DEMA UIN SMH Banten Soroti Penegakan HAM dan Reformasi Peradilan Militer

sorot24.id | SERANG – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Banten pada sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi demokrasi, penegakan hak asasi manusia (HAM), serta sistem peradilan di Indonesia.

Aksi ini bertepatan dengan peringatan 27 tahun Tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998, sebuah peristiwa penting dalam sejarah reformasi Indonesia ketika empat mahasiswa gugur dalam perjuangan menuntut perubahan. Hingga saat ini, penyelesaian kasus tersebut dinilai belum tuntas.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan pentingnya komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kebebasan sipil, serta menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu secara adil dan transparan.

Koordinator lapangan aksi, Fathurahman selaku Ketua DEMA Fakultas dakwah UIN SMH Banten, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk konsistensi mahasiswa dalam mengawal agenda reformasi.

“Reformasi tidak boleh berhenti pada peringatan seremonial. Kami menuntut negara hadir secara nyata untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat, termasuk Tragedi Trisakti, serta memastikan hukum ditegakkan tanpa tebang pilih,” ujar Fathurahman pada Rabu (13/5/2026).

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kasus kekerasan terhadap aktivis HAM, Andri Yunus, yang dinilai sebagai ancaman terhadap kebebasan sipil. Mereka mendesak agar kasus tersebut diusut secara independen dan transparan.

Presiden Mahasiswa UIN SMH Banten, Muhamad Syahid, menegaskan bahwa perlindungan terhadap aktivis dan masyarakat sipil merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.

“Ketika aktivis yang menyuarakan kepentingan rakyat justru mendapatkan kekerasan, maka demokrasi sedang dalam kondisi tidak baik. Negara harus menjamin keamanan dan kebebasan setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat,” tegasnya.

DEMA UIN SMH Banten juga mengkritisi praktik penanganan perkara yang melibatkan aparat militer melalui peradilan militer, khususnya dalam kasus tindak pidana umum. Menurut mereka, hal tersebut berpotensi melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya :

  • Mendesak penyelesaian Tragedi Trisakti 1998 dan pelanggaran HAM berat lainnya secara adil dan transparan.
  • Mendorong pengusutan kasus kekerasan terhadap aktivis HAM Andri Yunus secara independen.
  • Menuntut agar tindak pidana umum yang melibatkan anggota militer diproses melalui peradilan umum.
  • Mendesak revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
  • Mendorong negara untuk memperkuat perlindungan terhadap kebebasan sipil dan ruang demokrasi.

Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi dan pembacaan pernyataan sikap.

DEMA UIN SMH Banten berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam memperkuat demokrasi, menegakkan hukum secara adil, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

red24_RG

Incident, Newsoleh SebarTweet

Aliansi Masyarakat Tigaraksa Kecewa Pimpinan DPRD Tidak Hadir Saat Mengundang Audiensi

sorot24.id | TANGERANG – ALMAST (Aliansi Masyarakat Tigaraksa) kecewa, saat memenuhi undangan Audiensi dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang sesuai surat undangan,

Nomor : B/400.14.6/41/V/DPRD/2026 .

Pemerhati Kebijakan Publik yang juga salah satu wakil ketua Almast,Hendra Primitif, menyoroti ketidak hadiran Ketua DPRD Kabupaten Tangerang dalam agenda audiensi resmi yang sebelumnya telah terjadwal bersama Almast Tigaraksa.

Menurut Hendra Primitif, audiensi merupakan bagian penting dalam menjaga komunikasi, keterbukaan, serta menghargai kearifan lokal masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para pemangku kebijakan.

“Ketika agenda audiensi sudah dijadwalkan secara resmi namun Pimpinan DPRD tidak hadir tanpa penjelasan dan alasan yang jelas, tentu publik mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab terhadap agenda tersebut. Jangan sampai masyarakat merasa diabaikan,” tegas Hendra Primitif.

