Harga Tiket Pesawat (Kembali) Tak Masuk Akal, Saat Harga Avtur Rasional

Oleh : Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi

sorot24.id | JAKARTA – Ada apa dengan harga tiket pesawat yang naik menjulang tinggi tak terkira? Terjadi saat bulan suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Kenaikan harga tiket pesawat dibanding hari biasa (normal) tidak hanya lebih dari 100 persen, tetapi berlipat-lipat. Bahkan, harga tiket tujuan domestik ini lebih mahal atas penerbangan internasional. Kasus ini selalu berulang kali terjadi di tahun-tahun sebelumnya saat perayaan hari besar keagamaan lainnya.

Menurut catatan ekonomi konstitusi, polemik harga tiket super mahal pertama kali terjadi pada akhir Tahun 2018 sampai diawal Februari 2019. Saat itu, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Direktur Utama Garuda Indonesia (selaku Ketua Umum INACA) menuding mahalnya harga avtur sebagai biang keroknya. Padahal, harga avtur yang dijual oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina adalah yang termurah di kawasan Asean, termasuk Asia. Meskipun harga avtur Pertamina yang termurah, sebaliknya pemerintah tetap mengakomodasi kepentingan pihak maskapai.

Akhirnya, hal itu telah diselesaikan dengan terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Avtur yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara. Lalu, sontak kenaikan harga tiket pesawat berakhir. Namun, pada tahun berikutnya (2019) kenaikan harga tiket pesawat pada momentum bulan puasa Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri tak terelakkan sebagaimana yang terjadi kembali pada bulan Maret 2026.

Pertanyaannya, apa lagi alasan penyebab kenaikan harga tiket pesawat yang tak masuk di akal ini? Dan, hal ini dilakukan oleh semua maskapai nasional diatas rata-rata harga yang wajar dipasaran internasional untuk tujuan dan waktu tempuh perjalanan yang relatif sama. Malah, tiket pesawat untuk tujuan internasional lebih murah dijual di berbagai agen perjalanan (travel) dan disertai potongan harga (disccount). Mengapa hal ini bisa terjadi ketika pemerintah menyatakan akan memberikan potongan harga tiket pesawat 18 persen ?

Sebagai contoh, harga tiket pesawat untuk tujuan Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, Yangon dan Hanoi (Myanmar dan Vietnam) yang dijual oleh maskapai asing berada dalam kisaran antara Rp 1,1 juta sampai dengan 3,6 juta lebih. Sementara tiket yang dijual oleh maskapai dalam negeri seperti Garuda Indonesia, Lion Group dan lain-lain berkisar antara Rp 1,6 juta hingga hampir Rp 4 juta lebih. Harga tiket ini sama dengan rute dan waktu tempuh penerbangan dari dan ke Jakarta-Banda Aceh, Jakarta-Medan, Jakarta-Padang. Sedangkan ke wilayah timur Indonesia seperti Lombok, Makassar dan Manado, kisarannya adalah Rp 1,3 juta-Rp 3,5 juta saja.

Bahkan, kenaikan harga tiket pesawat pada bulan Maret 2026 juga tak bisa diterima oleh konsumen. Soalnya, tidak ada alasan makro ekonomi terkait inflasi dan kenaikan harga avtur selama delapan (8) tahun terakhir. Tidak hanya harga avtur, Bahan Bakar Minyak (BBM) lainnya seperti jenis solar dan pertalite tak ada kenaikan harga sama sekali. Walaupun, berkali-kali terjadi fluktuasi harga keekonomian minyak dan BBM internasional harga BBM di dalam negeri tetap tak ada perubahan.

Konsumen yang rasional dengan penghasilan tetap maupun tak tetap tentu akan menerima harga yang wajar diberlakukan serta butuh penjelasan atas harga yang tak masuk akal. Justru, tingkat inflasi tahunan berdasar data BPS (2025) sebesar 3,55 persen dan di bulan Januari 2026 turun menjadi 2,45 persen. Sedangkan, di bulan Februari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,09 persen dan Februari 2026 perkiraan inflasi BPS sebesar 0,3%. Jadi, apa sebenarnya yang menjadi penyebab kenaikan harga tiket pesawat yang sekonyong-konyong menguras kantong konsumen tersebut ?

