foto dok/Prabowo Dapat Jersey Reece James Saat Bertemu Bos Chelsea di Washington Pengusaha Amerika Serikat
Sorot24.id | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bersama 12 pengusaha Amerika Serikat (AS) di Washington DC pada Jumat (20/2/2026) waktu setempat. Dalam momen tersebut, Presiden Prabowo menerima jersey klub sepak bola Chelsea nomor 24 milik Reece James.
Adapun jersey itu diberikan oleh CEO Eldridge Industries yang juga pemilik klub Liga Inggris Chelsea dan klub basket LA Lakers, Todd L. Boehly. Ia menjadi salah satu pengusaha yang hadir bertemu Presiden Prabowo.
Pada siang hari ini, Presiden Prabowo menerima 12 pengusaha terbesar Amerika Serikat di Washington DC, 20 Februari 2026. Para pengusaha tersebut sebelumnya telah bekerja sama dengan Danantara Indonesia sebagai pemilik aset terbesar BUMN,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Selain Todd L. Boehly pengusaha yang hadir yakni Armen Panossian, CEO Oaktree sekaligus pemilik klub Italia Inter Milan, Matt Harris dari BlackRock Founding Partners dan Global Infrastructure Partners; Martin Escobari, Co-President sekaligus Head of Global Growth Equity General Atlantic; Al Rabil.
Kemudian CEO Kayne Anderson; Neil R. Brown, Managing Director Global Institute Infrastructure KKR; Michael Weinberg, Chairperson of the Investment Committee Levine Leichtman Capital Partners (LLCP); Justin Metz, Managing Partner Related Fund Management (RFM); Luke Taylor, Co-President Stonepeak; Nabil Mallick, COO Thrive Capital; Jeffrey Perlman, CEO Warburg Pincus; serta Seth Bernstein dari Bernstein Equity Partners.
Teddy menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta membuka ruang kolaborasi yang saling menguntungkan. “Presiden Prabowo membuka seluas-luasnya peluang investasi untuk membangun sebanyak-banyaknya rantai ekonomi dan lapangan pekerjaan yang menguntungkan kepentingan dalam negeri di Indonesia,” jelas dia.
Ikuti Aturan Menteri,Dispenbud Kota Serang Percepat Pembentukan Satgas Perlindungan Guru
sorot24.id | SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispenbud) bergerak cepat menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan profesi guru, Dispenbud Kota Serang tengah memetakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Guru di tingkat daerah.
Satgas ini akan menjadi instrumen penting dalam memastikan pendidik memperoleh perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta hak atas kekayaan intelektual (HAKI), sebagaimana diamanatkan dalam regulasi tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Ahmad Nuri, menegaskan pembentukan Satgas Perlindungan Guru bersifat mendesak, terutama untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para guru, termasuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
“Pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada guru. Mereka telah berjuang, mengajar, dan mentransfer ilmu pengetahuan. Sudah seharusnya guru merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan tugas profesionalnya,” ujar Ahmad Nuri.
Secara normatif, Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 memberikan tenggat waktu maksimal 18 bulan bagi pemerintah daerah untuk membentuk Satgas Perlindungan Guru.
Namun, Pemkot Serang memilih langkah percepatan dengan menargetkan pembentukan Satgas dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.
“Saat ini kami sedang melakukan pemetaan awal. Target kami jelas, pembentukan Satgas Perlindungan Guru dapat rampung dalam waktu paling lambat satu bulan. Setelah itu, kami susun skema kerja dan langkah-langkah implementatifnya,” jelas Ahmad Nuri.
Mengacu pada ketentuan peraturan tersebut, Satgas Perlindungan Guru tingkat kabupaten/kota akan ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan dan beranggotakan maksimal tujuh orang.
Keanggotaan Satgas dapat berasal dari unsur dinas pendidikan, akademisi, serta praktisi hukum, dengan masa tugas selama empat tahun.
Satgas Perlindungan Guru Kota Serang nantinya akan memprioritaskan fungsi advokasi dan penyelesaian persoalan hukum yang melibatkan pendidik.