‎Ia menilai,DPRD sebagai lembaga representasi rakyat seharusnya mampu memberikan kepastian dan penghormatan terhadap masyarakat yang datang membawa aspirasi secara baik dan tertib. Hendra Primitif juga meminta agar ke depan terdapat mekanisme komunikasi yang lebih terbuka apabila ada pembatalan atau perubahan agenda resmi, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan maupun persepsi negatif.

‎“Almast Tigaraksa hadir membawa semangat kearifan lokal, dialog, dan kepentingan masyarakat. Maka setiap agenda audiensi harus dihormati bersama demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD Kabupaten Tangerang,” pungkasnya.

Sementara Ketua Almast,Endang yang akrab disapa Lasun,pada kesempatan yang sama juga menyampaikan kekecewaannya.

“Ketua DPRD mengundang kami hari ini, sesuai surat permohonan audiensi yang kami kirim beberapa Minggu yang lalu,tapi pada kenyataannya,beliau gak bisa hadir dengan alasan sakit,kalau bicara sakit dan tidak fit,Saya ini kondisi nya juga gak fit “nirisan awak”,tapi karena menghormati undangan audiensi,Saya bela – belain hadir . Masa kami harus lakukan “gerakan” dulu baru di respon ! “, tegas Lasun Ketua Almast.

Audiensi di hadiri perwakilan Ketua Dewan via Staff Setwan,sedangkan Almast di hadiri oleh Ketua dan perwakilan Pengurus Harian,akhirnya “batal” dan tidak membahas hal-hal substansial sesuai tujuan awal menyampaikan aspirasi dari masyarakat khususnya masyarakat Tigaraksa.

‎red24_KANU

Area, Newsoleh SebarTweet

Dedi Muhdi : Sampah Menjadi Persoalan Klasik Yang Menarik Untuk di Tuntaskan dan Menjadi PR Bersama
‎
‎sorot24.id | TANGERANG – Persoalan Sampah di Indonesia merupakan persoalan dan krisis lingkungan serius, dengan timbunan sampah mencapai 25 – 71 juta ton pertahun dan hanya kurang lebih 35 – 40% yang terkelola. Besarnya timbunan sampah itu, salah satu penyumbangnya adalah sampah yang berasal dari rumah tangga. Berdasarkan Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) setiap orang di Indonesia menghasilkan 0,7 – 0,85 Kg sampah perharinya.
‎
‎Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,menjadikan sampah sebagai salah satu skala prioritas yang harus di tuntaskan. Keseriusan itu di tuangkan dalam Perpres No. 109 Tahun 2025 dengan menunjuk Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk memimpin Percepatan Pengelolaan Sampah Nasional, yang salah satunya memangkas aturan perizinan yg rumit dan mendorong Percepatan Pembangkit Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) serta menggerakkan kesadaran dan Kepedulian masyarakat tentang sampah.
‎
‎”Butuh kerjasama dan keseriusan serta “kesadaran diri”dari seluruh pihak terkait yang berkompeten untuk menuntaskan persoalan sampah ini”, Saya meminta kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk mengaktifkan kembali adanya Kelompok-Kelompok Bank Sampah di setiap RT – RW. Saya sebagai Wakil Rakyat akan mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran khusus terkait persoalan klasik ini”, tegasnya.
‎
‎Dedi Muhdi yang juga Anggota DPRD Banten dari Fraksi PAN ini menyatakan,
‎
‎”Kelompok Bank Sampah itu akan memberikan manfaat ganda, selain menciptakan lingkungan bersih dan sehat dengan mengurangi penumpukan sampah, sekaligus juga memberikan manfaat keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Gerakan ini mendorong pemberdayaan masyarakat dan bisa mengurangi beban sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)”, ujar Dedi Muhdi yang akrab disapa DM.
‎
‎Di tambahkan Dedi, “Bila Setiap Lingkungan RT dan RW khususnya di Kabupaten Tangerang ini memiliki Gerakan Bank Sampah, persoalan sampah ini akan bisa di minimalisir dan dituntaskan”, pungkasnya.

Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota harus juga mendorong dan memberikan dukungan terhadap gerakan Bank Sampah. Butuh kerjasama dan keseriusan dari seluruh elemen masyarakat dan pengambil kebijakan.
‎
‎red24_KANU

Area, Newsoleh SebarTweet

Dukung Kemandirian Pemuda Dispora Banten Gelar Pelatihan Barber Shop Angkatan Satu

sorot24.id | TANGERANG – Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten menyelenggarakan Pelatihan Barber Shop Angkatan 1 bagi pemuda Banten pada, Selasa (13/5/2026) di Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Kegiatan ini dihadiri dan mendapat dukungan dari unsur legislatif daerah.

Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda Dispora Banten, Tito Istianto, menyatakan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menekan pengangguran dan mendorong wirausaha pemuda.

Peserta Pelatihan Barber Shop angkatan 1. foto/dok : red24 .

“Pelatihan barbershop Angkatan 1 ini kami desain agar pemuda Banten memiliki keterampilan praktis yang langsung bisa digunakan untuk bekerja atau membuka usaha. Harapannya, dari Poris Plawad Indah ini lahir barber-barber muda Banten yang profesional dan berdaya saing,” ujar Tito Istianto.

Tito menambahkan, Dispora Banten akan memastikan adanya pendampingan pasca pelatihan, agar peserta tidak berhenti sampai di ruang pelatihan.

Anggota Komisi 5 DPRD Banten, Dr. Yeremia Mendrofa, ST, MM, MBA, mengapresiasi langkah Dispora Banten yang konsisten menjalankan program pemberdayaan pemuda berbasis keterampilan.

“Kami di Komisi 5 DPRD Banten mendukung penuh program seperti ini. Pelatihan Barber Shop menjawab kebutuhan pasar dan memberikan peluang ekonomi nyata bagi pemuda. Kami akan mengawal agar program ini berkelanjutan, menjangkau seluruh wilayah Banten”, jelas Dr. Yeremia Mendrofa.

Pelatihan Angkatan 1 diikuti oleh puluhan pemuda dari Kota Tangerang dan sekitarnya. Materi yang diberikan meliputi teknik dasar barbershop, standar higienitas, pelayanan pelanggan, serta dasar-dasar manajemen usaha.

red24_RG

Education, Newsoleh SebarTweet

Disaksikan Gubernur Banten, BPN dan BKPRMI Kolaborasi Percepat Legalitas Tanah Wakaf

sorot24.id | SERANG – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPW BKPRMI) Provinsi Banten dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (13/5/2026). Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Banten, Andra Soni, dan Ketua Umum DPP BKPRMI, Nanang Mubarok.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pengurus Wilayah BKPRMI Provinsi Banten masa bakti 2026–2031 yang dipimpin oleh Fahmi Hakim sebagai Ketua DPW BKPRMI Banten. Momentum tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi kepemudaan Islam, dan BPN dalam mendukung pembangunan masyarakat serta percepatan legalisasi aset rumah ibadah di Provinsi Banten.

Gubernur Banten, Andra Soni, mengajak organisasi pemuda dan remaja masjid untuk mengambil peran aktif dalam membangun karakter generasi muda di tengah tantangan globalisasi. Menurutnya, masjid harus mampu berkembang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembinaan umat dan ruang penguatan nilai-nilai kebangsaan.

“Kita ingin masjid menjadi pusat pembinaan generasi Qurani yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual, memiliki kepedulian sosial, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan,” tutur Andra Soni.

Selain penguatan sumber daya manusia, Gubernur Andra juga menyoroti pentingnya percepatan sertipikasi tanah wakaf. Ia menyampaikan bahwa masih terdapat ribuan masjid dan musala di Banten yang belum memiliki sertifikat wakaf sehingga membutuhkan perhatian bersama untuk memberikan kepastian hukum atas aset keagamaan tersebut.