Apalagi dalih yang akan disampaikan oleh pihak maskapai nasional. Sebab, tidak alasan dan indikator apapun untuk memaklumi kenaikan harga tiket pesawat yang luar biasa fantastis besarannya dibulan Maret 2026? Oleh karena itu, perlu dipertanyakan publik ketentuan kebijakan harga batas bawah dan batas atas tiket pesawat yang diterapkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM20/2019 tentang tata Cara dan Formula Perhitungan Tarif Batas Atas Angkutan Udara (Permenhub PM20/2019).

Sebab, dinyatakan dalam Pasal 2,bahwa tarif penumpang kelas ekonomi dihitung berdasarkan komponen: jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah/tambahan (surcharge). Pertanyaannya, terhadap kondisi makro ekonomi dan harga avtur faktual tersebut patut dan wajarkah kenaikan harga tiket pesawat tersebut? Lalu, formula apa yang digunakan oleh maskapai dalam menaikkan harga tiket tak wajar? Apakah telah berkoordinasi dengan otoritas terkait dan bagaimana sebenarnya efektifitas pengawasan kebijakan harga ini dari Kemenhub ?

red24

Opinionoleh SebarTweet

Dilema Keselamatan dan Stabilitas Industri : Menyikapi Penundaan Umrah Akibat Eskalasi Timur Tengah

​Oleh : H. Muhammad Hidir Andi Saka
(Pengamat dan Praktisi Haji & Umrah)

​sorot24.id | JAKARTA – Dinamika geopolitik di Timur Tengah kembali mencapai titik yang mengkhawatirkan. Per 1 Maret 2026, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Wakil Menteri Haji & Umrah telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait permohonan penundaan keberangkatan jamaah umrah untuk sementara waktu.

Sebagai praktisi yang berkecimpung langsung di lapangan, saya memandang situasi ini sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, keselamatan nyawa jamaah adalah hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto). Namun di sisi lain, ada ekosistem ekonomi umat yang kini berada di ambang risiko kerugian masif.

​1. Apresiasi Atas Langkah Antisipatif Pemerintah . Kita harus objektif,langkah Pemerintah Indonesia adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya. Di tengah situasi yang tidak menentu, memaksakan keberangkatan tanpa jaminan keamanan di ruang udara maupun di darat adalah risiko yang terlalu besar. Kami mendukung penuh prioritas keselamatan ini agar ibadah tetap berjalan dalam koridor kedamaian.

​2. Realita Pahit di Balik Meja Operasional PPIU . Namun, kita tidak boleh menutup mata bahwa kebijakan ini membawa efek domino yang menyesakkan bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Perlu dipahami bahwa saat himbauan penundaan ini keluar, roda operasional sudah berputar kencang. Jutaan Dollar dana jamaah telah disetorkan ke berbagai vendor di Arab Saudi dengan skema :

​Visa Umrah

Dana yang sudah didebet ke sistem MOFA seringkali bersifat non-refundable.

​Akomodasi dan Transportasi

Hotel-hotel di Makkah dan Madinah serta kontrak bus umumnya memiliki kebijakan pembatalan yang sangat ketat (penalti 100% pada peak season).

​Tiket Pesawat

Komitmen dengan maskapai penerbangan seringkali memiliki cancellation fee yang tinggi.
​Kondisi ini menempatkan PPIU pada posisi sulit: patuh pada negara, namun terancam bangkrut secara finansial. Jika tidak dimitigasi, stabilitas usaha PPIU akan goyang, yang pada akhirnya akan merugikan jamaah di masa depan.
​Rekomendasi Strategis dan Langkah Konkrit.

​Melalui catatan ini, kami memohon dengan hormat agar Kementerian Haji & Umrah RI melakukan langkah-langkah diplomasi “luar biasa” sebagai berikut :

​Diplomasi G-to-G dengan Kerajaan Arab Saudi: Pemerintah harus segera berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah KSA untuk meminta kebijakan khusus. Kita butuh jaminan agar visa yang tidak terpakai bisa dibatalkan tanpa penalti, serta adanya diskresi bagi hotel dan maskapai untuk memberlakukan full refund atau reschedule tanpa biaya tambahan.

