Wabup Intan Resmikan Bank Sampah Unit Puspem Kabupaten Tangerang

sorot24.id | TANGERANG – Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah meresmikan Bank Sampah Unit Pusat Pemerintah (Pupem) Kabupaten Tangerang. Acara tersebut digelar di GSG Puspemkab Tangerang, Rabu,06/05/26.

Dalam sambutannya Wabup Intan mengatakan peresmian Bank Sampah Unit Puspem tersebut merupakan langkah nyata dan konkret dari komitmen bersama, bukan hanya sekedar membentuk kelembagaan namun juga membangun kesadaran dan perubahan perilaku penanganan sampah.

Wabup Intan Nurul Hikmah,resmikan program Bank Sampah. foto/dok : prokopimsetda . [red24] .
“Ini bukan sekadar membentuk dan mengukuhkan kelembagaan, tetapi membangun kesadaran dan perubahan perilaku, dari yang sebelumnya membuang sampah, menjadi mengelola sampah,” jelas Wabup Intan.

Menurut dia, permasalahan sampah saat ini bukan lagi sekadar persoalan kebersihan, tetapi telah menjadi isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan, kesehatan, bahkan masa depan generasi kita. Bank sampah ini diharapkan menjadi role model perubahan perilaku yang dimulai dari lingkungan sendiri.

“Melalui bank sampah, kita belajar bahwa sampah memiliki nilai. Tidak hanya nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan lingkungan. Dan yang lebih penting, bank sampah ini harus menjadi role model bagi masyarakat luas, bahwa perubahan bisa dimulai dari lingkungan kerja kita sendiri,” ujarnya.

Lanjut dia, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terus mendorong implementasi Program KURASAKAN (Kurangi Sampah Kantor) sebagai upaya membangun budaya baru dalam pengelolaan sampah di lingkungan perkantoran. Ia juga menandaskan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan sistem angkut dan buang, tetapi harus dimulai dari sumbernya.

“Saya berharap keberadaan Bank Sampah Unit Puspem ini dapat mengurangi volume sampah secara signifikan, mendorong terciptanya budaya memilah sampah di lingkungan ASN dan masyarakat, serta mendukung terbentuknya ekosistem ekonomi sirkular yang berkelanjutan,” tandasnya.

Dia mengapresiasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang beserta jajaran, khususnya bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, yang terus mendorong inovasi dan implementasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal yang berkelanjutan. Karena keberhasilan bank sampah tidak diukur dari peresmiannya, tetapi dari konsistensi dan dampak nyata yang dihasilkan,” ajaknya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ujat Sudrajat mengungkapkan bahwa unit bank sampah merupakan salah satu upaya pengelolaan sampah yang komprehensif berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Dia menyebut keberadaan bank sampah ini telah memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi timbunan sampah.

“Jumlah bank sampah di Kabupaten Tangerang tahun 2025 mencapai sekitar 187 bank sampah, tetapi kalau yang sudah berdiri, akhir-akhir ini lebih dari 200 yang akan terus kita tambah legalitasnya,” ungkapnya.

Lanjut dia, ada 7 unit bank sampah di lingkungan pusat pemerintahan yang diresmikan, yaitu Bank Sampah Bersahaja, Bank Sampah Resik Asik, Bank Sampah Saber, Bank Sampah Sagude, Bank Sampah Sikat Bersih dan Bank Sampah Solid.

“Tujuh (7) unit bank sampah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang ini diharapkan menjadi contoh dalam pengolahan sampah di lingkungan perkantoran. Kita ingin mendorong perubahan perilaku khususnya bagi ASN untuk mulai memilah sampah dan berpartisipasi aktif sebagai nasabah bank sampah,” jelas Ujat.

Pada acara tersebut juga dilakukan ikrar bersama segenap pengurus Bank Sampah Unit Puspem Kab. Tangerang yang berkomitmen melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sebagai upaya pengelolaan sampah yang transparan, partisipatif dan berkelanjutan.

SIARAN PERS
NO: 400.14.4.3/10-Prokopim/V/2026 (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tangerang)

red24_KDL

Area, Newsoleh SebarTweet

Kuasa Hukum F.A.F Bantah Kliennya Telah melakukan Pelecehan Seksual Kader HMI Tangerang, Siap Tempuh Jalur Hukum

sorot24.id |TANGERANG – Kantor Hukum AW & Partners melalui Susetyo Yuli Ristanto, S.H., M.H., CRA secara resmi membantah pemberitaan yang menyebut kliennya, F.A.F, sebagai pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap Mahasiswi kader HMI berinisial A.A.T di sebuah kos Kabupaten Tangerang, 2 Mei 2026 lalu.

“Pemberitaan yang beredar di media sosial dan beberapa grup percakapan adalah *tidak benar, menyesatkan, dan merupakan fitnah* yang sangat merugikan nama baik klien kami beserta keluarga,” tegas Susetyo dalam keterangannya, Selasa 5/5/2026.