Hal ini sejalan dengan ketentuan Permendikdasmen yang menjamin perlindungan guru dari kekerasan, ancaman, tindakan diskriminatif, intimidasi, maupun perlakuan tidak adil, baik dari peserta didik maupun orang tua.
“Satgas ini akan menjadi ruang penyelesaian yang objektif. Ketika muncul laporan atau persoalan yang berpotensi mengarah pada persekusi atau kriminalisasi guru, maka akan diselesaikan melalui mekanisme Satgas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.
Pemerintah Kota Serang berharap kehadiran Satgas Perlindungan Guru dapat memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri pendidik, serta menciptakan iklim pendidikan yang sehat dan profesional di seluruh satuan pendidikan.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkot Serang dalam mendukung guru sebagai garda terdepan pembangunan sumber daya manusia dan pencerdasan generasi muda.
Temui Aliansi BEM, Gubernur Banten Pastikan Partisipasi Mahasiswa di Musrenbang
sorot24.id | SERANG – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa kritik dari mahasiswa merupakan vitamin pembangunan yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk perbaikan kebijakan dan tata kelola pemerintahan.
Oleh karenanya, Gubernur berkomitmen melibatkan secara aktif mahasiswa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun ini.
Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat menemui massa aksi dari Aliansi BEM se-Banten di gerbang utama KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (20/2/2026).
Aksi yang digelar mahasiswa tersebut merupakan bentuk penyampaian kritik dan aspirasi terhadap satu tahun kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah.
Andra Soni menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak alergi terhadap kritik. Sebaliknya, kritik dipandang sebagai energi positif untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Kritik mahasiswa adalah vitamin bagi pemerintah. Dari kritik itulah kami melakukan evaluasi dan perbaikan agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Andra Soni.
Ia menjelaskan, berbagai tuntutan dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa sejalan dengan agenda prioritas Pemprov Banten.
Khususnya dalam pembenahan infrastruktur dasar, peningkatan akses pendidikan, serta pemberantasan praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
“Apa yang kami kerjakan hari ini adalah respons atas harapan masyarakat. Mulai dari persoalan jalan rusak, akses sekolah yang belum merata, hingga isu pungli, semuanya menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Pada sektor infrastruktur, Gubernur Andra Soni menyoroti upaya percepatan pembangunan jalan terutama di wilayah Lebak dan Pandeglang.
Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, Pemprov Banten tetap berupaya hadir membantu pembangunan jalan desa yang secara administratif menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
“Provinsi ikut mendorong pembangunan jalan desa. Jika tidak kita lakukan bersama, yang dirugikan adalah masyarakat. Prinsipnya, pembangunan harus dirasakan secara adil dan merata,” katanya.
Selain itu, Andra Soni juga menyinggung penanganan persoalan lingkungan dan kebencanaan. Termasuk upaya penertiban tambang ilegal serta penataan industri yang berada di sempadan sungai sebagai langkah pencegahan banjir.
“Penutupan tambang ilegal sudah dilakukan melalui koordinasi lintas sektor. Ke depan, penataan kawasan sungai harus terus dikawal. Di sini peran mahasiswa sangat penting untuk tetap kritis,” ujarnya.
Sebagai wujud keterbukaan dan penguatan partisipasi publik, Andra Soni menyatakan komitmennya untuk melibatkan mahasiswa secara langsung dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten yang akan digelar pada April mendatang.
“Saya ingin mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan. Ini bagian dari pendidikan demokrasi dan upaya mewujudkan pembangunan yang transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Menutup pertemuan tersebut, Andra Soni mengajak mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor kepentingan rakyat.
“Banten membutuhkan mahasiswa yang kritis, peduli, dan berani menyuarakan kebenaran. Mari kita bangun Banten bersama-sama,” pungkasnya.
Setahun Kepemimpinan Pramono-Rano, Banjir Hingga Kemiskinan Jadi Sorotan Legislator
sorot24.id | JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti tiga persoalan utama selama setahun kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno yang harus menjadi prioritas penyelesaian hingga akhir periode. Yaitu, pengentasan banjir, kemacetan, hingga kemiskinan.
Wibi mengungkapkan hal itu usai menghadiri talk show yang bertajuk ‘Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah’ di Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/2).