​Mekanisme Perlindungan PPIU

Negara perlu mendorong adanya kebijakan mitigasi risiko agar kerugian tidak ditanggung sepihak oleh penyelenggara. Harus ada perlindungan hukum dan finansial agar PPIU tidak dipersalahkan secara hukum oleh jamaah atas kondisi force majeure ini.

​Kepastian Hukum dan Teknis

Kami membutuhkan skema solusi teknis yang tertulis dan terukur. Kepastian ini penting bagi kami untuk menjelaskan secara transparan kepada jamaah di lapangan, guna menghindari sengketa atau hilangnya kepercayaan publik.​

Penutup

​Ibadah umrah adalah perjalanan spiritual yang sakral, namun penyelenggaraannya adalah proses bisnis yang kompleks. Kita butuh solusi yang tidak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga menyelamatkan ekosistem penyelenggaraan ibadah itu sendiri.
​Semoga Allah SWT segera meredakan ketegangan di Timur Tengah, melindungi para tamu-Nya, dan memberikan jalan keluar terbaik bagi kita semua.

red24

Opinionoleh SebarTweet

DPW JPMI Banten Soroti Dugaan Penyimpangan Anggaran Destinasi Wisata, Desak APH dan Gubernur Bertindak Tegas

sorot24.id | BANTEN – Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia (DPW JPMI) Banten menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum pada Senin, 02 Maret 2026, sebagai bentuk kontrol sosial terhadap realisasi Anggaran Pembangunan Destinasi Pariwisata di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022–2025.

Aksi tersebut dilaksanakan berlandaskan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menjamin hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.

DPW JPMI Banten menyoroti secara khusus pembangunan dan penataan tata kelola destinasi wisata Situ Cikoncang di Desa Ketapang, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, serta destinasi wisata Lembur Mangrove Citeureup di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil kajian, investigasi, dan penelusuran lapangan, DPW JPMI Banten menduga adanya ketidakwajaran dalam serapan anggaran pembangunan destinasi wisata tersebut.

Pembangunan Situ Cikoncang disebut menghabiskan anggaran hingga puluhan miliar rupiah, dugaan dengan satu tahapan pembangunan mencapai sekitar Rp.9 miliar, disusul tahapan lanjutan yang kembali menyerap anggaran miliaran rupiah untuk berbagai fasilitas penunjang.

Namun demikian, besarnya anggaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten maupun dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dugaan tersebut diperkuat dengan minimnya tingkat kunjungan wisata pasca pembangunan serta analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Koordinator Aksi DPW JPMI Banten, Entis Sumantri, yang akrab disapa Tayo, dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya juga menemukan indikasi lemahnya transparansi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan pembangunan destinasi wisata yang berada di bawah kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Menurut Entis bahwasanya Bulan Ramadhan, bukan menjadi persoalan dan hambatan untuk menyampaikan suara-suara kebenaran karena ramadhan adalah bulan yang suci yang penuh ampunan dan keberkahan, maka di bulan suci ini para kaum-kaum oligarki pun harus di sucikan agar tidak membuat rakyat murka, atas perbuatan yang mereka lakukan menggerogoti hak rakyat.

“Kami menduga kuat telah terjadi penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power dalam pengelolaan anggaran pembangunan destinasi wisata di Banten. Anggaran yang begitu besar tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD maupun kesejahteraan masyarakat. Ini harus diusut secara serius,” tegas Tayo.

Dalam aksi tersebut, DPW JPMI Banten menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan Tinggi Banten maupun Polda Banten, untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan anggaran pembangunan destinasi wisata Situ Cikoncang pada tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025.

Selain itu, DPW JPMI Banten juga mendesak Gubernur Banten agar segera memanggil dan mengevaluasi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten atas dugaan ketidaktransparanan dan penyalahgunaan kewenangan, termasuk dalam pembangunan destinasi wisata Lembur Mangrove Citeureup di Kabupaten Pandeglang.

“Kami menuntut keterbukaan informasi publik secara menyeluruh terkait perencanaan, realisasi, dan pengelolaan anggaran pembangunan pariwisata di Provinsi Banten. Bahkan, kami meminta Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten untuk mundur dari jabatannya karena diduga gagal mengelola sektor pariwisata,” tambahnya.