Kronologi tentang kejadian perkara sudah klien kami sampaikan dalam pembuatan Laporan Polisi di Polres Tangerang Selatan.

“Tidak ada barang bukti valid yang menunjukkan klien kami merekam korban. Handphone milik F.A.F tidak berisi rekaman maupun foto korban, dan dalam Laporan Polisi Klien kami siap jika HP Klien kami harus di lakukan pemeriksaan pada Puslabfor, Klien kami juga tidak melarikan diri, melainkan pulang untuk menenangkan diri karena menurut keterangan klien kami saat itu kondisi di TKP sangat tidak kondusif dan akhirnya saudara F.A.F langsung berkoordinasi dengan kami selaku penasihat hukum,” jelasnya.

Laporan Pencemaran Nama Baik dan Fitnah

Atas penyebaran informasi tidak benar tersebut, AW & Partners menyatakan sudah menempuh jalur hukum dengan membuat LP di Polres Tangerang Selatan dengan No LP : LP/B/1330/V/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA, tanggal 4 Mei 2026.

“Kami sudah mengantongi bukti _screenshot_ dan tautan dari akun-akun yang pertama kali menyebarkan dan beberapa nama yang melakukan chat WA yang meneror dan meresahkan klien kami untuk dilakukan pengembangan atas laporan klien kami dengan dugaan atas pelanggaran Pasal 433 tentang Pencemaran Nama Baik dan Pasal 434 KUHP tentang Fitnah,” ujar Susetyo.

Sekali lagi kami tegaskan bahwa kita negara hukum, jangan menghakimi seseorang melalui medsos ataupun berita lain yang belum tentu kebenarannya, kedepankan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain pidana, pihaknya juga menyiapkan – gugatan perdata perbuatan melawan hukum – di Pengadilan Negeri Tangerang untuk menuntut pemulihan nama baik serta ganti rugi materil dan immateril.

Minta Media Patuhi Kode Etik Jurnalistik

Susetyo turut menyoroti media online yang memberitakan kasus ini tanpa konfirmasi. “Kami minta media yang sudah terlanjur menayangkan untuk *memuat Hak Jawab ini secara proporsional* sesuai Pasal 5 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers paling lambat 1×24 jam,” pintanya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan berhenti menyebarkan identitas maupun informasi yang belum terbukti kebenarannya. “Mari serahkan sepenuhnya ke proses hukum. Kebenaran akan terungkap di pengadilan, bukan di media sosial,” tutupnya.

red24

Law, Newsoleh SebarTweet

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang Rudi Lesmana mendampingi Bupati Maesyal Rasyid saat serahkan bantuan WUB di BLK Jayanti, Selasa 5/5/2026. Tahun 2026 dibentuk 608 WUB di 38 angkatan. (Dok: Humas/Sorot24.id)

sorot24.id | TANGERANG – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menyerahkan secara simbolis peralatan usaha kepada para Wira Usaha Baru (WUB) sekaligus membuka kegiatan pembekalan kewirausahaan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang di Balai Latihan Kerja (BLK) Jayanti, Selasa (5/5/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya konkret pemerintah daerah dalam membuka akses pelatihan kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Di BLK Jayanti ini ada sekitar 142 peserta yang sedang mengikuti pelatihan. Kami juga telah bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk membuka kesempatan pemagangan. Selama satu bulan, peserta bisa belajar langsung di perusahaan dengan jaminan transport dan uang saku,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid

Ia menambahkan, program pemagangan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi peserta untuk bisa direkrut sebagai karyawan tetap, apabila mampu menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kinerja yang baik selama masa magang.

Bupati menegaskan bahwa keberadaan BLK, baik di Jayanti maupun di Jati Mulya, Kosambi, menjadi sarana strategis dalam menyiapkan tenaga kerja, sesuai dengan kebutuhan industri yang dibutuhkan. Berbagai jenis pelatihan disediakan, mulai dari servis AC, otomotif (motor dan mobil), forklift, tata boga, menjahit, hingga barista.

“Tidak semua bisa terserap di perusahaan karena keterbatasan kapasitas. Oleh karena itu, kami juga dorong lahirnya wirausaha baru. Setelah pelatihan, mereka langsung kami fasilitasi dengan peralatan usaha agar bisa segera berproduksi dan memperoleh penghasilan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, pada tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Tangerang, melalui Dinas Tenaga Kerja menargetkan sebanyak 1.700 peserta mengikuti program pelatihan, dengan 608 orang di antaranya merupakan Wira Usaha Baru (WUB). Jumlah tersebut direncanakan akan terus ditingkatkan pada tahun mendatang.

“Program ini juga bertujuan menekan angka pengangguran dan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ini bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Rudi Lesmana, dalam laporannya menyampaikan bahwa program WUB merupakan bagian dari strategi perluasan kesempatan kerja yang berfokus pada peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat.

