis dalam mengawal isu ini,melalui :

  • ‎Ruang Diskusi Inklusif : Membedah akar ketimpangan gender di lingkungan akademis. Memastikan kader perempuan memiliki porsi kepemimpinan yang adil.
  • Gerakan Sosial : Mengadvokasi hak-hak perempuan di akar rumput.

‎Ia juga memberikan pandangan bahwa tantangan ke depan bukan lagi sekadar membuka gerbang akses, melainkan memastikan adanya iklim yang suportif bagi perempuan untuk berkembang tanpa diskriminasi. Kesetaraan yang substansial tercapai ketika perempuan tidak lagi dipandang sebagai objek yang dibatasi, melainkan sebagai mitra sejajar dalam membangun peradaban.
‎
‎”Dengan semangat perjuangan yang konsisten, perempuan diharapkan mampu menjadi agen perubahan (agent of change) yang membawa dampak nyata, baik bagi keluarga maupun masyarakat luas”, tutupnya.

red24_RAS

Education, Newsoleh SebarTweet

‎Kartini Masa Kini : Berani Bermimpi Berani Menjadi Pelaku Utama Perubahan
‎
‎sorot24.id | TANGERANG – Semangat perjuangan emansipasi perempuan Indonesia kembali bergema dalam peringatan Hari Kartini tahun ini. Mengusung tema “Kartini Masa Kini : Berani Bermimpi dan Berkarya,” momentum ini bukan sekadar seremoni tahunan untuk mengenang jasa R.A. Kartini, melainkan panggilan aksi bagi perempuan untuk terus berkontribusi nyata di berbagai sektor kehidupan.
‎
‎Di era modern, perempuan Indonesia telah membuktikan kapasitasnya dengan mengambil peran strategis di bidang pendidikan, ekonomi, teknologi, hingga kepemimpinan. Kehadiran mereka menegaskan bahwa perempuan tidak hanya memiliki visi yang besar, tetapi juga ketangkasan dalam menghadirkan inovasi yang berdampak positif bagi masyarakat luas.
‎
‎Ketua Kopri Komisariat PMII UNIS, Amelia, menegaskan bahwa Hari Kartini harus menjadi penggerak aksi nyata yang berkelanjutan. Menurutnya, potensi besar perempuan hanya bisa optimal jika didukung oleh ekosistem yang tepat.

‎”Dukungan dari keluarga, institusi pendidikan, hingga masyarakat luas adalah faktor kunci dalam menciptakan ruang aman dan setara bagi perempuan untuk berkembang,” ujar Amelia.
‎
‎Ia menambahkan bahwa sosok Kartini di masa sekarang adalah mereka yang tidak gentar untuk mengambil langkah pertama meski menghadapi tantangan zaman.

“Kartini masa kini adalah perempuan yang berani bermimpi, berani melangkah, dan berani berkarya. Saatnya perempuan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton, melainkan menjadi pelaku utama perubahan,” tegas sosok yang akrab disapa Amel tersebut.
‎
‎Amel juga mengajak kaum perempuan untuk aktif dalam organisasi dan terus meningkatkan kualitas diri sebagai wujud nyata menghidupkan semangat Kartini. Ia menekankan bahwa keraguan harus dibuang jauh-jauh karena setiap kontribusi, sekecil apa pun, adalah bagian dari transformasi besar bangsa.
‎
‎Melalui pesan ini, diharapkan perempuan Indonesia semakin percaya diri dalam menyuarakan gagasan dan menghadirkan karya yang bermanfaat. Semangat “Habis Gelap Terbitlah Terang” kini diterjemahkan sebagai optimisme perempuan untuk terus bergerak menuju masa depan yang lebih inklusif dan berdaya. Perjuangan Kartini tidak berhenti di buku sejarah, ia terus hidup dalam setiap langkah perempuan yang berani membawa perubahan.
‎
‎red24_RAS

Education, Newsoleh SebarTweet

Ketua Umum DPP BM PAN,Sigit Purnomo : Ajak Seluruh Pihak Jaga Etika dan DFK (Disinformasi Fitnah Kebencian)

sorot24.id | JAKARTA – Ketua Umum DPP BM PAN,Sigit Purnomo (Pasha) mengajak seluruh pihak menjaga etika dalam kehidupan berdemokrasi di tengah perkembangan politik yang terjadi belakangan ini.

Ketua Umum DPP BM PAN Sigit Purnomo yang juga Anggota DPR RI Fraksi PAN, menyampaikan pesan menyusul maraknya narasi yang mengandung DFK (disinformasi, fitnah dan kebencian).

