Menteri Dikdasmen Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed (tengah) bersama Gubernur Banten Andra Soni, S.M, M.AP (kiri) dan Wali Kota Tangerang Drs. H. Sachrudin (kanan) saat membuka Gebyar Lomba dan Talenta Siswa tingkat Provinsi Banten 2026 di Stadion Benteng Reborn, Sabtu 9/5/2026. Kegiatan diikuti 2.000 pelajar dari 8 kota/kabupaten se-Banten. (Dok: Humas Pokdar Kamtibmas Sektor Benteng Resor Metro Tangerang Kota/Sorot24)

sorot24.id | TANGERANG – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti,M.Ed resmi membuka Gebyar Lomba dan Talenta Siswa tingkat Provinsi Banten Tahun 2026 di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Sabtu 9/5/2026. Kegiatan yang diikuti 2.000 peserta dari 8 kota/kabupaten ini jadi yang pertama di Indonesia.

Pembukaan Gebyar Lomba dan Talenta Siswa tingkat Provinsi Banten Tahun 2026 digelar pukul 15.40 WIB di Stadion Benteng Reborn Jl. TMP Taruna Kel. Sukaasih, Kec./Kota Tangerang. Penanggung jawab kegiatan Dr. H. Jamaludin,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional dan meliputi pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Peluncuran Sekolah Adiwiyata, serta Deklarasi Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Provinsi Banten.

Dihadiri Mendikdasmen hingga Kepala Daerah

Mendikdasmen Abdul Mu’ti bersama Gubernur Andra Soni, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Wali Kota Sachrudin, Wali Kota Benyamin Davnie, Bupati Moch. Maesyal Rasyid, dan Forkopimda foto dimeja usai membuka Gebyar Talenta Siswa Banten 2026 di Stadion Benteng Reborn, Sabtu 9/5/2026. (Dok: Humas Pokdar Kamtibmas Sektor Benteng Resor Metro Tangerang Kota/Sorot24.id)

Acara dihadiri tamu VIP: Mendikdasmen Prof. Dr. Abdul Mu’ti,M.Ed, Gubernur Banten Andra Soni, S.M, M.AP, Ketua DPRD Banten H. Fahmi Hakim, S.E, Sekda Banten H. Deden Apriandhi, Wali Kota Tangerang Drs. H. Sachrudin, Wali Kota Tangsel H. Benyamin Davnie, Bupati Tangerang Drs. Moch. Maesyal Rasyid, Ketua DPRD Kota Tangerang H. Rusdi, Danrem 052/Wkr Brigjen TNI Faisal Rizal, Wakapolresta Tangerang Kombes Pol Christian Aer, Dandim 0506/Tgr Kolonel Inf Ary Sutrisno, Wakapolres Metro Tangerang Kota AKBP Eko Bagus Riyadi, Wakil Wali Kota Tangerang H. Maryono Hasan, serta Kepala OPD Provinsi Banten dan Kota Tangerang.

Tema: Bergerak Bersama Wujudkan Pendidikan Bermutu

Kadisdikbud Banten Dr. H. Jamaludin, M.Pd dalam laporannya menyebut tema kegiatan _”Bergerak bersama wujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

“Kegiatan ini tidak hanya ingin mencapai kemampuan akademik dan non akademik tetapi juga untuk memperkuat pendidikan karakter, menumbuhkan kreativitas dan sportivitas serta membangun budaya sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan,” kata Jamaludin.

Ia menambahkan, peluncuran Sekolah Adiwiyata dilakukan untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, hijau dan berkelanjutan. Kegiatan ini jadi simbol rangkaian kompetisi dan ajang pengembangan talenta pelajar Provinsi Banten.

Wali Kota Sachrudin: Tangerang Gratis Negeri dan Swasta

Wali Kota Tangerang Drs. H. Sachrudin bangga menjadi tuan rumah. Ia menegaskan komitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui program “Gampang Sekolah” (3G), sekolah gratis di negeri dan swasta.

“Pemkot Tangerang terus memastikan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman sebagai fondasi intelektualitas siswa. Gebyar ini penuh semangat, kreativitas dan prestasi, bebas dari kekerasan, diskriminasi dan intoleransi,” ujar Sachrudin.

Gubernur: 60.705 Siswa Swasta Sekolah Gratis

Gubernur Banten Andra Soni, SM, M.AP menyampaikan indikator bidang pendidikan meningkat sejalan program sekolah gratis milik Provinsi Banten.

