Petugas gabungan melakukan olah TKP penemuan mayat wanita di kebun warga Cipocok Jaya, Kota Serang, Senin (18/5/2026) malam. Foto: Istimewa/sorot24

sorot24.id|SERANG – Kasus penemuan mayat wanita tergantung di kebun milik warga Cipocok Jaya, Kota Serang, memasuki babak baru. Satreskrim Polresta Serang Kota mengamankan satu pria berinisial S yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan.

Kasat Reskrim Polresta Serang Kota, Kompol Alfano Ramadhan, membenarkan penangkapan tersebut. “Alhamdulillah, semalam sudah ditangkap terduga pelaku pembunuhan wanita tergantung,” ujarnya di Serang, Jumat (22/5/2026).

Sebelumnya, warga digegerkan dengan penemuan mayat wanita tanpa identitas di kebun rambutan milik almarhum SN, Lingkungan Pakel Pudak, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya. Kapolsek Cipocok Jaya AKP Juwandi mengatakan jasad ditemukan pada Senin (18/5/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

“Kondisinya tergantung di pohon, berpakaian lengkap, tapi tubuh sudah menghitam dan membusuk. Diperkirakan meninggal sekitar lima hari,” kata Juwandi.

Dokter forensik RS Bhayangkara, Donald Rinaldi, memastikan korban tewas bukan karena bunuh diri. Hasil autopsi menemukan banyak luka memar di lengan kanan korban. Fakta lain, korban masih hidup saat digantung.

“Jadi pada saat digantung itu dia masih hidup. Kalau bunuh diri apa bukan, saya bilang bukan bunuh diri. Kalau dia mati karena dianiaya, saya bilang bisa,” tegas Donald, Rabu (20/5/2026).

Hingga kini, polisi belum mengungkap motif pembunuhan maupun hubungan pelaku dengan korban. Identitas korban juga masih dalam penelusuran.

red24

Incident, Law, National, Newsoleh SebarTweet

‎Delegasi Kota Tangerang kompak mengepalkan jari saat mengikuti Latihan Kepemimpinan Pemuda Provinsi Banten, 12-13 Mei 2026. Keikutsertaan Ketua IPPNU Kota Tangerang Novia Kurnia Cahya diharapkan membawa semangat baru bagi gerakan pendidikan dan pemberdayaan perempuan muda di Tangerang. (Dok: Istimewa/Sorot24.id)

‎sorot24.id|Kota Serang  – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang resmi mengutus Ketua Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kota Tangerang, Novia Kurnia Cahya, untuk mengikuti Latihan Kepemimpinan Pemuda tingkat Provinsi Banten Bertempat Di Gedung Life Skill Kepemudaan Pada Selasa – Rabu 12-13 Mei 2026.
‎
‎Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dispora Provinsi Banten ini menjadi ajang penguatan kapasitas bagi tokoh muda potensial di wilayah Banten.
‎
‎Keikutsertaan Novia merupakan bentuk kepercayaan Pemerintah Kota Tangerang terhadap kader muda yang dinilai aktif membangun gerakan pendidikan dan pengembangan karakter. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan zaman, seperti rendahnya partisipasi sosial dan dampak negatif disrupsi digital di kalangan generasi muda.
‎
‎Kepala Dispora Kota Tangerang, Dr. Kaonang, S.Sos., MM, menyatakan dukungannya terhadap delegasi ini. Menurutnya, pemuda perlu dibekali kemampuan adaptasi dan visi sosial yang kuat.
‎
‎”Kami mendorong kader muda Kota Tangerang untuk menyerap materi strategis mulai dari manajemen organisasi hingga inovasi sosial. Kehadiran Novia diharapkan membawa semangat baru, terutama dalam memperkuat peran perempuan muda di ruang publik,” ujar Dr. Kaonang.
‎
‎Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD KNPI Kota Tangerang, Dede Maulana Paisal, S.H., M.H turut memberikan dorongan. Ia menilai keterlibatan aktif dalam pelatihan ini adalah kunci agar organisasi pelajar di Kota Tangerang mampu bersaing secara intelektual dan sosial di level yang lebih luas.
‎
‎1. Pengalaman pelatihan akan diimplementasikan pada program kerja IPPNU Kota Tangerang agar lebih relevan dengan kebutuhan Gen-Z.
‎
‎ 2. Membangun kolaborasi produktif antarorganisasi kepemudaan se-Provinsi Banten.
‎
‎ 3. Memperkuat posisi perempuan muda sebagai penggerak perubahan yang inklusif dan berintegritas.
‎
‎Melalui momentum ini, IPPNU Kota Tangerang diharapkan tidak hanya unggul dalam kaderisasi internal, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata sebagai bagian dari solusi sosial dan pembangunan kepemudaan di tingkat daerah maupun provinsi.
‎
‎Red24 : (RAS)
‎