Kendati demikian, Wibi mengapresiasi capaian kinerja Pemprov DKI Jakarta selama satu tahun terakhir, 97 persen terselesaikan. Sedangkan 3 persen lagi masih berproses.
“Poin pertama adalah tentang banjir di Jakarta. Yang kedua adalah kemacetan. Dan ketiga adalah masalah kemiskinan,” ujar Wibi.
Dalam persoalan penanganan banjir, kata dia, Pemprov DKI Jakarta perlu memprioritaskan normalisasi Sungai Ciliwung sebagai solusi jangka panjang.
“Jakarta bisa terbebaskan dari permasalahan banjir. Utamanya adalah normalisasi Ciliwung,” ujar Wibi.
Terkait mengatasi kemacetan, Wibi mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat transportasi publik. Khususnya pelayanan TransJakarta yang semakin luas hingga wilayah penyangga.
“Adanya Trans-Jabodetabek ini menjadi sangat luar biasa sekali. Kita support TransJakarta untuk bisa lebih ekspansi ke wilayah-wilayah penyangga Jakarta,” tandas Wibi.
Sedangkan upaya menekan angka kemiskinan, lanjut dia, sangat penting keberlanjutan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Ia berharap, program tersebut dapat mencakup lebih luas. Khususnya bagi warga yang Jakarta yang kurang mampu.
“KJP itu menjadi satu yang penting. Pak gubernur sudah membuktikan tidak ada pengurangan KJP di Jakarta. Insyaallah akan terus bertambah,” ucap Wibi.
Penyelesaian tiga persoalan tersebut, tambah dia, butuh penguatan sistem birokrasi di internal tubuh Pemprov DKI Jakarta.
Satu di antaranya dengan membangun merit sistem di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Sehingga kerja-kerja ini bisa lebih harmonis,” imbuh Wibi.
Wibi juga menegaskan, DPRD akan terus bersinergi dengan eksekutif melalui fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat.
“Kita bisa mendengar langsung dari masyarakat di lapangan,” ungkap dia.
Dengan demikian, harap Wibi, visi gubernur dan wakil gubernur mewujudkan Jakarta yang lebih humanis dapat tercapai hingga akhir masa periode.
Masyarakat harus merasakan keberhasilan pembangunan Jakarta. Yakni, ketika rakyat bahagia dengan adanya taman-taman yang indah, Jakarta bebas macet, bebas banjir, dan juga ada beasiswa untuk sekolah anak kuliah.
“Itu pasti akan menumbuhkan rasa percaya diri bagi warga Jakarta untuk menatap global city,” pungkas dia.
“Seragam dan Nyawa, Ketika Kekuatan Negara Tak Lagi Proporsional”
Oleh : HARUN (Koordinator Wilayah Tangerang Raya BEM Banten Bersatu)
sorot24.id | BANTEN – Pagi itu di Tual, suasana masih tenang. Seorang pelajar madrasah berusia 14 tahun, Arianto Tawakal, berboncengan sepeda motor bersama keluarganya usai menunaikan salat subuh. Tidak ada laporan bentrokan besar. Tidak ada situasi darurat yang mencekam.
Namun pagi itu berubah menjadi tragedi
Berdasarkan keterangan keluarga yang diberitakan sejumlah media, Arianto diduga mengalami tindakan kekerasan oleh seorang anggota Korps Brigade Mobil (Brimob) saat berada di jalan. Disebutkan terjadi dugaan pemukulan yang menyebabkan korban kehilangan kendali, terjatuh, dan mengalami luka serius di kepala. Arianto sempat mendapatkan perawatan medis, namun nyawanya tidak tertolong.
Pihak kepolisian telah menetapkan anggota yang terlibat sebagai tersangka dan menyatakan proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan. Secara prosedural, langkah itu penting. Namun di ruang publik, pertanyaan yang muncul tidak berhenti pada penetapan tersangka.
foto /dok : Pribadi [red24]Mengapa peristiwa seperti ini kembali terjadi ?
Beberapa waktu sebelumnya, publik juga dikejutkan oleh kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, dalam insiden yang melibatkan kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta. Dalam situasi yang penuh ketegangan, seorang warga sipil kehilangan nyawa. Peristiwa itu memicu evaluasi etik terhadap sejumlah anggota.