“Alhamdulillah BPN sangat proaktif dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf. Tentu hal ini juga membutuhkan dukungan dari para pengurus masjid dan seluruh elemen masyarakat agar proses fasilitasi dapat berjalan optimal,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun bersama BKPRMI dan Pemerintah Provinsi Banten. Ia juga mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus DPW BKPRMI Banten yang baru dilantik.

“Kami mengucapkan selamat kepada Ketua DPW BKPRMI Banten masa bakti 2026–2031 beserta seluruh jajaran pengurus yang telah dilantik. Semoga amanah ini dapat memperkuat kontribusi BKPRMI dalam membangun generasi muda dan mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujar Harison.

Harison menegaskan bahwa Kanwil BPN Provinsi Banten mendukung penuh akselerasi percepatan sertipikasi tanah wakaf di Provinsi Banten. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan kepastian hukum bagi rumah ibadah dan aset keagamaan masyarakat.

“Kami terus mendorong percepatan sertipikasi tanah wakaf di Banten. Setelah pelaksanaan Gerakan Pemasangan Tanda Batas Tanah Wakaf (GEMAPATAS TAWAF) di Kabupaten Tangerang, dalam waktu dekat program serupa juga akan dilaksanakan di wilayah Serang Raya,” pungkasnya.

red24_RG

Law, National, Newsoleh SebarTweet

2.000 Paket Sembako Murah,Warga Antusias Serbu Gerakan Pangan Murah di Alun-Alun Tigaraksa

sorot24.id | TANGERANG – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid membagikan sebanyak 2.000 paket sembako murah dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang di Alun-Alun Tigaraksa, Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Rabu,13/5/26.

Bupati Maesyal Rasyid mengatakan, pemerintah daerah akan terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan warga, salah satunya Gerakan Pangan Murah.

“Pemerintah daerah senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Terutama dalam situasi kondisi saat ini, kita antisipasi sekaligus merespons kebutuhan masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan oleh Disperindag dan juga Dinas Pertanian,” ujar Bupati Maesyal.

Ia menjelaskan, paket sembako yang harga normalnya sekitar Rp85 ribu dapat ditebus masyarakat hanya dengan Rp 43 ribu atau lebih dari setengah dari harga pasaran.

“Disperindag menyiapkan sembako yang harga belinya Rp85 ribu, tetapi dijual Rp43 ribu. Jadi ini setengah harga lebih murah dan bisa dimanfaatkan masyarakat,” jelasnya.

Selain paket sembako murah, Dinas Pertanian juga menyediakan berbagai kebutuhan pangan lain seperti sayur-mayur hingga produk olahan hasil pertanian dan perikanan dengan harga terjangkau. Bahkan, beras 5 kilogram dijual hanya Rp 17 ribu.

“Ini sebagai upaya pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban masyarakat Kabupaten Tangerang. Semua kecamatan nantinya mendapatkan giliran,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa program GPM yang sebelumnya digelar tiga bulan sekali pada tahun 2025, kini ditingkatkan menjadi dua bulan sekali pada tahun 2026.

“Tahun 2025 tiga bulan sekali, sekarang tahun 2026 kita tambah menjadi dua bulan sekali. InsyaAllah kalau kemampuan keuangan daerah memungkinkan, tahun 2027 bisa sebulan sekali,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, Resmiyati Marningsih, mengatakan Gerakan Pangan Murah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Lanjut dia, sebanyak 2.000 paket sembako disediakan dalam kegiatan tersebut. Paket sembako yang dijual murah terdiri atas beras premium 2 kilogram, tepung terigu 1 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter.

“Harga normal paket sembako sekitar Rp85 ribu, namun masyarakat cukup menebus dengan harga Rp43 ribu,” jelasnya.

Program ini merupakan salah satu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Salah seorang warga, Nurjanah, mengaku sangat terbantu dengan adanya program sembako murah tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat lebih sering dilaksanakan dan ditambah jumlah paket yang disediakan dalam pelaksanaan GPM nantinya.

“Saya harap bisa sering-sering diadakan sembako murah dan ditambah jumlah paketnya. Ini sangat membantu ibu-ibu,” pungkasnya.