Sebuah kewajaran ketika terjadi perbedaan pandangan terhadap kinerja pemerintah,termasuk terhadap capaian Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

‎“Kami memahami bahwa tidak semua pihak memiliki pandangan yang sama terhadap capaian kinerja pemerintah, termasuk keberhasilan Bapak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Dan ini sesuatu yang wajar dalam demokrasi,” ucapnya. Selasa, 21 April 2026.

Namun ia mengingatkan agar perbedaan pandangan ini disampaikan secara sehat, terbuka, dan bertanggung jawab. Menurutnya,perbedaan pandangan politik seharusnya dibangun di atas gagasan, program, serta kontribusi nyata bagi masyarakat.

‎Pasha juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menyebarkan narasi yang mengandung disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK). Praktik semacam itu dinilai dapat merusak kualitas demokrasi sekaligus menyesatkan publik.

“Dalam kehidupan politik, prinsip ‘sepakat untuk tidak sepakat’ harus tetap dijunjung tinggi, selama bertujuan menjaga keseimbangan demokrasi dan pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah,” ujar Ketum DPP BM PAN yang juga Anggota DPR RI PAN Komisi VIII ini.

Lanjut Pasha,kritik terhadap pemerintah dijamin oleh undang-undang. Namun, kritik harus dibedakan dengan ujaran kebencian yang bersifat tendensius dan serangan personal.

‎“Kritik dijamin UU. Tapi beda dengan ujaran kebencian yang tendensius dan serangan personal (ni melanggar UU),” tegasnya .

‎Di tambahkan, jika kritik telah bergeser menjadi upaya pembusukan karakter dan pembunuhan reputasi terhadap pejabat publik, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat luas.

Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa bersama-sama membangun iklim politik yang sehat, beretika, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

‎“Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membangun iklim politik yang sehat, beretika, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

red24_KANU

National, News, Politicaloleh SebarTweet

Terkait Framing yang Menyudutkan Ketum Zulhas, Ketua DPP BM PAN : Kami Akan Lawan Segala Bentuk Fitnah !

‎sorot24.id | JAKARTA – Ketua DPP BM PAN Riyan Hidayat (yang juga Anggota DPRD Provinsi Banten),menyampaikan pembelaan tegas terhadap Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, terkait beredarnya narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa beliau pernah mengatakan “tugas rakyat hanya satu yaitu bayar pajak”.

‎Dalam pernyataan resminya, Ketua DPP BM PAN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar, tidak memiliki sumber kredibel, serta merupakan bentuk distorsi publik yang berbahaya.

‎“Setelah kami telusuri secara serius, tidak ditemukan satu pun rekaman utuh, rilis resmi, maupun pemberitaan dari media manapun yang kredibel. Yang beredar hanyalah potongan video tanpa konteks yang jelas,” ujarnya.

Ia menilai, pola penyebaran informasi seperti ini merupakan bagian dari manipulasi opini publik yang sengaja dibungkus secara dramatis untuk membangun persepsi negatif terhadap pemimpin kami.

‎“Ini bukan sekadar kesalahan informasi, tetapi berpotensi menjadi upaya sistematis untuk mendelegitimasi figur publik. Dalam politik modern, framing semacam ini sering digunakan untuk membentuk persepsi tanpa basis fakta,” tambahnya.

‎Ketua DPP BM PAN Riyan Hidayat menegaskan bahwa Zulkifli Hasan selama ini dikenal sebagai tokoh yang konsisten mendorong partisipasi rakyat dalam pembangunan, bukan sebaliknya mereduksi peran publik hanya sebatas kewajiban fiskal.

‎“Kami sudah konfirmasi kepada pak Zulhas, itu 100% hoaks. Kami mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh konten yang tidak memiliki sumber jelas. Verifikasi adalah kunci dalam menjaga kualitas demokrasi kita. Kita akan lawan segala bentuk fitnah itu,” tegasnya.

Ia juga meminta kepada pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar untuk segera menghentikan praktik tersebut, serta mengedepankan etika dalam berkomunikasi di ruang publik digital.

‎”Bahwa klarifikasi ini penting bukan hanya untuk menjaga nama baik Zulkifli Hasan, tetapi juga untuk memastikan bahwa ruang publik tetap diisi oleh informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab”,pungkasnya.

red24_KANU

National, News, Politicaloleh SebarTweet