Masyarakat pun masih mengingat tragedi di Malang pada 2022, ketika ratusan orang meninggal dunia dalam kepanikan massal di Stadion Kanjuruhan. Meski konteks dan aktornya berbeda, perdebatan yang mengemuka serupa, bagaimana standar penggunaan kekuatan dijalankan di lapangan?
Di sinilah letak persoalan yang lebih mendasar
Dalam teori penegakan hukum modern, penggunaan kekuatan oleh aparat harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Artinya, tindakan harus sah secara hukum, benar-benar diperlukan, dan seimbang dengan ancaman yang dihadapi.
Prinsip ini bukan sekadar teori akademik. Ia adalah fondasi negara hukum. Jika ancaman kecil, respons harus kecil. Jika situasi tidak mengancam, maka kekerasan bukanlah pilihan utama. Ketika prinsip ini dirasakan tidak berjalan secara konsisten, kepercayaan publik mulai tergerus.
Kasus di Tual menjadi sangat sensitif karena korban adalah anak di bawah umur. Dalam berbagai instrumen perlindungan anak, negara memiliki kewajiban ekstra untuk menjamin keselamatan dan hak hidup anak. Maka, ketika seorang anak meninggal dalam interaksi dengan aparat, publik secara wajar menuntut transparansi dan evaluasi yang lebih dalam.
Benar bahwa tanggung jawab pidana melekat pada individu. Namun refleksi publik sering kali meluas pada sistem, bagaimana pelatihan dilakukan? Bagaimana pengawasan internal bekerja? Sejauh mana evaluasi dilakukan secara terbuka?
Sejumlah laporan lembaga pemantau hak asasi manusia dalam beberapa tahun terakhir juga mencatat adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dalam penanganan sipil. Tidak semua kasus berujung fatal, tetapi cukup untuk menjadi bahan evaluasi berkelanjutan.
Institusi yang kuat bukanlah institusi yang kebal kritik, melainkan yang mampu menjadikan kritik sebagai pijakan pembenahan.
Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya satu peristiwa, melainkan kemungkinan bahwa publik mulai terbiasa dengan berita serupa.
Hari ini pelajar Kemarin pekerja ojek online Sebelumnya suporter sepak bola
Jika setiap kasus berhenti pada siklus duka, klarifikasi, dan perlahan dilupakan, maka tanpa sadar kita sedang menormalisasi sesuatu yang seharusnya luar biasa serius, hilangnya nyawa dalam relasi antara negara dan warga sipil.
Padahal dalam negara demokratis, kekuasaan harus selalu dibatasi. Seragam adalah simbol tanggung jawab, bukan dominasi. Kekuatan diberikan untuk melindungi, bukan melukai.
Karena itu, langkah yang diperlukan tidak berhenti pada proses pidana terhadap individu.
Pertama, transparansi penuh dalam setiap tahap penanganan perkara agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Kedua, evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional penggunaan kekuatan, khususnya dalam interaksi dengan warga sipil dan kelompok rentan seperti anak.
Ketiga, penguatan mekanisme pengawasan yang independen dan akuntabel.
Keempat, penguatan pendekatan humanis dalam pelatihan aparat, agar pengendalian diri dan perlindungan hak asasi menjadi budaya, bukan sekadar prosedur.
Kasus di Tual adalah tragedi kemanusiaan. Namun ia juga menjadi momen refleksi tentang bagaimana kekuatan negara digunakan.
Kematian satu warga sipil saja sudah cukup untuk menjadi alarm. Apalagi jika peristiwa serupa muncul dalam ingatan kolektif masyarakat dalam kurun waktu yang tidak terlalu jauh.
Negara hukum tidak diukur dari seberapa kuat aparatnya, tetapi dari seberapa terkendali kekuatan itu digunakan.
Karena di balik setiap seragam, ada kewenangan.
Dan di balik setiap kewenangan, ada nyawa yang harus dijaga.