Lanjut dia, pada tahun 2026, telah dibentuk sekitar 608 WUB yang terbagi dalam 38 angkatan dengan berbagai bidang usaha, seperti menjahit garmen, bengkel otomotif, las listrik, instalasi listrik, servis AC, tata rias, barista, serta sektor kuliner seperti bakery, tempe, dan sate bandeng.

“Program ini dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu pelatihan teknis dan kewirausahaan di BLK, pembekalan dan motivasi usaha, serta pemberian bantuan peralatan usaha,” terang Rudi.

Pihaknya berharap melalui program ini, para peserta mampu mengembangkan usaha secara mandiri, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan lapangan kerja baru di lingkungan masing-masing.

Pada kegiatan tersebut, pembekalan kewirausahaan diikuti oleh 144 peserta. Selain membuka kegiatan, Bupati juga menyerahkan bantuan peralatan usaha secara simbolis kepada 12 kelompok WUB yang berasal dari enam kecamatan, yaitu Balaraja, Sukamulya, Gunung Kaler, Kronjo, Kresek, dan Sindang Jaya.

(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tangerang)

SIARAN PERS
NO: 400.14.4.3/08-Prokopim/V/2026

red24-KdL

Advertorial, Area, National, Newsoleh SebarTweet

Ibu Camat Cipondoh bersama Tim Pokja Kecamatan, Ibu Lurah Poris Plawad, dan Ketua TP PKK Kelurahan Yanti Hidayat foto bersama Kegiatan dalam rangka persiapan Lomba Kelurahan Unggulan Kota Tangerang. (Dok: PKK Poris Plawad/Sorot24.id)

sorot24.id | Tangerang – Tim Penggerak PKK Kota Tangerang menggelar pembinaan dan evaluasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Selasa 5/5/2026. Kegiatan ini dalam rangka persiapan mengikuti Lomba Kelurahan Unggulan tingkat Kota Tangerang.

Kegiatan pembinaan dihadiri Ibu Camat Cipondoh bersama Tim Pokja Kecamatan Cipondoh, Ibu Lurah Poris Plawad, serta jajaran pengurus PKK kelurahan.

Turut hadir Sekretaris TP PKK Kelurahan Poris Plawad Ati Suryati, Bendahara Sutinah, Pokja 1 Nia Nuraini, Pokja 2 Dede Handayani, Pokja 3 Yanti Susilawati, dan Pokja 4 Elizawati.

Ketua TP PKK Kelurahan Poris Plawad, Yanti Hidayat, menyampaikan kesiapan pihaknya mengikuti Lomba Kelurahan Unggulan. Seluruh kader PKK disebut telah memaksimalkan pelaksanaan 10 program pokok PKK di wilayahnya.

“Kami all out siapkan semua administrasi dan kegiatan real di lapangan. Semoga Poris Plawad bisa mengharumkan nama Kecamatan Cipondoh di tingkat kota,” ujar Yanti Hidayat, Selasa 5/5/2026.

Kader PKK Kelurahan Poris Plawad menunjukkan hasil program unggulan kepada Tim Penggerak PKK Kota Tangerang foto bersama saat pembinaan dan evaluasi, Selasa 5/5/2026. (Dok: PKK Cipondoh/Sorot24.id)

Tim Penggerak PKK Kota Tangerang melakukan evaluasi menyeluruh mulai dari bidang penghayatan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, hingga perencanaan sehat.

Ibu Camat Cipondoh mengapresiasi kekompakan kader PKK Poris Plawad. Ia berharap hasil pembinaan ini menjadi bekal untuk meraih prestasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga di lingkungan kelurahan.

Avriyani-(molly)

Advertorial, Area, Newsoleh SebarTweet

Ketua DPP LAKRI Provinsi NTB saat konferensi pers membongkar dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi Dinas ESDM NTB di balik penerbitan Rencana Penambangan Terpadu kawasan hutan, di Mataram, Senin 5/5/2026. (Dok: LAKRI NTB/Sorot24.id)

sorot24.id |MATARAM – Dugaan pelanggaran kewenangan yang mengarah pada praktik korupsi mencuat di tubuh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kasus ini berkaitan dengan penerbitan Rencana Reklamasi dan Pascatambang (RPT) pada wilayah pertambangan rakyat yang diduga berada di kawasan hutan negara.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Rum secara terbuka membongkar indikasi penyimpangan tersebut. Ia menilai, Dinas ESDM NTB tidak hanya melampaui kewenangannya, tetapi juga diduga menyalahgunakan anggaran negara melalui proyek jasa konsultasi penyusunan RPT yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Kami menduga kuat ada penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi korupsi dalam pembahasan hingga penerbitan RPT di kawasan yang jelas-jelas berstatus hutan negara,” tegasnya, pada Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, sejumlah lokasi yang telah diterbitkan RPT pada tahun 2025 berada di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Ironisnya, sebagian wilayah tersebut diduga merupakan kawasan hutan yang seharusnya tidak boleh menjadi objek aktivitas pertambangan tanpa izin khusus dari pemerintah pusat.