“Pada awal tahun 2025 Provinsi Banten telah menjalankan program sekolah gratis dengan penerima manfaat 60.705 siswa SMA, SMK, dan SKh Swasta dan bekerja sama dengan 801 sekolah swasta di Provinsi Banten. Saya yakin ini menjadi yang terbesar di Indonesia,” tegas Andra Soni.

Ia berkomitmen melanjutkan akses pendidikan kepada seluruh anak di Banten. “Pemerintah akan selalu memberikan dukungan kepada anak-anak di Provinsi Banten agar terus berkembang,” tambahnya.

Mendikdasmen: Pertama di Indonesia
Mendikdasmen Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed mengapresiasi Gubernur Banten dan seluruh jajaran. “Ini adalah yang pertama se Indonesia,” katanya saat membuka acara pukul 16.50 WIB.

Abdul Mu’ti juga mengapresiasi bantuan beasiswa tidak hanya bagi anak-anak yang gagal di sekolah negeri tapi juga bagi pelajar di sekolah swasta. “Pemerintah berkomitmen terus mendukung pendidikan di Indonesia agar seluruh anak-anak mendapat pendidikan yang layak dan adil,” ujarnya.

Ribuan pelajar dari 8 kota/kabupaten se-Provinsi Banten memadati Stadion Benteng Reborn saat Pembukaan Gebyar Lomba dan Talenta Siswa 2026, Sabtu 9/5/2026. Rangkaian Hardiknas ini meliputi O2SN, FLS2N, Peluncuran Sekolah Adiwiyata, dan Deklarasi Sekolah Aman. (Dok: Humas Pokdar Kamtibmas Sektor Benteng Resor Metro Tangerang Kota/Sorot24.id)

Kegiatan selesai pukul 17.55 WIB dalam keadaan aman dan tertib. Pengamanan 38 personel dipimpin Kapam Objek Kompol Suyatno, SH, MH. Acara diikuti kontingen pelajar dari 8 kota dan kabupaten se-Provinsi Banten.

avriyani-(Molly)