DPW JPMI Banten juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal penggunaan anggaran publik agar benar-benar tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir pihak.

Maka ini bukan langkah akhir dalam mengawal persoalan tersebut, tetapi ini awal kita berjuang maka kami akan secepatnya menggelar aksi jilid II hingga Aksi di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

red24_RG

Area, Lawoleh SebarTweet

Seleksi Pemuda Prestasi 2026 : SMK Teknologi Pilar Bangsa Wakili Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang
‎
‎sorot24.id | TANGERANG – Kabar membanggakan datang dari SMK Teknologi Pilar Bangsa Sepatan. Dua siswi terbaiknya, Ayu Pratiwi dan Patricia Alika Naafi Arosid, resmi terpilih sebagai delegasi Kecamatan Sepatan dalam ajang Seleksi Pemuda Prestasi Kabupaten Tangerang Tahun 2026.

‎Keduanya yang masih duduk di bangku kelas XI ini akan mengikuti seleksi di bidang Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Tangerang dan dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 3 Maret 2026, bertempat di Kafe Taman Ide, Tigaraksa.
‎
‎Terpilihnya Ayu dan Patricia bukan tanpa alasan. Keduanya dikenal aktif dan berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Konsistensi, semangat belajar, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan sekolah menjadi nilai tambah hingga akhirnya dipercaya mewakili Kecamatan Sepatan.
‎
‎Ayu Pratiwi mengaku bersyukur atas kesempatan yang diraihnya. Menurutnya, ajang ini bukan hanya kompetisi, tetapi juga ruang belajar dan memperluas pengalaman.
‎
‎“Saya merasa sangat bersyukur dan terhormat bisa dipercaya mewakili Kecamatan Sepatan. Ini peluang berharga untuk belajar lebih luas dan membangun jejaring antarprovinsi. Terima kasih atas dukungan sekolah dan orang tua,” ujar Ayu.
‎
‎Hal senada disampaikan Patricia. Ia menyebut terpilih dalam seleksi ini sebagai mimpi yang menjadi kenyataan sekaligus tanggung jawab besar.
‎
“Alhamdulillah, ini kesempatan luar biasa bagi kami. Kami membawa harapan dari Kecamatan Sepatan dan sekolah. Mohon doa dan dukungannya agar kami bisa memberikan hasil terbaik,” tuturnya penuh semangat.
‎
‎Partisipasi Ayu dan Patricia diharapkan tidak hanya membawa prestasi bagi sekolah, tetapi juga menginspirasi generasi muda di Sepatan untuk terus berani bermimpi dan berprestasi. Dukungan dari sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi motivasi tambahan bagi keduanya untuk tampil maksimal dalam seleksi mendatang”, pungkasnya.
‎
‎red24_RAS

Education, Newsoleh SebarTweet

Pertarungan Sudah Di Mulai ! Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tangerang  “Membidik” 7 (Tujuh) Kursi Pemilu 2029

Oleh : Endang Sunandar                        Ketua Badan Perkaderan                        DPD PAN Kabupaten Tangerang

‎sorot24.id | TANGERANG – BPH DPD PAN (Badan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah) Kabupaten Tangerang,Sabtu,28 Pebruari 2026 mengadakan Sarasehan sekaligus Pendidikan Politik untuk para pengurus dan kader. Ini bagian dari perjalanan awal  menatap pemilu 2029,dimana DPD PAN Kabupaten Tangerang,”membidik” perolehan 7 (tujuh) kursi dari pencapaian sebelumnya 5 (lima) kursi Anggota DPRD 2024 – 2029 .

Di bawah kepemimpinan ketua terpilih Sri Panggung Lestari,target 7 (tujuh) kursi sangatlah realistis,mengingat peta politik di Kabupaten Tangerang yang cukup dinamis. Pada Pemilu 2024 yang lalu perolehan suara PAN sangat signifikan dengan perolehan 131.831 (seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu) suara dan menduduki posisi ke 7 . Hal ini yang menjadi motivasi para kader untuk berbuat lebih maksimal dan optimis bisa mewujudkan “mimpi yang tertunda” .