Kadis Kominfo Pastikan Operasional Tangerang Radio Sah Secara Hukum dan Sesuai Aturan
sorot24.id | TANGERANG – Menanggapi berbagai informasi dan pertanyaan yang berkembang di sejumlah media mainstream terkait operasional Tangerang Radio (Radio Gemilang 91FM), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis kominfo) Kabupaten Tangerang, Diyan Mayang Sari, menyampaikan klarifikasi resmi guna meluruskan isu yang beredar di masyarakat.
Dalam kesempatan ini Kadiskominfo Diyan Mayang Sari menegaskan bahwa operasional Tangerang Radio memiliki dasar hukum yang sah dan kuat. Landasan tersebut merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang dapat diakses secara terbuka melalui portal JDIH Kabupaten Tangerang.
”Saat ini, Tangerang Radio telah mengantongi perizinan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), meliputi Izin Stasiun Radio (ISR) serta Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Dengan demikian, seluruh aktivitas siaran dilaksanakan secara sah sesuai ketentuan hukum nasional,” ungkapnya saat memberikan keterangan, Sabtu (21/02/2026).
Menurutnya, Secara regulatif, kelembagaan penyiaran di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan operasional radio pemerintah daerah.
Sementara itu Terkait isu penerimaan dana iklan, Kadiskominfo menjelaskan bahwa hingga saat ini Tangerang Radio belum menerima iklan berbayar. Kebijakan tersebut diambil karena proses perubahan Peraturan Bupati yang mengatur tarif layanan iklan masih dalam tahap penyempurnaan.
“Oleh sebab itu, tidak terdapat pungutan maupun penerimaan pendapatan dari iklan, sehingga tidak ada potensi dana yang tidak tercatat. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang sedang dalam proses penetapan,” tegas Dyan Mayang sari.
Kendati demikian, pihaknya telah menanggapi catatan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menunjukkan sikap kooperatif dan bertanggung jawab. Seluruh temuan telah ditindaklanjuti secara menyeluruh dengan melengkapi dokumen serta administrasi yang diperlukan .
Diskominfo juga telah melaksanakan seluruh rekomendasi BPK melalui koordinasi intensif bersama Inspektorat Kabupaten Tangerang guna memastikan tata kelola keuangan dan administrasi berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan standar yang berlaku.
“Kami berkomitmen penuh untuk menjalankan operasional Tangerang Radio dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Seluruh rekomendasi dari lembaga pemeriksa telah kami tindak lanjuti sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan informasi publik bagi masyarakat Kabupaten Tangerang,” Kata Diyan Mayang Sari.
Ia berharap, masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
DPD BAPERA BANTEN Apresiasi Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur Andra Soni : Infrastruktur hingga Investasi Tumbuh Signifikan
sorot24.id | SERANG – Sekretaris DPD BAPERA Provinsi Banten, H. S. Pudja Rahardjo, S.I.P., M.Si., menyampaikan apresiasi atas satu tahun kepemimpinan Andra Soni, S.M., M.AP., bersama Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., dalam memimpin jalannya pemerintahan di Provinsi Banten. Menurut Pudja, dalam kurun waktu satu tahun tersebut, Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan capaian yang progresif dan terukur di berbagai sektor strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menyentuh aspek fundamental pembangunan manusia dan penguatan ekonomi daerah. Sinergi keduanya dinilai mampu menghadirkan stabilitas pemerintahan sekaligus percepatan realisasi program prioritas daerah.
“Dalam satu tahun ini, kita dapat melihat arah pembangunan yang jelas dan terstruktur. Kami dari DPD BAPERA Provinsi Banten memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Gubernur Andra Soni dan Bapak Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah atas kinerja nyata yang telah dirasakan masyarakat,” ujar Pudja dalam keterangannya.
Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di berbagai wilayah Banten, termasuk jalan usaha tani yang selama ini menjadi kebutuhan vital bagi para petani. Menurut Pudja, peningkatan kualitas dan konektivitas jalan tersebut telah membantu memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya logistik, serta membuka akses ekonomi desa yang lebih luas.
“Perhatian terhadap jalan usaha tani menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap sektor riil dan masyarakat bawah. Ketika akses petani dipermudah, maka produktivitas meningkat dan kesejahteraan masyarakat desa ikut terangkat,” tegasnya.