Tak berhenti di situ, pada tahun 2026 Dinas ESDM NTB kembali mengalokasikan anggaran hingga ratusan juta rupiah untuk kegiatan serupa. Padahal, sejumlah titik yang menjadi fokus penyusunan RPT tersebut diduga masih berstatus kawasan hutan lindung.

“Kami sudah mengantongi bukti kuat. Ini bukan asumsi, tapi berdasarkan data anggaran dan lokasi yang kami telusuri,” ungkapnya.

Rum menegaskan, tindakan tersebut bertentangan dengan kebijakan nasional yang menegaskan larangan aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa izin resmi. Ia merujuk pada instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, pada April 2026 yang memerintahkan pencabutan dan evaluasi ratusan izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah, khususnya yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung.

Kebijakan itu menegaskan tiga hal utama, pencabutan izin bermasalah, evaluasi menyeluruh terhadap IUP di kawasan hutan, serta penegakan hukum tanpa kompromi terhadap pelaku tambang ilegal maupun pihak yang membekingi.

“Kalau Presiden saja tegas, lalu kenapa di daerah justru muncul kebijakan yang diduga bertolak belakang? Ini patut diduga sebagai bentuk pembangkangan terhadap instruksi pusat,” kritiknya.

Ia juga menyoroti aspek regulasi. Berdasarkan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021, setiap kegiatan pertambangan di kawasan hutan—baik produksi maupun lindung—wajib mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tanpa itu, seluruh aktivitas dinilai ilegal.

Dalam penelusurannya, Rum membeberkan sejumlah alokasi anggaran tahun 2025 yang dinilai janggal, di antaranya:
Penyusunan RPT Blok Lemer 19, 20, dan 21 sebesar Rp100 juta
Blok Iler dan Seloto sebesar Rp.95 juta, Blok Simba 4 dan Simba 5 Rp.85 Juta

“Blok-blok ini diduga sudah diterbitkan RPT-nya, padahal status lahannya bermasalah,” ujarnya.

foto dok/ logo LAKRI NTB

Sementara pada tahun 2026, anggaran kembali digelontorkan sebesar Rp500 juta untuk jasa konsultasi RPT, termasuk Rp80 juta untuk Blok Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu—yang diduga masuk dalam kawasan hutan.

“Ini indikasi kuat adanya pola yang berulang. Anggaran besar digelontorkan untuk kegiatan yang secara hukum patut dipertanyakan,” tegasnya.

Ketua DPP LAKRI NTB, M. Rum juga menyoroti adanya dugaan perlakuan diskriminatif dalam penerbitan izin. Ia menyebut, pengurusan RPT untuk wilayah yang berada di luar kawasan hutan justru terhambat, seperti yang dialami Koperasi Bahara Satonda Prima di Blok Natawera dan Lepadi, Kecamatan Pajo.

“Yang jelas-jelas di luar kawasan hutan dipersulit, sementara yang diduga di dalam kawasan hutan justru diproses. Ini menimbulkan kecurigaan adanya praktik tidak sehat,” katanya.

Atas temuan tersebut, Rum memastikan akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Ia berencana melaporkan Dinas ESDM NTB ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB serta kementerian terkait.

“Kami tidak akan diam. Ini harus diusut tuntas karena menyangkut potensi kerugian negara dan kerusakan lingkungan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.

red24_LN98

News, Opinionoleh SebarTweet

Sekretaris Panitia : Bakal di Hadiri Zulhas dan Eko Patrio, DPW PAN Banten Gelar Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja Wilayah

sorot24.id | BANTEN – DPW PAN (Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional) Provinsi Banten akan menggelar Pelantikan Pengurus DPW dan DPD periode 2025 – 2030 serta Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) se – Banten, yang akan dilaksanakan di Indoor Stadium Kabupaten Tangerang, Sabtu,9 Mei 2026.

‎Sekretaris Panitia Pelaksana,Dedi Muhdi yang “beken” disapa DM,kepada media online Sorot24.id menyampaikan,

“Insya Allah hari Sabtu,9 Mei 2026 ini ,DPW PAN Provinsi Banten akan melaksanakan Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja Wilayah,bersama DPD PAN se- Banten,” ujarnya.

DM bersama Waketum DPP PAN Yandri Susanto. foto/dok : Istimewa . [red24] .
‎Partai Amanat Nasional Provinsi Banten pada pemilu 2024 yang lalu,memperoleh capaian kursi legislatif sebanyak 7 kursi. Ini adalah Pencapaian yang signifikan, untuk menyongsong pemilu 2029 yang akan datang,dimana PAN Banten mempunyai target masuk 3 besar di Banten .