Secara faktual kondisi partai politik di Kabupaten Tangerang masih dikuasai partai besar. Pada Pemilu legislatif 2024 yang lalu Golkar masih mendominasi di urutan pertama dengan perolehan suara sebanyak 295.158,disusul PDIP 263.893 suara,lalu Geindra 220.762 suara,PKB 186.761 suara,Demokrat 183.165 suara, PKS 159.342 suara,PAN 131.831 suara,Nasdem 127.367 suara dan PPP 114.084 suara.

Sebagai partai menengah,Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tangerang,selalu konsisten berada pada posisi strategis dalam perhelatan pemilu legislatif hingga  saat ini . Meski di klaim PAN adalah partai menengah partai nya orang “pintar”, tapi pada faktanya PAN bisa diterima di kalangan bawah /akar rumput (grassroot) hingga saat ini. Faktor ini yang membuat PAN tetap berada pada jalur yang on the track.

Disatu sisi,DPD PAN Kabupaten Tangerang,dengan 5 (lima) Anggota Dewan terpilih selalu konsisten memperjuangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat ini menjadi nilai plus yang membuat optimis seluruh jajaran pengurus dan kader partai menyongsong pemilu 2029.

Pertarungan sudah dimulai dan ini menjadi tantangan tersendiri untuk para kader militan mempertahankan pencapaian hasil pemilu 2024 yang lalu,sekaligus motivasi untuk membawa PAN masuk 5 besar dengan target 7 kursi DPRD Kabupaten Tangerang .

Suasana Keakraban,kekeluargaan dan penuh semangat terpancar diwajah para kader,saat berlangsungnya Sarasehan dan Pendidikan Politik sekaligus buka puasa bersama . Ini merupakan langkah awal yang positif,dalam melangkah menuju Pemilu 2029 yang akan datang .

The Long and Winding Road (jalan panjang dan berliku) sudah menanti di depan mata kita,tapi kami optimis dengan – Kerja Keras Kerja Cerdas Kerja Tuntas – kita akan lewati bersama- sama sebagai bekal menuju pemilu 2029 . Dengan filosofi Kolektif Kolegial (berbagi peran) kami berkeyakinan serta optimis perolehan suara partai dan kursi anggota DPRD Kabupaten Tangerang akan bertambah .

Dengan terpilihnya kembali Sdrku Sri Panggung Lestari sebagai Top Leader, pengurus dan para kader militan berkeyakinan bisa menjalankan program yang belum tuntas pada periode 2020 – 2025 . Ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) yang tertunda, menjadi tantangan bagi para pengurus dan kader partai .

Semoga apa yang di cita – citakan bukan sebatas angan bukan sekedar mimpi . Bukan pekerjaan mudah mewujudkan “mimpi yang tertunda”, tapi dengan semangat kebersamaan, dibarengi dengan – kerja keras kerja cerdas kerja tuntas – DPD PAN Kabupaten Tangerang pada pemilu 2029 bisa mewujudkan “mimpi yang tertunda”.

Ketika Sense of Belonging (Rasa Memiliki) sudah terpatri,maka satu langkah pasti akan hadir dalam jiwa para kader .

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha SegalaNya mengabulkan do’a-do’a dan  mewujudkan ikhtiar serta niat baik kita bersama sebagai kader partai .

KADER Siap ! PAN Menang ! KADER PAN Siap Menang ! Zulkifli Hasan satu komando ! Banten 3 (Tiga) Besar ! Bismillah …

‎red24

Opinion, Politicaloleh SebarTweet

Sekjen PP IPNU Ajak Masyarakat Kawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

sorot24.id | JAKARTA – Sekretaris Jendral PP IPNU Agus Suherman Tanjung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia . Minggu,01/03/26

Tanjung menegaskan bahwa publik perlu memahami secara utuh sumber dan pengelolaan anggaran negara, khususnya terkait program MBG. Ia menjelaskan bahwa anggaran pendidikan yang mencapai sekitar Rp700 triliun tidak terpusat pada satu pos, melainkan dikelola oleh sekitar 20 kementerian dan lembaga, serta sebagian ditransfer ke pemerintah daerah untuk mendukung program pendidikan di masing-masing wilayah.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pendanaan program MBG tidak mengganggu anggaran pendidikan tersebut. Program ini justru bersumber dari efisiensi belanja negara sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mencakup penghematan pada pos-pos yang tidak berdampak langsung ke masyarakat, seperti biaya rapat di hotel, studi banding luar negeri, pengadaan alat tulis kantor, sewa fasilitas, kegiatan seremonial, hingga percetakan.