Pada sektor pendidikan, kebijakan sekolah gratis yang diterapkan tidak hanya bagi sekolah negeri tetapi juga menjangkau sekolah swasta dinilai sebagai langkah progresif dan inklusif. Pudja menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Banten tanpa diskriminasi.
“Program sekolah gratis ini sangat membantu masyarakat. Tidak semua anak bersekolah di negeri, sehingga kebijakan yang juga menyentuh sekolah swasta menunjukkan keberpihakan pada keadilan sosial dan pemerataan pendidikan,” katanya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten dalam satu tahun terakhir juga mencatatkan sejumlah penghargaan dan pengakuan di tingkat nasional. Bagi Pudja, capaian tersebut mencerminkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, profesional, dan akuntabel.
Begitu juga dari sisi ekonomi, peningkatan nilai investasi di Provinsi Banten turut menjadi indikator positif atas membaiknya iklim usaha. Pudja menilai stabilitas politik daerah, percepatan perizinan, serta pembangunan infrastruktur yang masif telah meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Banten.
“Kenaikan investasi berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ini menunjukkan bahwa Banten semakin kompetitif sebagai daerah tujuan investasi,” ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren positif juga dinilai sejalan dengan penguatan sektor ketahanan pangan. Dukungan terhadap petani, pengembangan lahan produktif, serta sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan daerah. Pudja menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya isu lokal, melainkan bagian dari strategi nasional.
Ia juga menilai arah pembangunan Provinsi Banten selaras dengan visi besar “Asta Cita” yang diusung oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi berbasis investasi, serta ketahanan pangan merupakan bagian integral dari agenda pembangunan nasional yang kini diterjemahkan secara konkret di tingkat daerah.
“Kami melihat adanya sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dengan visi pembangunan nasional. Ini penting agar program pusat dan daerah berjalan harmonis dan saling menguatkan,” kata Pudja.
Sebagai organisasi kepemudaan, DPD BAPERA Provinsi Banten, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan serta menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Pudja menegaskan bahwa pembangunan memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar tujuan mewujudkan Banten yang maju, berdaya saing, dan sejahtera dapat tercapai.
“Pembangunan adalah kerja kolektif. Kami siap mendukung, sekaligus memberikan masukan yang konstruktif demi kemajuan Banten yang lebih baik ke depan sebagaimana slogan Banten Maju, Adil Merata dan Bebas Korupsi,” pungkasnya.
Dengan berbagai capaian tersebut, satu tahun kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah dinilai menjadi fondasi penting dalam mempercepat transformasi pembangunan Provinsi Banten menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
foto dok/Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid meresmikan sejumlah fasilitas baru Masjid Agung Al-Amjad, Jumat. (20/2/26)red24
sorot24.id |TANGERANG – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid membuka kegiatan Semarak Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi sekaligus meresmikan sejumlah fasilitas baru Masjid Agung Al-Amjad, Jumat. (20/2/26)
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan rasa syukur atas selesainya fasilitas dan sarana penunjang ibadah di Masjid Agung Al-Amjad yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Tangerang.
“Alhamdulillah hari ini kita resmikan berbagai fasilitas pendukung di Masjid Agung Al-Amjad. Sekarang sudah mulai lengkap, ada perpustakaan, ruang bermain anak, ruang laktasi, loker, fasilitas disabilitas, hingga ruang penginapan musafir, payung, Ini semua dalam rangka memberikan kenyamanan bagi jamaah,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid .
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid Buka Semarak Ramadhan 1447 H/2026 M dan Resmikan Fasilitas Baru Masjid Agung Al-Amjad foto/dok : Prokopim .[red24]Dia menandaskan bahwa pembangunan dan pengembangan fasilitas tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang yang mayoritas beragama Islam, sekaligus menjaga semangat toleransi antar umat beragama.
“Hubungan emosional antarumat beragama di Kabupaten Tangerang berjalan sangat baik. Umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu saling menjaga dan menghormati. Ini bukti Pancasila hidup di sini, bukti keharmonisan dan toleransi yang terus kita jaga bersama,” tandasnya.