Dedi Muhdi yang juga Anggota DPRD Banten Fraksi PAN dan anggota komisi V ini,mengatakan,

“Bahwa PAN Banten punya target 3 besar adalah hal yang realistis,kami optimis dengan kerja keras,kerja cerdas dan kerja tuntas,target 3 besar bukan sekedar mimpi,” tuturnya .

Terkait Prosesi Pelantikan dan Rakerwil, Dedi Muhdi selalu sekretaris panitia pelaksana menambahkan,

‎”Acara akan di hadiri oleh Zulhas, Ketum PAN sekaligus Menko Pangan, Eko Patrio Sekjend PAN, Yandri Susanto Waketum yang juga Mendes, Pasha Unggu Ketum BM PAN, Viva Yoga Waketum dan Bima Arya Wamendagri serta para kader partai,diperkirakan sekitar 5000 kader akan menghadiri acara Pelantikan dan Rakerwil,” pungkas DM .
‎
‎red24_J.U

National, News, Politicaloleh SebarTweet

Direktur RSUD Kabupaten Tangerang dr. Endang Widyastiwi foto bersama jajaran tenaga medis dan non-medis saat HUT ke-62, Selasa 5/5/2026. Ia menyebut inovasi keharusan untuk layanan humanis. (Dok: Humas RSUD/Sorot24.id)

 

sorot24.id |TANGERANG – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 RSUD Kabupaten Tangerang yang digelar di Aula RSUD Kabupaten Tangerang, Selasa (5/5/26).

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menekankan kepada seluruh jajaran RSUD Kab. Tangerang untuk terus meningkatkan inovasi layanan kesehatan gemilang Kabupaten Tangerang

“HUT ke-62 tahun ini hendaknya menjadi momentum bagi RSUD Kabupaten Tangerang untuk terus berinovasi, meningkatkan mutu pelayanan, serta mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien demi terwujudnya layanan kesehatan gemilang,” ujar Bupati Maesyal Rasyid

Ia menyampaikan apresiasinya atas perjalanan panjang RSUD Kabupaten Tangerang yang telah memberikan kontribusi besar dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama lebih dari enam dekade.

“Selama 62 tahun, RSUD Kabupaten Tangerang tentunya telah banyak menyelamatkan, menyembuhkan, dan melayani masyarakat. Ini adalah bagian dari tugas mulia para tenaga medis yang telah disumpah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid saat memberi sambutan di HUT ke-62 RSUD Kabupaten Tangerang, Selasa 5/5/2026. Ia menekankan inovasi layanan kesehatan gemilang dan utamakan keselamatan pasien. (Dok: Prokopim Kab. Tangerang/Sorot24.id)

Ia menegaskan bahwa keberhasilan dan kemajuan yang diraih RSUD Kabupaten Tangerang juga tidak lepas dari peran dan dedikasi para pendahulu, serta seluruh tenaga medis dan non-medis yang terus menjaga kualitas pelayanan.

Menurutnya, atas dedikasi dan inovasi layanan yang terus meningkat, RSUD Kabupaten Tangerang kini telah menjadi rumah sakit rujukan yang tidak hanya melayani masyarakat Kabupaten Tangerang, tetapi juga dari berbagai daerah lain seperti Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Lebak, Pandeglang, hingga Kota Tangerang.

“Dengan berbagai inovasi layanan dan fasilitas yang terus berkembang, termasuk layanan bedah jantung, RSUD Kabupaten Tangerang telah mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Pelayanan yang ramah, profesional, serta didukung peralatan yang memadai menjadi kunci tumbuhnya kepercayaan tersebut,” katanya.

Bupati Maesyal Rasyid bersama Direktur RSUD Kabupaten Tangerang dr. Endang Widyastiwi memotong tumpeng HUT ke-62 RSUD, Selasa 5/5/2026. RSUD kini jadi rujukan 5 daerah di Banten. (Dok: Diskominfo/Sorot24.id)

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jaajran dan keluarga besar RSUD Kabupaten dan mejadikan HUT ke-62 tersebut untuk menguatkan komitmen bersama melayani masyarakat secara optimal

“Selamat ulang tahun ke-62. Semoga seluruh pegawai semakin sejahtera dan terus mendapatkan pengakuan positif dari masyarakat. Tingkatkan pelayanan dengan penuh keramahan, senyuman, dan tanggung jawab terhadap keselamatan pasien,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Kabupaten Tangerang dr. Endang Widyastiwi menyampaikan bahwa usia 62 tahun merupakan perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan transformasi. Pihaknya pun terus meningkatkan layanan, akses dan menghadirkan berbagai inovasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat

“RSUD Kabupaten Tangerang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses, serta menghadirkan inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat. Inovasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa inovasi yang dilakukan mencakup pengembangan layanan berbasis digital dan terintegrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pasien.

“Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan yang humanis, profesional, dan berkeadilan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektoral dalam pembangunan kesehatan,” jelas dr. Endang.