SIARAN PERS
NO: 400.14.4.3/20-Prokopim/V/2026 (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tangerang)

red24_KDL

Newsoleh SebarTweet

Intruksi Wabup Intan : Isbat Nikah Terpadu Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Warga Kabupaten Tangerang

sorot24.id | TANGERANG – Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah secara tegas menginstruksikan kepada seluruh jajaran Camat dan Tim Penggerak PKK untuk mempercepat proses pendataan program Isbat Nikah Terpadu yang akan digelar dakam rangka memeriahkan HUT ke-394 Kabupaten Tangerang.

Hal tersebut disampaikan Wabup Intan saat membuka Sosialisasi Isbat Nikah Terpadu yang dilaksanakan di Ruang Rapat Wareng, Gedung Kantor Bupati Tangerang. Rabu,13/05/26.

“Program isbat nikah terpadu ini adalah bentuk perlindungan hukum dan tertib administrasi terhadap setiap keluarga, khususnya melindungi hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang. Saya minta kepada para camat dan seluruh jajarannya serta Tim Penggerak PKK agar mempercepat proses pendataan dan pendaftarannya,” pinta Wabup Intan.

Beliau menjelaskan ​bahwa program isbat nikah terpadu tersebut menargetkan legalitas hukum bagi 1.000 pasangan suami istri di Kabupaten Tangerang. Program tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Pengadilan Agama Tigaraksa dan Kementerian Agama.

“Saya didampingi oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, juga Dinas DPMPD, Dukcapil dan Kementerian Agama juga akan hadir, insyaAllah akan mengadakan Isbat Nikah Terpadu bagi kurang lebih 1.000 pasang se-Kabupaten Tangerang dan gratis,” jelasnya.

Status pernikahan siri masih banyak ditemukan pada pasangan suami istri di Kabupaten Tangerang bahkan pada pasangan yang sudah lanjut usia. Menurut nya, status pernikahan siri ini harus segera dituntaskan agar tidak menghambat hak administratif anak dan perlindungan hukum bagi kaum perempuan.

“Tanpa dokumen resmi, perlindungan perempuan dan anak-anak akan sulit mengakses administrasi sekolah dan perempuan kehilangan perlindungan hak waris,” tandasnya.

Pihaknya juga meminta seluruh pihak terkait terus ​menguatkan sinergi dan kolaborasi dalam melakukan validasi data secara cepat, akurat dan tepat untuk memastikan program tersebut benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

​”Seluruh perangkat daerah dan pihak terkait harus terus membangun sinergi tanpa hambatan prosedur, demi kelancaran proses persidangan terpadu bersama Pengadilan Agama Tigaraksa dan Kemenag. Kita ingin memangkas kerumitan birokrasi dan biaya tinggi agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dengan cara yang lebih mudah,” tegasnya.

Lanjut Wabup, seluruh jajaran harus bergerak cepat mengingat program Isbat Nikah Terpadu merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk menjamin hak sipil dan memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi setiap keluarga di Kabupaten Tangerang.

“Semua data calon peserta harus segera dihimpun dalam waktu singkat untuk menjamin target 1.000 pasangan tercapai sesuai agenda perayaan daerah,” pungkasnya.

SIARAN PERS
NO: 400.14.4.3/21-Prokopim/V/2026 (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tangerang)

red24_KDL

Newsoleh SebarTweet

Wakil Bupati Intan Tutup Pelatihan Koding dan AI Bagi Guru SD – SMP

sorot24.id | TANGERANG – Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah menutup secara resmi kegiatan Pengembangan Kompetensi Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) Angkatan IV dan V jenjang SD dan SMP di Ruang Rapat Cituis, Rabu,13/05/26.

Dalam sambutannya, Wabup Intan mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk melakukan transformasi pendidikan melalui penguatan literasi digital bagi para pendidik agar para tenaga pendidik senantiasa siap dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.