Dirinya juga memohon doa para kiai dan ulama agar ke depan, kawasan Masjid Agung Al-Amjad dapat terus dikembangkan, termasuk rencana pembangunan pusat manasik haji, lengkap dengan asrama, museum, serta fasilitas pendukung lainnya.
“Kita mohon doanya, insyaAllah ke depan akan kita bangunkan juga tempat manasik haji berikut asramanya di belakang sini. Kita ingin Masjid Agung Al-Amjad ini menjadi pusat kegiatan keagamaan yang representatif bagi masyarakat Kabupaten Tangerang,” imbuhnya.
foto dok/Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid meresmikan sejumlah fasilitas baru Masjid Agung Al-Amjad, Jumat. (20/2/26)red24
Kegiatan Semarak Ramadan 1447 H diharapkan menjadi momentum memperkuat ukhuwah islamiyah, meningkatkan kualitas ibadah, serta mempererat persatuan dan toleransi di Kabupaten Tangerang.
Sementara itu, Ketua Harian DKM Al-Amjad H. Hariri menjelaskan bahwa selama Januari hingga Februari telah dilakukan renovasi dan rehabilitasi sejumlah fasilitas, seperti kamar mandi aula dan ruangan perempuan, penggantian marmer dan kaligrafi, serta perbaikan interior masjid.
“Alhamdulillah seluruh renovasi ringan sudah selesai sebelum 1 Ramadan sesuai target. Selain itu, kita juga menambah fasilitas baru seperti perpustakaan, ruang laktasi dan ruang ganti popok, 72 loker untuk tas jamaah, fasilitas disabilitas, serta ruang penginapan bagi musafir,” jelasnya.
Ia menambahkan, perpustakaan Masjid Agung Al-Amjad kini telah memiliki 312 buku hasil wakaf jamaah, termasuk Al-Qur’an dan jurnal keislaman. Selain itu, DKM juga menyediakan ruang UMKM dengan tenda membran bagi 20 pelaku usaha serta ruko untuk aktivitas remaja masjid.
“Semua ini kami hadirkan untuk meningkatkan kenyamanan jamaah dan menjadikan Masjid Agung Al-Amjad sebagai pusat ibadah sekaligus pusat literasi dan pemberdayaan umat,” ujarnya.
SIARAN PERS
NO: 400.14.4.3/51-Prokopim/II/2026 (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tangerang)
foto Ilustrasi/ATM Bank BNI/Baca artikel detikfinance, “Daftar Lokasi ATM BNI-Bank Mandiri Pecahan Rp 10.000 & Rp 20.000” selengkapnya .
Sorot24.id | Jakarta – Pada momentum Ramadan dan Lebaran, permintaan uang tunai biasanya meningkat, terutama dibagikan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) kepada saudara. Bagi yang belum menukar uang pecahan kecil di bank, masyarakat punya opsi lain melalui mesin ATM pecahan Rp 10.000 dan Rp 20.000.
Baru terdapat ATM BNI dan Bank Mandiri yang menyediakan pecahan Rp 10.000 dan Rp 20.000. Lantas di mana saja lokasinya?
Berdasarkan informasi dari layanan call center BNI di akun resmi X-nya @BNI, BNI hanya menyediakan pecahan Rp 20.000 di wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang.