Petugas RSUD Kabupaten Tangerang melayani vaksinasi kanker serviks gratis dalam rangkaian HUT ke-62, Selasa 5/5/2026. Ada juga donor darah dan santunan anak yatim. (Dok: RSUD Kab. Tangerang/Sorot24.id)

Dalam rangkaian peringatan HUT ke-62, RSUD Kabupaten Tangerang juga menggelar berbagai kegiatan sosial dan internal, antara lain vaksinasi kanker serviks gratis, donor darah, santunan anak yatim, pembagian makanan gratis (food share) bagi pasien dan keluarga, RSUD Award, serta berbagai lomba kreativitas seperti master chef, vocal group, tari, dan desain logo.

Pihak RSUD juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang, DPRD, Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan, serta seluruh elemen masyarakat atas dukungan yang diberikan selama ini.

“Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para direktur sebelumnya yang telah memberikan dedikasi dan kontribusi besar, menjadi inspirasi bagi kami untuk terus melanjutkan pembangunan pelayanan kesehatan yang lebih baik,” pungkasnya

(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tangerang)

SIARAN PERS
NO: 400.14.4.3/09-Prokopim/V/2026

Red24_KDL

Area, Health, National, Newsoleh SebarTweet

Jeremy Doku merayakan gol penyeimbang 3-3 pada menit ke-97 saat Manchester City imbang lawan Everton di Hill Dickinson Stadium, Selasa 5/5/2026 dini hari WIB. Gol telat Doku selamatkan City dari kekalahan usai sempat tertinggal 1-3. (AP Photo/Sorot24.id)

 

LIVERPOOL|sorot24.id– Manchester City harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 3-3 melawan Everton di Hill Dickinson Stadium, Selasa 5/5/2026 dini hari WIB. Gol Jeremy Doku pada menit ke-97 menyelamatkan The Citizens dari kekalahan setelah sempat tertinggal 1-3. Hasil ini membuat jarak City dengan Arsenal di puncak klasemen Premier League melebar menjadi lima poin.

Sejak awal pertandingan, tempo permainan langsung tinggi dengan tekanan dari tim tamu. Rayan Cherki dan Antoine Semenyo sempat mengancam gawang Jordan Pickford, meski upaya mereka belum membuahkan hasil. Everton bertahan disiplin dan mampu meredam dominasi City.

Tuan rumah sesekali membalas lewat serangan balik cepat yang cukup berbahaya. Kiernan Dewsbury-Hall dan Beto nyaris membuka keunggulan, tetapi Gianluigi Donnarumma tampil sigap di bawah mistar. Penyelamatan-penyelamatannya menjaga City tetap dalam permainan.

Kebuntuan akhirnya pecah jelang turun minum. Umpan tarik Rayan Cherki disambut sepakan melengkung Jeremy Doku dari luar kotak penalti yang tak mampu dihentikan Pickford. City menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 1-0.

Blunder Fatal Marc Guehi

Reaksi Bernardo Silva (kanan) dan pemain Manchester City setelah kebobolan lawan Everton, 5 Mei 2026. (c) AP Photo/Dave Thompson (sorot24.id)

Memasuki babak kedua, City tetap menguasai permainan dengan tempo cepat. Everton mencoba mencuri peluang lewat serangan balik, termasuk melalui Iliman Ndiaye yang sempat mengancam. Namun, Donnarumma kembali menjadi penyelamat dalam situasi satu lawan satu.

Masalah muncul dari kesalahan sendiri di lini belakang. Marc Guehi melakukan back pass yang lemah dan langsung dimanfaatkan Thierno Barry untuk mencetak gol penyama kedudukan 1-1. Gol tersebut memengaruhi kepercayaan diri pemain City.

Sebaliknya, Everton justru semakin berani menekan dan mulai mendominasi duel-duel penting di lapangan. The Toffees berbalik unggul pada menit ke-70 melalui situasi bola mati. Jake O’Brien menyambut umpan James Garner dengan sundulan yang tak mampu dibendung Donnarumma. Sorakan penonton langsung memenuhi stadion.

Keunggulan itu bertambah setelah Thierno Barry mencetak gol keduanya. Ia memanfaatkan bola muntah hasil penetrasi Merlin Rohl untuk mengubah skor menjadi 3-1. City berada dalam tekanan besar.

Harapan dari Haaland, Doku Jadi Juru Selamat

Harapan tim tamu muncul ketika Erling Haaland mencetak gol balasan. Ia lolos dari jebakan offside dan menaklukkan Pickford dengan tendangan cungkil. Skor 3-2 membuat City terus menekan demi mengejar ketertinggalan.

Memasuki injury time, tekanan City semakin intens dan memaksa Everton bertahan total. Kekalahan akan semakin menjauhkan peluang mereka dalam perebutan gelar. Seluruh pemain tuan rumah fokus menjaga area pertahanan.