“Kita ingin memastikan bahwa para pendidik kita siap menghadapi era digital dan mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran,” ujar Wabup Intan.

Dia mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang dinyatakan kompeten dan berhak mendapatkan sertifikat berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh dari pihak penyelenggara. Ia berharap pengalaman, ilmu dan wawasan yang telah dikuasai bisa segera diimplementasikan untuk mengembangkan media ajar dan memanfaatkan AI sebagai alat bantu pembelajaran.

“Semoga ilmu, pengalaman dan wawasan yang diperoleh para peserta dapat segera diimplementasikan untuk mengembangkan media ajar berbasis koding dan memanfaatkan AI sebagai alat bantu pembelajaran yang inovatif di sekolah masing-masing. Dampak pelatihan ini akan terlihat dari inovasi yang Bapak/Ibu hadirkan setelah kembali ke satuan pendidikan masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Beni Rachmat melaporkan bahwa Kompetensi Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial tersebut diikuti oleh 90 orang guru SD dan SMP di lingkungan Pemkab Tangerang yang terdiri dari guru mata pelajaran TIK, Matematika, dan IPA untuk jenjang SMP, serta guru kelas 4 dan 5 untuk jenjang SD. Kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 5 hingga 13 Mei 2026 dengan metode blended learning, yakni kombinasi pembelajaran tatap muka dan virtual daring, bekerja sama dengan BPSDM dan Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten.

“Tujuan utama dari pelatihan ini adalah agar para alumni dapat mengimplementasikan ilmu koding dan kecerdasan artifisial di unit kerja masing-masing guna meningkatkan literasi digital dan inovasi pembelajaran,” jelas Benni.

Lanjut dia, total durasi pelatihan adalah 61 jam pelajaran yang mencakup materi teori, praktik, serta evaluasi. 90 orang peserta angkatan IV dan V dinyatakan kompeten dan berhak menerima sertifikat kelulusan.

“Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh peserta, 90 orang dinyatakan kompeten dan berhak menerima sertifikat,” imbuhnya.

Adapun 3 peringkat terbaik angkatan ke-IV, diraih oleh Siti Suhami, Putik Nusa Indah, S.Pd., dan peringkat ketiga Siti Marfiah, S.Pd. Untuk angkatan ke-V, peringkat I: Cut Rika Dinantiar, M.Pd, Leli Mulawati, S.Pd, dan ketiga diraih Siti Aisyah, S.Pd., Ing.

SIARAN PERS
NO: 400.14.4 3/23-Prokopim/V/2026 (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tangerang)

red24_KDL

Education, Newsoleh SebarTweet

Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi PAN,Dedi Muhdi : Dorong Gerakan Sampah Jadi Berkah

sorot24.id | BANTEN – Persoalan Sampah di Indonesia merupakan persoalan dan krisis lingkungan serius, dengan timbunan sampah mencapai 25 – 71 juta ton pertahun dan hanya kurang lebih 35 – 40% yang terkelola. Besarnya timbunan sampah itu, salah satu penyumbangnya adalah sampah yang berasal dari rumah tangga. Berdasarkan Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) setiap orang di Indonesia menghasilkan 0,7 – 0,85 Kg sampah per harinya.

Dedi Muhdi,Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi PAN. foto/dok : istimewa. [red24] .
Bahkan Persoalan sampah ini sudah menjadi perhatian serius Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Keseriusan itu di tuangkan dalam Perpres No. 109 Tahun 2025 dengan menunjuk Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk memimpin Percepatan Pengelolaan Sampah Nasional, salah satunya memangkas aturan perizinan yang rumit dan mendorong Percepatan Pembangkit Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) serta menggerakkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang sampah.

Dalam mendukung gerakan pemerintah pusat tersebut, Anggota DPRD Banten, Ahmad Dedi Muhdi melakukan Gebrakan yang cukup bagus yakni :

“Gerakan Sampah Jadi Berkah”

Gerakan ini adalah inisiatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk mengubah limbah menjadi sumber daya bernilai ekonomi, lingkungan, dan sosial, seperti kompos atau kerajinan.