Education, National, Newsoleh SebarTweet

‎Mahasiswa Banten Ngamuk: Kebijakan Pemerintah Amburadul, Biarkan 93 Ribu Anak Banten Putus Sekolah.
‎
‎sorot24.id |KOTA SERANG – Di tengah gemerlapnya klaim pembangunan di Provinsi Banten, sebuah kenyataan pahit kembali menampar wajah tata kelola pemerintahan daerah. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Banten Bersatu dan BEM PTNU Banten turun ke jalan pada Senin (4/4/2026), bukan untuk merayakan prestasi, melainkan untuk melayat matinya akses pendidikan yang adil bagi puluhan ribu anak di tanah para jawara.
‎
‎Aksi ini menjadi alarm keras bahwa sistem pendidikan di Banten tidak sedang “baik-baik saja”, melainkan sedang koma di bawah pengawasan pemerintah. Mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah yang dianggap gagal memberikan jaminan hak dasar tersebut.
‎
‎Ratusan mahasiswa ini berkumpul dan bersatu dalam aksi demonstrasi untuk menuntut pertanggungjawaban Gubernur Banten atas carut-marut struktural pendidikan. Mereka muak dengan angka-angka fantastis putus sekolah di berbagai daerah yang terus dibiarkan menganga tanpa solusi konkret.
‎
‎Selanjutnya mahasiswa menilai berbagai persoalan yang ada saat ini bukanlah masalah administratif biasa, melainkan masalah struktural yang require (langkah konkret segera). Data yang dihimpun para mahasiswa menegaskan status “Darurat Pendidikan” di provinsi banten tersebut.
‎
‎Sangat mengejutkan mahasiswa menunjukkan jumlah data anak putus sekolah di sejumlah wilayah Banten tergolong sangat tinggi:
‎
‎Fakta di lapangan berbicara lebih keras daripada wacana pejabat. Kabupaten Pandeglang “memimpin” dengan rekor menyedihkan 42 ribu anak tidak sekolah, disusul Kabupaten Lebak dengan 22 ribu anak, Kabupaten Tangerang sekitar 21 ribu anak, dan bahkan Kota Serang selaku ibu kota provinsi menyumbang sekitar 8 ribu anak. Ini bukan sekadar data administratif; ini adalah puluhan ribu masa depan anak bangsa yang sedang “dibunuh” perlahan oleh ketidakpedulian sistem.
‎
‎Koordinator Umum Aliansi BEM Banten Bersatu, M. Abdurrahman, dalam orasinya menegaskan, angka tersebut adalah bukti nyata sistem yang sedang tidak baik-baik saja. “Angka putus sekolah yang tinggi, ketimpangan akses, hingga dugaan penyimpangan anggaran menunjukkan ada ketidakberesan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
‎
‎Kritik tajam mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru memicu persoalan baru di lapangan. Sarkasme yang paling menyakitkan adalah melihat bagaimana ketimpangan akses pendidikan terus dilestarikan.
‎
‎Di Pandeglang, infrastruktur masih minimalis, dan guru menjadi barang langka, bahkan di wilayah hunian sementara (huntara). Seolah belum cukup, kebijakan “Sekolah Gratis” di swasta justru menciptakan kelebihan kapasitas dan dugaan “pembuangan” siswa ke sekolah negeri yang sudah penuh sesak.
‎
‎Di sisi lain, praktek pungutan liar masih ditemukan di sekolah-sekolah swasta yang notabene menerima bantuan pemerintah. Ini adalah tata kelola yang tidak hanya tidak tepat sasaran, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan.