Menurut Tanjung, MBG tidak hanya berbicara soal pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter generasi bangsa.

“Generasi yang kuat membutuhkan tubuh yang sehat agar ilmu dapat tumbuh dan diwujudkan dalam kerja nyata. MBG bertujuan melahirkan generasi yang siap belajar, siap bekerja, dan siap memikul tanggung jawab,” ujarnya.

Ia menambahkan, program ini harus dipandang sebagai bagian dari strategi besar pembangunan manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Dengan pemenuhan gizi yang baik, anak-anak Indonesia diharapkan memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan global.

Program MBG sendiri dilaksanakan melalui pemberian makanan bergizi di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil atau menyusui yang berisiko stunting. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak dengan asupan gizi optimal memiliki kemampuan konsentrasi, daya ingat, dan prestasi akademik yang lebih baik. Sebaliknya, malnutrisi dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan kognitif, kesehatan, hingga produktivitas ekonomi.

Sejalan dengan itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara konsisten menekankan pentingnya percepatan penanganan stunting dan pencegahan anemia sebagai bagian dari pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Selain aspek kesehatan dan pendidikan, MBG juga memiliki dampak strategis dalam bidang ekonomi. Program ini mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal seperti UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasok pangan. Dengan demikian, MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha baru dan memperkuat ekonomi lokal.

“Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal program ini. Pengawasan publik menjadi kunci agar MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi generasi bangsa,” tutup Tanjung .

red24_RAS

Nationaloleh SebarTweet

Seolah Tutup Mata Serta Tutup Telinga Forum Guru Banten Sesalkan Gubernur Dan Ketua DPRD Tak Responsif

sorot24.id | BANTEN – Forum Guru Banten merasa kecewa dengan terabaikannya surat silaturahmi dan audensi yang ditujukan kepada Gubernur Banten,Ketua DPRD Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Forum Guru Banten menilai Pemerintah dan DPRD dalam hal ini Ketua DPRD Banten seolah tutup mata tutup telinga kaitan dengan persoalan Guru di Banten.

Septian,Pengurus Forum Guru Banten menuturkan bahwa Forum guru sudah dua kali bersurat kepada Gubernur Banten dan Ketua DPRD Provinsi Banten tapi Keduanya nihil respon.

“Kami dari forum guru sudah dua kali bersurat untuk silaturahmi dan audensi mengingat persoalan guru di Banten kami dari forum guru merasa sangat pelik. Pengiriman surat pertama tahun lalu dan terakhir tiga minggu lalu. Kami menunggu sampai saat ini tidak ada respon atau agenda pertemuan baik dari Gubernur dan ketua DPRD,” ungkap Septian kepada awak media, Jumat (27/02/20226) .

Septian menambahkan,bahwa Forum Guru Banten ingin bersilaturahmi dan audensi bukan tanpa sebab.

“Kami ingin Gubernur Banten dan Ketua DPRD mendengar apa yang menjadi keresahan guru. Soal guru paruh waktu, soal guru honorer, dan lain-lain yang tentu menjadi keluh kesah Guru di Banten. Kami sangat menyayangkan ingin bersilaturahmi saja susah, tidak responsif,” lanjutnya.

Di tempat terpisah Koordinator Forum Guru Banten Dadang Hidayat mengungkapkan bahwa :

“Harusnya sebagai Pemerintah dan DPRD Provinsi dalam hal ini ketua DPRD bisa memberikan teladan. Menjadi role model tidak abai terhadap ajakan silaturahmi dan audensi. Harus terbuka dan membuka diri,” ujarnya .

Dadang kembali menuturkan, “Mungkin semua sedang sibuk banyak kegiatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada respon, ajakan silaturahmi dan audensi kami tidak terkatung-katung sehingga apa yang menjadi keresahan para guru bisa tersampaikan, dan harapannya di akomodir,” pungkas Dadang.

red24_RG

Educationoleh SebarTweet

Harmoni Ramadhan : DPK KNPI Tigaraksa dan PAC GP Ansor Berbagi Takjil di Kecamatan Tigaraksa

sorot24.id | TANGERANG – Dalam semangat kebersamaan dan kepedulian di bulan suci Ramadhan, DPK KNPI Tigaraksa berkolaborasi dengan PAC GP Ansor Tigaraksa menggelar kegiatan “Harmoni Ramadhan” berupa aksi berbagi takjil kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Tigaraksa.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 28 Februari 2026 ini disambut antusias oleh warga yang melintas menjelang waktu berbuka puasa.