Daerah, Nasional, News, Pemerintah, Pendidikan, TNI Polrioleh SebarTweet

‎Mahasiswa Banten Ngamuk: Kebijakan Pemerintah Amburadul, Biarkan 93 Ribu Anak Banten Putus Sekolah.
‎
‎sorot24.id |KOTA SERANG – Di tengah gemerlapnya klaim pembangunan di Provinsi Banten, sebuah kenyataan pahit kembali menampar wajah tata kelola pemerintahan daerah. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Banten Bersatu dan BEM PTNU Banten turun ke jalan pada Senin (4/4/2026), bukan untuk merayakan prestasi, melainkan untuk melayat matinya akses pendidikan yang adil bagi puluhan ribu anak di tanah para jawara.
‎
‎Aksi ini menjadi alarm keras bahwa sistem pendidikan di Banten tidak sedang “baik-baik saja”, melainkan sedang koma di bawah pengawasan pemerintah. Mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah yang dianggap gagal memberikan jaminan hak dasar tersebut.
‎
‎Ratusan mahasiswa ini berkumpul dan bersatu dalam aksi demonstrasi untuk menuntut pertanggungjawaban Gubernur Banten atas carut-marut struktural pendidikan. Mereka muak dengan angka-angka fantastis putus sekolah di berbagai daerah yang terus dibiarkan menganga tanpa solusi konkret.
‎
‎Selanjutnya mahasiswa menilai berbagai persoalan yang ada saat ini bukanlah masalah administratif biasa, melainkan masalah struktural yang require (langkah konkret segera). Data yang dihimpun para mahasiswa menegaskan status “Darurat Pendidikan” di provinsi banten tersebut.
‎
‎Sangat mengejutkan mahasiswa menunjukkan jumlah data anak putus sekolah di sejumlah wilayah Banten tergolong sangat tinggi:
‎
‎Fakta di lapangan berbicara lebih keras daripada wacana pejabat. Kabupaten Pandeglang “memimpin” dengan rekor menyedihkan 42 ribu anak tidak sekolah, disusul Kabupaten Lebak dengan 22 ribu anak, Kabupaten Tangerang sekitar 21 ribu anak, dan bahkan Kota Serang selaku ibu kota provinsi menyumbang sekitar 8 ribu anak. Ini bukan sekadar data administratif; ini adalah puluhan ribu masa depan anak bangsa yang sedang “dibunuh” perlahan oleh ketidakpedulian sistem.
‎
‎Koordinator Umum Aliansi BEM Banten Bersatu, M. Abdurrahman, dalam orasinya menegaskan, angka tersebut adalah bukti nyata sistem yang sedang tidak baik-baik saja. “Angka putus sekolah yang tinggi, ketimpangan akses, hingga dugaan penyimpangan anggaran menunjukkan ada ketidakberesan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
‎
‎Kritik tajam mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru memicu persoalan baru di lapangan. Sarkasme yang paling menyakitkan adalah melihat bagaimana ketimpangan akses pendidikan terus dilestarikan.
‎
‎Di Pandeglang, infrastruktur masih minimalis, dan guru menjadi barang langka, bahkan di wilayah hunian sementara (huntara). Seolah belum cukup, kebijakan “Sekolah Gratis” di swasta justru menciptakan kelebihan kapasitas dan dugaan “pembuangan” siswa ke sekolah negeri yang sudah penuh sesak.
‎
‎Di sisi lain, praktek pungutan liar masih ditemukan di sekolah-sekolah swasta yang notabene menerima bantuan pemerintah. Ini adalah tata kelola yang tidak hanya tidak tepat sasaran, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan.
‎
‎“Kami melihat ada masalah serius dalam tata kelola pendidikan, mulai dari kebijakan yang tidak tepat sasaran hingga lemahnya pengawasan di lapangan,” lanjut Abdurrahman.
‎
‎Ilham Rizafi, Koordinator Wilayah BEM PTNU Banten, menambahkan kritikan terkait Ketimpangan kualitas sarana dan prasarana semakin memperlebar jurang pemisah. BEM PTNU Banten mencatat 76 persen sekolah swasta masih “telanjang” dari fasilitas dasar seperti perpustakaan dan lapangan olahraga. Lebih absurd lagi, masih banyak alumni yang ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah karena tunggakan biaya, seolah ijazah mereka adalah barang gadai, padahal pendidikan adalah hak dasar setiap anak.
‎
‎Meskipun Gubernur Banten, Andra Soni, sebelumnya sempat menebus sejumlah ijazah alumni, Ilham menegaskan persoalan ini belum terselesaikan. “Persoalan ini harus terus diangkat karena masih banyak alumni yang membutuhkan hak mereka,” tutur Ilham.
‎
‎”Iham juga menyoroti Persoalan sosial di lingkungan pendidikan. Fenomena perundungan (bullying) dan kekerasan digital semakin marak, menandakan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pemerintah seolah alpa dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang mumpuni di dunia pendidika,” jelasnya.
‎
‎Tuntutan Mahasiswa
‎Atas amburadulnya tata kelola tersebut, Aliansi BEM Banten Bersatu dan BEM PTNU Wilayah Banten menegaskan 11 tuntutan desakan kepada Gubernur, antara lain:
‎
‎1. Evaluasi menyeluruh kebijakan pendidikan di Banten.
‎
‎2. Penindakan tegas pungutan biaya di sekolah penerima bantuan.
‎
‎3. Pembebasan ijazah tertahan melalui kebijakan bantuan sosial.
‎
‎4.Langkah konkret menurunkan angka putus sekolah.
‎
‎5. Pemerataan sarana prasarana sekolah swasta.
‎
‎6. Audit menyeluruh penyaluran PIP dan tindak tegas pelaku pemotongan dana.
‎
‎7. Penguatan sistem perlindungan anak dari bullying dan kekerasan digital.
‎
‎8. Keterbukaan informasi publik terkait bantuan pendidikan.
‎
‎9. Pemerataan distribusi guru dan evaluasi kebijakan guru non-ASN.
‎
‎10. Perhatian serius pada pendidikan di huntara dan wilayah terpencil.
‎
‎11. Hentikan kebijakan penghapusan program studi tanpa kajian.
‎
‎Mahasiswa menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini sampai ada perubahan nyata, menegaskan bahwa “Pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan sekadar instrumen kebijakan.”
‎
Red24🙁 RAS)

News, Opini, Pendidikanoleh SebarTweet

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Wahyudi Iskandar menyampaikan sambutan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di SMP Negeri 1 Kota Tangerang, Sabtu 2/5/2026. Kadisdik menegaskan akan menindak tegas sekolah gratis yang melakukan pungli. (Dok: Disdik Kota Tangerang/Sorot24.id)

sorot24.id |Tangerang – Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Wahyudi Iskandar menegaskan komitmennya menjaga kualitas pendidikan dan memastikan program sekolah gratis berjalan maksimal tanpa pungutan liar.

Penegasan itu disampaikan saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di SMP Negeri 1 Kota Tangerang, Sabtu 2 Mei 2026.

“Program sekolah gratis adalah bentuk komitmen intervensi pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang merata. Jika ditemukan pungutan liar di sekolah yang sudah berkomitmen gratis, kami akan menindak tegas,” tegas Wahyudi.