‎
‎“Kami melihat ada masalah serius dalam tata kelola pendidikan, mulai dari kebijakan yang tidak tepat sasaran hingga lemahnya pengawasan di lapangan,” lanjut Abdurrahman.
‎
‎Ilham Rizafi, Koordinator Wilayah BEM PTNU Banten, menambahkan kritikan terkait Ketimpangan kualitas sarana dan prasarana semakin memperlebar jurang pemisah. BEM PTNU Banten mencatat 76 persen sekolah swasta masih “telanjang” dari fasilitas dasar seperti perpustakaan dan lapangan olahraga. Lebih absurd lagi, masih banyak alumni yang ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah karena tunggakan biaya, seolah ijazah mereka adalah barang gadai, padahal pendidikan adalah hak dasar setiap anak.
‎
‎Meskipun Gubernur Banten, Andra Soni, sebelumnya sempat menebus sejumlah ijazah alumni, Ilham menegaskan persoalan ini belum terselesaikan. “Persoalan ini harus terus diangkat karena masih banyak alumni yang membutuhkan hak mereka,” tutur Ilham.
‎
‎”Iham juga menyoroti Persoalan sosial di lingkungan pendidikan. Fenomena perundungan (bullying) dan kekerasan digital semakin marak, menandakan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pemerintah seolah alpa dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang mumpuni di dunia pendidika,” jelasnya.
‎
‎Tuntutan Mahasiswa
‎Atas amburadulnya tata kelola tersebut, Aliansi BEM Banten Bersatu dan BEM PTNU Wilayah Banten menegaskan 11 tuntutan desakan kepada Gubernur, antara lain:
‎
‎1. Evaluasi menyeluruh kebijakan pendidikan di Banten.
‎
‎2. Penindakan tegas pungutan biaya di sekolah penerima bantuan.
‎
‎3. Pembebasan ijazah tertahan melalui kebijakan bantuan sosial.
‎
‎4.Langkah konkret menurunkan angka putus sekolah.
‎
‎5. Pemerataan sarana prasarana sekolah swasta.
‎
‎6. Audit menyeluruh penyaluran PIP dan tindak tegas pelaku pemotongan dana.
‎
‎7. Penguatan sistem perlindungan anak dari bullying dan kekerasan digital.
‎
‎8. Keterbukaan informasi publik terkait bantuan pendidikan.
‎
‎9. Pemerataan distribusi guru dan evaluasi kebijakan guru non-ASN.
‎
‎10. Perhatian serius pada pendidikan di huntara dan wilayah terpencil.
‎
‎11. Hentikan kebijakan penghapusan program studi tanpa kajian.
‎
‎Mahasiswa menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini sampai ada perubahan nyata, menegaskan bahwa “Pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan sekadar instrumen kebijakan.”
‎
Red24🙁 RAS)

Education, News, Opinionoleh SebarTweet

Tim Raimas Ditsamapta Polda Banten dipimpin IPDA Rizal Nusa Bakti, S.H. saat menggelar Patroli Maung Presisi R2 di titik rawan kejahatan Kota Serang, Sabtu malam 3/5/2026. Patroli menyasar aksi 3C, balap liar, dan geng motor. (Dok: Humas Polda Banten/Sorot24.id)

sorot24.id | SERANG– Tim Raimas Ditsamapta Polda Banten menggelar Patroli Maung Presisi R2 pada Sabtu malam 3/5/2026 mulai pukul 23.00 WIB untuk mengantisipasi tindak kejahatan 3C dan gangguan kamtibmas di wilayah Kota Serang. Patroli dipimpin Perwira Pengendali IPDA Rizal Nusa Bakti, S.H. dengan melibatkan 25 personel.