Ratusan paket takjil dibagikan kepada pengendara, pejalan kaki, serta masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan solidaritas antar organisasi kepemudaan. Kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat hubungan lintas organisasi demi menciptakan harmoni sosial di tengah masyarakat.

Sekretaris DPK KNPI Tigaraksa, Muhamad Riziq Shihab, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi pemuda dalam menebar manfaat di bulan penuh berkah.

“Kegiatan ini menyalakan semangat kolaborasi antar organisasi pemuda. Ramadhan menjadi momentum terbaik untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan, sekaligus menghadirkan kebermanfaatan langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PAC GP Ansor Tigaraksa, Muhammad Murdi, menegaskan bahwa kegiatan berbagi takjil ini bukan sekadar aksi seremonial, melainkan bagian dari panggilan sosial dan nilai keagamaan.

“Kegiatan ini dalam rangka sosial jadi kita jika ingin Membangun peradaban ya dimulainya dari kepedulian dan keikhlasan berbagi, kan kita diajarkan  Al quran – alladzina yunfiquna fis-sarraa’i wad-darraa’ – yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi kepedulian dan keikhlasan berbagi, itulah yang harus menjadi karakter kita sebagai muslim terutama kader Ansor” ungkapnya.

Ketua Panitia, Aga Pambudi, menjelaskan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan bagian dari rangkaian acara Harmoni Ramadhan yang lebih luas. Selain aksi sosial di jalan, juga diselenggarakan Kajian Ramadhan yang diinisiasi oleh DPK KNPI Tigaraksa sebagai ruang refleksi dan penguatan nilai spiritual bagi para pemuda.

“Rangkaian kegiatan ini tidak hanya berbagi takjil, tetapi juga ada Kajian Ramadhan sebagai bentuk penguatan intelektual dan spiritual pemuda. Kegiatan ini diikuti oleh Srikandi DPK KNPI dan para Bung KNPI yang berkolaborasi bersama PAC GP Ansor Tigaraksa. Kami ingin membangun kebersamaan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berkelanjutan,” jelasnya.

Melalui kegiatan “Harmoni Ramadhan” ini, DPK KNPI Tigaraksa dan PAC GP Ansor Tigaraksa berharap semangat gotong royong dan kolaborasi antar organisasi pemuda dapat terus tumbuh, tidak hanya di bulan Ramadhan, tetapi juga dalam berbagai program sosial dan pembangunan masyarakat ke depan.

“Kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh kehangatan, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan yang menjadi ruh utama Ramadhan,” pungkasnya.

red24_RAS

Newsoleh SebarTweet

DPD PAN Kabupaten Tangerang Adakan Sarasehan dan Pendidikan Politik Bersama Pengurus dan Kader Partai

sorot24.id | TANGERANG – DPD PAN (Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional) Kabupaten Tangerang,gelar buka puasa bersama sekaligus Sarasehan dan Pendidikan Politik bersama BPH DPD PAN (Badan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional) dan para Ketua DPC se –  Kabupaten Tangerang di Yasmin Hotel Sabtu,28/02/2026 .

foto/dok : DPD PAN Kabupaten Tangerang . [red24] 
Kegiatan juga di hadiri Anggota Fraksi PAN DPRD Kab.Tangerang,Anggota DPRD Provinsi Banten Dapil Kab.Tangerang, Anggota DPR RI Dapil Banten 3,Ketua Bappilu DPW PAN Banten serta Ketua dan anggota MPPD (Majelis Penasehat Partai Daerah) .

Acara Sarasehan dan Pendidikan Politik sekaligus Bukber adalah bagian dari tradisi rutin tahunan untuk memperkuat solidaritas internal, berbagi inspirasi spiritual selama ramadhan,serta mendiskusikan isu-isu politik sekaligus konsolidasi pengurus DPD dan DPC PAN se – Kabupaten Tangerang.