Menurut Wahyudi, tantangan dunia pendidikan saat ini tidak hanya soal akses belajar. Tantangan lainnya adalah membangun karakter siswa di tengah derasnya pengaruh teknologi dan media sosial.

“Penguatan karakter menjadi hal penting di era modern saat ini. Karena itu, kami terus memastikan lingkungan sekolah aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang intelektualitas siswa,” ujarnya.

Ia menegaskan, sekolah-sekolah yang telah menjalankan program “Sekolah Gratis” wajib memberikan layanan pendidikan secara optimal. Sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apa pun kepada peserta didik.

Wahyudi menyebut pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus difasilitasi secara baik. Tujuannya demi mencetak generasi unggul Kota Tangerang di masa mendatang.

Peringatan Hardiknas 2026 mengusung tema “Mewujudkan Kolaborasi Semesta dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan yang Merata”. Tema ini jadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat.

molly-(avriyani)

Daerah, Nasional, News, Pendidikanoleh SebarTweet

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kedung Cowek, Surabaya, Minggu 3/5/2026. Mensos menargetkan 97 gedung Sekolah Rakyat rampung dan fungsional pada Juli 2026. (Dok: Kemensos)

sorot24.id |Surabaya – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan 97 gedung permanen Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia rampung dibangun tahun ini dan sudah bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada Juli 2026. Hal itu disampaikan saat meninjau pembangunan di Kedung Cowek, Surabaya, Minggu 3/5/2026.

“Alhamdulillah ya, di 97 titik sekarang ini sedang dikerjakan pembangunan gedung sekolah rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Gus Ipul di Surabaya, Minggu 3/5/2026.

Dari 97 titik tersebut, Gus Ipul merinci 67 lokasi diprediksi rampung tepat waktu sesuai kontrak. Sementara sisanya tetap bisa difungsikan untuk belajar.

“67 [lokasi pembangunan Sekolah Rakyat] Insya Allah selesai tepat waktu. Sisanya mungkin belum semuanya, tapi bisa digunakan secara fungsional. Sehingga pada bulan Juli yang akan datang, gedung permanen sekolah rakyat itu sudah bisa digunakan Insya Allah di 97 titik lebih,” ungkapnya.

Sesuai proyeksi Kemensos, setiap gedung Sekolah Rakyat mampu menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Fasilitas yang disediakan juga lengkap.

“Gedung ini nanti bisa menampung seribu siswa, SD, SMP, dan SMA, dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan, kemudian asrama, laboratorium, UKS, dan juga fasilitas ekstrakurikuler lainnya. Yang kita harapkan ini nanti benar-benar bisa menjadi tempat belajar mengajar dengan lingkungan yang berkualitas,” tegasnya.

Gus Ipul menyebut Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk anak-anak dari keluarga miskin dan rentan putus sekolah.

“Ini adalah persembahan Bapak Presiden kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu, keluarga rentan, mereka yang belum beruntung, yang diharapkan putra-putrinya bisa sekolah di sini, dan nanti kalau lulus, mereka bisa jadi agen-agen perubahan dan berkontribusi untuk Indonesia,” ujarnya.

Sekjen PBNU itu juga menyebut Presiden Prabowo menargetkan tiap kabupaten/kota minimal memiliki satu Sekolah Rakyat sebagai langkah pengentasan kemiskinan.

“Kalau katakanlah ada 500 saja gedung permanen Sekolah Rakyat, maka kapasitasnya sudah lebih dari 500 ribu siswa. Tahun lalu [jumlah siswa Sekolah Rakyat] hampir 16 ribu, tahun ini Insya Allah lebih dari 30 ribu. Sehingga tahun ini ada lebih dari 46 ribu siswa,” paparnya.

Untuk jangka panjang, Gus Ipul memproyeksi lonjakan signifikan. “Tahun depan Insya Allah sudah lebih dari 100 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun berikutnya sudah lebih dari 200 ribu, sehingga 2029 kita harapkan sudah mencapai lebih dari 14 ribu di tahun 2030 nanti,” ujarnya.

Meski begitu, pembangunan di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) masih menghadapi tantangan. Lelang proyek di Natuna dan Anambas gagal karena biaya mahal.

“Misalnya, sekarang di Natuna kita ada juga, di Anambas kita ada. Di sana juga belum bisa dimulai pembangunannya karena masih gagal lelang. Jadi harus diulang lagi karena mungkin biayanya lebih mahal karena itu adalah bagian dari 3T,” pungkas Gus Ipul.

red24

Daerah, Nasional, News, Pemerintah, Pendidikan, Sosialoleh SebarTweet