Pada menit ke-97, Jeremy Doku kembali menjadi penentu. Ia memanfaatkan situasi sepak pojok dan melepaskan tembakan keras ke sudut gawang. Gol tersebut menyamakan kedudukan 3-3 sekaligus menyelamatkan City.

Hasil imbang ini tetap terasa merugikan bagi City dalam perburuan gelar. Selisih poin dengan Arsenal menjadi 5 poin dengan satu pertandingan di tangan. Mampukah Man City menjegal The Gunners di sisa musim ini, atau justru Arsenal yang berpesta dan tersenyum di akhir kompetisi?

Susunan Pemain

*Everton*: Pickford, O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko, Garner, Iroegbunam, Rohl, Dewsbury-Hall, Ndiaye, Beto
*Cadangan*: Travers, Patterson, McNeil, Barry, George, Dibling, Coleman, Alcaraz, Armstrong

*Manchester City*: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly, Nico, Bernardo, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland
*Cadangan*: Trafford, Reijnders, Stones, Ake, Marmoush, Kovacic, Ait-Nouri, Savinho

red24

National, News, Sportoleh SebarTweet

‎Kritik Sadis Mahasiswa: Pemerintah Banten Gagal Total Garansi Hak Pendidikan.
‎
‎sorot24.id |KOTA SERANG – Di tengah gemerlapnya klaim pembangunan di Provinsi Banten, sebuah kenyataan pahit kembali menampar wajah tata kelola pemerintahan daerah. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Banten Bersatu dan BEM PTNU Banten turun ke jalan pada Senin (4/4/2026), bukan untuk merayakan prestasi, melainkan untuk melayat matinya akses pendidikan yang adil bagi puluhan ribu anak di tanah para jawara.
‎
‎Aksi ini menjadi alarm keras bahwa sistem pendidikan di Banten tidak sedang “baik-baik saja”, melainkan sedang koma di bawah pengawasan pemerintah. Mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah yang dianggap gagal memberikan jaminan hak dasar tersebut.
‎
‎Ratusan mahasiswa ini berkumpul dan bersatu dalam aksi demonstrasi untuk menuntut pertanggungjawaban Gubernur Banten atas carut-marut struktural pendidikan. Mereka muak dengan angka-angka fantastis putus sekolah di berbagai daerah yang terus dibiarkan menganga tanpa solusi konkret.
‎
‎Selanjutnya mahasiswa menilai berbagai persoalan yang ada saat ini bukanlah masalah administratif biasa, melainkan masalah struktural yang require (langkah konkret segera). Data yang dihimpun para mahasiswa menegaskan status “Darurat Pendidikan” di provinsi banten tersebut.
‎
‎Sangat mengejutkan mahasiswa menunjukkan jumlah data anak putus sekolah di sejumlah wilayah Banten tergolong sangat tinggi:
‎
‎Fakta di lapangan berbicara lebih keras daripada wacana pejabat. Kabupaten Pandeglang “memimpin” dengan rekor menyedihkan 42 ribu anak tidak sekolah, disusul Kabupaten Lebak dengan 22 ribu anak, Kabupaten Tangerang sekitar 21 ribu anak, dan bahkan Kota Serang selaku ibu kota provinsi menyumbang sekitar 8 ribu anak. Ini bukan sekadar data administratif; ini adalah puluhan ribu masa depan anak bangsa yang sedang “dibunuh” perlahan oleh ketidakpedulian sistem.
‎
‎Koordinator Umum Aliansi BEM Banten Bersatu, M. Abdurrahman, dalam orasinya menegaskan, angka tersebut adalah bukti nyata sistem yang sedang tidak baik-baik saja. “Angka putus sekolah yang tinggi, ketimpangan akses, hingga dugaan penyimpangan anggaran menunjukkan ada ketidakberesan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
‎
‎Kritik tajam mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru memicu persoalan baru di lapangan. Sarkasme yang paling menyakitkan adalah melihat bagaimana ketimpangan akses pendidikan terus dilestarikan.
‎
‎Di Pandeglang, infrastruktur masih minimalis, dan guru menjadi barang langka, bahkan di wilayah hunian sementara (huntara). Seolah belum cukup, kebijakan “Sekolah Gratis” di swasta justru menciptakan kelebihan kapasitas dan dugaan “pembuangan” siswa ke sekolah negeri yang sudah penuh sesak.
‎
‎Di sisi lain, praktek pungutan liar masih ditemukan di sekolah-sekolah swasta yang notabene menerima bantuan pemerintah. Ini adalah tata kelola yang tidak hanya tidak tepat sasaran, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan.
‎
‎“Kami melihat ada masalah serius dalam tata kelola pendidikan, mulai dari kebijakan yang tidak tepat sasaran hingga lemahnya pengawasan di lapangan,” lanjut Abdurrahman.
‎
‎Ilham Rizafi, Koordinator Wilayah BEM PTNU Banten, menambahkan kritikan terkait Ketimpangan kualitas sarana dan prasarana semakin memperlebar jurang pemisah. BEM PTNU Banten mencatat 76 persen sekolah swasta masih “telanjang” dari fasilitas dasar seperti perpustakaan dan lapangan olahraga. Lebih absurd lagi, masih banyak alumni yang ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah karena tunggakan biaya, seolah ijazah mereka adalah barang gadai, padahal pendidikan adalah hak dasar setiap anak.
‎
‎Meskipun Gubernur Banten, Andra Soni, sebelumnya sempat menebus sejumlah ijazah alumni, Ilham menegaskan persoalan ini belum terselesaikan. “Persoalan ini harus terus diangkat karena masih banyak alumni yang membutuhkan hak mereka,” tutur Ilham.
‎
‎”Iham juga menyoroti Persoalan sosial di lingkungan pendidikan. Fenomena perundungan (bullying) dan kekerasan digital semakin marak, menandakan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pemerintah seolah alpa dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang mumpuni di dunia pendidika,” jelasnya.
‎
‎Tuntutan Mahasiswa