Lokasi ATM BNI Rp 10.000 & Rp 20.000 Jakarta
– Lobby Selatan Gedung KB 3
Jl. Jend.Sudirman Kav 1, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220
– KCP KBN Cakung 2
Komplek KBN Cakung, Jl. Jawa Blok A. 14-1 S.D A.14-2, Jakarta Utara
– Trisakti Kampus B
Jl. Kyai Tapa No. 260, Jakarta Barat
– KCP TRISAKTI KAMPUS A,
Univ. Trisakti Kampus A, Jl. Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat
– KCP UNTAR 1
Gd. Untar I, Jl. Letjen. S. Parman No. 1 Jakarta Barat
Bogor
Gallery IPB Diploma 2
Jl. Kumbang No. 14 Bogor
Tangerang
– KCP UIN 1
Jl. Raya Ciputat, Tangerang Selatan
Surabaya
– KC Graha Pangeran 2
Jl. A. Yani No.286 Surabaya Kota Surabaya
– Gedung Kuliah Bersama Kampus C Unair,
Jl. Mulyorejo Surabaya Kota Surabaya
Lokasi ATM Bank Mandiri Rp 10.000 & Rp 20.000
Jakarta
– Plaza Mandiri
Jl. Gatot Subroto Kav.36-38, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
– Pondok Kelapa
Jl. Pd. Klp. Indah No.22-23, Pd. Klp., Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
– Blok M
Jl. Bulungan No.76, R Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
– Thamrin City
Jl. Kebon Kacang Raya Kb Melati, Pooling Cb Thamrin City Mall Lt. D
– Bendungan Hilir
Jl. Bendungan Hilir No.82, RW.3, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
– Jl. Sunda No.1, RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
– Jl. Moch Kahfi No. 1, RT. 06 / RW. 06, Ciganjur, Jagakarsa, RT.8/RW.1, RT.8/RW.1, Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan
– Jl. RP. Soeroso No.2 RT.10/RW.5, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
Bekasi
– Jl. Raya Galaxy Blok H /19, Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat
– Jl. Insinyur H. Juanda No.155, Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17112
Bogor
– Jl. Raya Taman Safari, Cibeureum, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Menteri ATR/Kepala BPN Ajak Organisasi Keagamaan “Keroyok” Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf
sorot24.id | SERANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, menyerahkan 13 sertifikat tanah wakaf untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan di Provinsi Banten pada Jumat (20/02/2025). Penyerahan yang berlangsung di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Banten ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN mempercepat sertifkasi tanah wakaf guna memberikan kepastian hukum atas aset umat.
“Wakaf ini milik umat Islam. Pelepasan dari hak individu kepada publik, kepada umat. Karena itu, negara hadir untuk memastikan tanah wakaf memiliki kepastian hukum melalui sertifikasi. Saya minta ini ‘dikeroyok’ bersama,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid setelah menyerahkan sertifikat.
Penyerahan Sertifikat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Foto/dok : ATR/BPN [red24]Ajakan mempercepat sertifikasi tanah wakaf ini Menteri Nusron sampaikan kepada seluruh pihak yang hadir di pertemuan ini. Mulai dari jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan sebagai pelaksana teknis sertifikasi, hingga Kantor Wilayah Kementerian Agama yang berperan dalam administrasi wakaf. Bukan hanya dari sisi pemerintah, lembaga keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI, serta organisasi keagamaan lain juga diharap ikut berkolaborasi.
Untuk jumlah rumah ibadah di Provinsi Banten sendiri tercatat ada sebanyak 24.910 bidang. Dari jumlah tersebut, baru 9.148 bidang atau sekitar 36,72% yang telah bersertifikat. Capaian ini menunjukkan masih besarnya ruang percepatan sertifikasi tanah rumah ibadah dan wakaf di wilayah tersebut.
Berbagai terobosan terus dilakukan, mulai dari kolaborasi antar instansi, pembentukan sidang isbat wakaf, serta pembentukan loket khusus wakaf di Kantor Pertanahan. Hal ini dilakukan guna mempercepat mendaftarkan seluruh tanah wakaf di Indonesia.
“Ini yang harus kita dorong bersama. Proses pendirian masjid, mushala, dan rumah ibadah lainnya terus berjalan sehingga sertifikasi tanah wakaf juga harus dipercepat agar sejalan dengan kebutuhan umat,” kata Nusron Wahid.
Menindaklanjuti arahan terkait percepatan sertifikasi wakaf, pada kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara seluruh Kantor Pertanahan dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Provinsi Banten.
“Penandatanganan MoU yang disaksikan langsung oleh Bapak Menteri dan Bapak Gubernur Banten merupakan bentuk komitmen kami agar seluruh tanah wakaf di Banten tersertifikatkan. Ke depannya MoU serupa akan kami lakukan dengan organisasi keagamaan lainnya,” ujar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis.
Adapun kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Banten, Andra Soni,Ketua MUI Banten, Bazari Syam,serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Amrullah. Sementara itu, Menteri Nusron hadir dengan didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian serta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.