Acara yang bertajuk Sarasehan dan  Pendidikan Politik ini sebagai bentuk edukasi politik serta berbagi pengalaman kepada pengurus dan kader partai .

Ketua DPD PAN Kabupaten Tangerang, DR (HC) Sri Panggung Lestari,S.E,M.M yang biasa disapa SPL pada kesempatan ini menyampaikan,bahwa kegiatan Buka Puasa dengan tajuk Sarasehan dan Pendidikan Politik 2026 ini, lebih kepada silaturahmi antara pengurus dan kader untuk persiapan dan berbenah menuju pemilu 2029  .

“Kami juga sedang melakukan renovasi kantor lama partai untuk dipergunakan dan di isi oleh lembaga sayap partai seperti BM PAN (Barisan Muda Penegak Amanat Nasional) ,PUAN (Perempuan Amanat Nasional),PANDAWA dan juga Media Center Partai,” ungkap Sri Panggung Lestari .

“Insya Allah setelah lebaran nanti,kami juga akan menggelar MUSCAB (Musyawarah Cabang) Pengurus Kecamatan se- Kabupaten Tangerang”, pungkas Ketua DPD PAN Sri Panggung Lestari .

red24_HP

News, Politicaloleh SebarTweet

Gerakan Ramadhan Bahagia, PW IPNU Banten Berharap Remaja Menjadi Subjek Perubahan

sorot24.id | SERANG – Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Banten memperkuat pembinaan remaja selama Ramadhan melalui pendekatan humanis dan program Ramadhan Bahagia guna menekan kenakalan remaja hingga momen Lebaran.

Ketua PW IPNU Banten, M. Riziq Shihab, mengatakan fenomena tawuran, balap liar, dan konvoi berlebihan menjelang sahur maupun malam takbiran masih menjadi perhatian serius. Ia menilai Ramadhan seharusnya menjadi momentum refleksi dan hijrah, bukan justru diwarnai tindakan yang meresahkan masyarakat.

Menurutnya, kenakalan remaja dipicu berbagai faktor, mulai dari lemahnya pengawasan, minimnya ruang ekspresi positif, hingga pengaruh lingkungan pergaulan. Karena itu, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui imbauan atau penindakan semata, tetapi perlu pembinaan yang menyentuh aspek emosional, sosial, dan spiritual.

“Remaja tidak boleh hanya disalahkan. Mereka harus dirangkul, diberi ruang, dan dilibatkan dalam aktivitas yang membangun,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, PW IPNU Banten menguatkan kajian Ramadhan sebagai ruang edukasi keagamaan dan diskusi terbuka bagi pelajar untuk memahami nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin serta pentingnya menjaga ketertiban sosial. Selain itu, melalui gerakan bagi-bagi takjil dalam program Ramadan Bahagia, pelajar diajak turun langsung ke masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian dan empati sosial.

Organisasi ini juga mendorong kolaborasi dengan sekolah dan orang tua guna memperkuat pengawasan selama Ramadhan hingga libur Idulfitri. Kampanye remaja anti kenakalan digencarkan melalui media sosial dan forum diskusi sebagai upaya membangun kesadaran kolektif.

PW IPNU Banten turut menyoroti potensi meningkatnya kenakalan remaja saat malam takbiran dan pasca-Lebaran. Konvoi liar, penggunaan petasan berlebihan, hingga gesekan antar kelompok dinilai dapat mencoreng suasana Idulfitri yang seharusnya damai.

“Kami ingin Lebaran menjadi momentum silaturahmi, bukan ajang unjuk kekuatan. Karena itu pembinaan harus berkelanjutan, tidak berhenti di pertengahan Ramadhan, sehingga pasca ramadan dan lebaran, Kenakalan Remaja tidak terjadi kembali, serta terbentuknya akhlak dan karakter pelajar yang lebih baik,” kata Riziq.

Melalui Gerakan Ramadhan Bahagia, PW IPNU Banten berharap remaja menjadi subjek perubahan dan pelopor ketertiban di masyarakat, sehingga Ramadan dan Lebaran berlangsung aman, damai, serta penuh keberkahan.

red24_RAS

Area, Newsoleh SebarTweet