foto dok/orasinya tuntutan mahasiswa ‎Kritik Sadis Mahasiswa: Pemerintah Banten Gagal Total Garansi Hak Pendidikan.

Atas amburadulnya tata kelola tersebut, Aliansi BEM Banten Bersatu dan BEM PTNU Wilayah Banten menegaskan 11 tuntutan desakan kepada Gubernur, antara lain:
‎
‎1. Evaluasi menyeluruh kebijakan pendidikan di Banten.
‎
‎2. Penindakan tegas pungutan biaya di sekolah penerima bantuan.
‎
‎3. Pembebasan ijazah tertahan melalui kebijakan bantuan sosial.
‎
‎4.Langkah konkret menurunkan angka putus sekolah.
‎
‎5. Pemerataan sarana prasarana sekolah swasta.
‎
‎6. Audit menyeluruh penyaluran PIP dan tindak tegas pelaku pemotongan dana.
‎
‎7. Penguatan sistem perlindungan anak dari bullying dan kekerasan digital.
‎
‎8. Keterbukaan informasi publik terkait bantuan pendidikan.
‎
‎9. Pemerataan distribusi guru dan evaluasi kebijakan guru non-ASN.
‎
‎10. Perhatian serius pada pendidikan di huntara dan wilayah terpencil.
‎
‎11. Hentikan kebijakan penghapusan program studi tanpa kajian.
‎
‎Mahasiswa menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini sampai ada perubahan nyata, menegaskan bahwa “Pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan sekadar instrumen kebijakan.”
‎
Red24: RAS

Education, Incident, News, Opinionoleh SebarTweet

Merasa kecewa, Forum Guru: BKD Banten Tidak Responsif

sorot24.id |Banten – Forum Guru Banten merasa kecewa, ajakan silaturahmi dan audensi tidak di respon oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Pasalnya sudah dua kali bersurat, keduanya sama sekali tidak mendapatkan respon.

Septian Koordinator Forum Guru Wilayah Tangerang menuturkan bahwa BKD Banten sejatinya tempat bernaung seluruh pegawai Provinsi Banten dalam koordinasi dan kolaborasi. Tapi, sangat disayangkan dua kali kami surati untuk silaturahmi dan audensi tidak ada respon.

Septian menambahkan. “Ajakan silaturahmi dan audensi bukan tanpa sebab tapi kami dari forum guru ingin menyampaikan keluh kesah teman-teman guru kaitan dengan kepegawaian. Dari mulai pegawai paruh waktu, honorer yang diberhentikan dan lain-lain,” pungkas Septian pada, Selasa (5/5/2026).

Dadang Hidayat Koordinator Forum Guru Banten menuturkan kalo surat ajakan silaturahmi dan audensi di berikan pada bulan januari dan maret. Dua kal dan keduanya di abaikan. “Kami merasa kecewa BKD Banten tidak responsif, tidak bisa diajak dialog,” ujar Dadang Hidayat

foto Forum Guru: BKD Banten

Dadang menambahkan bawa harapannya surat dari forum guru bisa di akomodir, forum guru dan BKD bisa berdialog mengingat banyak sekali yang teman-teman guru alami tapi diatas tidak melihat kaitan dengan kepegawaian. “Selain gaji Paruh Waktu yang dibayarkan selalu telat, mendapatkan tugas tambahan tapi tidak dibayar, peralihan PPPK Paruh Waktu ke Penuh waktu dan nasib guru honorer yang diberhentikan oleh sekolah,” tambahnya.

“Semoga pada momentum hari pendidikan, dengan segala kesibukannya Ibu Kepala BKD bisa meluangkan waktu untuk silaturahmi dan audensi dengan kami,” tutupnya.

Education, Newsoleh SebarTweet