Kegiatan patroli difokuskan untuk mengantisipasi potensi tindak kejahatan 3C (curat, curas, dan curanmor) serta berbagai gangguan kamtibmas lainnya di wilayah hukum Polda Banten, khususnya di Kota Serang.

IPDA Rizal Nusa Bakti, S.H. selaku Perwira Pengendali (Padal) memimpin langsung patroli didampingi AIPDA Ronie Anwar, S.E., M.M.

Selama pelaksanaan kegiatan, personel melaksanakan patroli dialogis di sejumlah titik keramaian dan lokasi yang dianggap rawan kejahatan. Selain itu, dilakukan pula pemantauan di titik-titik strategis guna mencegah aksi balap liar, premanisme, geng motor, tawuran, serta penyakit masyarakat lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Raimas juga aktif memberikan imbauan kepada masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar.

Upaya preventif lainnya turut dilakukan dengan menyisir area rawan serta memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum.

“Hasil patroli menunjukkan situasi relatif aman dan kondusif. Tidak ditemukan adanya tindak pidana maupun barang bukti yang menonjol,” ujar IPDA Rizal Nusa Bakti dalam laporannya, Minggu 4/5/2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Banten dalam menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat melalui kehadiran personel Polri secara langsung di lapangan.

Dengan dilaksanakannya patroli rutin ini, diharapkan dapat meminimalisir potensi kejahatan serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polda Banten.

red24– (Avriyani)

Law, National, Newsoleh SebarTweet

Serang, sorot24.id | Gubernur Banten Andra Soni melantik 64 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Pelantikan berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Senin (29/12/2025).

Puluhan pejabat yang dilantik terdiri atas 59 Pengawas Sekolah, tiga Auditor, satu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), serta satu Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur. Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 685, 697, dan 698 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan ke Dalam Jabatan Fungsional.

Dalam sambutannya, Andra Soni menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov Banten dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor pendidikan.

“Pelantikan 59 orang Pengawas Sekolah ini merupakan kado akhir tahun untuk para pendidik dan sebagai komitmen kami untuk mempercepat pelantikan Pengawas Sekolah Ahli Muda,” ungkap Andra.

Gubernur meminta para pengawas sekolah yang baru dilantik untuk memberikan perhatian khusus pada monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu pendidikan. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi program sekolah gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Selain itu, Andra juga menginstruksikan pengawas sekolah agar aktif mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk tawuran antar pelajar dan perundungan (bullying).

“Harus ada upaya bersama melalui pendidikan karakter, kegiatan ekstrakurikuler yang positif, pembinaan konseling, serta kerja sama dengan orang tua. Kita harus menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua pelajar,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar peserta didik penerima fasilitas sekolah gratis tetap mematuhi etika dan tata tertib sekolah. Pengawas sekolah diharapkan mampu membangun sinergi dengan kepala sekolah, guru, komite sekolah, serta pemerhati pendidikan guna menekan angka putus sekolah di Provinsi Banten.

Selain sektor pendidikan, Andra Soni memberikan arahan khusus kepada Auditor, PPUPD, dan Analis SDM Aparatur agar memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja pembangunan daerah. Menurutnya, pengawasan yang kuat akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Khusus kepada Analis SDM Aparatur, Gubernur menekankan pentingnya penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kalian memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan ASN dilakukan secara terencana, objektif, dan berbasis data,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Andra Soni menegaskan pentingnya profesionalisme dan netralitas ASN. Ia meminta seluruh pejabat fungsional yang dilantik untuk fokus pada kinerja dan tidak terlibat dalam urusan politik praktis.

“Saya minta Bapak dan Ibu fokus pada fungsi pengawas. Tidak usah mengurusi hal di luar itu, apalagi urusan politik. Kemurnian sebagai Pegawai Negeri Sipil harus dijaga. Saya menilai dari kinerja, bukan dari kedekatan,” pungkasnya.

(red)

Newsoleh SebarTweet