“Fokus utamanya adalah pemilahan sampah organik dan non organik dari rumah, sedekah sampah ke bank sampah, dan penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk lingkungan lebih bersih”, ujar Anggota Dewan dari Pasar Kemis ini.

Selain itu Anggota Dewan Dari Fraksi PAN ini, mendorong dan mengaktifkan kembali adanya Kelompok-Kelompok Bank Sampah di setiap lingkungan RT – RW,

“Kelompok Bank Sampah itu akan memberikan manfaat ganda, selain menciptakan lingkungan bersih dan sehat dengan mengurangi penumpukan sampah, sekaligus juga memberikan manfaat keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Gerakan ini mendorong daur ulang dan pemberdayaan masyarakat serta mengurangi beban sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)”, ujar Dedi Muhdi .

“Bila Setiap RW di Kabupaten Tangerang ini memiliki Gerakan Bank Sampah, saya yakin betul, persoalan sampah di kabupaten Tangerang yang saat ini menjadi persoalan serius akan teratasi. oleh karenanya pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi harus juga mendorong dan memberikan dukungan terhadap gerakan Bank Sampah disetiap RW ini”, pungkas Dedi Muhdi .

red24_KANU

Area, Newsoleh SebarTweet

BREAKING NEWS : Resah,Warga Kelurahan Kadu Agung Sweeping Warung Remang – Remang di Area Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang

‎sorot24.id | TANGERANG – Warung Remang – Remang  yang menjamur di seputaran Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang yang beroperasi sampai pagi ini serta menyediakan berbagai macam minuman keras dan sudah meresahkan masyarakat sekitar,malam ini (Selasa,12 Mei 2026 Pkl. 21.00 wib,di sweeping oleh berbagai elemen gabungan masyarakat Kelurahan Kadu Agung dan sekitarnya .

Pantauan awak media sorot24.id dan informasi yang di dapat dari warga masyarakat sekitar lokasi,sweeping masih berlangsung.

“Sweeping masih pak, sampai malam ini jam 22.11 Wib,sekarang kerumunan massa menuju salah satu tempat hiburan remang – remang Sopo Sanggar”, ujar salah satu warga Tigaraksa kepada awak media sorot24.id,yang enggan di sebutkan namanya .

‎Sementara Penggiat Pemerhati Kebijakan Publik, Hendra Primitif, mengapresiasi langkah cepat dan kepedulian warga masyarakat Kampung Bugel, Kelurahan Kaduagung, Tigaraksa, atas dampak dari menjamur nya warung remang – remang yang sudah berlangsung lama ini dan terkesan di biarkan oleh pemangku kebijakan di wilayah tersebut .

Menurut Hendra,sikap warga tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial demi menjaga kenyamanan, ketertiban, dan marwah kawasan Pusat Pemerintahan sebagai simbol pelayanan publik dan pusat pemerintahan daerah.

“Langkah warga patut diapresiasi karena memiliki kepedulian terhadap ketertiban lingkungan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa memiliki aturan sendiri dan mengabaikan ketentuan yang berlaku di wilayah pusat pemerintahan,” tegas Hendra Primitif.

‎Ia juga meminta aparat terkait serta OPD yang memiliki kewenangan untuk lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan penertiban, agar tidak muncul kesan pembiaran terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum di tengah masyarakat.

Hendra menambahkan bahwa aturan daerah harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu demi menjaga wibawa pemerintah daerah dan kenyamanan masyarakat sekitar.

‎“Kalau masyarakat saja peduli terhadap ketertiban umum, maka instansi terkait juga harus hadir dan membuktikan ketegasannya. Jangan sampai masyarakat bertanya, yang punya aturan sendiri sebenarnya ke mana? “, pungkasnya.

Sampai berita ini diturunkan,aksi sweeping masih berlangsung dan kerumunan massa semakin bertambah banyak .

red24

Incident, Newsoleh SebarTweet